1. EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA
PEMBAHASAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007 (PADA POINT:
PRINSIP PENILAIAN, TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN DAN
MEKANISME PENILAIAN), DAN BEBERAPA MASALAHNYA
SERTA SOLUSINYA.
DOSEN :
Dr.Ir. Vina Serevina
Mahasiswa S2 :
Ahmad Rampiki
7836130855
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014

2. PEMBAHASAN STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007 (PADA POINT:
PRINSIP PENILAIAN, TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN DAN
MEKANISME PENILAIAN), DAN BEBERAPA MASALAHNYA
SERTA SOLUSINYA.
PENDAHULUAN
Kegiatan evaluasi dalam pendidikan merupakan aspek penting, guna mengetahui
ketercapaian suatu proses pendidikan yang di dalamnya mencakup: ketercapaian kompetensi
peserta didik, efektifitas program pembelajaran, serta keberhasilan para peserta didik. Evaluasi
juga merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya
peserta didik. Secara secara konseptual, evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program
pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan
pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan
reformasi pendidikan secara keseluruhan. (Abdul Madjid, 2007, 185),
Sebagian dari komponen evaluasi pendidikan adalah penilaian pendidikan. Penilaian
adalah suatu proses pengumpulan data yang menunjukkan perkembangan dari suatu kegiatan
pembelajaran (Alkenhead, 1997). Jika dikaitkan dengan pendidikan, penialaian pendidikan adalah
proses pengumpulan data dan pengolahan infromasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar
peserta didik (permen diknas, 2007, 1). Penilaian merupakan salah satu elemen penting dalam
evaluasi, sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan peserta didik, keberhasilan program
pengajaran, hingga bahkan keberhasilan kurikulum yang diterapkan.
Sekarang ini telah terjadi perubahan tentang konsepsi tentang penilaian. Pada awalnya
penilaian menurut pandangan umum adalah cara untuk menentukan nilai sejauh mana siswa
telah mencapai tujuan. Namun sekarang, dalam pendidikan penilaian dipersempit maknanya
sebagai alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa (Subroto, 2012).

3. Sebagai pendidik pedagogik, seorang guru seharusnya memiliki kompetensi yang baik
dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan juga dalam pp
19/2005, yaitu bahwa selain merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, guru juga memiliki
tugas melakukan penelitian. Sebab tentu tidak etis, jika pihak lain yang melakukan penilaiaian.
Namun, karena berbagai macam alasan dan keterbatasan, kenyataannya tidak semua
guru memiliki pemahaman konsep yang sama tentang penilaian dalam pendidikan. Sebagian di
antara guru hanya sampai menyadari, bahwa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar
dalam kegiatan pembelajaran, maka ia akan melakukan penilaian dengan cara mengadakan
ulangan, kemudian mengadakan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai yang
diharapkan. Guru tidak sampai terlalu jauh pemahamannya tentang konsepsi prinsip penilaian,
mekanisme penilaian dan prosedurnya secara detail. Walhasil, masing-masing guru memiliki versi
dan standarnya masing-masing dalam melakukan penilaian bagi peserta didika yang diajarnya.
Perbedaan standar penilaian yang dilakukan oleh guru ini, menjadi masalah serius
manakala terjadi dalam skala nasional. Tentu ini kendala yang sulit, bagi pemerintah dalam
mengevaluasi keberhasilan pendidikan nasional dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan, seperti
evaluasi kurikulum dan implementasinya. Maka oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk
menyusun suatu konsepsi tentang standar penilaian pendidikan melalui Permen Diknas No. 20
Tahun 2007. Hal ini agar dapat dipahami oleh para guru dan tentu saja ditaati dan diterapkan
dalam kegiatannya melakukan penilaian di kelas.
Makalah ini secara khusus ditulis untuk membahas tentang pengertian penilaian, prinsip
penilaian, teknik dan Instrumen penilaian serta mekanisme dan prosedur penilaian dalam suatu
pembelajaran, sesuai sebagaimana tertulis dalam Permen Diknas No. 20 Tahun 2007. Selain itu,
dibahas juga beberapa masalah-masalah dan ide solusinya terkait dalam poin-poin No. 20 Tahun
2007 yang telah disebutkan.
Semoga makalah ini diharapkan, selain dapat memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi
dalam Pembelajaran Fisika, juga dapat memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan bagi para
mahasiswa calon pendidik, sehingga dapat digunakan nanti dalam kegiatan belajar mengajar.

4. PEMBAHASAN
Seperti telah disebutkan sebelumnya, makalah ini membahas seputar Isi Permen Diknas No. 20
tahun 2007 yang mencakup poin-poin: Pengertian, Prinsip Penelitian, teknik dan Instrumen
Penilaian, serta Mekanisme dan Prosedur penilaian., dan juga beberapa masalah-masalah dan
ide solusinya terkait dalam poin-poin tersebut, berikut uraiannya.
A. Beberapa konsepsi dalam standar penilaian
Di dalam Permen Diknas No. 20 tahun 2007 ini terdapat beberapa istilah yang dibahas
definisinya terlebih dahulu, yaitu di antaranya sebagai berikut.
1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaiain hasil belajar peserta didik.
Standar penilaian merupakan salah satu bagian dari Standar Nasional Pendidikan
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sebab itu, setiap pendidik harus memahami landasan yuridis maupun
filosofis yang melatarbelakangi munculnya standar penilaian, mekanisme, dan
prosedur evaluasi, yaitu sebagaimana diatur dalam permen Diknas No. 20 tahun 2007
tersebut (Endang Poerwanti, 1).
2. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan dan
pengolahan informasi dapat dilakukan beberapa cara di antaranya dengan ulangan dan
ujian.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk
memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan
keberhasilan belajar peserta didik. ulangan dalam pendidikan formal dapat meliputi:
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester dan ulangan kenaikan kelas. Beberapa perincian dari ulangan tersebut telah
cukup jelas didefinisikan dalam lampiran permen diknas no. 20 tahun 2007 tersebut.

5. 4. Berbeda dengan ulangan, ujian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi
peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan
atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan
pendidikan. Ujian menurut permen terserbut, terdiri atas Ujian Sekolah (US) dan Ujian
Nasional (UN).
5. Ujian sekolah diadakan oleh oleh pihak satuan pendidikan (sekolah) untuk menguji
kompetensi peserta didik pada mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN, seperti:
TIK, agama, pendidikan jasmani, muatan lokal, Kewarga negaraan dan kepribadian.
Sedangkan UN diadakan oleh pemerintah untuk menguji kompetensi peserta didik pada
mata pelajaran tertentu yang dianggap strategis, seperti pada tingkat SMA, mata
pelajaran yang dimasukan ke dalam UN mencakup: bahasa inggris, bahasa indonesia,
matematika, fisika, kimia, dan biologi.
6. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan
oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok
mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang
kompetensi.
B. Prinsip penilaian
Dalam peraturan ini ada beberapa prinsip yang dijadikan acuan, dalam melakukan penilaian,
prindip-prinsip tersebut antara lain; sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan
berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel (Bambang Sudibyo, 2007,
4). Untuk lebih jelasnya kita akan kaji prinsip-prinsip tersebut.
1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang
diukur. Sahih, juga bermakna valid yang berarti menilai apa yang seharusnya dinilai
dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian
tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar (Missy Maesih,
2012).

6. Contoh : Dalam pelajaran penjaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton
siswa, penilaian dianggap sahih jika menggunakan test praktek langsung, jika
menggunakan tes tertulis maka tes tersebut tidak sahih.
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak
dipengaruhi subjektivitas penilai.
Contoh : Guru memberi nilai 85 untuk materi dinamika partikel pada si A yang
merupakan tetangga dari guru tersebut padahal secara fakta ia hanya mendapat nilai 50.
Sedangkan B, yang sebenarnya mendapat nilai 85 lebih baik, mendapatkan nilai hanya
70, hanya karena murid tersebut pernah membuat kesalahan yang membuat guru
tersebut tidak suka. Ini adalah penilaian yang bersifat subyektif dan tidak disarankan.
Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan siswa tersebut.
3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena
berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat
istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
Contoh: Contoh : guru fisika laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari
murid perempuan yang cantik kemudian memberi perlakuan khusus, semua murid
berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan
sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut.
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak
terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
Contoh: guru telah menyiapkan instrumen penilaian (soal kuis, ulangan) yang akan ia
gunakan saat akan melakukan penilaian dalam suatu KBM, di dalam RPP.
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan
dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Contoh: pada tahun ajaran baru, guru fisika menerangkan tentang kesepakatan
pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek, misalnya, Partisipasi kehadiran
diberi bobot 20%, Tugas individu dan kelompok 20%, Ujian tengah semester 25%, ujian
akhir semester 35%. Sehingga disini terjadi keterbukaan penilaian antara murid dan guru
(Missy Maesih, 2012).

7. 6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua
aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
contoh: Dalam penilaian hasil akhir belajar, guru fisika mengumpulkan berbagai bukti
aktifitas siswa kelas 10 dalam catatan sebelumnya selama semester I, penilaian yang
dikumpulkan mulai dari ketercapaian penguasaan materi yang pada seluruh indikator
dari seluruh KD yang ada pada semester tersebut, kehadiran dalam KBM, dan penilaian
sikap peserta didik termasuk di dalamnya partisipasi dan keaktifan siswa di kelas, serta
keterampilan saat kegiatan praktikum didalam kelas, semua hal tersebut digabungkan
menjadi satu dan menghasilkan nilai.
Makna berkesinambungan dapat dijelaskan berikut, guru melakukan KBM secara
terencana, menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan
ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester, semua dilaksanakan
secara terus menerus dan bertahap, dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan
informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai.
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti
langkah-langkah baku.
Contoh : Sebelum melakukan penilaian guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran
dengan menyusun RPP, contoh soal, soall latihan dan soal ulangan, dan instrumen
penilaian lain. Setelah itu guru melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu, dan
melakukan penilaian afektif dan psikomotorik, kemudian setelah menyelasaikan materi
guru mengadakan penilaian secara formaldi di sesi akhir kegiatan belajar materi
tersebut.
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang
ditetapkan.
Contoh: Jika dalam KD menyatakan bahwa seorang siswa harus mampu menafsirkan
apabila hambatan diperbesar maka arus lstrik yang mengalir akan semakin kecil, maka
siapun yang telah mampu memenuhi kriteria tersebut dinyatakan kompeten atau lulus

8. mencapai KD yang dimaksud, tanpa harus membanding-bandingkan bagus-tidaknya
tulisan tiap-tiap anak (Araben, 2014).
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya.
Contoh: guru fisika dapat menjelaskan secara benar kepada pihak terkait (siswa yang
dinilai, kepala sekolah, atau juga orang tua siswa), tentang proses penilaian, teknik
penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar
peserta didiknya.
C. Teknik dan Instrumen Penilaian
Dalam poin ini, dijelaskan bahwa penilaian oleh pendidik menggunakan berbagai teknik
penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain
yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik
(Bambang Sudibyo, 2007, 4-5). berikut perinciannya.
1. Teknik tes terdiri atas: tes tertulis, tes lisan dan tes praktik atau kinerja.
Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan (baik soal maupun jawabannya).
Berdasarkan bentuk instrumennya, tes tulis kemudian dibagi ke dalam 2 bentuk yaitu, (1)
Tes Obyektif, contohnya: pilihan ganda, benar – salah, dan menjodohkan., (2) Non
Obyektif, contohnya: isian singkat, dan soal uraian (Abdul Madjid, 2007, 196-197).
Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara
peserta didik dengan satu atau beberapa orang penguji (pendidik). Contoh, seorang guru
fisika menilai penilaian tes lisan dalam bab fluida, berupa pertanyaan penjelasan siswa
konsep tekanan, hukum pascal, archimedes, prinsip kontinuitas, dan konsep kapal selam.
Sedangkan tes kinerja, adalah berbagai jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan
tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik erja, dan sebagainya. Tes kinerja adalah
teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya
(Krishna, 2012). Contoh: guru mengadakan tes kinerja pada peserta didik melalui
praktikum Hukum Hooke. Aspek yang dinilai mencakup, keterampilan menggunakan dan

9. menyusun alat, keterampilan mengukur, keterampilan mengolah data, dan lain
sebagainya.
2. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau
luar kegiatan pembelajaran. Contoh, guru fisika memberikan tugas observasi kepada
peserta didik untuk mengamati peristiwa efek dopler dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam melakukan tugasnya, siswa dapat menggunakan alat perekam/camera digital
sebagai bukti instrumen tugas.
3. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah
(pekerjaan rumah) dan/atau proyek. Contoh, guru menugaskan kepada siswa untuk
mencari informasi tentang pemanfaatan sinar radiaktif dalam kehidupan sehari-hari.
4. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a)
substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)
bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai
dengan taraf perkembangan peserta didik.
5. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian
sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta
memiliki bukti validitas empirik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi
persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta
menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan
antartahun.
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaiaian
Dalam poin ini, dijelaskan mengenai standar mekanisme atau aturan umum dalam kegiatan
penilaian pendidikan (Bambang Sudibyo, 2007, 5-6), yaitu dijelaskan beberapa perinciannya
sebagai berikut.
1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh:
Pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dari pernyataan tersebut jelas, bahwa

10. yang memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan penilaian di dalam pendidikan
adalah, guru sebagai pendidik, sekolah atau tingkat satuan pendidikan, dan pemerintah
yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan.
2. Pendidik, secara berkesinambungan memantau proses dan kemajuan belajar peserta
didik serta meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran. Upaya yang dilakukan
pendidik, yaitu antara lain, mengadakan tes, pengamatan, penugasan dan ulangan dan
atau bentuk lain yang diperlukan. Kemudian melaporkan hasil penilaian mata pelajaran
pada tiap akhir semester pada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai
prestasi serta melampirkan diskripsi singkat tentang tingkah laku peserta didiknya
sebagai pengukuran kompetensi utuh. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik
dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Satuan pendidikan mengadakan kegiatan penialaian bagi peserta didik untuk menilai
pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, seperti
mengkoordinasikan ujian tengah semester, ujian akhir sekolah dan ulangan kenaikan
kelas, menentukan kriterian kenaikan kelas melalui rapat dewan pendidikan, melaporkan
hasil ujian kepada orang tua atau wali murid, menerbitkan SKHUN setiap peserta didik
yang mengikuti ujian nasional dan menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus
ujian nasional.
Pemerintah mengadakan penilaian pendidikan dalam bentuk ujian nasional yang
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional, hasil ujian
nasional menjadi salah satu pertimbangan kelulusan peserta didik dalam satuan
pendidikan.
3. Prosedur penilaian akhir belajar untuk kelompok mata pelajaran estetika seperti seni
lukis, seni tari, seni menggambar dll dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani ,
olahraga, dan kesehatan oleh satuan pendidikan ditentukan oleh rapat dewan pendidik
atau guru yang bersangkutan pada mata pelajaran tersebut.
4. Sedangkan prosedur penilaian akhir belajar peserta didik untuk kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

11. kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidikan
berdasarkan hasil penilain oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah.
5. Kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: menyusun kisi-
kisi ujian, mengembangkan instrument, melaksanakan ujian, mengolah dan menentukan
kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah dan melaporkan serta
memanfaatkan hasil penilaian. Dalam kegiatan ujian sekolah harus berdasarkan langkah-
langkah yang baku sehingga ujian dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Penilaian akhlak mulia merupakan aspek afektif dari kolompok mata pelajaran agama
dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwakepada
Tuhan YME dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidikan
mata pelajaran lain dan sumber yang relevan. Hal ini berarti penilaian tidak hanya pada
penilaian kognitif saja melainkan juga afektif, penilaian afektif lebih condong penilaian
dari mata pelajaran agama, penilaan afektif tidak hanya dilakukan oleh guru agama saja
tetapi guru mata pelajaran lain dapat member penilaian kemudian di informasikan
kepada guru agama untuk dijadikan pertimbangan penilaian.
7. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab
sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-
nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian
dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru
pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata
pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
8. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran
yang relevan. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
9. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan
harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti
pembelajaran remedi. Pembelajaran remedi adalah, merupakan layanan pendidikan yang
diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga
mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan (Sudrajat, 2008).

12. 10. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu
nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
11. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang
diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
12. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama
dengan instansi terkait. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga
mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan,
memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan
(Litbang.kemdikbud, 2013). Lembaga terkait misalnya adalah universitas kependidikan
(LPTK).
13. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam
seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
Sebagai informasi tambahan, Nilai Akhir (NA) peserta didik pada tingkat satuan
pendidikan SMP dan SMA dan atau sederajat, adalah gabungan antara nilai UN dan nilai
US. Dengan perincian:
Bobot nilai akhir (NA)
NA = 0,6 UN dan 0,4 US
(Atau 60% dari nilai UN ditambahkan dengan 40% dari nilai UAS).
Siswa pada tingkat satuan pendidikan SMP/MTS atau sederajat dan SMA/MAN/SMK atau
sederajat dinyatakan lulus menempuh pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
tersebut jika. Nilai rata-rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai di bawah 4,0 (BSNP,
2013).
14. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian
bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
E. Beberapa Permasalahan Penilaian Pendidikan dan Ide Solusinya

13. Permen no. 20 tahun 2007 adalah gambaran ideal tentang aturan umum penilaian
pendidikan untuk diikuti semua pemangku kepentingan dalam pendidikan secara nasional.
Namun pada praktiknya ada banyak permasalahan yang timbul di lapangan berkaitan
dengan penilaian pendidikan. Penulis menemukan beberapa permasalahan tersebut dan
mencoba untuk memberikan gambaran ide solusi, agar permasalahan tersebut dapat
diatasi. Berikut ini dituliskan uraian permasalahan yang ditemukan penulis dan ide solusinya.
1. Ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Di dalam prinip penilaian, asas terbuka
merupakan salah satu syarat dalam suatu penilaian, dalam praktiknya pada pembagian
laporan hasil belajar/raport para peserta didik tidak mengetahui secara pasti bagaimana
nilai raport yang diperolehnya itu dihitung. Mereka hanya menerima suatu nilai tunggal
yang ia anggap merepresentasi kompetensinya pada suatu mata pelajaran untuk seluruh
KD yang adapada satu periode semester tersebut. Misalnya seorang siswa mendapatkan
nilai Raport untuk pelajaran fisika sebesar 75 (dari skala 100) pada semester ganjil,
sementara ia tidak mengetahui bagaimana nilai tersebut diperoleh. Fenomena tersebut,
menunjukkan bahwa ada ketidak-terbukaan dalam pemberian nilai raport. Bagaimana
solusinya?
Solusinya adalah, pendidik membuat lembar deskripsi pengolahan nilai akhir sesuai
dengan bobot penilaian yang telah disepakati antara murid dan pendidik di awal
kegiatan pembelajaran. Lembar tersebut kemudian disampaikan kepada peserta didik
dan orang tua peserta didik. dengan demikian penilaian menjadi transparan dan terbuka,
hal tersebut akan meminimalisirkan manipulasi nilai.
2. Berbasarkan pengamatan pribadi. Berdasarkan aturan dalam permen no. 20 tahun 2007
ini, Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
Sedangkan pembelajaran remedi adalah, merupakan layanan pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria
ketuntasan yang ditetapkan (Sudrajat, 2008). Kenyataannya, kebanyakan siswa yang
nilainya kurang mencapai KKM hanya diwajibkan mengikuti tes remedial, untuk
perbaikan nilai. Hal tentu saja tidak saja sesuai dengan aturan dalam permen tersebut

14. yang mengharuskan adanya pembelajaran remedial dalam bentuk layanan pendidikan
yang bukan semata-mata dalam bentuk tes remedial.
Solusi penulis untuk memberikan pelayanan pendidikan dalam pembelajaran remedial
bagi para peserta didik yang nilainya kurang dari KKM, yaitu: guru mengadakan kelas
klinik untuk pendalaman materi atau konsep pembelajaran yang dianggap belum
dikuasai oleh para peserta didik di luar jam pelajaran, tetapi tetap dilaksanakan di
sekolah. Konsekuensi logisnya, guru terbebani jam mengajar tambahan, namun tentu
guru yang baik adalah guru yang memiliki keikhlasan dan kemauan untuk berkorban
termasuk waktu luangnya, semata-mata demi keberhasilan peserta didiknya.
3. Berkaitan dengan pendidik dan juga tingkat satuan pendidikan, tentang grafitasi. Sebagai
salah salah contoh dalam artikel “Hadiah dan Suap” (Noni Roslinda, 2012) dituturkan
bahwa telah menjadi sebuah kebiasaan bahwa orang tua seringkali memberikan hadiah
cindera mata atau pemberian uang kepada para walikelas saat pembagian rapot. Namun
masalahnya, kebiasaan cenderung menjadi suatu sarana untuk memanipulasi nilai hasil
belajar peserta didik. praktik tersebut telah mengarah kepada gratifikasi. Masalah
gratifikasi atau penyuapan, yang bertujuan untuk meluluskan, menaikkan nilai peserta
didik agar mendapat nilai yang lebih baik, lolos ke tingkat satuan pendidikan (lanjut)
yang diinginkan, atau mendapat prestasi., adalah merupakan masalah pelik yang sulit kali
dihilangkan. . Bagaimana solusinya?
Menurut penulis, adanya berkas atau pola tranparansi penilaian yang terbuka yang dapat
diakses oleh siapa saja yang berkepentingan dengan penilaian tersebut. Seperti misalnya
menggunakan media publikasi berbasis online yang dapat diakses oleh siapa saja. Dengan
demikian peluang untuk penyuapan dapat diminimalisir.
Selain itu, perlu adanya suatu sosialisasi dari pihak independent yang ditunjuk
pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang persoalan gratifikasi di dalam sekolah,
termasuk di dalamnya dipaparkan tentang peringatan dan bahkan sanksi pidana bagi
pihak-pihak yang ikut terlibat dalam persoalan gratifikasi tersebut.

15. Tentu saja, semua persoalan tersebut hanya dapat diatasi dengan sifat keterbukaan,
kejujuran, ikhlash serta kerelaan untuk berkorban demi kualitas pendidikan yang lebih
baik. hal tersebut mesti dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan dunia
pendidikan, seperti guru, tingkat satuan pendidikan, pemerintah, orang tua siswa,
bahkan siswa sendiri.

16. PENUTUP
A. Kesimpulan
Permen Diknas No. 20 tahun 2007 yang mencakup poin-poin: Pengertian, Prinsip
Penelitian, teknik dan Instrumen Penilaian, serta Mekanisme dan Prosedur penilaian.
Secara ringkas, standar pendidikan adalah adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaiain hasil belajar peserta
didik. sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik
Prinsip-prinsip penilaian mencakup sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh,
dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel (Bambang Sudibyo,
2007, 4)
teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan
bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan
peserta didik (Bambang Sudibyo, 2007, 4-5).
Mekanisme dan Prosedur Penilaiaian mengatur tentang aturan-aturan umum yang
berkaitan dengan penilaian, mencakup pihak yang penilai seperti guru, satuan
pendidikan da bahkan pemerintah. Guru bertanggungjawab mengadakan ulangan harian,
tingkat satuan pendidikan bertanggungjawab mengadakan ulangan tengah semester
(UTS), Ujian akhir semerter (UAS) dan Ujian Sekolah, sedangkan pemerintah
bertanggungjawab mengadakan ulangan nasional (UN). Pemerintah menyerahkan
kewenangannya kepada lembaga independent badan standar nasional pendidikan
(BSNP) yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaran UN.
Ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan penilaian yang terjadi pada praktik
pendidikan di lapangan, seperti di antaranya tidak transparansinya nilai raport siswa,
program remedial yang sebatas ujian ulang bagi siswa yang nilainya kurang dari KKM,
dan persoalan gratifikasi untuk memanipulasi nilai. Persoalan tersebut hanya dapat
diatasi dengan sifat keterbukaan, kejujuran, ikhlash serta kerelaan untuk berkorban demi
kualitas pendidikan yang lebih baik, oleh semua pihak yang berkepentingan dengan
dunia pendidikan.

17. B. SARAN
Bagi guru, adalah sangat penting sekali untuk mengetahui secara komprehensi tentang
konsep penilaian yang terdapat di dalam Permen Diknas No. 20 tahun 2007. Kemudian
perlu kiranya untuk diterapkan dalam kegiatan mengajar di sekolah.
Sikap Profesionalisme guru juga diperlukan, agar ia dapat menghindari segala
permasalahan yang membuat cela proses penilaian yang ia lakukan.
Bagi pemerintah, diharapkan agar mengadakan sosialisasi secara terarah dan terprogram
tentang konsep standar penilaian dalam permen tersebut. Sehingga dapat dimaklumi
semua guru, sehingga proses penilaian dalam skala nasional menjadi seragam.
Bagi orang tua siswa dan siswa, yang salah satu yang terpenting dalam pendidikan adalah
nilai kejujuran. Di samping itu nilai tidak yang terpenting, tetapi kualitas kecakapan dan
wawasan lah yang diperlukan. Oleh karenanya, orang tua siswa diharapkan tidak
melakukan gratifikasi pada guru dan sekolah, melainkan memotivasi anak-anaknya agar
semangat untuk belajar.

18. BAHAN REFERENSI
 Abdul Majid. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosda Karya.
 Akhmad sudrajat. 2008. pembelajaran-remedial-dalam-ktsp.
www.akhmadsudrajat.wordpress.com
 Bsnp-kemdiknas RI. Penyelenggaraan ujian nasional 2013. www.slideshare.net
 Bambang sudibyo. 2007. peraturan mentri no. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian.
www.slideshare.net
 Endang Poerwanti. Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP).www.slideshare.net
 Krishna. 2012. Bentuk teknik penilaian. www.dataserverku.blogspot.com
 Litbang-kemendikbud. 2013. BSNP. www. litbang.kemdikbud.go.id/index.php/bsnp
 Missy Maesih. 2012. prinsip-prinsip-penilaian-beserta-penerapan contohnya.
www.missymaesih.wordpress.com
 Nani roslinda. 2008. Hadiah dan Suap. www.edukasi.kompasiana.com
 Subroto. 2012. Tren dan Isu Tentang Penilaian Dalam Pembelajaran Fisika-prosiding Seminar.
Yogyakarta: UNY.

19. PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai
standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian
Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

20. (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku
secara nasional.
(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2007
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478

22. 1
SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
A. Pengertian
1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,
untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan
menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan
satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9
minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator
yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan
semua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir
semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di
akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem
paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan
KD pada semester tersebut.
8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi
peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh
pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan
kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah
mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau
psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan
diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.

23. 1
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran
pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB)
yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan
pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan
teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.
B. Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan
yang diukur.
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku,
budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang
tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan
keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup
semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang
sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan
mengikuti langkah-langkah baku.
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian
kompetensi yang ditetapkan.
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
prosedur, maupun hasilnya.
C. Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian
berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk
lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan
peserta didik.

24. 1
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran
berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk
tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi
persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai,
(b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk
instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa
yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan
peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk
ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan
bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN
memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti
validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan
antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.
D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan
silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan
kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN
dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan
melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas
prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari
satuan pendidikan.
5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran
kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan
jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik
berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

25. 1
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan
pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan
mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a)
menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan
ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian
sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama
dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan
sumber lain yang relevan.
9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung
jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan
norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan
dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan
sumber lain yang relevan.
10.Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata
pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala
sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan
ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus
mengikuti pembelajaran remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam
bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan
deskripsi kemajuan belajar.
14.Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan
langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
bekerjasama dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu
syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu
pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

26. 1
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan
dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
E. Penilaian oleh Pendidik
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan,
bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk
meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi
kegiatan sebagai berikut:
1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan
dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang
sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan
teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang
diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan
kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai
balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada
pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta
didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil
penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian
peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian
kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut
meliputi kegiatan sebagai berikut:

27. 1
1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik
peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan
melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan
ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang
menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang
menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata
pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan
pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan
melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian
oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta
didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian
Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata
pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik
dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota.
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat
dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata
pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan
kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.
d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta
didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara
UN.
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan
bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

28. 28
G. Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan
untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta
pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan
hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan
kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan
kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi BSNP.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478