SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2021
PENGGUNAAN LAYANAN ePP EPKB
Mempermudah stakeholder (masyarakat,
lembaga, perusahaan dan K/L) dalam
menggunakan layanan ketenagakerjaan
Dibangun dengan konsep micro services, dimana
masing - masing layanan saling ter-
integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data
Menerapkan Single Sign On (SSO) pada
semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup
mempunya satu akun dan satu kali login untuk
mengakses semua layanan yang ada
Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini
fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan
yang berbasis online
TUJUAN SISNAKER
Perusahaan Yang Berhak Melakukan
Permohonan adalah yang bersatus “PUSAT”
Cek WLKP
Masukkan Kode WLKP
Masukkan Kode WLKP Cabang/Kantor Perwakilan
(Jika Ada)
Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang
berwenang yaitu:
- Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker RI
- Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi
- Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat
1.Cek layanan WLKP
2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat
dan cabang
3.Lakukan Updating data WLKP Online
Cek Profile Perusahaan
UPLOAD DOKUMEN PERSYARATAN
Templete dokumen persyaratan dapat diunduh
pada menu dokumen persyaratan
Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam
format Pdf File
Lengkapi semua sebelum submit permohonan
Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan
(PP)
1. Surat Permohonan Pengesahan PP
2. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan)
3. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai)
4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
5. Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan
6. Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti
daftarnya)
7. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan
8. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP
menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan
Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan)
9. Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila
Pembaharuan)
10. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan
(apabila Perubahan / Addendum)
1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
2. Daftar Cabang (asli)
3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli)
4. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah
(Bermaterai)
5. Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran
terakhir
6. Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan
ID Card Karyawan di Perusahaan)
7. SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan)
8. Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan)
9. Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta
susunan pengurus SP/SB
Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)
Lanjutkan dengan penginputan Pasal dan Ayat
draft PP atau PKB
Tambah Pasal
Tambah Ayat
Penginputan Pasal dan Ayat:
Bisa salin dan Tempel draft materi yang sudah
dipersiapkan atau tulis Kembali dalam papan
menu tambah pasal/ayat
Menu editing
Ajukan Dokumen
Setelah dokumen persyaratan dan pasal/ayat
ter-upload, selanjutnya menunggu periksa
petugas
Cek Inbox Jika Ada catatan / perbaikan petugas
Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa
petugas korektor kemudian dicetak
Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan
perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman
terakhir draft PP (bisa digisign)
Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan
Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah
Upload Dokumen yang telah disetujui
Cek dokumen PP /PKB yang telah diterbitkan
Cek SK Penerbitan Pengesahan PP atau
Pendaftaran PKB
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Draf surat pencabutan kuasa
Draf surat pencabutan kuasaDraf surat pencabutan kuasa
Draf surat pencabutan kuasaLegal Akses
 
Contoh perjanjian kontrak kerja
Contoh perjanjian kontrak kerjaContoh perjanjian kontrak kerja
Contoh perjanjian kontrak kerjaAmelia Fitri
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Perjanjian jual beli kayu bilingual
Perjanjian jual beli kayu  bilingualPerjanjian jual beli kayu  bilingual
Perjanjian jual beli kayu bilingualGLC
 
Format kenaikan Gaji berkala
Format kenaikan Gaji berkalaFormat kenaikan Gaji berkala
Format kenaikan Gaji berkalaLissa Parista
 
Surat pernyataan penghasilan orangtua verifikasi mahasiswa 2013
Surat pernyataan penghasilan orangtua   verifikasi mahasiswa 2013Surat pernyataan penghasilan orangtua   verifikasi mahasiswa 2013
Surat pernyataan penghasilan orangtua verifikasi mahasiswa 2013Atika Fauziyyah
 
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...GLC
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Irman Gapur
 
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiSurat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiNama Tanpa
 
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima TanahContoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanahgatothp
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangladfian_1
 
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Draf surat kuasa menghadiri undangan
Draf surat kuasa menghadiri undangan  Draf surat kuasa menghadiri undangan
Draf surat kuasa menghadiri undangan Legal Akses
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-order
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-orderContoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-order
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-orderTitisan Revan
 
Formulir permohonan pinjaman
Formulir permohonan pinjamanFormulir permohonan pinjaman
Formulir permohonan pinjamanMegayana Maretta
 
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdf
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdfDraft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdf
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdfImam Prastio
 

What's hot (20)

Draf surat pencabutan kuasa
Draf surat pencabutan kuasaDraf surat pencabutan kuasa
Draf surat pencabutan kuasa
 
Contoh perjanjian kontrak kerja
Contoh perjanjian kontrak kerjaContoh perjanjian kontrak kerja
Contoh perjanjian kontrak kerja
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Daftar gaji karyawan dari excel
Daftar gaji karyawan dari excelDaftar gaji karyawan dari excel
Daftar gaji karyawan dari excel
 
Perjanjian jual beli kayu bilingual
Perjanjian jual beli kayu  bilingualPerjanjian jual beli kayu  bilingual
Perjanjian jual beli kayu bilingual
 
Format kenaikan Gaji berkala
Format kenaikan Gaji berkalaFormat kenaikan Gaji berkala
Format kenaikan Gaji berkala
 
Surat pernyataan penghasilan orangtua verifikasi mahasiswa 2013
Surat pernyataan penghasilan orangtua   verifikasi mahasiswa 2013Surat pernyataan penghasilan orangtua   verifikasi mahasiswa 2013
Surat pernyataan penghasilan orangtua verifikasi mahasiswa 2013
 
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)
 
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gajiSurat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
Surat pernyataan kesediaan pemotongan gaji
 
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima TanahContoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanah
 
Contoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutangContoh perjanjian hutang piutang
Contoh perjanjian hutang piutang
 
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Kerja AMDAL Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Draf surat kuasa menghadiri undangan
Draf surat kuasa menghadiri undangan  Draf surat kuasa menghadiri undangan
Draf surat kuasa menghadiri undangan
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
 
surat permohonan pengajuan pinjaman
 surat permohonan pengajuan pinjaman surat permohonan pengajuan pinjaman
surat permohonan pengajuan pinjaman
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-order
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-orderContoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-order
Contoh surat-pemesanan-barang-atau-purchase-order
 
Formulir permohonan pinjaman
Formulir permohonan pinjamanFormulir permohonan pinjaman
Formulir permohonan pinjaman
 
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdf
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdfDraft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdf
Draft Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja AlihDaya - Outsource (Bilingual).pdf
 

Similar to Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama)

Customer service corporate
Customer service corporateCustomer service corporate
Customer service corporateyogyakartas.com
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptxalvasuramultikarya
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPristiyanto SS
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Catatan Ekstens
 
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdfO06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdfImpunRitonga
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...GilangArdi4
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfAchmadGhuffar
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptxindonesiawuamesu
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptxPAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptxFavianMaravilleYadis
 
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
Form   ubah data mitra usaha gojek 1911Form   ubah data mitra usaha gojek 1911
Form ubah data mitra usaha gojek 1911WandaBeautyID
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Tjahjo Boedi Santoso
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iiiKPP Pratama Kepanjen
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptTaufansyahKambuna
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptTaufansyahKambuna
 

Similar to Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) (20)

Customer service corporate
Customer service corporateCustomer service corporate
Customer service corporate
 
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
1690357724_PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdfO06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
O06103-Panduan Aplikasi Perubahan Tenaga Kerja SBU KBLI 2017-1.0.pdf
 
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
1563440031PROGRAM_PERIZINAN_BERUSAHA_TERINTEGRASI_SECARA_ELEKTRONIK_BAGI_USAH...
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
 
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptxPERIJINAN BERUSAHA BERBASIS  RESIKO MENUNJANG  PENINGKATAN USAHA.pptx
PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MENUNJANG PENINGKATAN USAHA.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptxPAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
PAPARAN PENYULUHAN KOPERASI (DINAS TENAGA KERJA, TRASMIGRASI DAN ENERGI).pptx
 
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
Form   ubah data mitra usaha gojek 1911Form   ubah data mitra usaha gojek 1911
Form ubah data mitra usaha gojek 1911
 
BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03BAPERTARUM PNS R03
BAPERTARUM PNS R03
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
 
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).pptMateri Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
Materi Sosialisasi EClaimPrimer Tahap 2(1).ppt
 
Pedoman indonesia
Pedoman indonesiaPedoman indonesia
Pedoman indonesia
 

More from Imam Prastio

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANImam Prastio
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanImam Prastio
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetImam Prastio
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfImam Prastio
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaImam Prastio
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...Imam Prastio
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...Imam Prastio
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...Imam Prastio
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Imam Prastio
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerImam Prastio
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinImam Prastio
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Imam Prastio
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Imam Prastio
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...Imam Prastio
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanImam Prastio
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...Imam Prastio
 

More from Imam Prastio (20)

JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGANJOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
JOINT VENTURE AGREEMENT - PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
 
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 PengupahanPP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
PP No. 51 Tahun 2023 Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2021 Pengupahan
 
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnetSarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi - SPE IDXnet
 
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdfFIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
FIDIC - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS.pdf
 
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS JakartaP2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
P2K3 DISNAKERTRANS Jakarta
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...
 
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
ISO 45001- 2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja - Persyaratan ...
 
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan - Persyaratan dengan panduan pengg...
 
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
Perubahan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Perpu No. 2 Tahun...
 
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 KemnakerPanduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
Panduan WLKP 1.0.0 Kemnaker
 
INDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas KemenperinINDI - SIINas Kemenperin
INDI - SIINas Kemenperin
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
 
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanUser Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
User Manual New SIPP v1 BPJS Ketenagakerjaan
 
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
Sistem Manajemen Mutu Persyaratan (ISO 9001:2015) - Quality Management System...
 
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
Pendaftaran E-PKWT Disnakertrans (User Manual Untuk Perusahaan)
 
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Peker...
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang PengupahanPP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
 
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wakt...
 

Recently uploaded

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (11)

pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama)

  • 2.
  • 3. Mempermudah stakeholder (masyarakat, lembaga, perusahaan dan K/L) dalam menggunakan layanan ketenagakerjaan Dibangun dengan konsep micro services, dimana masing - masing layanan saling ter- integrasi dan sekaligus terwujudnya satu data Menerapkan Single Sign On (SSO) pada semua layanan, sehingga stakeholder hanya cukup mempunya satu akun dan satu kali login untuk mengakses semua layanan yang ada Re-branding kemnaker.go.id yang selama ini fokus pada informasi, menjadi fokus pada layanan yang berbasis online TUJUAN SISNAKER
  • 4.
  • 5.
  • 6. Perusahaan Yang Berhak Melakukan Permohonan adalah yang bersatus “PUSAT” Cek WLKP
  • 7.
  • 8.
  • 10. Masukkan Kode WLKP Cabang/Kantor Perwakilan (Jika Ada)
  • 11. Jika Terjadi permohonan tidak diteruskan kepada petugas yang berwenang yaitu: - Lintas provinsi : disahkan oleh Kemnaker RI - Lintas Kab/Kota : disahkan oleh Disnaker Provinsi - Satu Wilayah Kab/Kota : disahkan oleh disnaker Kab/Kota setempat 1.Cek layanan WLKP 2.Cek kesesuaian TDP / NIB perusahaan pusat dan cabang 3.Lakukan Updating data WLKP Online
  • 12.
  • 13.
  • 16. Templete dokumen persyaratan dapat diunduh pada menu dokumen persyaratan Setiap Dokumen Persyaratan diunggah dalam format Pdf File Lengkapi semua sebelum submit permohonan
  • 17. Persyaratan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 1. Surat Permohonan Pengesahan PP 2. Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan) 3. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai) 4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan) 5. Daftar Kantor Cabang/Unit Kerja/Perwakilan 6. Surat Pernyataan belum terbentuk SP/SB di Perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti daftarnya) 7. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari Wakil Pekerja/Buruh dan/atau SP/SB di Perusahaan 8. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap / mampu meningkatkan PP menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan) 9. Surat Keputusan Pengesahan PP dan Naskah PP yang telah habis masa berlakunya (apabila Pembaharuan) 10. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai Perubahan Peraturan Perusahaan (apabila Perubahan / Addendum)
  • 18. 1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli) 2. Daftar Cabang (asli) 3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermaterai cukup (asli) 4. Surat Keputusan Direksi dan Surat Pernyataan Telah Memiliki Struktur Skala Upah (Bermaterai) 5. Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Tanda Bukti Pembayaran terakhir 6. Surat Kuasa Pengelolaan Permohonan dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Scan KTP dan ID Card Karyawan di Perusahaan) 7. SK sebelumnya/yang lama (apabila Pembaharuan) 8. Surat Kesepakatan Perpanjangan PKB (Asli) dan bermaterai (apabila Perpanjangan) 9. Surat Pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta susunan pengurus SP/SB Persyaratan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  • 19.
  • 20. Lanjutkan dengan penginputan Pasal dan Ayat draft PP atau PKB
  • 21.
  • 22.
  • 25. Penginputan Pasal dan Ayat: Bisa salin dan Tempel draft materi yang sudah dipersiapkan atau tulis Kembali dalam papan menu tambah pasal/ayat
  • 28. Setelah dokumen persyaratan dan pasal/ayat ter-upload, selanjutnya menunggu periksa petugas
  • 29.
  • 30. Cek Inbox Jika Ada catatan / perbaikan petugas
  • 31.
  • 32. Pasal dan Ayat yang sudah mendapatkan periksa petugas korektor kemudian dicetak Hasil Cetakan mintakan persetujuan pimpinan perusahaan dengan bukti tandatangan pada halaman terakhir draft PP (bisa digisign) Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan, simpan Kembali file dalam format Pdf untuk diunggah
  • 33. Upload Dokumen yang telah disetujui
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37. Cek dokumen PP /PKB yang telah diterbitkan
  • 38. Cek SK Penerbitan Pengesahan PP atau Pendaftaran PKB
  • 39.