3. Sejarah lahirnya KHA
• Tahun 1978, Polandia mengajukan sebuah rancangan
konvensi hak anak pada sebuah acara dlm memperingati
tahun anak yg disponsori oleh PBB
• Setahun kemudian, Komisi HAM PBB membentuk Pokja
utk merancang KHA
• Pada tanggal 20 November 1989, akhirnya, Konvensi
Hak Anak disahkan dan diadopsi oleh PBB serta
dinyatakan berlaku sejak September 1990
• 193 negara sudah meratifikasi KHA termasuk Indonesia
dan sampai pada tahun 2001 tinggal 2 negara yg belum
meratifikasi KHA yaitu Amerika Serikat dan Somalia
5. PRINSIP – PRINSIP KHA
1. NON DISKRIMINASI:
Semua hak yang diakui dan terkandung
dalam KHA harus diberlakukan kepada
setiap anak tanpa pembedaan apapun
[pasal 2]
6. 2. YANG TERBAIK BAGI ANAK [THE
BEST INTEREST OF THE CHILD]:
Dalam usaha tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah
maupun swasta, lembaga peradilan,
lembaga pemerintah, atau badan
legislatif, maka kepentingan yang
terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama [pasal 3]
7. 3. HAK HIDUP,
KELANGSUNGAN HIDUP
DAN TUMBUH KEMBANG
[THE RIGHT TO LIVE,
SURVIVAL AND
DEVELOPMENT:
Negara-negara peserta
mengakui bahwa setiap
anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan
[pasal 6]
8. 4. PENGHARGAAN
TERHADAP PENDAPAT
ANAK [RESPECT FOR THE
VIEWS OF THE CHILD:
Pendapat anak terutama jika
menyangkut hal-hal yang
mempengaruhi kehidupannya
perlu diperhatikan dalam
setiap pengambilan
keputusan [pasal 12]
10. penjelasan gambar
Anak = pemegang hak/subjek atas hak (rights holder).
Anak tidak dapat mengklaim hak asasinya
Keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan
anak sbg bentuk pengakuan terhadap hak-hak anak
Masyarakat = others responsible membantu
keluarga memenuhi tanggung jawabnya, menjaga
& mengakui hak-hak anak, serta membantu negara
menjalankan kewajiban
Pemerintah = representasi negara sbg
pemangku kewajiban (duty bearer)
peraturan untuk mengakui hak-hak anak
Masyarakat internasional = Konsekuensi meratifikasi
KHA adalah Indonesia wajib mengirimkan laporan
periodik [5 tahunan] yang melaporkan pelaksanaan KHA
ke komite hak anak PBB memberikan rekomendasi
untuk ditindaklanjuti
11. Indonesia meratifikasi
(mengikatkan diri pada)
KHA melalui Keputusan
Presiden No.36 Tahun 1990
Konsekuensi :
• KHA harus disosialisasikan
sampai ke anak
• dibuat aturan hukumnya
• dibuat laporan periodik mengenai
implementasinya [5 tahun]
11
12. Kewajiban Negara dalam
Pemenuhan Hak Anak
Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak salah satu
contoh konkrit KLA
To Protect > Kewajiban melindungi hak anak
To Respect > Kewajiban menghormati hak anak
To Fulfil > Kewajiban memenuhi hak anak
12
14. 1. Hak akan nama dan kewarganegaraan
• Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai
identitas diri dan status kewarganegaraan.
Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya melalui akta kelahiran.
2. Hak kebangsaan
• Setiap anak berhak diakui
sebagai warga negara dan
memiliki kebangsaan.
15. 3. Hak persamaan dan non diskriminasi
• Setiap anak berhak diperlakukan sama
dimana pun dan kapan pun. Tanpa
memandang memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik, asal-usul
kebangsaan, etnik atau sosial, status
kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran
atau status lainnya baik dari si anak
sendiri atau dari orang tuanya atau wali
yang sah.
16. 4. Hak perlindungan
• Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan
dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik
ekonomi maupun seksual, penelantaran,
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
• Setiap anak berhak memperoleh perlindungan
dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
• Setiap anak juga berhak memperoleh
kebebasan sesuai dengan hukum.
17. 5. Hak pendidikan
• Setiap anak berhak memperoleh
pendidikan yang layak.
• Setiap anak juga berhak memperoleh
pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya.
• Khusus bagi anak yang menyandang
cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi
anak yang memiliki keunggulan juga
berhak mendapatkan pendidikan khusus.
18. 6. Hak bermain
• Setiap anak berhak untuk bermain. Setiap
anak juga berhak memperoleh sarana
bermain yang memenuhi syarat kesehatan
dan keselamatan.
7. Hak rekreasi
• Setiap anak berhak untuk rekreasi
agar dapat tumbuh bahagia.
Pemilihan tempat rekreasi harus
ramah sesuai dengan usia anak.
19. 8. Hak akan makanan
• Setiap anak berhak memperoleh
makanan dengan kualitas gizi yang
baik untuk tumbuh kembang dan
mempertahankan hidupnya. Pada
enam bulan awal kehidupannya,
anak berhak mendapatkan ASI
eksklusif yang dilanjutkan dengan
MPASI dan makanan keluarga yang
sehat.
20. 9. Hak kesehatan
• Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial.
21. 10. Hak berpartisipasi dalam
pembangunan
• Setiap anak berhak dilibatkan dalam
pembangunan negara, karena anak
adalah generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa.
