estimasi biaya konstruksi

1. MS3: PEMAHAMAN UMUM
ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
(PerMen PUPR NO.28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang
PU)
DIKLAT AHSP
ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. Hasil Belajar:
Setelah mengikuti semua kegiatan
pembelajaran dalam mata pelatihan ini,
peserta diharapkan mampu mengetahui
tentang Pemahaman Umum Estimasi
Biaya Konstruksi, sehingga dapat
meningkatkan pelaksanaan Estimasi
Biaya Konstruksi

3. Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta pelatihan diharapkan mampu:
•Memahami tentang Pengertian Umum;
•Memahami tentang Peraturan Terkait
Prakiraan Biaya Konstruksi bidang
Pekerjaan Umum

4. •Mengapa Perlu
Pedoman AHSP ?
•Pengertian Umum AHSP
•Pemahaman Peraturan
Terkait Estimasi Biaya
Konstruksi

5. Mengapa Perlu Pedoman AHSP
?
• Undang-undang sektor yang mewajibkan penggunaan NSPM/NSPK
• Tata cara, panduan, pedoman AHSP yang ada belum terpadu dalam satu
PEDOMAN;
Bentuk referensi:
• Sumber Daya Air  RSNI/Pedoman (PAHS Pekerjaan SDA)
• Bina Marga  Panduan (SE Dirjen BM 2010)
• Cipta Karya  SNI (ABK-2008)
• Adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi, tentang penggunaan
indeks/koefisien dalam referensi metode analisis;
• Mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah  infrastruktur lebih efisien dan efektif
• Partisipasi Publik terkait penggunaan harga satuan pekerjaan infrastruktur
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
• Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih cepat,
lebih mudah dan lebih murah
• Sebagai pengganti analisa BOW yg telah kadaluarsa dan tidak relevan lagi
MS3: Pemahaman Umum Estimasi Biaya Konstruksi

6.  Unit Price Contract ……………...
 Lump sum Contract……………..
 Swakelola………………………….
 Cost Plus Fee
 Performance Base Contract
 Design and Build Contract
- BOT
- Turn Key
> 65%
< 15%
< 10%
< 10%
Dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai PerMen PUPR
No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas PerMen PU No.07/PRT/M/2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi,
mengindikasikan perlunya menyusun Pedoman AHSP.
Mengapa Perlu Pedoman AHSP ?
Sebagai Rujukan

7. Buku Buku PerMen PU
No.11/PRT/M/2013 Tentang
Pedoman AHSP Bidang PU
Direvisi menjadi
Buku PerMen PUPR
No.28/PRT/M/2016 Tentang
Pedoman AHSP Bidang PU
-Ukuran B5
-Tebal 904 halaman

8. II. PENGERTIAN UMUM
2.1 Dasar Hukum
2.2 Istilah dan Definisi
2.3 Permasalahan dalam AHSP
2.4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan
2.5 Keuntungan dan Overhead
2.6 E-Learning AHSP

9. 2.1 Dasar Hukum dan Referensi
1) Analisa Biaya Konstruksi, Kumpulan SNI-ABK, Badan
Standardisasi Nasional, 2008.
2) Permen PU no 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Departemen
PU. 2007.
3) Departemen Pekerjaan Umum 2010. Buku 3: Spesifikasi Umum,
Bidang Jalan dan Jembatan Edisi Tahun 2006.
4) Pusat Litbang SDA, 2007. Kompendium Analisis Harga Satuan
Pekerjaan Bidang SDA. 2007.
5) Instruksi Menteri Pekerjaan Umum no 02/IN/M/2005, tentang
Penerapan Standar, Pedoman, Manual (SPM) Dalam Dokumen
Kontrak.

10. 6) PerMen PU No. 05/PRT/M/2014, tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012,
perubahan kedua Perpres No. 54 tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8) PerMen PU No.09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara
Penggunaan Peralatan Konstruksi di PU
9) PerMen PU No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum
Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang PU.
10) PerMen PU No.34/PRT/M/2005 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum.

11. 11) Permen PU No.14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.
12) Permen PUPR No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
13) PerMen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga
atas PerMen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi.
14) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
15) SE_Men PUPR No. 66/SE/M/2015 Tentang Biaya
Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
16) UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

12. 2.2 Istilah dan
Definisi
• Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) adalah analisis untuk menghitung
kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan
dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk
mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu.
• Estimasi Biaya Konstruksi adalah prakiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang
berdasarkan pada berbagai komponen konstruksinya, misal Biaya konstruksi
Gedung merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponen: pondasi, pekerjaan
struktur beton (kolom, balok dan lantai), plafond, lantai dan kelengkapan lainnya.
• Harga satuan pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis
untuk suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan
alat), dan biaya tidak langsung (keuntungan dan biaya umum atau over head)
sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu.
• Harga satuan dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam
satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam,
hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb.)

13. • Harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) adalah perkiraan
biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK, digunakan sebagai
salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran; dan Total HPS
bersifat terbuka dan tidak rahasia.
• Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan
konstruksi yang berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
• Komponen Biaya Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah komponen penyusun
dari biaya HSP yaitu: biaya tenaga kerja (upah), bahan/material dan peralatan.
Masing-masing komponen tersebut merupakan hasil kali dari koefisien dengan
harga satuan dasar masing-masing sub-komponen di lokasi kegiatannya.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa.
• Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa-konsultansi/jasa lainnya.

14. 2.3 Permasalahan dalam AHSP
AHSP sebelum tahun 2013, khususnya di bidang Sumber Daya Air (SDA)
terdapat berbagai permasalahan diantaranya:
1) Perbedaan kinerja antar wilayah
AHSP-SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat,
tengah dan timur, seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat
satu bakuan kinerja yang berlaku, yaitu berdasarkan suatu acuan
kinerja yang disepakati. PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman AHSP Bidang PU, ditetapkan berlaku untuk seluruh
Indonesia. Mungkin ada wilayah yang dirugikan dan malah ada juga
yang diuntungkan, berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan
kebutuhan bahan serta peralatan.
2) Pedoman AHSP masih belum terintegrasi di lingkungan PUPR
Idealnya digabung dalam satu sistem AHSP yang terbagi dalam
empat bagian yaitu: Umum, SDA, Bina Marga dan Cipta Karya.

15. 2.4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan
1) Pedoman AHSP ini menetapkan metode perhitungan harga satuan
pekerjaan (HSP): upah tenaga kerja, bahan dan alat yang secara teknis
dirinci mendetail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang
sesuai dengan uraian spesifikasi teknis, gambar desain/kerja, dan harga
satuan dasar (HSD), baik untuk kegiatan baru, rehabilitasi/pemeliha-raan
maupun peningkatan infrastruktur ke-PU-an.
2) Biaya langsung adalah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan
(BoQ) dengan HSP-nya, dan setelah ditambah PPN 10% menjadi harga
perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) dan/atau harga
perkiraan perencana (HPP) atau engineering’s estimate (EE).
3) Nilai HPS yg akurat berperan sangat strategis menunjang Perpres No. 70
Tahun 2012 (perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010), sbg:
a) batas tertinggi penawaran yang sah;
b) beserta rinciannya dijadikan acuan untuk menilai kewajaran penawaran;
c) sebagai dasar penetapan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran
yang nilainya kurang dari 80% nilai total HPS.

16. 2.5 Biaya Umum/Overhead dan Keuntungan
Biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Khususnya
biaya umum yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan
(kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan
sebagai biaya operasional yang meliputi pengeluaran untuk:
1) Biaya kantor pusat yg bukan dari biaya pengadaan utk setiap mata
pembayaran
2) Biaya upah pegawai kantor lapangan
3) Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dan lain-lain)
4) Biaya akuntansi
5) Biaya pelatihan dan auditing
6) Biaya perizinan dan registrasi
7) Biaya iklan, humas dan promosi
8) Biaya penyusutan peralatan penunjang
9) Biaya kantor, listrik, telepon dll.
10)Biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan
11)Biaya travel, pertemuan/rapat
12)Biaya asuransi di luar peralatan (misal Jamsostek)

17. 13) Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang bersifat
umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.5/PRT/M/2014, Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.
14) dan lain sebagainya
Biaya umum sering juga disebut overhead yang dihitung berdasarkan prosentase
dari biaya langsung yang besarannya secara umum tergantung dari lama waktu
pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku dan lain
sebagainya sesuai dengan ketentuan dan sudah termasuk biaya risiko pekerjaan
selama pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. Ini
merupakan domain penyedia yang sekarang ini ditetapkan maksimum 15% dari
biaya langsung.
Penetapan biaya umum dan keuntungan sudah masuk dalam AHSP, maka yang
selama ini ada pencantuman peralatan penunjang sudah tidak boleh lagi
masuk dalam HSP, jika masih seperti itu atau pola lama akan menjadi temuan
pemeriksa.

18. 2.6 E-Learning AHSP
 Pelaksanaan e-learning ini dalam rangka program PUPR Go-digital,
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR yang
menyajikan AHSP dapat dilihat secara langsung (sistem on-line)
ataupun diunduh yang kemudian jalankan secara off-line. Hal ini
dimaksudkan agar para pemangku kepentingan yang tertarik untuk
mempelajari AHSP dapat mempelajarinya sesuai dengan
ketersediaan waktunya masing-masing. Sehingga diharapkan sambil
mempelajari buku PerMen-nya akan lebih cepat dipahami.
 Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan ke depan, setiap peserta
sebelum pelaksanaan pelatihannya harus mampu belajar mandiri
sehingga pada pertemuan dengan instrukturnya hanya tinggal
klarifikasi informasi saja dan dapat langsung bertanya serta berdiskusi
secara pro-aktif sesuai dengan kasus-kasus yang dialaminya di lokasi
pekerjaan dari para pesertanya.

19.  Hal ini bersesuaian dengan program di Balitbang PUPR di masing-
masing Pusat Litbang (PusSDA, Pusjatan dan Puskim) terdapat prog-
ram Advis Teknis dan Home Doctor pada web:www.pu.go.idBalitbang.
 Untuk E-learning AHSP, dengan search engine Google, pilih video,
masukan keyword searching: AHSP dan cari video berikut ini.
Bagian – I : Umum
Pengantar AHSP
Bagian – II : Bidang SDA
AHSP Bidang SDA

20. Bagian – III : Bidang Bina Marga
AHSP Bidang Bina Marga
Bagian – IV : Bidang Cipta Karya
AHSP Bidang Cipta Karya

21. III. PEMAHAMAN PERATURAN TERKAIT
ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
3.1 UU No. 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi
3.2 PP No.29 Tahun 2000, Penyelenggaraan Jakon
3.3 PerMen PU No.09/PRT/M/2014, Tata Cara
Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian PU
3.4 PerMen PUPR No.28/PRT/M/2017, Pedoman AHSP
Bidang PU
3.5 PerPres No.70/2012 jo. No.54/2010,;
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.6 PerMen PU No.5/PRT/M/2014;
SMK3 Konstruksi

22. a) Pasal 59, Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
-ayat (1): Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna jasa
dan penyedia jasa wajib memenuhi Standar Keamanan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan
-ayat (3) Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. standar mutu bahan;
b. standar mutu peralatan;
c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e. ........
Prakiraan Biaya konstruksi yang menggunakan Analisis Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) dalam PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, telah
mengacu pada SNI dan beberapa Standar Asing, serta Pedoman Spesifikasi
Teknis sesuai kebutuhan.
3.1 UU No.2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi

23. 1) Pasal 17, Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa
Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk:
-ayat (a): menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja,
rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran
keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.
2) Pasal 30, Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan dan Tata Lingkungan
Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
-ayat (a): keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan,
mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu
peralatan sesuai dengan standar/norma yg berlaku;
-ayat (b): keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
-ayat (c): perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
-ayat (d): tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3.2 PP No. 29 Tahun 2000, Penyelenggaraan
Jakon
- Pasal 17 ayat (a) ini diperlukannya anggaran
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang
bersesuaian dengan PerMen PU No.
05/PRT/M/2014, tentang Pedoman SMK3
Konstruksi Bidang PU.
- Pasal 30 ayat (a), (b), (c) dan (d) pelaksanaan
konstruksi harus sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini
harus mengacu pada Standar/Pedoman
Spesifikasi teknis terkait mutu bahan dan mutu
konstruksi.

24. 3.3 PerMen PU No.09/PRT/M/2014, Tata Cara PPK di
PU
KepMen PU Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004, tentang Pelaksanaan
Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana
Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
Suatu instansi pemerintah yang telah mempunyai peralatan jika digunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi misalnya secara PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) atau BLU.
Contoh perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi
Tarif Alat =
7 𝑥 𝐻 𝑥 𝐹𝑃 𝑥 𝐻𝑃
1.000.000
(Rupiah)
Keterangan:
7 = Standar jumlah jam kerja per hari
H = Jumlah hari kerja penyewaan
HP = Harga Pokok peralatan (sesuai Tabel I.A)
FP = Faktor Pengali (sesuai Tabel I.B)
3.4 PerMen PUPR No.28/PRT/M/2017, Pd. AHSP
Bidang PU
a) Manfaat AHSP
1. Adanya bakuan AHSP yang legal;
2. Metode AHSP yang sama digunakan oleh pembuat HPS baik dari satker ataupun dari
penawaran Penyedia dapat mengurangi terjadinya HSP timpang ( > 10%);
3. Coverage HSP sudah termasuk biaya tidak langsung (Keuntungan + biaya
umum/overhead).
4. Dapat menghitung extra cost untuk lokasi-lokasi remote terkait biaya angkutan
jarak jauh dan/atau lintas pulau;
5. Memperhitungkan aspek K3 sesuai PerMen PU No. 5/PRT/M/2014 Tentang SMK3,

25. b) Penggunaan AHSP
1. PerMen PUPR No. 28/2016 tentang AHSP Bidang Pekerjaan Umum
bersifat wajib setelah 6 bulan dari tanggal penetapannya
2. Menggunakan Harga Satuan Dasar (HSD) Netto di Lokasi Pekerjaan
(tanpa keuntungan dan biaya umum/overhead)
3. HSD Lokasi pekerjaan yang harus dioptimasi dari berbagai sumber/
borrow area atau quarry bahan jadi/baku
4. Besaran Keuntungan dan biaya umum/Overhead ditentukan maksimum
15% (PerPress No. 70/2012) atau dapat ditentukan sama atau lebih
rendah oleh SK Kepala Daerah atau lainnya misal KPA.
5. Penggunaan AHSP tidak berdasarkan sektor anggaran, namun
disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kondisi konstruksi yang
dibangun (untuk membangun jalan gunakan AHSP-BM atau membangun
gedung/rumah gunakan AHSP-CK).
6. Jika tidak terdapat AHSP yang diperlukan pada suatu sektor dapat
menggunakan sektor lainnya dalam buku pedoman ini atau referensi lain
yang disetujui oleh pemberi tugas/KPA.

26. 3.5 PerPres No. 70 Tahun 2012 (Rujukan
Peraturan)
Perubahan Kedua PerPres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
-pasal 22 ayat (4) huruf c:
Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan
pengadaan.
-pasal 49 ayat (1) huruf b:
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran
berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi yang
dilanjutkan dengan klarifikasi serta negoisiasi teknis dan biaya,
-pasal 66, ayat (3)
Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia
-pasal 66, ayat (5)
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya, dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah, serta sebagai dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi
penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80%.
-penjelasan pasal 66 Ayat (8)
Contoh keuntungan dan biaya Overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi
Maka PerMen AHSP ini memiliki
nilai strategis mendukung
penerapan PerPres tersebut
sebagai acuan untuk menentukan
harga satuan atau biaya
pelaksanaan kegiatan yang
didukung metode analisis yang
baku dalam rangka
pembanggunan infrastruktur yang
lebih efisien dan efektif.

27. 3.6 PerMen PU No. 5/PRT/M/2014 Ttg Pedoman
SMK3K - PU
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3K) Bidang PU:
-Pasal 4 ayat (1)
Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi PU wajib menerapkan SMK3K Bidang PU.
-Pasal 5 ayat (2)
Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi: Potensi
bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga
kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000 (100 M).
-Pasal 6
Ayat (1) Pelaks. Konstruksi dg potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3K.
Ayat (2) Pelaks. konstruksi dg potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K3K.
-Pasal 8
-ayat (4) Pada saat aanwijzing terkait: potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persya-
ratan K3K wajib dijelaskan.
-ayat (10) Apabila Penyedia tidak memperhitungkan biaya K3K atau rencana biaya K3K
yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka
Penyedia tetap wajib melaksanakan program K3K sesuai dengan RK3K yang telah
disetujui oleh PPK
-ayat (11) Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K
dengan rencana penerapan K3K untuk seluruh tahapan pekerjaan.

28. Biaya K3
Biaya umum/
Overhead
Mobilisasi
AHSP(K3)
Tabel 3.1 Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
No Item K3 Sumber Daya Air Bina Marga Cipta Karya
1. K3-Umum Alat Pelindung Diri
(APD) seperti Helm,
rompi, Jas hujan,
sepatu, payung,
sarung tangan dan
kacamata
Seksi 1.19 (K3)b)
Alat Pelindung Diri
(APD) seperti Helm,
rompi, Jas hujan,
sepatu, payung,
sarung tangan dan
kacamata
2. K3-Khusus -Mobilisasi personil
K3, Alat Pelindung
Kerja (APK),
Rambu-rambu
-Fasilitas sarana
kesehatan
-Asuransi tenaga
kerja dan perizinan
Seksi 1.2
(Mobilisasi) dan
Seksi 1.10 (K3)b)
-Mobilisasi personil
K3, Alat Pelindung
Kerja (APK),
Rambu-rambu
-Fasilitas sarana
kesehatan
-Asuransi tenaga
kerja dan perizinan
3. AHSP K3 Pekerjaan turap
(F.01-F.18)a)
,
perkuatan dinding
galian T.12.x (K3)a)
Seksi 1.19b)
Pekerjaan jaring
pengaman
Dalam AHSP, biaya K3K dirinci seperti pada tabel berikut ini.

29. Latihan
1) Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam Undang-undang No. 2 Tahun
2017 Tentang Jasa Konstruksi ?
2) Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam PP No. 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ?
3) Bagaimana cara menghitung tarif sewa atau biaya pasti per-jam alat berat
buldozer jika alatnya punya kantor PU ?
4) Apa yang saudara ketahui hal-hal apa saja yang perlu disimak bersama dari
PerPres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PerPres No.54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait
dengan biaya konstruksi ?
5) Apa yang dimaksud dengan SMK3 ?
6) Mengapa dalam suatu pekerjaan konstruksi diperlukan SMK3 ?
7) Bagaimana menerapkan SMK3 pada tahap pra konstruksi ?
8) Bagaimana menerapkan SMK3 pada tahap pelaksanaan konstruksi?
9) Sanksi apa yang harus diberikan jika PPK tidak melaksanakan SMK3 ?

30. PENUTUP
4.1 Simpulan
Dasar hukum:
a) Undang-undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
c) PerMen PU No. 09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara
Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum.
d) PerMen PUPR No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
e) PerPres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PerPres No.54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
f) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
AHSP bidang SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat,
tengah dan timur, padahal seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat
bakuan kinerja yang berlaku untuk seluruh wilayah, yaitu berdasarkan suatu
acuankinerjayangdisepakati.Berdasarkan PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016

31. tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,
ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan membuat suatu acuan
yang telah disepakati. Mungkin ada wilayah yang merasa dirugikan dan
malah ada juga yang merasa diuntungkan, namun hal ini penetapan acuan
kinerja berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta
peralatan.
Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah khususnya pada pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu
dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan dan pasal 49
ayat (1) huruf b: Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah
evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis
dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta
biaya.
Menindak lanjuti PerPres no 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Menteri PU menerbitkan PerMen PU No. 07 Tahun 2011 Tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultansi

32. Kemudian diterbitkan PerMen PUPR No. 31 Tahun 2015 sebagai perubahan
ketiga dari PerMen PU No. 07 Tahun 2011, yang mengindikasikan
diperlukannya suatu metode perhitungan harga satuan pekerjaan yang
dibakukan sebagai acuan. Maka Menteri PU menerbitkan PerMen PU No. 11
Tahun 2013 dan berikutnya dibuat PerMen PUPR No.28 Tahun 2016
Tentang Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum yang melengkapi permen
sebelumnya. Sehingga pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung
penerapan Perpres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan
atau biaya proyek yang didukung metode analisis yang baku.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan
konstruksi.
Tujuan diberlakukannya Peraturan SMK3 Konstruksi ini yaitu agar SMK3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dapat diterapkan secara baik untuk:

33. a) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b) Dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja;
c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk
mendorong produktivitas.
SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diterapkan pada tahapan
sebagai berikut.
a) Tahap Pra Konstruksi:
b) Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (procurement)
c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi
d) Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

34. PENUTUP
4.2 Tindak Lanjut
Dengan dipahaminya modul MS3: Pemahaman Umum Prakiraan Biaya Konstruksi,
para peserta diklat:
a) Dapat mengikuti diklat AHSP untuk modul 4, MS4: Gambar Desain, Spesifikasi
Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan; MS5: Analisis Harga Satuan Dasar;
MS6: Analisis Koefisien; dan MS7: Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan RAB.
b) Untuk meningkatkan pemahaman tentang AHSP dan RAB di dalam PerMen
PUPR No. 28/PRT/M/2017 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU, peserta diklat
dapat mengulang baca masing-masing bab pada modulnya atau mempelajari E-
Learning video secara off-line dan terus berlatih analisis produktivitas untuk
menghitung koefisien dengan bantuan file Pengolah Angka PAHSP-
SDA_ver_2.1a_2017.xls (Bidang SDA) atau PAHS versi 3.2 (Bidang BM).
c) Para peserta diklat yang telah mengikuti pelatihan Cost Estimating agar dapat
melaporkan ilmu pengetahuan ini kepada atasan atau mengajarkan dan dapat
juga mempelajari bersama dengan rekan kerja sebagai pengetahuan
utama/penunjang yang diharapkan dapat mendukung kinerja atau karir para
pegawai pada umumnya di lingkungan kerja bidang ke-PU-an.

35. Pertajam Strategi, Ciptakan Inov
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
Jl. Ir. H. Juanda no. 193 Bandung
E-mail: pusair@pusair-pu.go.id
Motto:
Meningkatkan Keandalan Mutu Infrastruktur SDA
http//: www.pusair-pu.go.id
E-mail: pusat@pusair-pu.go.id
sptsda@gmail.com
Hasil Litbang yang Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Lebih Murah