pengadaan obat rumah sakit

1. PEDOMAN STANDAR MINIMAL INKINDO
(BUKU BIRU INKINDO)
PEDOMAN STANDAR MINIMAL REMUNERASI /BIAYA PERSONEL (BILLING RATE)
DAN BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST) UNTUK JASA KONSULTANSI TAHUN 2023
Sosialisasi Pedoman Standar Minimal Biaya Personil dan Non Personil
DPN INKINDO
J A K A R TA , 2 4 F e b r u a r i 2 0 2 3

2. Komponen Biaya Dalam
Kontrak Jasa Konsultansi
1. Biaya Remunerasi (PM X BR)
2. Biaya Langsung Non Personil (Qty x HS)

3. APA YANG DIMAKSUD DENGAN
BILLING RATE ?
1. Billing rate
the rate billed by the provider for providing the
services. The rate may be based on a day, partial day,
hour, or fraction of an hour of service.
(lawinsider.com/dictionary)
Jumlah beban biaya yang ditagihkan oleh perusahaan
penyedia untuk penyediaan layanan jasa pada satuan
waktu tertentu. (tidak dijumpai di kamus besar
Bahasa Indonesia)
bukan terminologi baku dalam peraturan
perundangan di Indonesia – digunakan kata serapan
remuneration – menjadi remunerasi

4. PENGERTIAN REMUNERASI
2. Remuneration (REMUNERASI)
Remuneration is payment or compensation received for services
or employment. This includes a base salary and any bonuses or
other economic benefits that an employee or executive receives
during employment (Investopedia.com)
Remunerasi adalah pembayaran atau kompensasi yang diterima
untuk layanan jasa atau penugasan yang meliputi gaji dasar,
bonus dan manfaat ekonomi lain yang diterima pekerja atau
eksekutif selama penugasan
KBBI : remunerasi adalah pemberian hadiah (penghargaan atas
jasa dan sebagainya), imbalan atau penghargaan atas pekerjaan
Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa
untuk pekerjaan yang dilakukan (Permen PUPR
No. 19/PRT/M/2017) .(tidak ditegaskan diberikan ke tenaga
pelaksana atau badan usaha pelaksana)

5. REGULASI TERKAIT REMUNERASI JASA KONSULTANSI
• Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (Psl.5 ayat 4, Psl. 43 ayat 2,
Psl.43.ayat 4, Psl.93
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 yang diperbarui di PP No 14 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 46,
Psl.64, Psl 128., Psl 160 .
• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 yang diperbarui di No. 12 tahun 2021 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Psl.26 ayat 1 Psl 26.ayat 5
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017
Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan
Jasa Konsultansi Konstruksi.
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 524/PJTS/M/2022
menggantikan No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
• Lampiran I: menetapkan Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022
• Lampiran II: menetapkan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022
• Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal
Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang digantikan dengan Kepmen No. KM 6 Tahun 2023
• Lampiran Tabel I: menetapkan Besaran Minimal Biaya Langsung Personil.
• Lampiran Tabel 2 : menetapkan indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi.
• Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 menggantikan No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

6. RANGKUMAN PASAL UU TERKAIT REMUNERASI
Undang- Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
• Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Pusat ayat (4)
• huruf (e): Menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi
• Huruf (f): Menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar
remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi
• Pasal 43 ayat (2): Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang
menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus
memperhatikan Standar Remunerasi Minimal.
• Pasal 43 ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
• Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja
konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar
remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:
• a. Peringatan tertulis; dan/atau
• b. denda administratif.

7. KRONOLOGI REGULASI
TENTANG REMUNERASI
di INDONESIA
1. Keputusan Bappenas No. KEP 021/KET/4/1985, No. KEP 004/KET/2/1991,
No. KEP 122/KET/7/1994 Tentang Biaya Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konsultan Indonesia.
2. SE Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan No. 4834/D.VI/9/1994 &
SE-130/A/31/0994, No. 901/D.VI/2/1996 & SE-16/A/21/0296, No.
6041/D.V1/1021/1998 & SE-351/A/121/0298 Tentang Biaya Langsung
Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk menyusun RAB dan HPS.
3. SE Bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan No. 1203/D.II/03/2000
& SE-38/A/2000 Tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi
(Biaya Langsung Personil / Remuneration dan Biaya Langsung Non Personil
/ Direct Reimbursable Cost), yang mengacu kepada Harga Pasar (tanpa
Harga Satuan).
4. Tahun 2000 – 2007 tidak ada standar harga satuan Remunerasi Jasa
Konsultansi dengan berbagai dampak negatif.
5. SE Menteri PU No. 22/SE/M/2007 Tentang Pedoman Besaran Biaya
Personil dalam Penyusunan HPS/RAB Paket Pekerjaan Konsultansi di
Lingkungan Dept. PU.
6. SE Menteri PU No. 03/SE/M/2013 Tentang Pedoman Besaran Biaya
Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan HPS Jasa Konsultansi di
Lingkungan Kementerian PU.
1985
1991
1994
1998
2000
2007
2013
2005 Edisi 1 Buku BR Inkindo

8. TUJUAN INKINDO
MENERBITKAN
BUKU STANDAR
REMUNERASI
MINIMAL
• Tahun 2000 – 2006 tidak terdapat rujukan formal Standar Remunerasi
(dilepas ke Harga Pasar)
• Bentuk pelayanan , pembinaan dan perlindungan anggota
• Pedoman penyusunan penawaran harga oleh badan usaha
• Acuan dalam penyusunan HPS oleh Pengguna Jasa
• Pasal 13 ayat 1 b. Kepres 80/2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa,
bahwa data penyusunan HPS antara lain dapat bersumber dari
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi antara lain
oleh Asosiasi terkait .
• Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 “ HPS
dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggungjawabkan” dan Pasal 26 ayat (5) huruf a Peraturan
Presiden RI No. 16 Tahun 2018 “HPS digunakan sebagai alat untuk
menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga
seatuan”
• Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran Bab II, butir 2.2.2.
(proses penyusunan HPS) butir c. Informasi biaya/harga satuan yang
dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi.
Menarik
SDM
Unggulan
Referensi
Penerapan
Regulasi
Referensi
HPS / OE

9. SEJARAH SINGKAT BUKU STANDAR MINIMAL
REMUNERASI INKINDO
• Disusun melalui riset oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM UI) pada tahun 2004
• Diterbitkan pertama tahun 2005 , 21 Maret 2005, dan diupdate setiap tahun, kecuali 2022
• Secara bertahap mulai banyak dijadikan rujukan oleh Lembaga / instansi , OJK,LPS, BI
Pemprov (Kaltim), Pertamina, Kementerian Pertahanan (KKIP) .
• Diadaptasi oleh Kepmen PUPR No. 897/KPTS/M/2017 dan Kepmen 524/KPTS/M/2022 :
tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli
Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
• Diadaptasi oleh Kepmen Perhubungan No. 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya
Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan , yang diperbarui dalam Kepmen No. 6 Tahun 2023

10. KOMPONEN PEMBENTUK BILLING RATE
Billing Rate = GD + BBU + BBS + Margin
Beban
Biaya
Umum
Gaji
Profit
Beban
Biaya
Sosial
Gaji Dasar Beban Biaya Umum Perusahaan *) Beban Biaya Sosial Perusahaan *)
THP Sewa Kantor Cuti Sakit
Pph Operasional Kantor Libur nasional
Non Billable Staff & Support Asuransi Kesehatan
Peralatan Kantor THR
Perijinan
*) Ilustrasi , rincian , komposisi biaya dan komponen tergantung
laporan pembukuan perusahaan di tahun buku berejalan

11. PERUMUSAN REMUNERASI DALAM BUKU
INKINDO
• Studi Awal Oleh Lembaga Independen (LPM UI)
• Pengumpulan data > 1000 kontrak dari anggota INKINDO Tahun 2004
• Berdasar karakteristik data, variable yang besar serta sample yang
sangat acak (variasi kontrak sample lebar), akhirnya dipilih metoda
pemodelan Monte Carlo
• Berdasarkan analisis dengan metoda monte carlo diperoleh variable
utama pemodelan untuk remunerasi NCB berikut :
• Diformulasikan untuk tiap jenjang strata Pendidikan S1, S2 dan S3
• Remunerasi = C1 + (C2 x GDP) + (C3 x P) + (C4 x TPP)
• Variabel utama pembentuk Remunerasi, Jumlah Penduduk (P), GDP
dan Tahun Pengalaman Personil (TPP)
• Koefisien formulasi (C) diperbarui melalui studi pemodelan ulang
setiap 5 tahun
• GDP, Indeks Biaya Remunerasi Per Provinsi dan Indeks Biaya Langsung
Per Provinsi direview setiap tahun (estimasi dibuat di bulan Oktober
untuk Rumusan Remunerasi tahun berikutnya)
Y7 = { 349,24 + 8,79 GDP + 32,69 P + 1.540.423,27 TPP }
Y8 = { 3.987.418,48 + 9,79 GDP + 79,64 P + 1.895.990,79 TPP }
Y9 = { 3.268.733,97 + 14,38 GDP + 4,60 P + 1.995.774,36 TPP }

12. MENGAPA DIPERBARUI SETIAP TAHUN
• Variable penentu pada model / formula billing rate yaitu GDP dan
Jumlah Penduduk berubah tiap tahun; sementara koefisien
variable pada model / formula diperbarui tiap 5 tahun.
• Ada Indeks Biaya Remunerasi dan Indeks Biaya Langsung Provinsi
yang dianalisis tiap tahun dari prediksi beberapa variable ekonomi
• Dilakukan dengan berdasarkan proyeksi (karena dibuat untuk
tahun N-1, missal tahun 2023 sudah diterbitkan di akhir 2022,
sehingga GDP dan Jumlah penduduk bersifat proyeksi / estimasi
pada tahun 2023)
• Analisis proyeksi / estimasi GDP, dan Indeks Biaya provinsi tetap
dilakukan oleh lembaga independen, menghindarkan konflik
kepentingan , menjaga obyektivitas serta akuntabilitas
• Untuk mengakomodasi dan penyesuaian rujukan peraturan
perundangan yang terbaru

13. TAMBAHAN / PERUBAHAN DALAM BUKU 2023
1. Tambahan peraturan baru :
a) PP No. 14 tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Tentang
Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)
b) Keputusan Menteri PUPR No. K524/KPTS/M/2022 Tentang
Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi
2. Pembaruan Indeks Standar Remunerasi Provinsi dan Indeks
Biaya Langsung Provinsi
3. Pemisahan table remunerasi untuk tenaga ber SKK / SKA dan
tanpa SKK / SKA
4. Penambahan jenis alat survey
5. Tambahan ragam keahlian dengan remunerasi khusus
6. Tambahan lembaga pengguna Buku Pedoman

14. STRUKTUR ISI BUKU (TAHUN 2023) #1
1. Pengantar (tujuan & rangkuman rujukan regulasi terbaru)
2. Surat Keputusan DPN tentang Pedoman Standar Minimal 2023
3. Ketentuan Penggunaan Pedoman (Definisi dan Pengertian Dasar)
4. Tabel – Tabel Biaya Personel
• Tabel 1 . Remunerasi / Biaya Personil untuk Lelang / Seleksi ICB
• Tabel 2. Remunerasi / Biaya personil dengan SKK / SKA untuk Lelang/ Seleksi NCB
• Tabel 3. Remunerasi / Biaya Personil tanpa SKK / SKA untuk lelang / seleksi NCB
• Tabel 4. Remunerasi / Biaya Personel Tenaga Sub Profesional
• Tabel 5. Remunerasi / Biaya Personel Tenaga Pendukung / Supporting staff
• Tabel 6. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi
• Tabel 7. A – B Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Reimbursable At Cost
• Tabel 7.C Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Fixed Rate
• Tabel 7.D. Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Lumpsum
• Tabel 8 . Indeks Biaya Langsung Per Provinsi

15. STRUKTUR ISI BUKU (TAHUN 2023) #2
7. Tabel – Tabel Biaya Non Personel
• Tabel 7. A. Biaya Langsung Dengan Pembayaran Reimbursable At
Cost
• Tabel.7.B. Biaya Langsung Dengan Pembayaran Reimbursable At
Cost
• Tabel 7 C. Biaya Langsung Dengan Pembayaran Fixed Rate
• Tabel 7.D. Biaya Langsung Dengan Pembayaran Lumsum
• Tabel 8. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi
8. Lampiran Penjelasan
I. Kualifikasi Dan Klasifikasi Tenaga Ahli
II. Besaran Remunerasi Pada Berbagai Jenis Penyedia
III. Imbal Jasa Keahlian / Honor / Gaji Yang Diterima Tenaga Ahli
IV. Pengalaman Professional Riil yang Setara
V. Perhitungan Remunerasi / Biaya Personel (Billing Rate)
VI. Pedoman Penggunaan Indeks Remunerasi Dan Biaya Langsung
VII. Pedoman Standar Minimal , Sanksi dan Denda
VIII. Provinsi Baru
IX. Institusi Yang Sudah Menggunakan Billing Rate INKINDO

16. PEDOMAN STANDAR MINIMAL INKINDO
• Berlaku untuk jasa konsultan konstruksi maupun
non konstruksi
• Mengatur standar minimal remunerasi / biaya
personil untuk lelang ICB maupun NCB
• Mengatur standar minimal biaya langsung (Direct
Cost)
• Tidak berlaku / tidak mengikat untuk konsultan
asing
• Dihitung dengan patokan harga Provinsi DKI
Jakarta dengan menyediakan update data indeks
harga provinsi untuk remunerasi dan untuk biaya
langsung
• Bisa diakses / di download pada website DPN
INKINDO : http://www.inkindo.org

17. • Tidak ada pembagian berdasarkan kualifikasi kompetensi
(SKA)
• Tidak berlaku indeks harga provinsi (berlaku sama di semua
provinsi lokasi proyek)
• ICB adalah undangan seleksi yang dilakukan di wilayah RI dan
terbuka untuk diikuti oleh Perusahaan Jasa Konsultan
Internasional
• variable utama pemodelan untuk remunerasi TA nasional
dalam undangan ICB berikut:
• Y4, Y5, Y6 Remunerasi / Biaya Personil(BillingRate) untu k
pendidikan S1,S2 dan S3 dalam rupiah
• f = 0.35 , rasio input jasa di Indonesia dengan input jasa
negara OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development)
TABEL 1-23. REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
UNTUK SELEKSI ICB
Y4 = fxY1xKurs = f x { 20,306 + 0,0025 GDP + 0,023 P + 1178,922 TPP } xKurs
Y5 = fxY2xKurs = f x { 1,738 + 0,0048 GDP + 0,019 P + 1182,205 TPP } x Kurs
Y6 = fxY3xKurs = f x { 31,138 + 0,0036 GDP + 0,301 P + 1252,555 TPP } x Kurs
TAHUN
PENGALAMAN
TENAGA AHLI
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
1 **) 65,450,000 67,950,000
2 **) 71,900,000 74,750,000
3 50,850,000 78,300,000 81,550,000
4 57,200,000 84,700,000 88,350,000
5 63,600,000 91,100,000 95,150,000
6 70,000,000 97,550,000 101,950,000
7 76,400,000 103,950,000 108,750,000
8 82,800,000 110,350,000 115,550,000
9 89,200,000 116,800,000 122,350,000
10 95,600,000 123,200,000 129,100,000
11 102,000,000 129,600,000 135,900,000
12 108,400,000 136,000,000 142,700,000
13 114,800,000 142,450,000 149,500,000
14 121,200,000 148,850,000 156,300,000
15 127,550,000 155,250,000 163,100,000
16 133,950,000 161,650,000 169,900,000
17 140,350,000 168,100,000 176,700,000
18 146,750,000 174,500,000 183,500,000
19 153,150,000 180,900,000 190,300,000
20 159,550,000 187,350,000 197,050,000
21 165,950,000 193,750,000 203,850,000
22 172,350,000 200,150,000 210,650,000
23 178,750,000 206,550,000 217,450,000
24 185,150,000 213,000,000 224,250,000
25 191,550,000 219,400,000 231,050,000

18. TAHUN PENGALAMAN
TENAGA AHLI
REMUNERASI / BIAYA PERSONIL
(USD PER BULAN)
S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara
1 **) 11.152 11.857
2 **) 12.305 13.105
3 8.905 13.505 14.352
4 10.105 14.705 15.600
5 11.257 15.857 16.857
6 12.457 17.057 18.105
7 13.600 18.257 19.352
8 14.800 19.400 20.600
9 15.952 20.600 21.857
10 17.152 21.800 23.105
ILUSTRASI REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
INTERNASIONAL UNTUK SELEKSI ICB
• Berdasarkan analisis dengan metoda monte carlo diperoleh
variable utama pemodelan untuk remunerasi TA Internasional ICB
berikut :
• Y = Remunerasi untuk Pendidikan S1 (USD) untuk TA Asing
• Variabel utama pembentuk Remunerasi, Jumlah Penduduk (P),
GDP dan Tahun Pengalaman Personil (TPP)
• Koefisien formulasi (C) diperbarui melalui studi pemodelan ulang
setiap 5 tahun
Y1 = { 20,306 + 0,0025 GDP + 0,023 P + 1178,922 TPP }
Y2 = { 1,738 + 0,0048 GDP + 0,019 P + 1182,205 TPP }
Y3 = { 31,138 + 0,0036 GDP + 0,301 P + 1252,555 TPP }

19. • Benchmark DKI = 1, berlaku indeks biaya langsung
personel per provinsi
• Bagi TA disyaratkan SKA pengalaman dihitung
berdasarkan akumulasi pengalaman profesi setara
(comparable experience), bukan sejak kepemilikan
SKA
• Contoh Penggunaan :
• TA S1 ber SKK / SKA muda pengalaman 5 tahun
Remunerasi Rp. 30.700.000
• TA S1 ber SKK / SKA madya pengalaman 5 tahun
Remunerasi Rp.33.800.000
• TA S3 ber SKK / SKA utama pengalaman 7 tahun
Remunerasi Rp. 63.250.000
TABEL 2-23. REMUNERASI / BIAYA PERSONIL BER
SKK / SKA UNTUK SELEKSI NASIONAL
Y7 = { 349,24 + 8,79 GDP + 32,69 P + 1540423,27 TPP }
Y8 = { 3987418,48 + 9,79 GDP + 79,64 P + 1895990,79 TPP }
Y9 = { 3268733,87 + 14,38 GDP + 4,60 P + 1995774,36 TPP }
KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA
DAN TAHUN PENGALAMAN
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
AHLI MUDA ►
1 24,550,000 32,350,000 41,300,000
2 26,100,000 34,250,000 43,300,000
AHLI MADYA ►
1 3 27,650,000 36,100,000 45,300,000
2 4 29,150,000 38,000,000 47,300,000
3 5 30,700,000 39,900,000 49,300,000
AHLI UTAMA ►
1 4 6 32,250,000 41,800,000 51,300,000
2 5 7 33,800,000 43,700,000 53,300,000
3 6 8 35,350,000 45,600,000 55,300,000
4 7 9 36,850,000 47,500,000 57,300,000
5 8 10 38,400,000 49,400,000 59,300,000
6 9 11 39,950,000 51,300,000 61,250,000
7 10 12 41,500,000 53,200,000 63,250,000
8 11 13 43,050,000 55,100,000 65,250,000
9 12 14 44,550,000 57,000,000 67,250,000
10 13 15 46,100,000 58,850,000 69,250,000
11 14 16 47,650,000 60,750,000 71,250,000
12 15 17 49,200,000 62,650,000 73,250,000
13 16 18 50,750,000 64,550,000 75,250,000
14 17 19 52,300,000 66,450,000 77,250,000
15 18 20 53,800,000 68,350,000 79,250,000
16 19 21 55,350,000 70,250,000 81,250,000
17 20 22 56,900,000 72,150,000 83,200,000
18 21 23 58,450,000 74,050,000 85,200,000
19 22 24 60,000,000 75,950,000 87,200,000
20 23 25 61,500,000 77,850,000 89,200,000

20. TABEL 3-23. REMUNERASI / BIAYA PERSONIL
TANPA SKK / SKA UNTUK SELEKSI NASIONAL
• Benchmark DKI = 1, berlaku indeks biaya
langsung personel per provinsi
• Bagi TA tanpa syarat SKK / SKA
pengalaman dihitung berdasarkan
akumulasi pengalaman profesi setara
(comparable experience), sejak tamat
Pendidikan S1
• Remunerasi di Provinsi lain (di luar DKI
Jakarta) dikalikan dengan indeks standar
remunerasi per provinsi (Tabl 6-23)
TENAGA AHLI TANPA
SKK/SKA
DAN TAHUN
PENGALAMAN
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
1 **) 28,550,000 37,300,000
2 **) 30,450,000 39,300,000
3 24,550,000 32,350,000 41,300,000
4 26,100,000 34,250,000 43,300,000
5 27,650,000 36,100,000 45,300,000
6 29,150,000 38,000,000 47,300,000
7 30,700,000 39,900,000 49,300,000
8 32,250,000 41,800,000 51,300,000
9 33,800,000 43,700,000 53,300,000
10 35,350,000 45,600,000 55,300,000
11 36,850,000 47,500,000 57,300,000
12 38,400,000 49,400,000 59,300,000
13 39,950,000 51,300,000 61,250,000
14 41,500,000 53,200,000 63,250,000
15 43,050,000 55,100,000 65,250,000
16 44,550,000 57,000,000 67,250,000
17 46,100,000 58,850,000 69,250,000
18 47,650,000 60,750,000 71,250,000
19 49,200,000 62,650,000 73,250,000
20 50,750,000 64,550,000 75,250,000
21 52,300,000 66,450,000 77,250,000
22 53,800,000 68,350,000 79,250,000
23 55,350,000 70,250,000 81,250,000
24 56,900,000 72,150,000 83,200,000
25 58,450,000 74,050,000 85,200,000

21. PENERAPAN TABEL 1-23. REMUNERASI / BIAYA PERSONIL UNTUK SELEKSI
NASIONAL PADA BERBAGAI KATEGORI PENYEDIA JASA & KONDISI KHUSUS
1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making organization), Biaya
Langsung Personilnya diperhitungkan 100%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (non profit making organization) seperti
Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial
lainnya, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 70%.
3. Untuk Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan, Biaya Langsung Personilnya diperhitungkan 55%.
4. Untuk Team Leader dan Co-Team Leader, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil
tambahan sebesar 3% - 6%.
5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil
tambahan yang bersifat khusus (Spesialisasi tertentu / super specialist atau kelangkaan SDM) .
(Permen PUPR No. 19/PRT/M/2017) Psl. 9

22. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN
SKK / SKA
DAN TAHUN PENGALAMAN
REMUNERASI / BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara
AHLI MUDA ►
1 24,550,000 32,350,000 41,300,000
2 26,100,000 34,250,000 43,300,000
AHLI MADYA ►
1 3 27,650,000 36,100,000 45,300,000
2 4 29,150,000 38,000,000 47,300,000
3 5 30,700,000 39,900,000 49,300,000
AHLI
UTAMA ►
1 4 6 32,250,000 41,800,000 51,300,000
2 5 7 33,800,000 43,700,000 53,300,000
3 6 8 32,750,000 43,650,000 52,450,000
4 7 9 34,300,000 45,550,000 54,450,000
5 8 10 35,850,000 47,450,000 56,450,000
6 9 11 37,350,000 49,350,000 58,450,000
7 10 12 38,900,000 51,250,000 60,450,000
8 11 13 40,450,000 53,150,000 62,450,000
9 12 14 42,000,000 55,050,000 64,400,000
10 13 15 43,550,000 56,950,000 66,400,000
11 14 16 45,050,000 58,850,000 68,400,000
12 15 17 46,600,000 60,750,000 70,400,000
13 16 18 48,150,000 62,650,000 72,400,000
14 17 19 49,700,000 64,550,000 74,400,000
15 18 20 51,250,000 66,450,000 76,400,000
16 19 21 52,750,000 68,300,000 78,400,000
CONTOH PENGGUNAAN INDEKS BIAYA LANGSUNG
PERSONEL PROVINSI #1
1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat
(Tabel 6-23) = 0,902
• Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-23)
= Rp. 30.700.000,-
• (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
• Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0,902
x Rp. 30.700.000-
• (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) =
Rp. 27.691.400,-
• Dibulatkan = Rp. 27.799.000,-
Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan /
proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan
Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.
NO PROVINSI INDEKS
1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.102
2 Sumatera Utara 0.950
3 Sumatera Barat 0.902
4 Riau 0.975
5 Kepulauan Riau 1.006
6 Jambi 0.886
7 Sumatera Selatan 0.921
8 Kepulauan Bangka Belitung 0.926
9 Bengkulu 0.852
10 Lampung 0.866
11 Banten 0.895
Tabel 6-23
Tabel 2-23

23. CONTOH PENGGUNAAN INDEKS BIAYA
LANGSUNG PERSONEL PROVINSI #2
2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat
(Tabel 6-23) = 0,902
• Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara
(Tabel 6-23) = 0,950
• Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-23)
= Rp. 30.700.000
• (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)
Maka:
• Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara = 0.950
x Rp. 30.700.000,-
• (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) =
Rp. 29.165.000,-
• Dibulatkan = Rp. 29.200.000,-
• Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek
yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat,dan Tenaga Ahli
berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks Standar
Remunerasi Sumatera Utara yang lebih tinggi).
KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN
SKK / SKA
DAN TAHUN PENGALAMAN
REMUNERASI / BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara
AHLI MUDA ►
1 24,550,000 32,350,000 41,300,000
2 26,100,000 34,250,000 43,300,000
AHLI MADYA ►
1 3 27,650,000 36,100,000 45,300,000
2 4 29,150,000 38,000,000 47,300,000
3 5 30,700,000 39,900,000 49,300,000
AHLI
UTAMA ►
1 4 6 32,250,000 41,800,000 51,300,000
2 5 7 33,800,000 43,700,000 53,300,000
3 6 8 32,750,000 43,650,000 52,450,000
4 7 9 34,300,000 45,550,000 54,450,000
5 8 10 35,850,000 47,450,000 56,450,000
6 9 11 37,350,000 49,350,000 58,450,000
7 10 12 38,900,000 51,250,000 60,450,000
8 11 13 40,450,000 53,150,000 62,450,000
9 12 14 42,000,000 55,050,000 64,400,000
10 13 15 43,550,000 56,950,000 66,400,000
11 14 16 45,050,000 58,850,000 68,400,000
12 15 17 46,600,000 60,750,000 70,400,000
13 16 18 48,150,000 62,650,000 72,400,000
14 17 19 49,700,000 64,550,000 74,400,000
15 18 20 51,250,000 66,450,000 76,400,000
16 19 21 52,750,000 68,300,000 78,400,000
NO PROVINSI INDEKS
1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.102
2 Sumatera Utara 0.950
3 Sumatera Barat 0.902
4 Riau 0.975
5 Kepulauan Riau 1.006
6 Jambi 0.886
7 Sumatera Selatan 0.921
8 Kepulauan Bangka Belitung 0.926
9 Bengkulu 0.852
10 Lampung 0.866
Tabel 6-23
Tabel 2-23

24. TENAGA AHLI
TANPA SKK / SKA
DAN TAHUN
PENGALAMAN
REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
S1 / Setara S2 / Setara S3 / Setara
1 **) 28,550,000 37,300,000
2 **) 30,450,000 39,300,000
3 24,550,000 32,350,000 41,300,000
4 26,100,000 34,250,000 43,300,000
5 27,650,000 36,100,000 45,300,000
6 29,150,000 38,000,000 47,300,000
7 30,700,000 39,900,000 49,300,000
8 32,250,000 41,800,000 51,300,000
9 33,800,000 43,700,000 53,300,000
10 35,350,000 45,600,000 55,300,000
11 36,850,000 47,500,000 57,300,000
12 35,850,000 47,450,000 56,450,000
13 37,350,000 49,350,000 58,450,000
14 38,900,000 51,250,000 60,450,000
15 40,450,000 53,150,000 62,450,000
16 42,000,000 55,050,000 64,400,000
17 43,550,000 56,950,000 66,400,000
18 45,050,000 58,850,000 68,400,000
19 46,600,000 60,750,000 70,400,000
20 48,150,000 62,650,000 72,400,000
21 49,700,000 64,550,000 74,400,000
22 51,250,000 66,450,000 76,400,000
23 52,750,000 68,300,000 78,400,000
24 54,300,000 70,200,000 80,400,000
25 55,850,000 72,100,000 82,400,000
CONTOH PENGGUNAAN INDEKS BIAYA
LANGSUNG PERSONEL PROVINSI #3
3. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat
(Tabel 6-23) = 0,902
• Indeks Standar Remunerasi Provinsi Jawa Barat
(Tabel 6-23) = 0,837
• Remunerasi / Biaya Personil Provinsi DKI Jakarta (Tabel
3-23) = Rp. 27.650.000,-
• (Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan
NCB)
Maka:
• Remunerasi / Biaya Personil Provinsi Sumatera Barat =
0,902 x Rp. 27.650.000,-
• (Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan
NCB) = Rp. 24.940.300,-
• Dibulatkan = Rp. 22.950.000,-
• Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek
yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat,dan Tenaga
Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks Standar
Remunerasi Sumatera Barat yang lebih tinggi).
NO PROVINSI INDEKS
1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.102
2 Sumatera Utara 0.950
3 Sumatera Barat 0.902
4 Riau 0.975
………………………………………………………...
11 Banten 0.895
12 DKI Jakarta (Benchmarking) 1.000
13 Jawa Barat 0.837
14 Jawa Tengah 0.826
15 DI Yogyakarta 0.830
Tabel 6-23
Tabel 3-23

25. CONTOH PENGGUNAAN INDEKS
BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL
PROVINSI
4. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Sumatera
Barat (Tabel 8-23) = 0,888
• Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi
DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver
= Rp. 10.300.000,-
• (Tabel 7B-23)
Maka:
• Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi
Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M,
Driver) = 0,888 x Rp. 10.300.000,-
• = Rp. 9.146.400,-
• Dibulatkan = Rp. 9.150.000,-
Tabel 8-23
NO JENIS PENGELUARAN SATUAN
HARGA
(RP)
KETERANGAN
1 Sewa Kendaraan dan
O&M (8-21)
 Roda-4
 Roda-4
 Roda-2
 Roda-2
 Kendaraan Air
 O&M Roda-4
 O&M Roda-2
O&M = Operation &
Maintenance
Bulan
Hari
Bulan
Hari
Hari
Bulan
Bulan
10.300.000
825.000
1.800.000
300.000
***)
5.200.000
900.000
 Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di
suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali
lebih besar
 Tidak termasuk Driver untuk kendaraan
Roda-4
 Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan
yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa
► Tidak termasuk O&M, Driver, 1500 CC Minibus
► Termasuk O&M
► Tidak Termasuk O&M
► Termasuk O&M
► Termasuk O&M
Tabel 7B-23
NO PROVINSI INDEKS
1 Nanggroe Aceh Darussalam 0.948
2 Sumatera Utara 0.905
3 Sumatera Barat 0.888
4 Riau 0.878
5 Kepulauan Riau 0.977
6 Jambi 0.862
7 Sumatera Selatan 0.859
8 Kepulauan Bangka Belitung 0.927
9 Bengkulu 0.844
10 Lampung 0.844

26. PERBANDINGAN DENGAN KEPMEN PUPR 524/KPTS/M/2022 (27 Mei 2022) #1 –SELEKSI NASIONAL
KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA
DAN TAHUN PENGALAMAN
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
AHLI MUDA ►
1 24,550,000 32,350,000 41,300,000
2 26,100,000 34,250,000 43,300,000
AHLI MADYA ►
1 3 27,650,000 36,100,000 45,300,000
2 4 29,150,000 38,000,000 47,300,000
3 5 30,700,000 39,900,000 49,300,000
AHLI UTAMA ►
1 4 6 32,250,000 41,800,000 51,300,000
2 5 7 33,800,000 43,700,000 53,300,000
3 6 8 35,350,000 45,600,000 55,300,000
4 7 9 36,850,000 47,500,000 57,300,000
5 8 10 38,400,000 49,400,000 59,300,000
6 9 11 39,950,000 51,300,000 61,250,000
7 10 12 41,500,000 53,200,000 63,250,000
8 11 13 43,050,000 55,100,000 65,250,000
9 12 14 44,550,000 57,000,000 67,250,000
10 13 15 46,100,000 58,850,000 69,250,000
11 14 16 47,650,000 60,750,000 71,250,000
12 15 17 49,200,000 62,650,000 73,250,000
13 16 18 50,750,000 64,550,000 75,250,000
14 17 19 52,300,000 66,450,000 77,250,000
15 18 20 53,800,000 68,350,000 79,250,000
16 19 21 55,350,000 70,250,000 81,250,000
17 20 22 56,900,000 72,150,000 83,200,000
18 21 23 58,450,000 74,050,000 85,200,000
19 22 24 60,000,000 75,950,000 87,200,000
20 23 25 61,500,000 77,850,000 89,200,000

27. PERBANDINGAN DENGAN KEPMEN PUPR 524/KPTS/M/2022 (27 Mei 2022) #2 - SELEKSI INTERNASIONAL
TAHUN
PENGALAMAN
TENAGA AHLI
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
1 **) 65,450,000 67,950,000
2 **) 71,900,000 74,750,000
3 50,850,000 78,300,000 81,550,000
4 57,200,000 84,700,000 88,350,000
5 63,600,000 91,100,000 95,150,000
6 70,000,000 97,550,000 101,950,000
7 76,400,000 103,950,000 108,750,000
8 82,800,000 110,350,000 115,550,000
9 89,200,000 116,800,000 122,350,000
10 95,600,000 123,200,000 129,100,000
11 102,000,000 129,600,000 135,900,000
12 108,400,000 136,000,000 142,700,000
13 114,800,000 142,450,000 149,500,000
14 121,200,000 148,850,000 156,300,000
15 127,550,000 155,250,000 163,100,000
16 133,950,000 161,650,000 169,900,000
17 140,350,000 168,100,000 176,700,000
18 146,750,000 174,500,000 183,500,000
19 153,150,000 180,900,000 190,300,000
20 159,550,000 187,350,000 197,050,000
21 165,950,000 193,750,000 203,850,000
22 172,350,000 200,150,000 210,650,000
23 178,750,000 206,550,000 217,450,000
24 185,150,000 213,000,000 224,250,000
25 191,550,000 219,400,000 231,050,000

28. Pemberian THP Kepmen PUPR 524/2022 Pedoman Minimal INKINDO
TA Tetap 30 % Remunerasi Minimal 25 % Remunerasi Minimal
TA Tidak Tetap 50 % Remunerasi Minimal 40 % Remunerasi Minimal
PERBANDINGAN DENGAN KEPMEN PUPR 524/KPTS/M/2022 (27 Mei 2022)

29. PERBANDINGAN DENGAN KEPMEN PERHUBUNGAN 197 TAHUN 2020 (10 Juli 2020)

30. PERBANDINGAN STANDAR MINIMAL 2021 DAN 2003LCB
TAHUN
PENGALAMAN
TENAGA AHLI
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
1 **) 65,450,000 67,950,000
2 **) 71,900,000 74,750,000
3 50,850,000 78,300,000 81,550,000
4 57,200,000 84,700,000 88,350,000
5 63,600,000 91,100,000 95,150,000
6 70,000,000 97,550,000 101,950,000
7 76,400,000 103,950,000 108,750,000
8 82,800,000 110,350,000 115,550,000
9 89,200,000 116,800,000 122,350,000
10 95,600,000 123,200,000 129,100,000
11 102,000,000 129,600,000 135,900,000
12 108,400,000 136,000,000 142,700,000
13 114,800,000 142,450,000 149,500,000
14 121,200,000 148,850,000 156,300,000
15 127,550,000 155,250,000 163,100,000
16 133,950,000 161,650,000 169,900,000
17 140,350,000 168,100,000 176,700,000
18 146,750,000 174,500,000 183,500,000
19 153,150,000 180,900,000 190,300,000
20 159,550,000 187,350,000 197,050,000
21 165,950,000 193,750,000 203,850,000
22 172,350,000 200,150,000 210,650,000
23 178,750,000 206,550,000 217,450,000
24 185,150,000 213,000,000 224,250,000
25 191,550,000 219,400,000 231,050,000

31. PERBANDINGAN STANDAR MINIMAL 2021 DAN 2003ICB
KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA
DAN TAHUN PENGALAMAN
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL
(RUPIAH PER BULAN)
S1/Setara S2/Setara S3/Setara
AHLI MUDA ►
1 24,550,000 32,350,000 41,300,000
2 26,100,000 34,250,000 43,300,000
AHLI MADYA ►
1 3 27,650,000 36,100,000 45,300,000
2 4 29,150,000 38,000,000 47,300,000
3 5 30,700,000 39,900,000 49,300,000
AHLI UTAMA ►
1 4 6 32,250,000 41,800,000 51,300,000
2 5 7 33,800,000 43,700,000 53,300,000
3 6 8 35,350,000 45,600,000 55,300,000
4 7 9 36,850,000 47,500,000 57,300,000
5 8 10 38,400,000 49,400,000 59,300,000
6 9 11 39,950,000 51,300,000 61,250,000
7 10 12 41,500,000 53,200,000 63,250,000
8 11 13 43,050,000 55,100,000 65,250,000
9 12 14 44,550,000 57,000,000 67,250,000
10 13 15 46,100,000 58,850,000 69,250,000
11 14 16 47,650,000 60,750,000 71,250,000
12 15 17 49,200,000 62,650,000 73,250,000
13 16 18 50,750,000 64,550,000 75,250,000
14 17 19 52,300,000 66,450,000 77,250,000
15 18 20 53,800,000 68,350,000 79,250,000
16 19 21 55,350,000 70,250,000 81,250,000
17 20 22 56,900,000 72,150,000 83,200,000
18 21 23 58,450,000 74,050,000 85,200,000
19 22 24 60,000,000 75,950,000 87,200,000
20 23 25 61,500,000 77,850,000 89,200,000

32. PERAN STRATEGIS HPS REMUNERASI
• HPS merupakan hulu standar remunerasi konsultan pada
proyek pemerintah
• Dampak pada capaian sasaran pekerjaan (kesesuaian
kompleksitas pekerjaan – syarat kualifikasi tenaga ahli)
• Dampak pada pada prinsip value for money (keseimbangan
syarat kualifikasi dan kompleksitas pekerjaan)
• Memberi ruang kompetisi berdasarkan Pasal 64 ayat (2) PP
No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.
2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi “ ….. Pengguna Jasa
dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran
remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar
remunerasi minimal” (Dalam buku Pedoman Standar
Minimal 2021, INKINDO mengusulkan 20 % di atas standar
remunerasi minimal)

33. PERMASALAHAN YANG UMUM TERJADI
• PADA REMUNERASI:
a) Permintaan bukti pembayaran pajak penghasilan untuk
remunerasi < HPS pada waktu negosiasi
b) Penafsiran yang keliru atas audited pay roll (daftar gaji
teraudit) (perlakuan sama tenaga ahli tetap dan tak tetap)
c) Penafsiran Keliru Atas Audit Payroll (Dipersamakan untuk
semua Badan Usaha)
d) Billing rate diartikan sebagai take home pay oleh auditor –
diminta bukti kwitansi senilai billing rate
• PADA BIAYA LANGSUNG:
a) Pengajuan tagihan selalu senilai harga satuan dalam kontrak
untuk reimbursable at cost
b) Permintaan bukti penggunaan biaya riil senilai fixed unit cost

34. REMUNERASI TENAGA TETAP DAN TIDAK TETAP DALAM NEGOSIASI
Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018
Negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan
berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan / atau bukti
setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang
bersangkutan
Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia : (Bagian
Lampiran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi)
Butir 3.5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
35.5.b. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar
remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli maka:
1) dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut
sama dengan remunerasi minimal;
2) negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran.

35. REMUNERASI TENAGA TETAP DAN TIDAK TETAP DALAM NEGOSIASI
35.5.c. Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli maka harus
dapat dibuktikan dengan:
1) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan Tenaga Ahli
konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya langsung
personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga
ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima
oleh Tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit
dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
2) indeks/koefisien pengali tenaga kerja terhadap Upah Minimum Provinsi atau Upah
Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
3) kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
Referensi Lain :
1. Menteri Bappenas dalam SK No. 122/KET/7/1994 Tanggal 13 April 1994, penghasilan Tenaga
Ahli sekurangnya 35% dari Biaya Personil dalam Kontrak
2. World Bank, secara normatif menetapkan Imbalan untuk Tenaga Ahli di kisaran 40 % dari
Billing Rate dalam kontrak
3. Ditjen Pajak, sesuai Perdirjen No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak , untuk Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan
professional freelance sebesar 50 % dari Penghasilan Bruto
4. Kepmen PUPR No. 524/KPTS/M/2022 upah pokok 30 % untuk TA tetap dan 50 % untuk TA Tak
Tetap

36. RESIKO SANKSI ATAS PELANGGARAN REMUNERASI MINIMAL
BAGI PENYEDIA BAGI PENGGUNA
Permen PUPR 19/PRT/2017 Pasal 12 ayat (2) :
"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan
profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada
kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak
mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai
sanksi administratif yang diatur oleh masing-
masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi
untuk dilaporkan kepada Menteri"
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 93 :
“Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga
kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak
memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis dan/atau denda administrative”
Permen PUPR No 14 /2020 Pasal 92 ayat (3) :
Biaya remunerasi personel inti tenaga ahli pada
rincian biaya langsung personel sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah
standar remunerasi minimal tenaga ahli yang
ditetapkan Menteri dinyatakan tidak wajar dan
nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol).
PP No. 22 Tahun 20 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2
tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 160 Pasal 1 dan 2
1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan
tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang
menggunakan layanan professional tenaga kerja Konstruksi pada
Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi
minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (l).
2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan
remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari
standar nilai remunerasi minimal.

37. TERIMA KASIH
SEKRETARIAT DPN INKINDO
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO. 29
JAKARTA 10210 – INDONESIA
HOTLINE : +62 813-1528-9207
https://www.inkindo.org inkindo@inkindo.org @inkindo.org @benhil29 @benhil29
Fair and transparent procurement for professional competitiveness
environment
and sustainable Consulting industry

38. TINJUAN KONSEP BILLING RATE DAN UNSUR KOMPETITIF
Kalau Billing Rate di tetapkan , dimana ruang kompetisi biaya di proses seleksi ? :
• Gaji Dasar termasuk pph 21 – ini yang sebenarnya relevan untuk diatur nilai minimalnya : peraturan
harus tegas menetapkan jumlah minimum yang harus diterima oleh tenaga konstruksi jenjang jabatan
ahli – akan mengkondisikan perusahaan mempekerjakan lebih banyak tenaga tetap (karena bisa
dibayar dengan GD lebih kecil)
• Komponen Beban biaya sosial dan Beban Biaya Umum mencerminkan efisiensi pengelolaan
perusahaan (bisa menjadi unsur yang dikompetisikan) (bisa menstimulasi penggunaan beban biaya
umum untuk keperluan capacity building TA)
• Keuntungan (menjadi unsur yang dikompetisikan )

39. ILUSTRASI AUDITED PAY ROLL

40. ILUSTRASI AUDITED PAY ROLL

41. • Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) didirikan pada 20 Juni
1979 di Jakarta, sebagai fusi dari Ikatan Konsultan Indonesia (IKINDO)
yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1970 dan Persatuan Konsultan
Teknik Pembangunan Indonesia (PKTPI).
• INKINDO memiliki 6.664 ( enam ribu enam ratus enam puluh empat)
anggota perusahaan Jasa Konsultan Nasional dan 110 (seratus sepuluh)
perusahaan Afiliasi/Asing yang tersebar di 34 Provinsi.
• 4 % Kelas Besar, 11 % Kelas Menengah , 85 % Kelas Kecil
• Anggota INKINDO menyediakan layanan konsultansi pada jasa konstruksi
pada jasa konstruksi dan jasa non konstruksi.
• INKINDO Mempunyai Roadmap Menuju INKINDO Emas 2030 sebagai
upaya INKINDO dalam menghadapi tantangan di usia 50 tahun INKINDO
pada tahun 2029.
• Roadmap INKINDO Emas 2030 ini merupakan blueprint dan grand
design yang mendefinisikan kondisi ideal yang dituju dalam prespektif
waktu merepresentasikan rencana masa depan INKINDO dalam
menjawab tantangan jaman.
INKINDO
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia