Perdes

1. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALICES KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG
KESEPAKATAN PEMAKAIAN TANAH DESA
DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICES
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan operasional pembiayaan
pelaksanaan pemerintahan Pemerintah Desa yang bersumber
dari tanah kas desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Pemakaian Tanah Desa Kalices;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. 6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Kendal;
23. Peraturan Desa Kalices Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Kalices Tahun 2020.
MEMUTUSKAN

4. Menetapkan :
KESATU : MEMBAHAS PEMAKAIAN TANAH DESA DESA KALICES
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA
DESA.
KEDUA : MENYEPAKATI PEMAKAIAN TANAH DESA DESA KALICES
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA
DESA.
KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI SEPTEMBER 2020
Disepakati di : Kalices
Pada Tanggal : 14 September 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALICES
KETUA
YONATHAN ANDREAS THERIK

5. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 02/ 7 /2020
Nomor : 02/BPD/ 8 /2020
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KALICES
TENTANG
PEMAKAIAN TANAH DESA DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN
KENDAL
Pada hari senin tanggal empat belas bulan september tahun dua ribu dua puluh kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. ARIS MUNANDAR : Selaku Kepala Desa Kalices dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalices
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. YONATHAN ANDREAS
THERIK
: Selaku Ketua BPD Desa Kalices dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Kalices selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pemakaian Tanah Desa Desa
Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang telah diajukan PIHAK
PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Pemakaian TanahDesa .Desa
Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan kesepakatan ini sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Patean sebagai laporan.
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
(ARIS MUNANDAR)
PIHAK KEDUA
(YONATHAN ANDREAS THERIK)

6. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN TENTANG PEMAKAIAN TANAH KAS DESA KALICES
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan september Tahun Dua Ribu dua
puluh, bertempat di Balaidesa Kalices, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal
dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala
Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Pemakaian Tanah Kas Desa
Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah sebagai berikut :
A. Menyepakati Perubahan dan Pergeseran Pemakaian Tanah Kas Desa Kalices
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan rincian sebagai berikut :
1. Pemakaian Tanah Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal akan
diatur dalam Peraturan Desa Kalices;
2. Adapun point utama yang menjadi kesepakatan adalah penggunaan
sebagian dari Tanah Bengkok Kadus 1 yang merupakan Tambahan
Tunjangan dari yang bersangkutan dirubah penggunaannya dan ditarik
menjadi Tanah Bondo Desa yang akan diperuntukkan sebagai Sarana
Kegiatan dan Fasilitas Olahraga milik Desa, yang harapannya dapat
meningkatkan Potensi dan Pendapatan Asli Desa;
B. Segala sesuatu yang menjadi konsekuensi atas perubahan dan pergeseran
pemakaian Tanah Kas Desa Kalices Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
akan diatur kemudian dengan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala
Desa kalices.
Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
YANG MENYEPAKATI HASIL MUSYAWARAH
1. Kepala Desa Kalices : ARIS MUNANDAR (……………………)
2. Ketua / Anggota : YONATHAN ANDREAS THERIK (……………………)
3. Wakil Ketua/Anggota : NUR ROHMAD ZAENURI (……………………)
4. Sekretaris / Anggota : RETNO LUSIYANTI (……………………)

7. DAFTAR HADIR
ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN DAN PERGESERAN PEMAKAIAN
TANAH KAS DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN
KENDAL
KECAMATAN : PATEAN
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 1.
2 2.
3 3.
4 4.
5 5.
6 6.
7 7.
8 8.
9 9.
10 10.
11 11.
12 12.
13 13.
14 14.
15 15.
16 16.
17 17.
18 18.
19 19.
20 20.
21 21.
22 22.
23 23.
24 24.
25 25.
BPD Desa Kalices
Sekretaris,
(RETNO LUSIYANTI)

8. PEMERINTAH DESA KALICES
KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA KALICES
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN DAN PERGESERAN PEMAKAIAN TANAH KAS
DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA KALICES,
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa untuk mendukung operasional dan kegiatan
Pemerintah Desa kalices, serta dalam upaya menggali
potensi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang
bersumber dari pemakaian tanah kas desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Pemakaian Tanah
Desa Kalices ;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengkangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

11. Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;
23. Peraturan Desa Kalices Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Kalices Tahun 2020.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICES dan
KEPALA DESA KALICES
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERUBAHAN DAN PERGESERAN PEMAKAIAN TANAH KAS
DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Kalices Kecamatan patean Kabupaten Kendal
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa kalices yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa kalices dan Badan
Permusyawaratan Desa kalices
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kalices beserta seluruh perangkat
desa kalices
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa kalices.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kalices

12. 7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem
dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan
kerja.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa kalices
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa Kalices setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa kalices
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Kalices;
12. Tanah Desa adalah Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kalices yang
perolehannya dari tanah adat berdasarkan hak asal usul, hibah, atau cara
yang lain yang sesuai dengan peraturan perundangan;
13. Tanah Kas Desa adalah tanah yang berupa sawah yang penggunaannya
untuk oprasioanal Pemerintah Desa;
14. Tanah Bengkok adalah tanah yang digunakan sebagai tambahan tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Desa Swasembada adalah klasifikasi suatu desa yang mencerminkan tingkat
tertinggi dari perkembangan desa berdasarkan hasil analisis laju
perkembangan desa sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
(3) Perangkat Desa terdiri dari:
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan
sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 3
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a

13. dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(1) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
urusan-urusan yang masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
(2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf
b dipimpin oleh Kepala Dusun.
(3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c
terdiri atas seksi-seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala
Seksi.
Pasal 4
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
Pasal 5
(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk mekanisme pemakaian tanah desa
sesuai dengan aturan dengan cara yang proporsional dan seimbang sesuai
dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan
yang lebih atas.
(2) Mekanisme dari pemakaian tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Tanah Desa Bengkok Kepala Desa dipergunakan sebagai tambahan
tunjangan bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai
Kepala Desa;
b. Tanah Desa Bengkok Sekretaris Desa dipergunakan sebagai tambahan
tunjangan Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagai
Sekretaris Desa;
c. Tanah Desa Bengkok Perangkat Desa dipergunakan sebagai
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas
sebagai Perangkat Desa;
d. Tanah Kas Desa di pergunakan sebesar 100 % dipergunakan sebagai
Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk biaya operasional
Pemerintah Desa;
BAB III
KEKOSONGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
Pasal 6

14. Apabila terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka
penggunaan bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Kosong selama
belum dilakukan pengisian jabatan dikembalikan menjadi Tanah Kas Desa yang
penggunaannya diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Kalices
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemakaian Tanah Desa Kalices dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai Pertauran ini diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalices.

15. Ditetapkan di : Kalices
Pada tanggal : 28 September 2020
KEPALA DESA KALICES,
ARIS MUNANDAR
Diundangkan di : Kalices
Pada tanggal : 28 September 2020
SEKRETARIS DESA KALICES,
SUSMAN
LEMBARAN DESA KALICES TAHUN 2020 NOMOR 08

16. LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PERATURAN DESA KALICES
2 TAHUN 2020
11 September 2020
BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA KALICES KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
NO NAMA
TEMPAT, TANGGAL
LAHIR
JABATAN
BESAR
TAMBAHAN
TUNJANGAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. Sukandar Kendal, 27-07-1978 Kepala desa 5 Ha C no. 1 persil 37 dan 57
2. Moch Rifqi Rosadi Kendal, 27-02-1985 Sekretaris Desa 3 Ha C no. 2 persil 30, 31, dan 62
3. Moh Wahyudi Kendal, 21-01-1982 Kaur Umum 1 Ha C no. 1 persil 44 dan 50
4. Moch Nashori Kendal, 23-07-1979 Kaur Perencanaan 1 Ha C no. 1 persil 41 dan 53
5. Nastain Kendal, 21-08-1974 kaur Keuangan 1 Ha C no. 1 persil 40 dan 54
6. Teguh Prayitno Kendal, 20-04-1969 Kasi Pemerintahan 1 Ha C no. 7 persil 34 dan 60
7.
Muhtadi Kendal, 25-01-1987 Kasi Kesejahteraan
1 Ha C no. 11 persil 32, 33, dan
61
8. Abdul Malik Kendal, 21-09-1979 Kasi pelayanan 1 Ha C no. 1 persil 43 dan 51
9. Ghozali Kendal, 08-04-1954 kadus I 1 Ha C no. 1 persil 42 dan 52
10. Zainul Kharis Kendal, 11-05-1989 kadus II 1 Ha C no. 10 persil 35 dan 59
11. Moch Fadholi Kendal, 12-06-1978 kadus III 1 Ha C no. 10 persil 35 dan 59
12. Suhartono Abdul Rosyid Kendal, 17-01-1956 kadus IV 1 Ha C no. 10 persil 35 dan 59
KEPALA DESA KEBONAGUNG,
SUKANDAR