7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010poapotek agam farma
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Siwasdanas) merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk menangani mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yang dapat diakses secara online melalui intranet. Siwasdanas memiliki tiga aplikasi utama yaitu aplikasi pemeriksaan reguler, aplikasi
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pembuatan sistem informasi pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri berbasis website. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pendaftaran calon mahasiswa dan pengelolaan data oleh panitia. Proyek ini akan dilaksanakan selama 8 bulan dengan menggunakan metode kurva S dan menghasilkan website aplikasi pendaftaran serta dokumentasinya.
Aplikasi ini memberikan informasi singkat tentang beberapa aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai SPBE yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, termasuk SP4N-LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Srikandi untuk persuratan dan kearsipan, serta SICANTIK untuk perizinan online daerah.
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Sub Urusan Aplikasi Informatika membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang mencakup pengembangan sistem dan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan tata kelola di bawah koordinasi Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer Daerah.
7.0 administrator database dan pengenalan basis data pkh ABI SETIADI
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tugas administrator database Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengenalan basis data PKH. Administrator database bertugas mengelola data peserta PKH, memverifikasi data, menginput data ke dalam aplikasi, serta menyiapkan laporan. Basis data PKH berisi data peserta, wilayah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hasil verifikasi, pembayaran, dan sumber daya manusia. Data awal berasal dari Basis Data Terpadu kemudian divalid
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010poapotek agam farma
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Siwasdanas) merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk menangani mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yang dapat diakses secara online melalui intranet. Siwasdanas memiliki tiga aplikasi utama yaitu aplikasi pemeriksaan reguler, aplikasi
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pembuatan sistem informasi pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri berbasis website. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pendaftaran calon mahasiswa dan pengelolaan data oleh panitia. Proyek ini akan dilaksanakan selama 8 bulan dengan menggunakan metode kurva S dan menghasilkan website aplikasi pendaftaran serta dokumentasinya.
Aplikasi ini memberikan informasi singkat tentang beberapa aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai SPBE yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, termasuk SP4N-LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Srikandi untuk persuratan dan kearsipan, serta SICANTIK untuk perizinan online daerah.
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Sub Urusan Aplikasi Informatika membahas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang mencakup pengembangan sistem dan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan tata kelola di bawah koordinasi Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer Daerah.
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Norma Standar Kriteria Prosedur dalam pengelolaan Kominfo di Daerah sesuai UU 23/2014, PP 18/2016, PP 12/2018, Perpres SPBE 95/2018 dan PM Kominfo 8/2019
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
DOKUMENTASI DATA & APLIKASI PENGADUAN BERBASIS WEBantohardiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat penerapan sistem informasi tata ruang berbasis web untuk memfasilitasi pertukaran informasi geografis antara instansi terkait dan masyarakat, memberikan kesempatan bagi daerah untuk memperbarui data wilayahnya, serta melibatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan daerah.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website diresmikan untuk meningkatkan proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 8 Samarinda secara terkomputerisasi. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan calon siswa dan panitia dalam melakukan pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil dan pelaporan.
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
E-Gov di Kulon Progo dikelola oleh Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat berdasarkan peraturan daerah tahun 2008. Website resmi kabupaten berada di http://kulonprogokab.go.id/, sedangkan aplikasi SIM untuk kepegawaian, barang, dan gaji dikelola langsung oleh bagian tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang kurang dan rencana masa depan untuk membagi pen
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
Norma Standar Kriteria Prosedur dalam pengelolaan Kominfo di Daerah sesuai UU 23/2014, PP 18/2016, PP 12/2018, Perpres SPBE 95/2018 dan PM Kominfo 8/2019
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
DOKUMENTASI DATA & APLIKASI PENGADUAN BERBASIS WEBantohardiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat penerapan sistem informasi tata ruang berbasis web untuk memfasilitasi pertukaran informasi geografis antara instansi terkait dan masyarakat, memberikan kesempatan bagi daerah untuk memperbarui data wilayahnya, serta melibatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan daerah.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis website diresmikan untuk meningkatkan proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 8 Samarinda secara terkomputerisasi. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan calon siswa dan panitia dalam melakukan pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil dan pelaporan.
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
E-Gov di Kulon Progo dikelola oleh Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat berdasarkan peraturan daerah tahun 2008. Website resmi kabupaten berada di http://kulonprogokab.go.id/, sedangkan aplikasi SIM untuk kepegawaian, barang, dan gaji dikelola langsung oleh bagian tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang kurang dan rencana masa depan untuk membagi pen
Similar to v2 kriteria lomba web sd kelurahan.pptx (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. PENGANTAR
• Lombaini diadakan sebagaisarana pembelajaranuntuk
pengelola/admin situs agar memahami seperti apakriteria situs
yang baik.
• Lombaini juga sebagaisaranasosialisasi kebijakan
peraturan/informasi/data mengenai kontenapa sajayangharus
adadi situs unit, dalam fungsi untuk penyebaran informasi
resmi kepada masyarakat.
3. LANDASAN LOMBA
• UndangUndangKeterbukaan Informasi Publik No. 14Tahun2008
• PeraturanPresidenNomor95Tahun2018tentangSistemPemerintahan
BerbasisElektronik
• Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah.
4. Dari 904 Website Update
Informasi :
• 16 persen web sudah update
sampai Desember
• 84 persen Web tidak atau
belum mengupdate informasi,
paling banyak tidak terupdate
dari Web Kelurahan
Klik Sumber Data
Data Assesment
UPDATE INFO
SUDAH UPDATE BELUM UPDATE
5. OPD bertanggungjawab pada pengelolaan sebagai produsen data dan
mengajukan aplikasi yang redundan
Website Kelurahan; update berita
atau informasi Web kurang 50% dari
177 kelurahan yang update tahun
2022.
Kelurahan dan OPD adalah produsen
data yang memiliki kewajiban untuk
pengelolaan dan memberikan
informasi pelayanan publik melalui
kanal web salah satunya (Diskominfo
hanya merupakan developer dan
penyedia tempat)
Klik link detil pemantauan
contoh update terakhir 2019
8. Juri
• 3 Orang
• 1 Orang dari Diskominfo
• 2 orang dari praktisi dan akademisi TIK Kota Semarang
9. Tahapan Penjurian
Tahap Pertama
dilakukan dengan menggunakan data sekunder pengamatan dari obyek
website, dari pengamatan dengan kriteria di atas akan dipilih 30 website
SDN dan 15 website Kelurahan.
• Tahap Kedua
Melakukan wawancara (data primer) dari admin TIK yang telah terpilih
pada tahap Pertama dengan obyek kriteria seperti di atas
• Tahap terakhir
Pengumuman Pemenang 1 sampai dengan 3 pada masing-masing
website Kelurahan dan SDN
10. Ketentuan
• Tidak ada pemungutan biaya dalam lomba website ini
• Tidak ada negoisasi dalam lomba ini, kriteria pemenang murni
berdasarkan indikator elemen yang disebutkan diatas
• Keputusan Juri bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Aplikasi Web Pemkot Semarang
sesuai Standar, dengan Kriteria
Berikut;
Arsitektur Web/Desain,Tata Kelola
dan Keamanan Informasi
Telah
memenuhi
arsitektur
Konten dan
berita sudah
jelas
Tata Kelola,
salah satunya
terdapat
halaman
kontak admin
Telah dilakukan
pentest
keamanan
informasinya
12.
13. JKS PHKS Persandian
• Jaringan analog digital dokumen elektronik; pengamanan password
data credential (pdf, excel dsbnya)
• Email; Pengamanan melalui jaringan sanapati
• Website dan aplikasi lain : Enkripsi, Encode dan login user
• Penyediaan Jaringan local yang telah diamankan melaluiVirtual
Private Server
JKS dan PHKS adalah Titik dalam menerima, membuat, mengelola dan menyimpan data.