Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Siwasdanas) merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk menangani mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional yang dapat diakses secara online melalui intranet. Siwasdanas memiliki tiga aplikasi utama yaitu aplikasi pemeriksaan reguler, aplikasi
Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sistem informasi Perencanaan Pembangunan DaerahIrmawan Nugroho
Dengan meningkatnya teknologi dan penggunaan aplikasi maka sektor pemerintahan-pun menjadi terus berkembang. Semua instansi/SKPD berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi.
Dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan diperlukan sistem yang handal, terintegrasi dan mudah dalam penggunaannya. Sistem ini dikembangkan dengan memenuhi kebutuhan inti dari pengguna dan stakeholder, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pihak yang mengkolaborasikan rencana pembangunan.
Digunakan oleh semua SKPD yang tersebar di seluruh kecamatan pada sebuah kabupaten menjadikan sistem ini sangat membantu dalam mengelola dan mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh semua instansi/SKPD dan kecamatan.
Dengan menggunakan konsep web based yang tampil secara online menjadikan sistem ini mudah digunakan serta memiliki fitur yang lengkap yang antara lain :
- pengontrolan anggaran
- pengontrolan input kegiatan
- koordinasi dan pengelolaan anggaran
- kemudahan dalam pelaporan
- bisa di akses secara real time
- dengan dukungan 24 jam
- bisa diinput dimana saja
- bisa dikontrol dengan model terpusat
dan fitur-fitur lainnya yang masih banyak.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi kami di : http://www.berliansolusi.com
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...Ahmad SKT
1. SIAKAD (Software Aplikasi Sistem Informasi Akademik) ... hal 3
2. SIRS (Software Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit) ... hal 4
3. SIMPEG (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) ... hal 8
4. SIMDIK (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Sekolah) ... hal 10
5. SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) ... hal 12
6. SIDAK (Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan) ... hal 13
7. SITARA (Sistem Informasi Manajemen Tata Persuratan) ... hal 14
8. SIRAB (Sistem Informasi Rencana Anggaran Belanja) ... hal 14
9. SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) ... hal 15
10. SIM SPD (Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas)-non web based ... hal 15
11. SIMKEU (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pusat)-non web based ... hal 16
12. SIKD (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah)-non web based ... hal 17
13. SIMWAS (Software Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan)-non web based ... hal 20
14. e-StockKB (Software Aplikasi Inventory Kawasan Berikat) ... hal 20
15. SIMPRUS (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan)-non web based ... hal 23
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
Good governance TIK ditujukan untuk memastikan seluruh sumberdaya TIK dapat mendukung tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, respon yang cepat dan khususnya seluruh faktor risiko yang menyertai penerapan TIK tersebut
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...Ahmad SKT
1. SIAKAD (Software Aplikasi Sistem Informasi Akademik) ... hal 3
2. SIRS (Software Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit) ... hal 4
3. SIMPEG (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) ... hal 8
4. SIMDIK (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Sekolah) ... hal 10
5. SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) ... hal 12
6. SIDAK (Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan) ... hal 13
7. SITARA (Sistem Informasi Manajemen Tata Persuratan) ... hal 14
8. SIRAB (Sistem Informasi Rencana Anggaran Belanja) ... hal 14
9. SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) ... hal 15
10. SIM SPD (Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas)-non web based ... hal 15
11. SIMKEU (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pusat)-non web based ... hal 16
12. SIKD (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah)-non web based ... hal 17
13. SIMWAS (Software Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan)-non web based ... hal 20
14. e-StockKB (Software Aplikasi Inventory Kawasan Berikat) ... hal 20
15. SIMPRUS (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan)-non web based ... hal 23
Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2010po
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL
HOTEL HAYAM WURUK NOMOR 126
JAKARTA PUSAT
2. ESENSI SIWASDANAS
SIWASDANAS adalah sebuah sistem informasi untuk
menangani mekanisme pengawasan yg dapat diakses
secara online baik melalui Lokal Area Network (LAN)
ataupun internet. Sistem ini merekam proses
pemeriksaan, mulai dari perencanaan sampai
pemutakhiran hasil pemeriksaan yg bersifat reguler,
pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan
kepala daerah (Pamjab) dan pemeriksaan khusus
sehubungan dgn pengaduan masyarakat (Sidumas).
Informasi ini juga menghasilkan laporan-laporan yg
diperlukan dari setiap proses pemeriksaan yg
dikerjakan yg dapat ditampilkan langsung dilayar,
maupun dapat dicetak sesuai kebutuhan.
3. PENGERTIAN
• Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dgn rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara Nasional, selanjutnya
disebut Siwasdanas, adalah sebuah sistem aplikasi
untuk menangani mekanisme pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat
nasional yg berbasis web yg dpt diakses secara
online melalui intranet.
4. PENGERTIAN - 2
• Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi
yg dapat diakses melalui web browser.
• Web browser adalah suatu perangkat lunak yg
berfungsi sebagai sarana untuk mengakses aplikasi
berbasis web.
• On-line adalah suatu mekanisme pemasukan data
secara langsung dari komputer yg terhubung dalam
jaringan intranet ke database aplikasi Siwasdanas.
5. PENGERTIAN - 3
• Intranet adalah suatu jaringan privat dgn sistem dan
hirarki yg sama dgn internet dan hanya digunakan
secara internal dalam hal ini di lingkungan
Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia, Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten/kota.
• Database aplikasi Siwasdanas adalah pangkalan
data atau basis data untuk keperluan penyediaan
informasi pemeriksaan dalam rangka pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. RUANG LINGKUP SIWASDANAS
• aplikasi pemeriksaan reguler;
• aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan kepala
daerah; dan
• aplikasi pengaduan masyarakat.
7. PENGGUNAAN SIWASDANAS
• Aplikasi pemeriksaan reguler dan aplikasi
pengaduan masyarakat digunakan
Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
• Aplikasi pemeriksaan akhir masa jabatan
kepala daerah digunakan Inspektorat
Jenderal dan Inspektorat Provinsi.
8. MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN REGULAR
• perencanaan dan persiapan dan perencanaan
mulai dari pembuatan peta pengawasan
tahunan, pembuatan program kerja pengawasan
tahunan sampai dgn pembuatan program kerja
pemeriksaan;
• pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari
pembuatan kertas kerja pemeriksaan,
pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
• evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut
dan pemutahiran hasil pemeriksaan.
9. MATERI APLIKASI PEMERIKSAAN AKHIR MASA
JABATAN KEPALA DAERAH
• perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan
peta pamjab, program kerja tahunan dan program
kerja pemeriksaan
• pembentukan tim pemeriksa,
• pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
10. MATERI APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
• penerimaan pengaduan masyarakat melalui on-line,
portal aplikasi pengaduan masyarakat, surat,
dan/atau telepon;
• perencanaan dan persiapan yg meliputi pembuatan
program kerja tahunan dan program kerja
pemeriksaan;
• pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
11. PENGGUNA SIWASDANAS
• Aplikasi Siwasdanas digunakan oleh aparat
pengawas internal di lingkungan Inspektorat
Jenderal Departemen Dalam Negeri,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota.
12. PENGGUNA APLIKASI SIWASDANAS
operator;
operator bagian perencanaan pemeriksaan;
auditor; dan
operator bagian evaluasi dan pelaporan.
eksekutif; dan
pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen
Dalam Negeri;
pimpinan Inspektorat Provinsi; dan
pimpinan Inspektorat Kabupaten/Kota.
administrator sistem
13. PENGANGKATAN ADMINISTRATOR
• Pemerintah Daerah mengangkat
adminsitrator aplikasi Siwasdanas di
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota sebagai pengelola yg
memberikan pelayanan bagi pengguna
aplikasi Siwasdanas.
14. DEVELOPER DESAIN SIWASDANAS
• Web Server – Apache Versi 2.2.4;
• Bahasa program – Hypertext PreProcessor (PHP)
versi 5.2.4; dan
• Database – MySql versi 5.0.45.
• Internet Explorer versi 6.0 keatas
(untuk Pengguna – user)
16. BERBASIS WEB
Pengembangan Siwasdanas menggunakan
teknologi berbasis web. Pemilihan teknologi
berbasis web dimaksudkan untuk kemudahan
instalasi pada saat awal maupun pemeliharaan
sistem, dikarenakan adanya perbaikan maupun
pengembangan sistem sebagai akibat dari
perkembangan kebutuhan fitur-fitur baru .
17. ARSITEKTUR DARI SIWASDANAS
• Informasi Siwasdanas ditempatkan pada
web/application server.
• Database dari sistem informasi ini ditempatkan pada
database server.
• Pengguna dapat mengakses informasi dengan
menggunakan internet browser dari masing-masing
komputernya dalam dua jenis lingkungan yang
berbeda, yaitu pada jaringan diperlukan dengan
lokasi gedung yang sama (Local Area Network) atau
pada jaringan dengan lokasi gedung yang berbeda
(Wide Area Network).
19. PARAMETERIZE
parameterize, artinya variabel-variabel yang
dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu
disimpan dalam parameter agar perubahan variabel
dapat dengan mudah dipelihara (maintain) oleh
penanggung jawab parameter terkait.
20. PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK =
JENIS KOMPONEN SISTEM INFORMASI
• User Interface, merupakan lapisan/layer terdepan
yg memfasilitasi pengguna dalam mengoperasikan
sebuah sistem informasi.
• Business Rules, merupakan lapisan/layer kedua yg
mengakomodir aturan main dalam suatu proses
bisnis seperti perhitungan, validasi dan lain-lainnya.
• Data service, merupakan lapisan/layer ketiga yg
mengelola mekanisme pengaksesan data di dalam
suatu file database.
22. APLIKASI UTAMA SIWASDANAS
• Siwasdanas Reguler;
• Pamjab – Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya
Masa Jabatan Kepala Daerah;
• Sidumas – Sistem informasi Pengaduan Masyarakat.
23. APLIKASI PENDUKUNG SIWASDANAS
Database/engine search Lampiran Permendagri No.
8 Tahun 2009 yang merupakan Pedoman
Penyelenggaraan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Daerah (P3UPD);
Database produk hukum yang dapat diakses secara
online melalui jaringan internet/intranet;
Informasi Bantuan Pengguna Siwasdanas (Call
Center);
Informasi Video Training yang berisi “How-to”
penggunaan Siwasdanas.