Norma Standar Kriteria Prosedur dalam pengelolaan Kominfo di Daerah sesuai UU 23/2014, PP 18/2016, PP 12/2018, Perpres SPBE 95/2018 dan PM Kominfo 8/2019
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
Di era digital, fenomena startup dan kewirausahaan digital muncul dan menjadi sorotan banyak
pihak, termasuk di Indonesia. Perusahaan teknologi kian banyak yang menuai kesuksesan besar.
Namun, tidak sedikit pula bisnis-bisnis berbasis teknologi digital yang mengalami kegagalan. Buku
ini hadir sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai bekal awal untuk Anda yang tertarik
untuk memulai bisnis berbasis digital.
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Akademi Desa 4.0
ISU ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020 2024
Jakarta, 24 Juli 2019
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Konsultasi Pusat RPJMN 2020 2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
Di era digital, fenomena startup dan kewirausahaan digital muncul dan menjadi sorotan banyak
pihak, termasuk di Indonesia. Perusahaan teknologi kian banyak yang menuai kesuksesan besar.
Namun, tidak sedikit pula bisnis-bisnis berbasis teknologi digital yang mengalami kegagalan. Buku
ini hadir sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai bekal awal untuk Anda yang tertarik
untuk memulai bisnis berbasis digital.
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Akademi Desa 4.0
ISU ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020 2024
Jakarta, 24 Juli 2019
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Konsultasi Pusat RPJMN 2020 2024
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Smart City atau Kota Pintar adalah perpaduan elemen-elemen suatu kota mulai dari SDM, lingkungan, sampai ke penggunaan teknologinya untuk menciptakan kehidupan kota yang produktif. Bagaimana mewujudkannya? NETSINDO selaku Perusahaan IT ternama di Indonesia, siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun Smart City.
Ulasan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dengan PP ini pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki peluang kenaikan pendapatan melalui opsen pajak. sedangkan Pendapatan Pemerintah Provinsi memiliki peluang turun.
Power poin ini juga memuat dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penting.
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022Dadang Solihin
Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini berisi laporan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan PPRA 63 dan PPRA 64, pelaksanaan pengkajian, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI dalam kurun Januari sd Desember 2022.
Standar Operasional Prosedur Laboratorium/Bengkel/Workshop Teknik Elektro Pol...Aris Suryadi
Standar Operasional Prosedur Laboratorium/Bengkel/Workshop ini dibuat untuk kalangan Sivitas Akademik Teknik Elektro, Politeknik Enjinering Indorama, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Jika berkenan untuk memperbanyak/menyadur/mengeditkan kembali naskah tersebut. Dengan senang hati kami sebagai pembuat naskah ini sangat berterimakasih. Hanya Alloh, SWT sajalah yang akan memberikan balasan amal untuk kita semua, amin...
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Smart City atau Kota Pintar adalah perpaduan elemen-elemen suatu kota mulai dari SDM, lingkungan, sampai ke penggunaan teknologinya untuk menciptakan kehidupan kota yang produktif. Bagaimana mewujudkannya? NETSINDO selaku Perusahaan IT ternama di Indonesia, siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun Smart City.
Ulasan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dengan PP ini pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki peluang kenaikan pendapatan melalui opsen pajak. sedangkan Pendapatan Pemerintah Provinsi memiliki peluang turun.
Power poin ini juga memuat dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penting.
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022Dadang Solihin
Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini berisi laporan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan PPRA 63 dan PPRA 64, pelaksanaan pengkajian, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI dalam kurun Januari sd Desember 2022.
Standar Operasional Prosedur Laboratorium/Bengkel/Workshop Teknik Elektro Pol...Aris Suryadi
Standar Operasional Prosedur Laboratorium/Bengkel/Workshop ini dibuat untuk kalangan Sivitas Akademik Teknik Elektro, Politeknik Enjinering Indorama, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Jika berkenan untuk memperbanyak/menyadur/mengeditkan kembali naskah tersebut. Dengan senang hati kami sebagai pembuat naskah ini sangat berterimakasih. Hanya Alloh, SWT sajalah yang akan memberikan balasan amal untuk kita semua, amin...
Memahami posisi kehumasan pemerintahan daerah pada urusan Pemerintahan Indonesia bidang Kounikasi dan Informatika sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
1. NSPK Penyelenggaraan Urusan Kominfo
Sub Urusan Aplikasi Informatika
Ibenk
Direktur Layanan Aptika Pemerintahan (eGovernment)
KOMINFO
2. Ruang Lingkup
Sub Urusan Aptika
rencana induk dan anggaran
pemerintahan berbasis
elektronik
Nama Domain Pusat Data sistem Jaringan Intra
Pemerintah daerah
sistem komunikasi
intra Pemerintah
Daerah
keamanan informasi
data dan Informasi
Elektronik
aplikasi dan proses
bisnis pemerintahan
berbasis elektronik
sistem penghubung
layanan pemerintah
ekosistem provinsi
cerdas dan kota
cerdas
sumber daya
Teknologi Informasi
dan komunikasi
Pemerintah Daerah
Government Chief
Information Officer
(GCIO).
3. eGovernment Enterprise Architecture
SDM ASN handal mengguakan TIK
Berkinerja dan dedikasi tinggi
Sertifikasi profesi
Masyarakat sebagai pengguna
mampu menggunakan
Teknologi Govt Cloud
JIP & JKIP
SPLPD
Bigdata & AI
Keamanan
PRoses Business Process
Re-engineering
Kelembagaan
yang handal
4. RPJMD
Rencana Induk SPBE
Sumber: Bagian Kedua Pasal 22
Visi & Misi
Kebijakan Strategi
Peta Jalan
Arsitektur Cetak Biru
Pemda harus menerbitkan Renduk
DIsahkan dalam PerKaDa
Direview berkala atau sewaktu-waktu
Sewaktu-
waktu
Tidak sesuai perundangan
Target berubah signifikan
Perubahan kebijakan nasional/ daerah
RPJPN
RPJPD
6. Tata Kelola Nama Domain Pemerintah
Penetapan Domain
• Domain ditetapkan oleh Menkominfo
Pemanfaatan
• Daerah wajib menggunakan nama domain resmi Pemda
• OPD menggunakan sub domain
• Pelayanan public menggunakan domain Pemerintah Daerah
• Pelayanan public Pemerintah Daerah dapat menggunakan .id
• Desa menggunakan domain desa
• Seluruh situs Pemerintah Daerah yang dibiayai APBN/D dan sah
lainnya wajib taat pada ketentuan ini
Sumber: Bagian Ketiga Pasal 24 Merujuk PM Kominfo 5/2015
7. Tata Kelola Domain Pemda
Landasan Hukum
• Pemerintah Daerah menetapkan tata kelola domain dan sub domain di wilayahnya
Tata cara
• OPD mengajukan usulan domain/sub domain lelalui Diskominfo
• Sekda mengajukan permohonan kepada Menkominfo
Kolektifitas
• Pengajuan nama domain/sub domain dapat dilakukan secara kolektif
Format
• Pemda dapat menetapkan format nama domain/sub domain sesuai ketentuan
• Disarankan berkonsultasi dengan Dit LAIP/eGovt kemkominfo
Sumber: Bagian Ketiga Pasal 25 Merujuk PM Kominfo 5/2015
8. Perpanjangan, penonaktifan dan
perubahan Nama Domain
Perpanjangan
• Sekda harus melakukan perpanjangan domain yang digunakan secara periodik
Penonaktivan
• Sementara
• Domain dalam perselisihan
• Berstatus pengawasan karena penyalahgunaan
• Terjadi perubahan kebijakan
• Permanen
• Keputusan dalam penyelesaian memutuskan penonaktifan
• Keputusan hukum menyatakan harus dinonaktifkan
• Perubahan kebijakan
Perubahan Nama
• Sekda dapat melakukan perubahan nama domain
• Sekda menunjuk Pejabat nama domain
Sumber: Bagian Ketiga Pasal 26 - 28 Merujuk PM Kominfo 5/2015
9. Kedaulatan Negara
Kedaulatan
Domain/Sub
Domain pemerintah
wajib menggunakan
server yang berada
di Indonesia
Domain/Sub
Domain Pemerintah
wajib menggunakan
IP alokasi Indonesia
DNS wajib
menggunakan
domain .id
Sumber: Bagian Ketiga Pasal 29 Merujuk PM Kominfo 5/2015
Diskominfo
dapat
menonaktifkan
sementara bila
melanggar
Menkominfo
dapat
menonaktifkan
sementara bila
melanggar
1
2
3
10. Portal dan Situs Web
Sumber: Bagian Keempat Pasal 30
Menteri menetapkan standar portal & situs web Pempus dan
Pemerintah Daerah
Diskominfo melakukan pembinaan terhadap Portal dan situs
web OPD
Fasilitasi Konsultasi Koordinasi Bimtek Pengembangan
11. Pendaftaran Sistem Elektronik
Sumber: Bagian Kedua Pasal 23
PM 10/2015
Pendaftaran
Sistem Elektronik
Instansi
penyelenggara
Negara
Sekda
Diskominfo
Pejabat Pendaftar
Sistem Elektronikmenunjuk
Personil Diskominfo
Merujuk PM Kominfo no 10/2015
12. Pusat Data Pemda
•Menteri menyelenggarakan DC dan DRC
Nasional
• Pemerintah Daerah wajib menggunakan
DC Nasional sebagai DRC
Nasional
•Daerah hanya punya satu DC yang dikelola
Diskominfo
•Syarat:
•Memenuhi Standar DC Nasional
•Memenuhi analisa kelaikan DC/DRC
•Mendapatkan rekomendasi Menkominfo
Daerah
Sumber: Bagian Keenam Pasal 32 - 36
Ketentuan lain:
1. Membuat keterhubungan dengan DC
Nasional
2. Memiliki fitur interoperabilitas
3. Mendapatkan sertifikat kelaikan dari
Menkominfo
4. Memiliki rencana keberlangsungan
5. Dikelola oleh ASN berkapasitas ahli di
bidang DC
Pemerintah Daerah yang tidak
menyelenggarakan DC sendiri:
1. Menggunakan DC/DRC Nasional
2. Menggunakan DC/DRC KLD
sektoralnya
3. Pengelola DC cloud dimaksud
harus ASN
13. Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
•Pemda menyelenggarakan JIP
•JIP diselenggarakan oleh DIskominfoJIP
•Hanya Diskominfo yang berlangganan internet
•Bila OPD belum terhubung dengan JIP, dapat
mengembangkan JIP melalui internet yang
diamankan
Internet
•Jaringan Intra Pemerintah harus mendapatkan
kelaikan dari MenkominfoKelaikan
Sumber: Bagian Ketujuh Pasal 37 - 39
KL
Provinsi
Kab/Kota
KL
APBN
APBD Prov
APBD Kab/Kota
14. Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah
• Menteri menyelenggarakan JKIP
• Menggunakan system penomoran dan penamaanPempus
• Pemda mnyelenggarakan JKIPemda
• JKIPemda dapat menggunakan internet
• JKIP diselenggarakan oleh Diskominfo
Pemda
• JKIP merupakan bagian dari JIP
• Diskominfo harus memastikan JIP sebagai infrastruktur JKIP
terhubung di internal Pemerintah Daerah, Pemerintah
Daerah lain dan Pusat
JIP & JKIP
Sumber: Bagian Kedelapan Pasal 40
15. Keamanan Informasi
Keamanan Informasi harus
diselenggarakan oleh Pemda
Pemda mengguanakan
Tandatangan digital
Penggunaan Sertifikat
Elektronik dalam layanan
publik dan kepemerintahan
Sumber: Bagian Kesembilan Pasal 43 -45
16. Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik
•Mengutamakan berbagi pakai antar OPD, antar Pemerintah Daerah dan dengan Pusat
•Penggunaan Dokumen elektronik dan informasi elektronik didasarkan pada arsitektur
pemerintahan berbasis elektronik di daerah masing- masing.
•Pemerintah Daerah menetapkan tata kelola Dokumen elektronik dan informasi elektronik
sesuai kebijakan Satu Data Indonesia
Tata Kelola
•Kepala Daerah menetapkan Satu Data Indonesia di daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku
Satu Data
•Dokumen elektronik dan informasi elektronik menjadi milik negara
•Harus dicadangkan pada DC NasionalKepemilikan
•Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Kepala Diskominfo untuk mengakses
seluruh DOkumen elektronik dan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
•Kepala Dinas yang diberikan akses tersebut harus menandatangani NDAAkses
Sumber: Bagian Kesepuluh Pasal 46 - 48
17. Aplikasi
•Aplikasi Umum
•Aplikasi KhususAplikasi
•Semua aplikasi yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi milik negara
•Dapat menggunakan kode sumber terbuka maupun tertutup
•Bila menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan rekomendasi Menkominfo
•Aplikasi dan kode sumber diserahkan kepada Menkominfo melalui Dirjen Aptika
Kode
Sumber
• DED Database
• Design teknis pengembangan aplikasi
• Manual bagi administrator
• Manual bagi pengguna
• Manual instalasi
• Manual penanganan masalah (troubleshooting)
Dokumen
pendukung
Sumber: Bagian Kesebelas Pasal 49 - 51
18. Platform dan Repository
•Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi
dengan multy-platform
• Platform Web, Destop dan Mobile apps
Platform
•Menteri mengembangkan pusat aplikasi
(repository) Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
•Apiikasi dan kode sumber ditempatkan di
repository
•Hak akses repository diberikan kepada PNS
Repository
Sumber: Bagian Kesebelas Pasal 52 - 53
19. Aplikasi Umum, Khusus & Proses Bisnis
• Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum sesuai ketentuan
• Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejeknis dengan syarat:
• telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelumnya
• Telah melakukan kajian manfaat dan biaya
• Proses bisnisnya sesuai Aplikasi Umum
Aplikasi
Umum
•Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi khusus berdasarkan
Renduk SPBE Pemerintah Daerah
•Mendapatkan rekomendasi Menkominfo
Aplikasi
Khusus
•Pemerintah Daerah dapat mengembangkan proses bisnis sesuai
ketentuan yang berlaku
• Dinaskominfo berkoordinasi dengan OPD lain dalam proses
pengembangan proses bisnis
Proses
Bisnis
Sumber: Bagian Kesebelas Pasal 55 - 57
20. Promosi SPBE
Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi
layanan pemerintahan berbasis elektronik
melalui berbagai media kepada masyarakat
dengan tujuan agar masyarakat
memanfaatkan layanan pemerintah melalui
Teknologi Informasi dan komunikasi.
Sumber: Bagian Kesebelas Pasal 58
21. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah (SPLPD)
• Menteri menyediakan sistem penghubung layanan
pemerintah secara nasional.Nasional
• Pemerintah Daerah dapat mengembangkan SPLPD sesuai
standar interop yang berlaku
• SPLPD yang dikembangkan harus mendapatkan kelaikan dari
Menominfo
• SPLPD yang dikembangkan harus:
• Terhubung dengan SPLPD lain;
• Sistem Penghubung Layanan Nasional
Pemda
Sumber: Bagian Keduabelas Pasal 58
22. Ekosistem Smart Province dan Smartcity
• Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem, mencakup:
• Infrastruktur TIK
•Proses bisnis
•Sarpras
•Kebijakan
•Tata Kelola
•SDM
Ekosistem
• Diskominfo memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah
dengan pemangku kepentingan nonpemerintah
Keterhubungan
• Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Komite Kota Cerdas
• Unsur Komite Kota Cerdas:
•Aparat Pemda
•Pelaku Usaha
•Akademisi
•Tokoh masyarakat
•Komunitas
Smart Province
& Smartcity
• Ka DIskominfo menjdi ketua Pelaksana Komite kota cerdas
• Ketua pelaksana Komite Kota Cerdas melaporkan kepada Kepala Daerah setiap bulan
Diskominfo
Sumber: Bagian Ketigabelas Pasal 59 - 60
23. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
•Bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatannya
•Aset tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat lunak, sumber
daya manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan
komunikasi
•dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, pemanfaatan, dan penghapusan
Aset
• Bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan
mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik
• mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna
layanan pemerintahan berbasis elektronik.
•dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan
pendayagunaan sumber daya manusia
SDM
•Pemerintah Daerah mengelola pengetahuan Teknologi
•Informasi dan komunikasi berdasarkan tata kelola pengetahuan
Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah
•dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Knowledge
Sumber: Bagian Keempatbelas Pasal 61 - 63
24. GCIO Pemerintah Daerah
Kepala Daerah menunjuk Ka
Diskominfo sebagai GCIO Pemda
Setiap pembangunan dan
pengembangan pemerintahan
berbasis elektronik harus
mendapatkan persetujuan dari
Government Chief Information
Officer (GCIO) daerah
Sumber: Bagian Kelimabelas Pasal 64
FUNGSI:
1. keterpaduan
penyelenggaraan
pemerintahan berbasis
elektronik di daerah;
2. Pelaksanaan manajemen
pemerintahan berbasis
elektronik;
3. Pelaksanaan audit
pemerintahan berbasis
elektronik; dan
4. Pemantauan dan evaluasi
pemerintahan berbasis
elektronik.
25. Arah Kebijakan SPBE
• Penguatan Tata Kelola SPBE
• Penyelenggaraan Government Cloud Computing berkualitas
tinggi
• Penyelenggaraan Aplikasi Umum/Khusus dan Satu Data
Indonesia
• Penyelenggaraan Bigdata Analytic dan Artificial Intelligence
• Pengawalan terhadap kedaulatan data dan Informasi Negara
• Peningkatan kapasitas ASN dan masyarakat pengguna SPBE