UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014
•Download as PPT, PDF•
2 likes•677 views
Dokumen tersebut membahas tentang UU Desa dan pengaturan Desa Adat di Bali berdasarkan UU tersebut. Terdapat diskusi mengenai jenis dan struktur Desa Adat, masa transisi penataan kembali Desa Adat, serta program kerja lanjutan untuk mendaftarkan Desa Adat sesuai UU baru.
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014
Similar to UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014
- 1. UU 6 Tahun 2014 Pemahaman Resiko & tantangan Harapan LBF JULI 2014
- 2. 2 JENIS DESA YANG DIATUR DALAM UU DESA DESA DESA ADAT FUNGSI PEMERINTAHAN LEMBAGA ADAT DESA Pasal 95 FUNGSI ADAT: SUSUNAN ASLI + ASAL USUL + HAK-HAK TRADISIONAL FUNGSI PEMERIN TAHAN Pasal 105 Pasal 7-95 + 112-122 (Desa Pemerintahan) BAB XIII Ketentuan Khusus Desa Adat Pasal 96-111 (Desa Kebudayaan)
- 3. PEMAHAMAN • Masyarakat Bali Dorongan seluruh Masyarakat Bali dengan pemahaman yg detail melalui semua struktur kemasyarakatan yang agar pemangku Jabatan Bupati Walikota se Bali Mendaftarkan Desa Adat sebagai pilihan masyarakat Bali
- 4. PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA FUNGSI/URUSAN: • ADAT • LAIN-LAIN SIFAT OTONOM FUNGSI/URUSAN : •PEMERINTAHAN •PEMBANGUNAN •KEMASYARAKATAN BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DUSU N DUSU N DUSU N FUNGSI / URUSAN: •ADAT •LAIN-LAIN •SIFAT OTONOM FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN • PEMBERDAYAAN BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DINAS FUNGSI/URUSAN: • ADAT • LAIN-LAIN SIFAT OTONOM FUNGSI/URUSAN : •PEMERINTAHAN •PEMBANGUNAN •KEMASYARAKATAN FUNGSI / URUSAN: •ADAT •LAIN-LAIN •SIFAT OTONOM FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN • PEMBERDAYAAN Dalam 1 Wilayah (ada satu rumah dengan 2 kamar) •Hanya ada Desa Adat •Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun) •Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan urusan Pemerintahan) •Menjamin tidak ada fungsi yang hilang •Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa dipertahankan. Dalam 1 Wilayah (ada dua rumah) : • ada Desa Adat dan Desa Dinas • ada Banjar dan Dusun
- 5. STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI ALTERNATIF) PARUMAN DESA BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR 5 YOWANA/ DAA TARUNA KAUR/ BAGA KAUR/ BAGA BANDESA ADAT SABHA DESA SABHA DESA PERANGKAT DS ADAT LAINNYA/ PERBEKEL/PTJUH HUB ANTARLBGA KERTHA DESA KERTHA DESA FUNGSI ADAT ( SUSUNAN ASLI ) PARUMAN DESA PACALANG/ JAGA BHAYA LEMBAGA LPD LAINNYA FUNGSI PEMERINTAHAN STRUKTUR FUNGSI PERANGKAT DESA ADAT PERANGKAT DESA ADAT STRUKTUR WILAYAH STRUKTUR WILAYAH LEMBAGA KELENGKAPAN DESA ADAT LEMBAGA KELENGKAPAN DESA ADAT KAUR/ BAGA PATAJUH BANDESA 1, 2, 3 BAGA BAGA BAGA BUM DESA KAUR/ BAGA
- 6. MAJELIS ADAT PROVINSI PEMPROV e MAJELIS ADAT KAB/KOTA PEMKAB/ PEMKOT MAJELIS ADAT KECAMATAN FUNGSI ADAT SABHA DESA KERTHA DESA Antara Lain: Agama, Adat Budaya Warga Adat (Basis: KK) Aset+Milik Adat Administrasi FUNGSI PEMERINTAHAN (Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll) Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Penduduk (Warga Negara, Basis: Perseorangan) Penugasan dari Pemerintah/Pemda Dana dari APBN dan APBD LPJ DESA ADAT BANDESA ADAT PERBEKEL TATA HUBUNGAN NEGARA/ PEMDA DGN MAJELIS ADAT DAN DESA ADAT
- 7. PENDAFTARAN pilihan DESA ADAT Pendaftaran Walikota Bupati Se Bali perihal Pilihan Desa Adat Registrasi oleh Gubernur Bali
- 8. Kajian Desa Adat Yang Ada • Problematik, analisa kajian & solusi – Kajian terhadap Keberagaman Karakter Desa Pekraman yang ada saat ini – Tantangan yang harus disiapkan dalam tata kelola Desa Adat selanjutnya sesuai fungsi fungsi luhur Desa Pekraman serta sejalan dan selaras dengan Undang Undang & Peraturan Pemerintah yang berlaku – Meminimalkan resiko Konflik yang bisa muncul
- 9. IDENTIFIKASI TIPOLOGI DESA PAKRAMAN DI BALI KINI KELOMPOK I : 1 DESA PAKRAMAN = 1 DESA DINAS/KELURAHAN KELOMPOK II : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN KELOMPOK III : DESA-DESA PAKRAMAN KECIL (WILAYAH MAUPUN KRAMA) KELOMPOK IV : 1 DESA DINAS/KELURAHAN = BEBERAPA DESA PAKRAMAN KELOMPOK V : DESA/BANJAR BERKARAKTERISTIK KHUSUS KELOMPOK VI : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + BEDA KECAMATAN (DALAM 1 KABUPATEN) KELOMPOK VII : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + BEDA KECAMATAN + BEDA KABUPATEN/KOTA
- 10. MASA TRANSISI • Persiapan Penyempurnaan Struktur Desa Adat berdasarkan keberagaman karakter Desa Pakraman yang ada • Persiapan Penyelarasan Struktur dan aturan Adminitrasi tata kelola Desa Adat menyangkut Management Keuangan dan Management Pembangunan • Penyiapan SDM pengemong struktural Desa Adat yang harus selaras dengan syarat syarat atas tata aturan Desa Pekraman & Undang Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku
- 11. USULAN • Usulan Konkrit kepada Majelis Desa Pakraman • Usulan Kepada Wakil Rakyat DPRD tk2 Kabupaten dan Kotamadya • Usulan Kepada Bupati Walikota se Bali Untuk memenuhi ketetapan Undang Undang 6 tahun 2014 PENGAJUAN DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN
- 12. PENDAFTARAN DESA ADAT DIDAFTARKAN SEBAGAI PILIHAN OLEH BUPATI WALIKOTA SE BALI
- 13. PROGRAM KERJA LANJUTAN MENYUSUN Segenap Masukan dalam Penataan Ulang Desa Pekraman Kepada seluruh Pihak Terkait dalam penyusunan PERDA BALI tentang desa ADAT termasuk Peraturan Pelaksanaannya dikemudian hari.