Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center menggunakan kode akses telekomunikasi dengan melibatkan masyarakat. SPGDT bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan korban/pasien gawat darurat sehingga dapat menurunkan angka kematian serta kecacatan. SPGDT memegang peran penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat. Ketiga sistem tersebut harus saling terintegrasi satu sama lain. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center. Operator Call Center memiliki tugas menerima, menjawab panggilan, memverifikasi laporan kejadian gawat darurat; mengoperasikan komputer dan aplikasi sistem informasi untuk mencatat informasi panggilan darurat dari masyarakat.
Dalam SPGDT, mekanisme komunikasi dan kolaborasi rujukan antarfasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring memiliki peranan sangat penting. Tantangan sistem rujukan antara lain permasalahan keterlambatan dan kendala komunikasi-koordinasi antara perujuk dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik maka fasilitas kesehatan rujukan menjadi lebih siap menerima pasien, rujukan lebih terarah, pasien sudah distabilisasi sebelum dirujuk, serta ada kolaborasi antara perujuk dengan fasilitas rujukan.
PSC (Public Safety Center) atau Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah pusat pelayanan di kabupaten/kota yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan. PSC merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dalam penyelenggaraan SPGDT. Dalam menyelenggarakan PSC di kabupaten/kota, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang memadai dengan dukungan teknologi informasi yang mudah diakses dalam jejaring rujukan. Sistem informasi dan komunikasi jejaring rujukan pelayanan kesehatan ini harus berfungsi secara terintegrasi melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta Dinas Kesehatan.
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center menggunakan kode akses telekomunikasi dengan melibatkan masyarakat. SPGDT bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan korban/pasien gawat darurat sehingga dapat menurunkan angka kematian serta kecacatan. SPGDT memegang peran penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat. Ketiga sistem tersebut harus saling terintegrasi satu sama lain. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center. Operator Call Center memiliki tugas menerima, menjawab panggilan, memverifikasi laporan kejadian gawat darurat; mengoperasikan komputer dan aplikasi sistem informasi untuk mencatat informasi panggilan darurat dari masyarakat.
Dalam SPGDT, mekanisme komunikasi dan kolaborasi rujukan antarfasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring memiliki peranan sangat penting. Tantangan sistem rujukan antara lain permasalahan keterlambatan dan kendala komunikasi-koordinasi antara perujuk dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik maka fasilitas kesehatan rujukan menjadi lebih siap menerima pasien, rujukan lebih terarah, pasien sudah distabilisasi sebelum dirujuk, serta ada kolaborasi antara perujuk dengan fasilitas rujukan.
PSC (Public Safety Center) atau Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah pusat pelayanan di kabupaten/kota yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan. PSC merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat dalam penyelenggaraan SPGDT. Dalam menyelenggarakan PSC di kabupaten/kota, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang memadai dengan dukungan teknologi informasi yang mudah diakses dalam jejaring rujukan. Sistem informasi dan komunikasi jejaring rujukan pelayanan kesehatan ini harus berfungsi secara terintegrasi melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta Dinas Kesehatan.
Bimtek Teknik Penyusunan RENSTRA dan RENJA, Pedoman Penyusunan LAKIP serta Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Proposal Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa Wlahar Wetan TA 2015Pemdes Wlahar Wetan
Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah Berdikari" sebagai wujud implementasi misi ke 6 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat", diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. Hal ini merupakan keberlanjutan dari fokus Tahun 2014 serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah.
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
Daftar usulan rencana durk2
1. DAFTAR. USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)
PROGRAM DANA PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Desa
:
Talang Batu
Kecamatan
:
Rambang Kapak Tengah
Kota
:
Prabumulih
Dana Pembangunan Desa / Kelurahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan untuk :
SATUAN
No
1
A
URAIAN KEGIATAN
2
Penunjang Kegiatan Fisik
VOLUME
Orang
Kali
Unit
Buah
Dll
HARGA
SATUAN
(RP
JUMLAH
BIAYA
(Rp
3
4
5
6
1x
1x
1x
4
10
1x
1x
20 orang
2 orang
Buah
Lembar
Ls
Buah
15.000,30.000,25.000,6.000,130.000,50.000,-
380.000,300.000,60.000,100.000,60.000,130.000,50.000,-
dan Operasional
Pemerintah Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
Penunjang Operasional
Pemerintahan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
- ATK
- Biaya Rapat
- Biaya Konsultasi
- Pelaporan
- Materai 6000,- Dokumentasi
- Kwitansi
Jumlah
1
B
2
1.000.000,-
3
4
5
6
Rp. 65.000,Rp. 1.500.000,Rp. 1.800.000,-
Rp. 4.200.000,Rp. 3.000.000,Rp. 1.800.000,-
Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Fisik
- Kursi Napolly Tanpa Tangan
- Wireless
- Terpal (6 x 6 ) Meter
62
2
1
Buah
Unit
Orang
2. JUMLAH
9.000.000,-
Kemang Tanduk ,
September 2012
Disyahkan Oleh
Kepala Desa / Kelurahan
PJOK
PJAK
SUWARDI, SE
SURYA DENI
BUDIMAYANTO
Disahkan / Disetujui,
Camat Rambang Kapak Tengah
Mengetahui,
Kepala Badan Pemberdayaan
Pemerintaha Kelurahan dan Desa
ADHIE GUSTIAWAN, S.STP, MM
Piñata Tk. 1
NIP. 19790806 199810 1 001
Dra. Hj. HERAWATY, M.Kes
Pembina Utama Muda
Nip. 19521215 197203 2 001
Keterangan :
1. Asli Untuk Desa
2. Tembusan untuk Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
3. Tembusan Untuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten / Kotamadya
4. Tembusan Untuk Inspektorat Kota Prabumulih
