Dokumen tersebut memberikan informasi tentang visi, misi, dan pelayanan pemerintahan Desa Purwodadi di Kabupaten Gresik. Visi desa adalah masyarakat yang agamis, berkualitas, dan makmur. Misi desa meliputi peningkatan keagamaan, kerukunan warga, pembangunan infrastruktur dan ekonomi, serta pendidikan. Dokumen ini juga menjelaskan profil desa dan pelayanan dasar seperti KTP, kependudukan, pemb
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan profil Kecamatan Ciater di Kabupaten Bandung yang berupaya menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat tradisional berkelas internasional dengan meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan peran serta masyarakat dalam wisata tradisional.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pemerintahan desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan bentuk-bentuk administrasi desa seperti administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan permusyawaratan desa. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dibuatnya pedoman administrasi desa.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, dan profil Kecamatan Ciater di Kabupaten Bandung yang berupaya menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat tradisional berkelas internasional dengan meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan peran serta masyarakat dalam wisata tradisional.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pemerintahan desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan bentuk-bentuk administrasi desa seperti administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan permusyawaratan desa. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dibuatnya pedoman administrasi desa.
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Dokumen tersebut membahas tentang UU Desa dan pengaturan Desa Adat di Bali berdasarkan UU tersebut. Terdapat diskusi mengenai jenis dan struktur Desa Adat, masa transisi penataan kembali Desa Adat, serta program kerja lanjutan untuk mendaftarkan Desa Adat sesuai UU baru.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa."
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran dalam mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
Dokumen tersebut merangkum profil Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Alam Harapan Bunda di RW 06 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Mencakup informasi tentang pengurus, kegiatan, mitra kerja, prestasi dan kesimpulan bahwa program BKB PAUD merupakan langkah awal dalam membentuk sumber daya manusia.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya produk hukum desa berdasarkan Permendagri 111 Tahun 2014 sebagai landasan hukum di desa, tahapan pembuatan peraturan desa melalui konsultasi dengan masyarakat dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota, serta pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa agar memiliki kekuatan hukum.
Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, dan tradisi masih kuat. Desa diklasifikasi menjadi desa mandiri, berkembang, dan tertinggal berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi. Desa memiliki kewenangan lokal dan mandat pembangunan dalam bidang pelayanan
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desa
Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan desa di Indonesia, termasuk pembentukan, penggabungan, perubahan status, dan penghapusan desa. Hal-hal penting lainnya yang dibahas adalah tentang pemerintahan desa, peraturan desa, kerja sama antar desa, serta musyawarah desa.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi desa, mencakup dasar hukum, jenis, dan bentuk administrasi desa seperti buku data peraturan desa, keputusan kepala desa, inventaris desa, aparat pemerintah desa, tanah milik desa, dan lain-lain."
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garutiman ridho
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garut, yang perlu perbaikan dalam pelaksanaan melalui optimalisasi koordinasi serta komitmen kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Dokumen tersebut membahas tentang UU Desa dan pengaturan Desa Adat di Bali berdasarkan UU tersebut. Terdapat diskusi mengenai jenis dan struktur Desa Adat, masa transisi penataan kembali Desa Adat, serta program kerja lanjutan untuk mendaftarkan Desa Adat sesuai UU baru.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa."
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran dalam mekanisme pengelolaan anggaran di desa.
Dokumen tersebut merangkum profil Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Alam Harapan Bunda di RW 06 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Mencakup informasi tentang pengurus, kegiatan, mitra kerja, prestasi dan kesimpulan bahwa program BKB PAUD merupakan langkah awal dalam membentuk sumber daya manusia.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya produk hukum desa berdasarkan Permendagri 111 Tahun 2014 sebagai landasan hukum di desa, tahapan pembuatan peraturan desa melalui konsultasi dengan masyarakat dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota, serta pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa agar memiliki kekuatan hukum.
Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, dan tradisi masih kuat. Desa diklasifikasi menjadi desa mandiri, berkembang, dan tertinggal berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi. Desa memiliki kewenangan lokal dan mandat pembangunan dalam bidang pelayanan
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desa
Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan desa di Indonesia, termasuk pembentukan, penggabungan, perubahan status, dan penghapusan desa. Hal-hal penting lainnya yang dibahas adalah tentang pemerintahan desa, peraturan desa, kerja sama antar desa, serta musyawarah desa.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi desa, mencakup dasar hukum, jenis, dan bentuk administrasi desa seperti buku data peraturan desa, keputusan kepala desa, inventaris desa, aparat pemerintah desa, tanah milik desa, dan lain-lain."
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garutiman ridho
Inovasi penanggulangan kemiskinan melalui rumah lapad ruhama kab Garut, yang perlu perbaikan dalam pelaksanaan melalui optimalisasi koordinasi serta komitmen kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.
2. VISI
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
DESA
YANG AGAMIS,
BERKUALITAS DAN
MAKMUR
3. MISI
1. MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN KEGIATAN KEAGAMAAN UNTUK MENAMBAH
KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YME.
2. MEWUJUDKAN DAN MENDORONG TERJADINYA USAHA-USAHA KERUKUNAN ANTAR DAN
INTERN WARGA MASYARAKAT YANG DISEBABKAN KARENA ADANYA PERBEDAAN
ORGANISASI DAN KEPENTINGAN DALAM SUASANA SALING MENGHARGAI DAN
MENGHORMATI.
3. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DENGAN MEMBANGUN JALAN
POROS DESA /JALAN ANTAR RT, PEMBIBITAN UDANG DAN BANDENG.
4. MENATA PEMERINTAH DESA PURWODADI YANG KOMPAK DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM MENGEMBANGKAN AMANAT MASYARAKAT.
5. MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT SECARA TERPADU DAN SERIUS.
6. MEMPERBAIKI SALURAN AIR YANG TERSUMBAT.
7. MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
8. MEMBANGUN DAN MENDORONG MAJUNYA BIDANG PENDIDIKAN, BAIK FORMAL
MAUPUN INFORMAL YANG MUDAH DIAKSES DAN DINIKMATI SELURUH WARGA
MASYARAKAT TANPA TERKECUALI YANG MAMPU MENGHASILKAN INSAN INTELEKTUAL,
INOVATIF, DAN BERJIWA ENTERPRENEUR (WIRAUSAHAWAN).
4. GAMBARAN UMUM
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN BATAS WILAYAH
SEBELAH BATAS
KE KECAMATAN UTARA DESA SROWO
1 KM
TIMUR DESA SEDAGARAN
KE KABUPATEN 25 KM
KE PROVINSI SELATAN DESA RACI TENGAH
42 KM
KE IBUKOTA 753 KM BARAT DESA GOLOKAN
PEMANFAATAN LAHAN
NO KAWASAN
1. PEMUKIMAN
2. INDUSTRI KECIL / RT
3. PERKANTORAN / PERDAGANGAN
4. LAIN - LAIN
5. PENDUDUK
Laki – Laki
1.040
jiwa
Jumlah Perempuan
Penduduk 966
Jiwa
2006
Jiwa
Kepala
Keluarga
454
6. STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA PURWODADI
Kepala Desa
M. Nazib
Sekretaris Desa
Insyiyah
Kaur Umum Kaur Keuangan
Usman M. Fatikh
Kasi Pemerintahan Kasi Ekobang Kasi Kesra Kasi Trantib
Zainul Arif Umar Said Ashuri Supyan
Kasun
Suminto
7. DAFTAR INVENTARIS SARANA PELAYANAN
NO NAMA BARANG KEADAAN NO NAMA BARANG KEADAAN
1. Kantor Balai Desa Baik 21. Timbangan Bayi Baik
2. Kantor Balai Dusun Baik 22. Almari Baik
3. Poskamling Baik 23. Kipas Angin Baik
4. Buku Kretek Desa Baik 24. Pesawat Telepon Baik
5. Buku C Desa Baik 25. Jam Dinding Baik
6. Buku Register Desa Baik 26. Meja Pimpong Baik
7. Papan Nama Balai Desa Baik 27. Bendera Merah Putih Baik
8. Papan Nama BPD Baik 28. Buku Agenda Surat Masuk Baik
9. Papan Nama LKMD Baik 29. Buku Agenda Surat keluar Baik
10. Papan Nama RT / RW Baik 30. Buku Kelahiran Baik
11. Komputer Baik 31. Buku Kematian Baik
12. Printer Baik 32. Buku Kehendak Nikah Baik
13. Mesin Tik Baik 33. Buku Tamu Baik
14. TV Baik 34. Buku KTP Baik
15. Radio / Tape Baik 35. Buku Pembangunan Baik
16. Pompa Air Baik 36. Buku Perdes Baik
17. Meja Besar Baik Buku Aparat Pemerintahan
37. Baik
18. Meja Kecil Baik Desa
19. Kursi Baik Buku Rekapitulasi Jumlah
38. Baik
20. Terop Baik Penduduk
Buku Data Akta Tanah Milik
39. Baik
Desa
8. TERSEDIANYA
RUANG PELAYANAN PENANGANAN
YANG PENGADUAN
REPRESENTATIF PUBLIK
TERSEDIANYA
STANDARD PELAYANAN
PELAYANAN ADMINISTRASI
PUBLIK UMUM
MASYARAKAT
SATU PINTU
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
9. ALUR PELAYANAN
KANTOR
PEMOHON RT RW
DESA
PEMOHON KEPALA TEMPAT BAGIAN
DESA PELAYANAN
INFORMASI
UMUM
10. PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pelayanan KTP, KK, SKCK
2. Pelayanan Pertanahan
3. Pelayanan Akta Kelahiran / Kematian
4. Pelayanan Warisan
745 yang ber-KTP
1261
yang belum
ber-KTP
12. GRAFIK PELAYANAN KTP & KK
30
25
20
15
10
5
0
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sept Okt Nov Des
KTP 9 14 10 17 0 4 1 0 3 3 0 0
KK 0 0 0 21 26 1 3 0 0 0 0 0
13. PELAYANAN BIDANG PEMBANGUNAN
1. Penyusunan RPJMDes, PEMBANGUNAN DI DESA PURWODADI
RKPDes No Uraian Jumlah Dana
1. Pemb. Jalan Rp. 30.000.000
2. Musranbangdes Lingkungan
3. Memfasilitasi setiap 2. Pengolahan Air Rp.127.500.000
Bersih
pelaksanaan 3. Pembangunan Rp. 10.318.000
pembangunan di desa Saluran Air
4. Pemeliharaan Rp. 5.000.000
dan pengerasan
Jalan
14. PELAYANAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Nikah, Talak, Rujuk No Uraian Jumlah Dana
2. Sosial Kemasyarakatan 1. Bantuan Rp. 3.000.000
Pengadaan Beras
3. Santunan Kematian Murah /
Sembako bagi
4. Pengajian RTM
2. Penanggulangan Rp. 3.000.000
5. Raskin Demam
Berdarah
6. Bantuan Sosial (fogying focus)
7. Pendataan Masyarakat 3. Bantuan Sarana Rp. 2.500.000
Pendidikan bagi
Miskin siswa tidak
mampu
15. PELAYANAN BIDANG
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
1. Pelayanan Keamanan dan
Ketertiban
2. Peningkatan Forum
komunikasi Polisi dan
Masyarakat (FKPM)
3. Izin Keramaian
4. Pembinaan Masyarakat
5. Pembinaan Masyarakat
Desa
16. Penghargaan di Tingkat Kabupaten
dan Provinsi
1. Juara Desa Terbaik II 2006
tingkat Kabupaten
2. Juara II Kompetisi Volleyball
Piala Presiden GALA Desa
2009 tingkat Provinsi
3. Juara II Kompetisi
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik tingkat desa
2011 tingkat Kabupaten
17. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
Dipersembahkan Oleh :
PEMERINTAHAN DESA
PURWODADI