Undang-undang ini membentuk 14 kabupaten baru di Sumatera Tengah dengan otonomi tertentu. Kabupaten-kabupaten ini diberi wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri dan beberapa urusan publik seperti pembangunan, kesehatan, dan pertanian. Undang-undang ini juga mengatur pemerintahan dan keuangan daerah kabupaten serta hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 13 kecamatan sedangkan Kota Tomohon terdiri dari 3 kecamatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan, pemerintahan daerah, dan ketentuan peralihan dari Kabupaten Minahasa ke Kabupaten Minahasa
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 13 kecamatan sedangkan Kota Tomohon terdiri dari 3 kecamatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan, pemerintahan daerah, dan ketentuan peralihan dari Kabupaten Minahasa ke Kabupaten Minahasa
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...temanna #LABEDDU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk 5 kabupaten/kota baru di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah dan ibu kota dari kelima kabupaten/kota baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Peraturan Presiden ini menetapkan besaran tunjangan jabatan fungsional untuk pustakawan di lingkungan pemerintah berdasarkan jenjang jabatan. Tunjangan mulai dari Rp350.000 untuk Pustakawan Pelaksana Lanjutan hingga Rp1.300.000 untuk Pustakawan Utama.
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
The First Thanksgiving was celebrated between September and November 1621 by the Pilgrims and Wampanoag people. Today, Thanksgiving is celebrated annually on the fourth Thursday of November in the United States as a religious and cultural holiday centered around a special meal. The traditional Thanksgiving meal typically includes turkey, corn, potatoes, and other foods that take all day to prepare.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...temanna #LABEDDU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk 5 kabupaten/kota baru di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah dan ibu kota dari kelima kabupaten/kota baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Peraturan Presiden ini menetapkan besaran tunjangan jabatan fungsional untuk pustakawan di lingkungan pemerintah berdasarkan jenjang jabatan. Tunjangan mulai dari Rp350.000 untuk Pustakawan Pelaksana Lanjutan hingga Rp1.300.000 untuk Pustakawan Utama.
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Supiori yang terpisah dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Supiori terdiri dari 3 distrik dari Kabupaten Biak Numfor dengan batas wilayah darat dan laut. Ibu kota Kabupaten Supiori berada di Sorendiweri.
The First Thanksgiving was celebrated between September and November 1621 by the Pilgrims and Wampanoag people. Today, Thanksgiving is celebrated annually on the fourth Thursday of November in the United States as a religious and cultural holiday centered around a special meal. The traditional Thanksgiving meal typically includes turkey, corn, potatoes, and other foods that take all day to prepare.
resumen del curso y proyecto final: por una ciudad mas sosteniblesaioa
Este documento resume una asignatura sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para futuros docentes. La asignatura incluyó actividades como crear blogs, usar programas como Flickr y Movie Maker, y desarrollar una base de datos en Access. El proyecto final fue crear un video sobre el impacto social de las bicicletas en San Sebastián. Aunque la asignatura cubrió mucho contenido en poco tiempo, el trabajo en grupo y la práctica de las nuevas tecnologías fueron valiosos para los estudiantes.
The 2008 Sichuan earthquake in China caused 68,516 deaths and 365,399 injuries as of May 29, 2008. It was a devastating earthquake that killed over 68,000 people in Sichuan province, China.
This song teaches the multiplication facts for 8 through 12 by repeating the equation and result for each fact. It uses rhyming lyrics and farm animal sounds like cows mooing to help children remember and learn the multiplication facts in an entertaining way. The song features characters like Quinn, John, Ben, Abby, Kaylee, Tucker, Eric, and Emily (Old Lady) who are learning the facts together and encourages the listener to learn more.
Undang-undang ini menyetujui Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan India yang ditandatangani pada Maret 1951 untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara.
Este documento describe diferentes tipos de redes informáticas, incluyendo redes LAN, MAN y WAN. Explica que una red LAN conecta equipos dentro de un edificio o área limitada, una red MAN proporciona servicios en un área geográfica más grande, y una red WAN puede cubrir distancias de cientos a miles de kilómetros entre países o continentes. También describe elementos comunes de hardware y cableado utilizados para conectar equipos en una red LAN, como tarjetas de red, adaptadores, cables coaxiales y de par trenzado
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat No. 15 tahun 1951 tentang penilaian pendapatan dan kekayaan untuk pemungutan pajak sebagai undang-undang, serta mengubah beberapa pasal dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
El poema critica duramente la política corrupta del gobierno argentino y su trato injusto hacia los agricultores. Acusa al gobierno de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo mediante la redistribución y la indigencia, mientras los niños mueren de hambre en el interior. También critica las afirmaciones del gobierno de que el campo no genera empleo cuando, de hecho, cuando el campo prospera, también lo hacen los pueblos del interior. El poema pide al gobierno que escuche al pueblo y
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
This document advertises a sea kayak expedition to the San Blas Archipelago islands off the coast of Panama to visit the Kuna Yala islands and experience the culture of the indigenous Kuna people while discovering the coral reefs and natural beauty of the region including sunsets.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Bengkulu yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, pemerintahan, dan ketentuan peralihan ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
[Ringkasan]
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayahnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kabupaten baru ini terdiri dari 7 kecamatan dan ibu kotanya berada di Melonguane. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, pemerintahan, dan ketentuan peralihan administrasi ke Kabupaten Kepulauan Talaud.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Perda kab. bantul no 5 tahun 2020 ttg pamong kalurahan (1)DesaSrimulyo
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul, DIY. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Peraturan ini mengatur mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau seleksi yang melibatkan panitia. Calon harus memenuhi persyaratan umum seperti pendidikan minimal SMA dan usia 20-42 tahun, serta persyaratan khus
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan serta kedudukan, tugas, dan wewenang Camat. Syarat pembentukan kecamatan meliputi administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Camat bertugas mengoordinasikan pelayanan umum dan kegiatan pemerintahan
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Kabupaten Tanggamus. Lembaga Kemasyarakatan Pekon dibentuk untuk membantu pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Lembaga tersebut antara lain meliputi TP PKK Pekon, LKMP, Karang Taruna, dan Lembaga Adat yang berperan sebag
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
1. 1
Undang - U n d a n g N o . 1 2 T a h u n 1 9 5 6
Tentang
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA TENGAH
Nomor:12 TAHUN 1956 (12/1956)
Tanggal:19 MARET 1956 (JAKARTA)
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan
Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah,
perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan
mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat:
a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
b. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan:
Menetapkan:
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
BAB I.
PERATURAN UMUM.
Pasal 1.
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-
masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus
rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut :
1. Agam, dengan nama Kabupaten Agam, dengan watas-watas sebagai dimaksud
dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9
Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari
Daerah itu untuk memperluas daerah Kota Bukittinggi, yang dimaksud dalam
surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949
No. 167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947
No. 391;
2. Padang/Pariaman, dengan nama Kabupaten Padang/Pariaman, dengan watas-
watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer
Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dikurangi
dengan daerah Kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam,
Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kawedanaan Padang Kota
yang telah dimasukkan ke dalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam
2. 2
surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15
Agustus 1950 No. 65/G.P./50.
3. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud
dalam pasal 1 dari surat ketetapan, Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9
Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
4. Pasaman, dengan nama Kabupaten Pasaman, dengan watas-watas sebagai
dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer.Sumatera Tengah
tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
5. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan
watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur
Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1940 No. 10/G.M./S.T.G./49
6. Lima Puluh Kota, dengan nama Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan watas-watas
sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera
Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci, dengan
watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur
Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49;
8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai
dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah
tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
9. Kampar, dengan nama Kabupaten Kampar, dengan watas-watas sebagai
dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah
tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dan ditambah dengan
Kawedanaan Palalawan dari Kabupaten Bengkalis;
10. Inderagiri, dengan nama Kabupaten Inderagiri, dengan watas-watas sebagai
dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah
tanggal 9 Nopember 1949 No 10/G.M./S.T.G./49;
11. Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan watas-watas sebagai
dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah
tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, tidak termasuk Kawedanaan
Palalawan;
12. Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas
sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik
Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No. 9/dper/ket/50;
13. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas, yaitu sebagian
dari bekas Keresidenan Jambi, terdiri dari kewedanaan-kewedanaan Muara
Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1
dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal
5 Januari 1951 No. 2 dan
14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, yaitu
bagian lainnya dari bekas Keresidenan Jambi, yang tidak termasuk dalam
wilayah tersebut angka 13 di atas.
Pasal 2.
1. Pemerintah Daerah:
1. Kabupaten Agam berkedudukan di Bukittinggi,
2. Kabupaten Padang/Pariaman berkedudukan di Pariaman,
3. 3
3. Kabupaten Solok berkedudukan di Solok,
4. Kabupaten Pasaman berkedudukan di Lubuk Sikaping,
5. Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung berkedudukan di Sijunjung,
6. Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Payakumbuh,
7. Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh,
8. Kabupaten Tanah Datar berkedudukan di Batu Sangkar,
9. Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang,
10. Kabupaten Inderagiri berkedudukan di Rengat
11. Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis,
12. Kabupaten Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang,
13. Kabupaten Merangin berkedudukan di Muara Bungo dan
14. Kabupaten Batang Hari berkedudukan di Jambi.
2. Jika perkembangan keadaan di Daerah menghendakinya, maka tempat
kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri
Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah
yang bersangkutan.
3. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti
tersebut dalam ayat 1 di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain
tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.
Pasal 3.
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Kabupaten Agam terdiri dari 23 orang,
2. Kabupaten Padang/Pariaman terdiri dari 28 orang,
3. Kabupaten Solok terdiri dari 20 orang,
4. Kabupaten Pasaman terdiri dari 20 orang,
5. Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung terdiri dari 20 orang,
6. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 20 orang,
7. Kabupaten Pesisir Selatan/Merinci terdiri dari 20 orang,
8. Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 20 orang,
9. Kabupaten Kampar terdiri dari 20 orang,
10. Kabupaten Inderagiri terdiri dari 20 orang,
11. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 20 orang,
12. Kabupaten Kepulauan Riau terdiri dari 20 orang,
13. Kabupaten Merangin terdiri dari 20 orang,
14. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 20 orang,
2. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat 1, yang
untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan
keanggotaannya serentak pada suatu ketika yang akan ditetapkan oleh
penguasa yang ditentukan dalam peraturan-perundangan yang bersangkutan.
3. Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten termaksud dalam pasal 1,
adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan
ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Kepala
Daerah.
4. 4
BAB II.
Tentang Urusan Rumah - Tangga Dan Kewajiban Daerah Kabupaten.
Pasal 4.
Pemerintah daerah Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang
perlu untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:
a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-
bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
b. b.menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal
yang dipandang masih perlu.
Pasal 5.
1. Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang
ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan 7. perindustrian kecil,
1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya
baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
2. Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam
ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.
Pasal 6.
Penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban
daerah kabupaten, yang berkenaan dengan:
a. [1] urusan agraria, [2] urusan perburuhan, [3] urusan penerangan, [4] urusan
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, [5] lain-lain urusan yang belum
disebut dalam pasal 5,
b. bagian-bagian lain dari urusan yang sudah sebagian diserahkan berdasarkan
ketentuan dalam pasal 5 di atas, yang mengingat pertumbuhan dan
kesanggupan Kabupaten dapat diserahkan pula sebagai hal-hal yang termasuk
urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten, a dan b diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 7.
1. Semua peraturan mengenai hal-hal yang mengingat sifatnya dapat dipandang
sebagai urusan rumah-tangga daerah Kabupaten, termasuk pula quot;keuren en
reglementen van politiequot; sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618
jo. No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya undang-undang ini,
terus berlaku dalam daerah hukumnya semua sebagai Peraturan Kabupaten
yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.
5. 5
2. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, sepanjang belum
diubah atau ditambah oleh Kabupaten yang bersangkutan yang berlaku sebagai
peraturan kabupaten tidak berlaku lagi 5 (lima) tahun sesudah tanggal
berlakunya undang-undang ini.
Pasal 8.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, 6 dan 7 di
atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak pula mengatur dan mengurus hal-
hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Propinsi Sumatera Tengah, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.
Pasal 9
Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang mengandung penetapan dan
pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terkecuali apabila undang-
undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud
dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948, menunjuk penguasa lain untuk
mengesahkannya.
Pasal 10.
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten diwajibkan pula menjalankan kekuasaan, hak, tugas
dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten.
BAB III.
Tentang Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur
Tangan Dan Pekerjaan-Pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten.
Pasal 11.
Tentang pegawai daerah Kabupaten.
1. Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Kabupaten
yang termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk
menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban
daerah Kabupaten tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan
dapat:
a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah
Kabupaten yang bersangkutan;
b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada daerah
Kabupaten yang bersangkutan.
2. Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai
Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri
yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan
pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai daerah Kabupaten atau yang
diperbantukan, kepada daerah Kabupaten.
6. 6
3. Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada daerah Kabupaten di dalam
lingkungan daerahnya masing-masing diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah
Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada
Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Sumatera Tengah.
4. Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten dari sesuatu
daerah Kabupaten tersebut ke Daerah Otonom lain, diselenggarakan oleh
Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-
dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
5. Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan
menurut ayat 1 sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib,
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang
berkepentingan, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang
pegawai Negara yang ada.
Pasal 12.
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
1. Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik
Pemerintah yang dibutuhkan oleh daerah Kabupaten untuk memenuhi tugas
kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan kepada daerah
Kabupaten dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan
dalam pengelolaan guna keperluannya.
2. Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban -daerah Kabupaten,
diserahkan kepada daerah Kabupaten tersebut dalam hak milik.
3. Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan
kepada daerah Kabupaten, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan daerah
Kabupaten tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang
timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
4. Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban daerah Kabupaten, Kementerian yang
bersangkutan c.q. Propinsi Otonom Sumatera Tengah menyerahkan kepada
daerah Kabupaten tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan
Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Sumatera Tengah, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum
diselenggarakan oleh daerah Kabupaten tersebut, termasuk dalam Anggaran
Belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam Anggaran Belanja
Sementara Propinsi Sumatera Tengah.
BAB IV.
Ketentuan Peralihan
Pasal 13.
Semua pegawai Daerah yang diangkat oleh Pemerintah daerah Kabupaten, yang
ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, menjadi pegawai dari daerah
Kabupaten.
7. 7
Pasal 14.
Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-
perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kabupaten yang sebelum dibentuk
menjadi daerah Kabupaten menurut undang-undang ini telah menjalankan hak-hak
kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiriquot;, menjadi milik dan
tanggungan dari daerah Kabupaten yang dibentuk menurut pasal 1 di atas.
Pasal 15.
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten
yang ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk sementara
waktu menjalankan segala hak wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dimaksud dalam
undang-undang ini sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten menurut peraturan pemilihan yang sah.
2. Apabila pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam ayat 1 itu belum ada, maka
segala hak wewenang, tugas dan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam
undang-undang ini untuk sementara waktu dijalankan oleh Bupati Kepala Daerah
Kabupaten sampai dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
menurut peraturan pemilihan yang sah.
3. Anggota-anggota Dewan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, meletakkan
keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
pertama, yang tersusun menurut peraturan pemilihan yang dimaksud itu, mulai
menjalankan hak, wewenang, tugas dan kewajibannya.
BAB V
Ketentuan Penutup.
Pasal 16.
Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam
peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan undang-
undang ini, tidak berlaku lagi.
Pasal 17.
Undang-undang ini dinamakan quot;Undang-undang pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.quot;
Pasal 18.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
8. 8
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1956.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.
Diundangkan pada tanggal 29 Maret 1956.
Menteri Kehakiman,
ttd.
MOELJATNO
Menteri Dalam Negeri a.i.,
ttd.
SUROSO
--------------------------------
CATATAN : Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-26 pada hari Jumat
tanggal 24 Pebruari 1956 P. 32/1955-1956.