Dokumen ini menjelaskan tentang demokrasi dan penerapannya di Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan karakter demokratis di masyarakat. Selain itu, dokumen menyajikan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, sejarah, dan perkembangan demokrasi di Indonesia serta tantangan yang dihadapinya. Ditekankan bahwa demokrasi harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

1. Universitas Gunadarma
Senin, 21 Mei 2012
DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
BESERTA CONTOHNYA
DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA BESERTA
CONTOHNYA
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Asumsi tentang pendidakan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan ilmu
pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna hakiki dan fungsi pendidikan, tetapi juga
menyepelekan warga didik dan arah ke depan.Pendidikan sejatinya adalah untuk membangun
dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang
bermakna dalam kehidupan.Namun yang terjadi selama ini pendidikan masih terjebak pada
pandangan dan praktek yang tidak membangun ruang pembelajaran yang bisa memperkaya
nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keadaban.Dengan demikian, sistem dan
praktek pendidikan di negeri kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gagal dalam
membangun karakter bangsa dan kemuliaan hidup.
Pendidikan dewasa ini harus bisa berfungsi ikut membangun kapasitas bangsa sebagai manusia
pembelajar, sehingga bisa andal dan percaya diri dalam percaturan global sekarang serta
rancangan ke masa depan. Dalam konteks ini, bukan hanya kukuh dan lumintu dalam visi serta
cita etis pendidikan yang humanis dan religius, melainkan juga pendidikan mempunyai daya
dan tata kelola untuk memperkaya kehidupan yang demokratis.
Pengembangan nilai-nilai demokratis di dekolah juga perlu diterapkan untuk menghadapi era
globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan
akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia.
Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan
profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence yang
kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

2. Langkah konkret yang menarik untuk direalisasi bersama, terutama oleh insan pendidik dan
pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, adalah menciptakan ruang hidup dan
praktek pendidikan sebagai sebuah kehidupan yang nyata.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini yang akan dibahas adalah sebagai berikut.
1. Apakah pengertian demokrasi itu?
2. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi?
3. Apakah pengertian Demokrasi Pancasila?
4. Apa sajakah asas, prinsip, dan unsur Demokrasi Pancasila?
5. Apakah tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah?
6. Bagaimanakah pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah?
I.3 Tujuan
Tujuan penyusunan makalah ini agar pembaca.
1. Dapat mengetahui pengertian demokrasi.
2. Dapat mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.
3. Dapat mengetahui pengertian Demokrasi Pancasila.
4. Dapat mengetahui apa saja asas, prinsip, dan unsur Demokrasi Pancasila.
5. Dapat mengetahui apakah tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah.
6. Dapat mengetahui bagaimana pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekol
BAB II
PAMBAHASAN
2.1 Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak
dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang

3. membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam
peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara
ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol
berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang
memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-
lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-
lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan
kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai
hukum dan peraturan.
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal
dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan
rakyat",yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan",
merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara
kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah
demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan,
yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak
(rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai
"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi
dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara
yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang
diambil berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat
umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka.Dengan adanya sistem demokrasi,
kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya
dapat dihindari.Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa
awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan
hanya laki-laki saja.Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya
bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

4. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang
berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat
sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang
kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan
untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.
2.2 Sejarah demokrasi
Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi
telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki
beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali
berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan
konsensus atau mufakat.
Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang
merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota
(poleis) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang
berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat
Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu
demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang
penyair dan negarawan.Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi
dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan.Demokrasi
baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan
Athena.Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap
orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun
dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan
menyuarakan pendapat mereka.Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada
510 SM hingga 27 SM Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana
terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di
Majelis
2.3 Bentuk-bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi
perwakilan.
Demokrasi langsung

5. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan
suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat
mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh
langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada
masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang
harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini
menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan
seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.Selain itu, sistem ini menuntut
partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu
untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
Demokrasi perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum
untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka
2.4 Prinsip-prinsip demokrasi
Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari
pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya,
prinsip-prinsip demokrasi adalah:
 Kedaulatan rakyat;
 Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
 Kekuasaan mayoritas;
 Hak-hak minoritas;
 Jaminan hak asasi manusia;
 Pemilihan yang bebas dan jujur;
 Persamaan di depan hukum;
 Proses hukum yang wajar;
 Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

6.  Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
2.5 Asas pokok demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat
manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan
sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:
 Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk
lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
 Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk
melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama
2.6 Ciri-ciri pemerintahan demokratis
Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh
hampir seluruh negara di dunia.[4] Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai
berikut:[4]
 Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung
maupun tidak langsung (perwakilan).
 Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga
negara).
 Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
 Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan
hukum
 Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
 Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol
perilaku dan kebijakan pemerintah.
 Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan
rakyat.
 Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara
dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

7.  Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
2.7 Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa
Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus
bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat.
Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui
mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa
demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu
bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin
sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah
demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia
kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer
Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999
yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

8. 2.8 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Beserta Contohnya
Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia,
berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua
Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam
bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat
ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi
contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya
pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak
banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik
(IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah
prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi
mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.Dalam kesempatan
yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY
menerima anugerah medali demokrasi.
SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia.Menurutnya, demokrasi
Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini.Beliau
pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama,
demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah
perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di
Indonesia.Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan
moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali
presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik
dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah
negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat
sukses.Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia,
kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus
berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung
lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa
negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut
bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat
mengakibatkan perpecahan.Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar
Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan
hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil
melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam

9. terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi.Dia juga berharap agar
perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan
dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat
mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.Demokrasi, menurut
Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau
keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.
2.9 Sistem Politik/Demokrasi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa
Kalau tidak salah hitung, dalamal-Qur-an Allah Swt. ada 88 kali memanggil orang-orang
beriman, dengan ungkapan “ya ayyuhallaziina aamanuu”. Karena ia panggilan penentu
segalanya, mengetahui yang tersembunyi (sir) dan transparan (jahr) maka bagi orang-orang
yang benar-benar beriman serta merta pasti meresponnya, dalam waktu yang bersamaan
membuktikan pikiran, ucapan dan tindakannya sesuai dengan bunyi dan maksud dari panggilan
Allah itu. Di antaranya adalah;
“Hai orang-orang yang beriman bertkawalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan (intrspeksi) apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (dalam kehidupan di
dunia dan akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan” (QS. AL-Hasyr ayat 18).
Dalam ayat ini, perintah Allah kepada orang-orang beriman, pertama bertaqwa kepada Allah,
yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya. Kedua, setiap diri
diperintahkan untuk melakukan introspeksi, yakni terhadap umur yang telah berlalu, apakah
dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah (ma’ruf) atau yang dimurkai-Nya
(munkar). Dengan konsekwensi pasti yang ma’ruf mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di
dunia dan akhirat, yang munkar akan mendapatkan malapetaka serta kesengsaraan di dunia dan
akhirat. Introspeksi juga terhadap sejarah kejadian atau perilaku manusia masa lalu
menyangkut berbagai sisi/aspek kehidupannya, termasuk kehidupan berpolitik/demokrasi.Dan
inilah yang menjadi sorotan dan bahasan kita dalam halaqah ini, dengan tujuan
politik/demokrasi yang ma’ruf kita pertahankan sementara yang munkar kita tinggalkan.
Karena realitanya kita hidup dan tinggal dalam Negara Indonesia,maka sorotan/bahasan kita
ini berkaitan dnegan politik/demokrasi di Indonesia.
Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan atas
nama demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat.
1. Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer,

10. dengan ciri; Dominasi partai politik di DPR Kabinet silih berganti dalamwaktu
singkatDemokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959
2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin,
dengan ciri-ciri: Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955,
menggantikannya dnegan DPR-GR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden
seumur hidup oleh anggota parlemen yang diangkat presiden itu. Terbatasnya peran partai
politik Berkembangnya pengaruh komunis Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis
(NASAKOM) Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politikDemokrasi terpimpin
berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965.
3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila;
dengan ciri-ciri: Demokrasi berketuhanan Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan
beradab Demokrasi bagi persatuan Indonesia. Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.Demokrasi berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan
Demokrasi Pancasila, tetapi pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan:
1. Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana
tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik,
apalagi dipersalahkan.Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu
harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolute
2. Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat
dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
3. Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya
diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik,
tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman
danuanga, hanya satu partai politik.
Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai politik hanya
sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah, arogan dan brutal partai
hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa.
5. Demokrasi Pasca MoU Heksinki

11. Bagi rakyat Aceh sebagai salah satu pihak yang terikat dengan isi MoU Helsinki harus
mewujudkan prilaku politik/berdemokrasi sesuai dengan isi MoU itu, yakni antara
lain:Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan
komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua.
Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan
konstitusi Republik Indonesia (mukaddimah MoU Helsinki alinia 1 dan 2)Sesegera mungkin
tapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI
menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh
yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai
politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak
penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk
pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR (1.2.1. MoU
Helsinksi)
Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil
bupati/walikota dan wakil walikota.( Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2007)
Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-Undang baru
tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh untuk memeilik kepala Pemerintah Aceh dan
pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislative Aceh
pada Tahun 2009 (1.2.3 MoU Helsinki)
Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai
dengan konstitusi Republik IndonesiaSemua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir
selambat-lambatnya pada saat penandatangan Nota Kesepahaman ini (4.1. MoU Helsinki)
1. Makalah disampaikan pada Acara Musyawarah Kerja Nanggroe (MUKERNANG) I Partai
Aceh Aman Seujahtra (PAAS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nanggroe Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)
2.10 Demokrasi Pancasila

12. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa
oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan
demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin
repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana
pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau
pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara
universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila :
 pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
 adanya pemilu secara berkesinambungan
 adanya peran-peran kelompok kepentingan
 adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
 Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
 Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan
rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan
konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD
1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945
2.11 Prinsip Demokrasi Pancasila
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK,
DPR atau lainnya
4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi
rakyat
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum

13. 6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1
ayat 2 UUD 1945)
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan[3]:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
2.12 Tujuh Sendi Pokok
Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi
landasan, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh
hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitsional Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum
dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,
yaitu:
 Menetapkan UUD;

14.  Menetapkan GBHN; dan
 Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu :
1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti
penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden
2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
4. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
5. Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah
negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung
jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-
putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat
(kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama
dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang,
presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif,
hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi :
1. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
1. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah
2. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
3. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
4. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

15. 5. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPRPresiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara.
Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal
tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.Kedudukan
Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa,
menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi
presiden.
6. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya
kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR
merangkap menjadi anggota MPR.DPR sejajar dengan presiden.
2.13 Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut[6]:
Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
 Ikut menyukseskan Pemilu
 Ikut menyukseskan pembangunan
 Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
 Menjamin tetap tegaknya negara RI
 Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
 Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
 Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
 Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
 Presiden adalah mandataris MPR,
 Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
2.14 Demokrasi Deliberatif

16. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan”.Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif.
Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama :
1. prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang
mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada
kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat
dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki
peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan
gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.
Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul
dalam masyarakat Indonesia yang heterogen.Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari
musyawarah bukan dipaksakan.Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya
konflik kepentingan.Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan
mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.
Demokrasi Pancasila dalam Beberapa Bidang
Bidang ekonomi
Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi.
Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin
tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-
sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam
penggunaan kekayaan negara.dalam implikasi pernah diwujudkan dalam Program ekonomi
banteng tahun 1950, Sumitro plan tahun 1951, Rencana lima tahun pertama tahun 1955 s.d.
tahun 1960, Rencana delapan tahun dan terakhir dalam Repelita kesemuanya malah
menyuburkan korupsi dan merusaknya sarana produksi. Hal ini ditujukan untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5
Pancasila.Maka secara kongkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di parlemen dalam
menentukan kebijakan ekonomi.

17. Bidang kebudayaan nasional
Demokrasi Pancasila menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan
kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga
kekayaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik.Terdapat
penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi
berkembangnya budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas mendapat pengakuan dan
penghargaan.
2.15 Tujuan Pelaksanaan Demokrasi di perguruan tinggi
Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi, layaknya masyarakat mini
yang memiliki warga dan peraturan. Sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial
yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam
melaksanakan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-
anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara
psikologis, biologis, maupun sosial.Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada
pengembangan ketrampilan intelektual, ketrampilan pribadi dan sosial.Dalam dunia
pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat
akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat.
Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan di sekolah yang
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya
sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif,
sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan,
pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai
Demokrasi Pancasila.Beane dan Apple (1995: 7) dalam Rosyada (2004: 16) mengemukakan
bahwa kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis
adalah sebagai berikut.
1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi
seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas
yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi
terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.

18. 4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-
persoalan publik.
5. Adakepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan
demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa
membimbing keseluruhan hidup manusia.
7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-
cara hidup demokratis
2.16 Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah
Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti
yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Di tengah-tengah
gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis di
bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa dan reformatif justru banyak politisi yang
berkarakter oportunis, arogan dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan dengan
prinsip-prinsip demokrasi yang mengembangkan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan,
kejujuran, dan keadilan. Padahal harus diakui, mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal
yang tinggi.Fenomena ini tentu sangat menarik untuk disimak, sebab ada kecenderungan
asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan kurang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat.
Diperlukan upaya agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada
peserta didik dan melahirkan demokrat-demokrat yang ulung, cerdas, dan andal. Beratnya
beban kurikulum yang harus dituntaskan telah membuat proses belajar mengajar menjadi
kehilangan ruang berdiskusi, berdialog dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber
belajar. Akibatnya setelah lulus mereka menjadi asing di tengah-tengah rakyat. Tidak mungkin
out-put dari dunia pendidikan mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai
demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog. Mustahil mereka bisa
menghargai pendapat sebagai salah satu esensi demokrasi kalau iklim belajarnya berlangsung
monoton.Sehingga dunia pendidikan perlu diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya
demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang
rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik moral dan spiritual. Apalagi di era
millennium ketiga yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring

19. dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa
di dunia, ranah demokrasi tentu akan menjadi penentu citra, kredibilitas, dan akseptibilitas
bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia. Itu artinya, dunia pendidikan
dalam mencetak sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan
generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistence yang kokoh di tengah-tengah konflik
peradaban.
Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai
nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan
yang tentunya tekait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan, mengenai
industri saat ini yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan.Banyak pihak industri yang
selalu berhadapan dengan kelompok-kelompok humanis yang anti pencemaran dan
pengrusakan lingkungan. sehingga pendidikan harus merancang perubahan-perubahan ke
depan yang tetap ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi, dengan peningkatan
solidaritas internasional, dan keseimbangan komitmen antara produktivitas, kemajuan sains
dan teknologi, yang pada gilirannya dapat mengembangkan sektor perekonomian, namun tetap
memperhatikan pemeliharaan lingkungan, dan misi kemanusiaan, sehingga mampu
menetralisir ketegangan-ketegangan sosial, dan mampu menjaga kelestarian alam yang tidak
semata menjadi kebutuhan seluruh umat manusia dengan keseimbangan ekosistemnya, tapi
juga akan diwariskan pada generasi mendatang.
2.17 Implementasi Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran di
Kelas
Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar
menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan
kewajiban, misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga
kebersihan kelas, kenyamanan kelas, terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran
di kelas dalam mata pelajaran apapun.Interaksi guru dan siwa bukan sebagai subjek-objek,
melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan jatidiri. Profil guru yang
demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya tetapi membutuhkan proses pembelajaran.
Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar
menegakkan pilar-pilar demokrasi.

20. Bapak pendidikanIndonesia, Ki Hajar Dewantara mewariskan semangat “ing madya mangun
karsa” yang intinya berporos pada proses pemberdayaan. Di sekolah guru senantiasa
membangkitkan semangat bereksplorasi, berkreasi dan berprakarsa di kalangan siwa agar kelak
tidak menjadi manusia-manusia yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian,
kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk
menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-
hari.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat memegang suatu
peranan yang sangat menentukan.
2. Nilai-nilai demokrasi perlu ditanamkan pada generasi muda agar terbentuk generasi
yang demokratis.
3. Demokasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan
nilai-nilai Pancasila.
4. Asas Demokrasi Pancasila adalah sila ke empat Pancasila yaitu, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Prinsip Demokrasi Pancasila adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung

21. jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain,
mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah
mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi
tujuan dan cita-cita nasional.
6. Unsur-unsur Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, kepentingan umum, sosok
negara hukum, pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, menggunakan lembaga
perwakilan, kepala negara adalah atas nama rakyat, mengakui hak asasi, Kelembagaan
negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat,
memiliki tujuan dalam bernegara, memiliki mekanisme pelestarian, memiliki lembaga
legislatif.
4. Tujuan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di sekolah yaitu mendidik anak-anak dan
mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik secara
psikologis maupun sosial dengan menitik beratkan pada pengembangan ketrampilan
intelektual, keterampilan pribadi dan sosial.
5. Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah tidak akan lepas dari peran guru dan
kurikulum. Untuk itu hendaknya guru lebih dahulu memahami tentang nilai-nilai
demokrasi agar dapat menggunakan dan memanfaatkan kurikulum yang berlaku untuk
proses pengembangan nilai-nilai demokrasi.
3.2 Saran
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pentingnya peranan guru dan kurikulum
terhadap pengembangan nilai-nilai demokrasi, diharapkan seorang guru mempunyai wawasan
serta kemampuan yang cukup kompeten dengan tujuan anak didiknya dapat memahami dan
mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat.

22. DAFTAR RUJUKAN
Azra, Azumardi. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional.Jakarta:
Rosyada, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis.Jakarta: Prenada Media
Suparno, Paul. 2004. Guru Demokratis di Era Reformasi.Jakarta: Gramedia
Tim Penyusun. 1993. Bahan Penataran P4, UUD 1945, GBHN.Jakarta: BP-7 Pusat
Tim Penyusun. 2004. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Blitar: Karya Muda
Tim Penyusun. 2005. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Blitar: Karya Muda
Widodo. 1998. Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila.Malang: Universitas
Wisnuwardana.
Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.
Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki.Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.Hlm 4-5.
Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan.Malang :
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Hlm 27.
2008. Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia. Jakarta: MPK Universitas
Atma Jaya Jakarta.Hlm 4-7.
Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish. ISBN
9780761426295
Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia,
"Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis", PT Grafindo
Media Pratama,
Diposkan oleh Aan Indrianto di 00.51
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke
Pinterest
1 komentar:
1.
The Geeks25 Februari 2014 19.47

23. Terima kasih ya gan atas artikelnya, thanks for sharing :) inspiratif..!!!
Balas
Muat yang lain...
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Arsip Blog
 ▼ 2012 (4)
o ▼ Mei (4)
 REFLEKSI REFORMASI
 DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA B...
 Polii
 KEMISKINAN DAN SOLUSINYA
Mengenai Saya
Aan Indrianto
Lihat profil lengkapku
Template Ethereal. Diberdayakan oleh Blogger.