Dokumen tersebut membahas tentang pinjaman modal untuk perkembangan ekonomi Indonesia melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dibahas mengenai pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia, berbagai skema pinjaman modal yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan UMKM seperti KUR, KUK, dan KKUP, serta pengaruh positif pinjaman modal terhadap peningkatan usaha UMKM.

1. 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perekonomian Indonesia sedang mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan nasional. Pemerintah
sedang berusaha untuk terus meningkatkan tingkat perekonomian untuk
kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dilakukan adalah pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu faktor yang sangat
berpengaruh dalam peningkatan perekonomian. Dalam usaha peningkatan sektor
Usaha Mikro Kecil dan Menengah salah satu cara yang digunakan pemerintah
adalah dengan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha yang bersangkutan
untuk perluasan dan pengembangan usaha tersebut. Pinjaman pinjaman tersebut
bervariasi sehingga pengusaha dapat menentukan besarannya sesuai dengan yang
diinginkan.
Hidayat (2011:2) menyatakan “Usaha Mikro Kecil dan Menengah
merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan
pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan
ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional”. Usaha Mikro Kecil
dan Menengah adalah salah satu sektor usaha yang sangat penting dalam
perekonomian Indonesia karena sumbangan yang diberikan kepada masyarakat
seperti pemenuhan kebutuhan dan penguranagan tingkat pengangguran. Usaha
mikro kecil dan menengah saat ini berkembang dengan sangat pesat seiring
berjalannya waktu. Saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan
kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah
terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi
serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis.
Melihat begitu pentingnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
perekonmian pemerintah berusaha untuk ikut campur tangan dalam proses
pengembangan usaha tersebut. Pemerintah memberikan pinjaman modal kepada
para pengusaha agar pengusaha tersebut dapat mengembangkan usahanya tanpa
terhambat permasalahan modal. Pemerintah berharap dengan semakin

2. berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka perekonomian Indonesia
akan semakin kuat dan mampu untuk menghadapi tantangan global.
Bersdasarkan latar belakang diatas makalah ini memilih judul “Pinjaman modal
untuk Perkembangan Ekonomi Indonesia melalui Usaha Mikro Kecil dan
Menengah”
1.2 Rumusan Masalah
Makalah ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
1) bagaimana pengaruh pemberian pinjaman terhadap peningkatan usaha ?
2) bagaimana strategi yang tepat agar pemberian pinjaman modal dapat
meningkatkan perekonomian Indonesia melalui Usaha Mikro Kecil dan
Menengah?
3) bagaimana peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian
Indonesia?
4) bagaimana hubungan antara Usaha Mikro Kecil dan Menegah dengan
Perkembangan Ekonomi?
1.3 Tujuan Makalah
Makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1) untuk mendeskripsikan pengaruh pinjaman terhadap perkembangan usaha mikro
kecil dan menengah.
2) untuk mendeskripsikan strategi yang tepat agar pinjaman modal yang diberikan
kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat meningkatkan perekonomian
Indonesia.
3) untuk mendeskripsikan peran usaha mikro kecil dan menengah terhadap
perekonomian Indonesia.
4) untuk mendeskripsikan hubungan antara perkembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dengan Peningkatan Perekonomian.
2. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2.1.1 Usaha Mikro

3. Usaha Mikro disini adalah usaha yang mempunyai skala yang paling kecil
yang ada dalam UMKM. Hal ini sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, antara lain:
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk
tanah dan bangunan tem pat usaha
2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal
dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh
Peraturan Presiden) Ciri-ciri usaha mikro, antara lain:
(1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat
berganti.
(2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah
tempat.
(3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan
tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
(4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha
yang memadai.
(5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
(6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka
sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
(7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.
2.1.2 Usaha Kecil
Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional
yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan
ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha
dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang

4. luas, agar dapat mempercapat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi
masyarakat.Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang
dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 65 dalam undang-undang. Adapun
kriteria usaha kecil Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:
(1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 sampai dengan
paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
(2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat
diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh
Peraturan Presiden).
2.1.3 Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha kecil yang sudah mulai berkembang
menuju perusahaan yang lebih besar hal ini seperti yang tercantum dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak 67langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, antara lain:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.

5. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah
sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan
Presiden) Ciri-ciri usaha menengah, antara lain:
(1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik,
lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas
antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
(2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem
akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan
penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
(3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah
ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
(4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin
usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
(5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
(6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan
terdidik.
2.2 Pinjaman Modal
Pengembangan usaha kecil hingga saat ini sangat penting untuk
dilakukan mengingat fungsi-fungsi sosial ekonomi dan politisnya sangat
strategis. Pengembangan usaha kecil biasanya terbentur masalah permodalan
yang tidak mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha. Untuk
mengatasi masalah tersebut sekarang ini banyak sekali tawaran pinjaman
modal dari berbagai lembaga.
Pinjaman modal adalah modal yang diperoleh oleh suatu usaha
atau perseorangan untuk mendirikan usaha atau mengembangakn usaha dari
suatu lembaga keuangan atau bank. Menurut UU No. 10/1998 pasal 21 ayat 11
disebutkan bahwa pinjaman modal adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antar perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

6. Pinjaman modal ini sangat berguna bagi para pengusaha yang akan
mengembangkan usahanya karena membantu para pengusaha dari sektor
pendanaan. Para pengusaha tidak perlu bingung untuk mendapatkan pinjaman
modal karena sekarang ini sudah banyak lembaga pemerintah maupun dari
lembaga non pemerintah seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Dibawah ini
adalah pinjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi pinjaman
yaitu.
1. Kredit Kelayakan Usaha (KKU)
Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU ini merupakan kredit
yang diharapkan dapat lebih menjangkau usaha kecil. Kredi ini juga dikenal
sebgaai kredit tanpa agunan. Skema kredit yang baru ini memberi angin segar
bagi banyak pengusaha kecil terutama mereka yang selama ini terbentur pada
persyaratan administrasi yang rumit.
2. Kredit Investasi Kecil (KIK)
adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan pengusaha kecil
pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus guna membiayai barang-barang
modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi,
perluasan proyek dan pendirian proyek baru.
3. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha dari perusahaan kecil dan
pribumi dengan persyaratan khusus, guna membiayai modal yang hanya
dipergunakan secara terus menerus untuk kelancaran usahanya.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang
khususdiperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi
(UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak(feasible) namun
mempunyai keterbatasan dalam pemenuhanpersyaratan yang ditetapkan
Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian
kredit/pembiayaan dengan nilaidibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola
penjaminan olehPemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal
70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT
Askrindo.

7. 5. Kredit Usaha Kecik (KUK)
Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil
dengan dasar kredit maksimum Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
untuk membiayai usaha yang produktif.
Sedangkan menurut SK Direktur BI No.30/4 Kep/Dir tanggal 4 April
1997, yang dimaksud KUK adalah kredit investasi dan/atau kredit modal
kerja yang diberikan dalam Rupiah dan/atau valas pada nasabah usaha kecil
dan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350 juta untuk membiayai
usaha yang produktif. Dalam kredit tersebut terdapat kredit jangka
menegah/jangka panjang dan kredit jangka pendek. Kredit jangka
menengah/panjang merupakan kredit investasi, yaitu untuk membiayai
barang-barang modal dan biasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,
modernisasi, ekspansi, relokasi atau mendirikan usaha baru.
2.3 Pengaruh Pinjaman Modal terhadap Peningkatan Usaha
Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang memiliki peran
penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha kecil, koperasi dan sektor informal
merupakan salah satu wahana bagi upaya perluasan kesempatan kerja dan
pemerataan pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Permasalahan yang
seringkali menjadi penghambat usaha kecil lainnya adalah sulitnya melaksanakan
pengembangan diri yang berdampak terhadap akses usaha dalam memperoleh
bantuan atau kredit dari perbankan. Hal hal inilah yang harus menjadi perhatian
pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memudahkan mereka.
Penyediaan fasilitas harus dilakukan karena faktor modal dalam hal ini
sangat penting. Pengaruh pinjaman modal terhadap peningkatan usaha sangat
besar, pinjaman modal yang lancar dan sesuai dengan kebutuhan akan
memudahkan para pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
yang dijalankan para wirausaha tersebut. Dengan terjaminnya permasalahan
modal maka para pengusaha akan lebih mudah dalam membeli bahan bahan
pokok dan berinovasi dengan membuat produk produk terbaru yang akan
meningkatkan pendapatan mereka. Kenaikan pendapatan para wirausaha tersebut
otomatis akan meningkat pendapatan nasional Negara Republik Indonesia.

8. 2.4 Strategi Pemberian Modal untuk peningkatan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Layanan pinjaman modal yang disediakan pemerintah juga harus diawasi
penyampaian dan pengggunaan dananya agar sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya, jangan sampai pinjaman modal tersebut justru digunakan
oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan untuk memperkaya diri mereka
sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan pengecekan terlebih
dahulu usaha yang akan diberi pinjaman modal supaya tidak salah sasaran. Hal ini
dilakukan untuk mencegah pinjaman modal yang tidak tepat sasaran misalnya
usaha yang kurang inovasi dan kurang produktif. Hal hal yang perlu di perhatikan
sebelum pemberian pinjaman modal kepada para pengusaha adalah sebagaoi
berikut.
1) Modal awal usaha.
2) Laba yang diperoleh.
3) Tingkat inovasi.
4) Karakteristik pengusaha.
5) Kelangsungan usaha di masa depan.
Dengan memperhatikan hal hal yang telah disebutkan diatas diharapkan pinjaman
modal yang telah difasilitasi oleh pemerintah akan tepat sasaran dan akan
membantu meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2.5 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Perekonomian
Indonesia
Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting
dalam perekonomian Indonesia oleh karena itu pemerintah harus memperahtikan
kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai bukti adalah pada pasca
krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat
menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UKM mampu
bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami
keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah
UKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit UKM sebanyak 47,1 juta unit

9. dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada
tahun 2006 jumlah UKM meningkat menjadi sebanyak 48,9 juta unit. Seiring
dengan peningkatan jumlah usaha UKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga
kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UKM
sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak
85,4 juta jiwa. UKM menyerap 96,18 persen dari seluruh tenaga kerja di
Indonesia (BPS, 2007). Posisi tersebut menunjukan bahwa UKM berpotensi
menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika
perekonomian.
Peranan UMKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi, yang dapat
dilihat dari besaran pertambahan nilai PDB, pada periode 1998 – 2002 yang
relative netral dari intervensi pemerintah dalam pengembangan sector sector
perekonmian karena kemampuan pemerintah yang relative terbatas, sector yang
menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industry kecil, kemudian
diikuti industry menengah dan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM
mampu dan berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada masa akan
dating.
Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dijeksakan sebagai berikut.
1) Penyediaan barang dan Jasa
Untuk memperlancar usaha kecil dan menengah ini salah satunya hal atau
unsur utama adalah penyediaan barang dan jasa. Dengan begitu barang yang
diperlukan pelanggan mudah terpenuhi. Fungsi dan peran usaha kecil
menengah adalah mengelola dan menyatukan berbagi jenis produksi atau
barang dan jasa yang dibutuhkan. Kesalahan dalam mengelola penyediaan
barang dan jasa akan mengakibatkan berkurangnya satu keuntungan.
Dengan tersedianya barang dan jasa pelanggan pun makin bertambah banyak,
dengan begitu keuntungan juga dapat diperoleh dengan cepat tanpa memakan
waktu yang cukup lama.
2) Penyerapan tenaga kerja
Tingginya tingkat pengangguran di Negara-negara berkembang tidak
seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha kecil
dan menengah seperti ini dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang

10. pengangguran. Semakin banyaknya usaha kecil tersebut dan merupakan salah
satu penunjangkeberhasilan usaha. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan
Tenaga Kerja Nasional pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga
kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga
kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.
3) Meningkatkan taraf hidup
Dengan adanya usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan taraf hidup
pemilik usaha kecil tersebut apabila usaha yang dikelola berjalan dengan
lancer sehingga keuntungan yang diperoleh pun menjanjikan. Sebagian orang
yang membuka usaha-usaha kecil memang dapat meningkatkan taraf
hidupnya menjadi Iebih baik dan merupakan salah satu cara yang tepat dalam
membuka usaha kecil menengah pun haru sesuai dengan situasi dan kondisi
yang ada.
4) Penciptaan devisa nasional
Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional ; pada tahun
2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor
non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28, 49%.
UMKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi
UMKM jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar.
pada tahun 2005 nilai ekspor usaha kecil mencapai 27.700 milyar dan
menciptakan peranan sebesar 4,86 persen terhadap total ekspor. Padahal pada
tahun 2002 nilai ekspor skala usaha yang sama sebesar 20.496 milyar dan
menciptakan peranan sebesar 5,13% terhadap total ekspor. Artinya terjadi
peningkatan pada nilai walaupun peranan ekspor pada UMKM sedikit
mengalami penurun. Untuk Usaha Menengah, nilai ekspor UM juga
meningkat dari 66,821 milyar di tahu 2002 (16,74%) naik menjadi 81.429
milyar dengan peranan yang mengalami penurunan yang mengalami
penurunan yaitu sebesar 14,30% ditahun 2005.
5) Pembentukan Investasi Nasional
Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah
satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi, mengingat
pengeluaran untuk investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat,

11. tetapi juga meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap
kapasitas produksi yang pada akhirnya mendorong produktivitas usaha yang
meningkat pula.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami peningkatan dari waktu
kewaktu selama periode 2000 – 2005. Pada tahun 2000 investasi UKM
sebesar Rp 133,08 Trilyun dan meningkat menjadi Rp 133,91 triyun ditahun
2001. Kenaikan investasi UKM juga terjadi pada tahun 2002,2003,2004 dan
tahun 2005 yang masing masing sebesar Rp 149,87 triyun, Rp 168,36 trilyun
dan Rp 217,66 trilyun dan Rp 275,27 trilyun. Akan tetapi bila dilihat peran
terhadap pembentukan investasi nasional, investasi UKM masih lebih rendah
diabndingkan dengan investasi pada usaha besar.
6) Sebagai upaya pemerataan pendapatan
Peranan UMKM yang tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah
peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. dalam rangka
meningkatkan peran UMKM diIndonesia berbagai kebijakan dari aspek
makroekonomi perlu diterapkan. Dengan memberikan stimulus ekonomi yang
lebih besar kepada industry ini akan memberikan dampak yang besar dan luas
terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan
yang lebih merata diindonesia. Dengan stimulus yang dimaskud dapat berupa
memberikan dana kepada UMKM melalui investasi pemerintah dan investasi
swasta domestic maupun investasi luar negeri. Perlu komitmen yang kuat
dalam bentuk peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian besar dana APBD maupun
APBN untuk diinvestasikan dalam usaha dalam usaha produktif UMKM.
Sementara itu, untuk menciptakan dan .mendorong berbagai pihak swasta
maupun swasta asing menginvestasikan dananya pada UMKM perlu
diberikan berbagai kemudahan dalam bentuk penyediaan database,
penyediaan infrastruktur, kemudahan system administrasi birokrasi, dan
kemudahan pajak. Pemanfaatan dana pinjaman luar negeri dalam bentuk loan
bagi pengembangan UMKM juga dapat dilakukan, disamping mengerahkan
bantuan(hibah) luar negeri untuk memperkuat dan meningkatkan peran UKM

12. 2.6 Hubungan Perkembangan UMKM dan Peningkatan Ekonomi Negara.
Usaha Mikro Kecil dan Menegah sangat berhubungan erat dengan
peningkatan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan karena Usaha Mikro
Kecil dan Menegah memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan nilai
pendapatan nasioana. Usaha Mikro Kecil dan enengah juga menyerap tenaga kerja
yang banyak sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.
Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian
penting dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak
terkecuali di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas
dalam agenda pembangunan di Indonesia hal ini terbukti dari bertahannya sector
UMKM saat terjadi krisis hebat tahun1998, bila dibandingkan dengan sector lain
yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. Mudradjad
Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008
mengemukakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive
karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke
perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga,menggunakan input lokal.
Keempat, berorientasi ekspor.
Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, UMKM dapat bertahan
dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian UMKM dapat
dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan
kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat
usaha-usaha pemberdayaan UMKM harus dihilangkan. Konstitusi kebijakan
ekonomi Pemerintah harus menempatkan UMKM sebagai prioritas utama dalam
pemulihan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah
pengangguran.
3. PENUTUP
3.1 Simpulan
Simpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut.
1) Pinjaman Modal sangat berpengaruh terhadap peningkatan usaha dikarenakan
jika modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan maka pengusaha akan
mudah mengembangkan usahanya.

13. 2) Dalam pemberian pinjaman diperlukan beberapa strategi agar pemberian
pinjaman tidak salah sasaran.
3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah memilki peran yang sangat penting dalam
perekonomian Indonesia.
4) Hubungan antara perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan
peningkatan perekonomian negara adalah jika UMKM dalam negara baik maka
perekonomian akan stabil.
3.2 Saran
Makalah ini memiliki saran sebagai berikut.
1) Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan kelangsungan
Usaha mikro Kecil dan Menengah dengan cara memberikan pelayanan
pinjaman modal kepada para pelaku usaha.
2) Kepada lembaga pemberi pinjaman diharapkan agar mempermudah akses para
wirausaha untuk memperoleh pinjaman.
3) Kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Mengah diharapkan untuk terus
berinovasi dalam menciptakan produk produk baru yang memilki nilai pasar
yang tinggi.
DAFTAR RUJUKAN
Haryadi, Dedi. 1998. Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan Peta
Potensi Pertumbuhan. Bandung: Yayasan AKATIGA
Lempelius, Christian.1979. Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat: Pendekatan
Kebutuhan Pokok. Jakarta: Aquarista Offset
Riadi, Muhlisin.2013. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Online),
(http://www.kajianpustaka.com), diakses 02 Desember 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. Lembaga Pengelola Dana Bergulir.(Online).
(http://.www.danabergulir.com), diakses 02 Desember 2013.