Tugas untuk materi ppkn

1. NAMA : ROBY SEFTIAN
KELAS : X-2
MAPEL : PPKN
TUGAS
HALAMAN 66
NO. Isu (pengalaman hidup
sehari-hari)
Pasal (ayat) dalam UUD NRI
tahun 1945
Implementasi
1. Pendidikan Pasal 31 ayat 1-4
1).”setiap warga negara mendapatkan
pendidikan”
2).”setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya “
3).”pemerintah meguasahkan dan
meyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkat kan keimanan
dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
yang di atur dengan undang – undang “
4).”negara mempioritaskan anggaran
pendidikan sekukurang – kurang nya 20%
dari angaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah untuk memenuhi
kutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional”
Wajib belajar 12 tahun
atau dari SD hingga
SMA
2. Kesehatan Pasal 28H ayat 1
1).”bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan dan
negara wajib untuk menyediakannya”
Progam BJPS agar
seluruh warga negara
mendapat pelayanan
kesehatan yang baik
3. Kebebasan Beragama Pasal 28E ayat 1-3
1).” Setiap orang berhak memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.”
2).” Setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya.”
3). “Setiap orang berhak atas kebebasan
Menghormati dan
tidak memaksa
seseorang untuk
mengikuti agama
tertentu

2. berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.”
Pasal 29 ayat 1 dan 2
1).” Setiap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya.”
2).” Negara menjamin kemerdekaan
setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”
4. Sosial Ekonomi Pasal 33 ayat 4
1).” menyatakan bahwa perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
Pemerintah
mendorong
pergerakan ekonomi
masyarakat melalui
progam UMKM