Survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap tingkat korupsi meningkat. Rata-rata Asia Pasifik menunjukkan polisi sebagai lembaga paling korup, sedangkan di Indonesia upaya pemerintah dalam memberantas korupsi mengalami peningkatan namun suap masih terjadi. Masyarakat umumnya setuju bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu memerangi korupsi meskipun kesediaan melapor
This document provides an executive's guide to management tools in 2015. It includes brief descriptions of various management tools and related topics across multiple pages. Some of the tools covered include the balanced scorecard, benchmarking, big data analytics, business process reengineering, change management programs, and customer relationship management.
Transparency International Indonesia: Bersama Melawan KorupsiRidho Fitrah Hyzkia
Dokumen ini memberikan ringkasan data dan survei terkait persepsi korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Korupsi di Indonesia masih dianggap meningkat oleh sebagian besar masyarakat, terutama di sektor pemerintahan dan polisi. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang melaporkan korupsi karena takut konsekuensinya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk pemer
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menghasilkan Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 3,63, naik dari tahun 2012 sebesar 3,55. Namun angka ini masih jauh dari target toleransi nol korupsi pada tahun 2025. Survei ini mengukur sikap masyarakat terhadap berbagai bentuk korupsi dalam layanan publik dan kebiasaan umum. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan strategi pencegahan korupsi
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfPUTRA ADI IRAWAN
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu sula penindakan, pencegahan, dan pendidikan;
(2) Sula penindakan berfokus pada tindakan represif terhadap koruptor, sula pencegahan berupaya meminimalkan risiko korupsi, dan sula pendidikan melakukan kampanye literasi anti korupsi;
(3) Dokumen tersebut juga menyorot
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi serta korupsi, dengan mengutip beberapa statistik dan contoh kasus pengaduan yang sering dilaporkan kepada ombudsman. Dokumen tersebut juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
This document provides an executive's guide to management tools in 2015. It includes brief descriptions of various management tools and related topics across multiple pages. Some of the tools covered include the balanced scorecard, benchmarking, big data analytics, business process reengineering, change management programs, and customer relationship management.
Transparency International Indonesia: Bersama Melawan KorupsiRidho Fitrah Hyzkia
Dokumen ini memberikan ringkasan data dan survei terkait persepsi korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparency International. Korupsi di Indonesia masih dianggap meningkat oleh sebagian besar masyarakat, terutama di sektor pemerintahan dan polisi. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat kurang melaporkan korupsi karena takut konsekuensinya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk pemer
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menghasilkan Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 3,63, naik dari tahun 2012 sebesar 3,55. Namun angka ini masih jauh dari target toleransi nol korupsi pada tahun 2025. Survei ini mengukur sikap masyarakat terhadap berbagai bentuk korupsi dalam layanan publik dan kebiasaan umum. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan strategi pencegahan korupsi
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfPUTRA ADI IRAWAN
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu sula penindakan, pencegahan, dan pendidikan;
(2) Sula penindakan berfokus pada tindakan represif terhadap koruptor, sula pencegahan berupaya meminimalkan risiko korupsi, dan sula pendidikan melakukan kampanye literasi anti korupsi;
(3) Dokumen tersebut juga menyorot
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi serta korupsi, dengan mengutip beberapa statistik dan contoh kasus pengaduan yang sering dilaporkan kepada ombudsman. Dokumen tersebut juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 dilaksanakan terhadap 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap korupsi. Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal. IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 (naik 0,08 poin dari 2012), yang masih termasuk kategori anti korupsi. Indikator tunggal
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...threeandra MLC
Dokumen tersebut merangkum hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari. Secara umum, responden menilai kondisi keamanan nasional paling baik, sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Masyarakat juga menganggap penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan korupsi sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan pemerintah.
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)DyanaEkaFuziYulianti
Dokumen ini membahas jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2013-2018. Kasus HIV mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan 48.300 kasus, meskipun menurun sedikit pada 2018. Hal ini disebabkan kurangnya pemberian informasi mengenai HIV dan pergaulan bebas pada generasi muda.
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganRidho Fitrah Hyzkia
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik untuk penduduk miskin agar dapat mengurangi ketimpangan kesempatan. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial perlu lebih terarah pada penduduk berpenghasilan rendah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 dilaksanakan terhadap 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap korupsi. Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal. IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 (naik 0,08 poin dari 2012), yang masih termasuk kategori anti korupsi. Indikator tunggal
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...threeandra MLC
Dokumen tersebut merangkum hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 100 hari. Secara umum, responden menilai kondisi keamanan nasional paling baik, sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Masyarakat juga menganggap penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan korupsi sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan pemerintah.
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)DyanaEkaFuziYulianti
Dokumen ini membahas jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2013-2018. Kasus HIV mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan 48.300 kasus, meskipun menurun sedikit pada 2018. Hal ini disebabkan kurangnya pemberian informasi mengenai HIV dan pergaulan bebas pada generasi muda.
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganRidho Fitrah Hyzkia
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik untuk penduduk miskin agar dapat mengurangi ketimpangan kesempatan. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial perlu lebih terarah pada penduduk berpenghasilan rendah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang baik (good governance) melalui pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif agar terwujud partisipasi dan kepuasan masyarakat dalam pemerintahan."
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. v GCB memotret kinerja pemberantasan
korupsi berdasarkan pendapat dan
pengalaman masyarakat di masing-masing
negara dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Ø Waktu pengambilan data: 26 April – 27 Juni 2016
Ø 1000 responden tersebar proporsional di 31 provinsi
Ø Margin error: +/- 3,1%
v Survei berbasis responden rumah tangga
(usia 18 – 55+ tahun). Metode wawancara
tatap muka & Phone call.
v Selama Juli 2015 sampai Januari 2017,
Transparency International melakukan
survei kepada hampir 22.000 responden di
16 negara Asia Pasifik
4. Q1 Apakah tingkat korupsi di negara ini meningkat, menurun, atau tetap sama?
Q2 Berapa banyak dari orang-orang berikut yang menurut Anda terlibat dalam korupsi, atau yang
pernah Anda dengar tentang mereka?
Q3 Apakah anda pernah berinteraksi dengan layanan publik berikut?
Q4 Seberapa sering, jika pernah, Anda harus membayar suap, memberikan hadiah, atau
melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan layanan yang Anda butuhkan?
Q5 Frekuensi suap
Q6 Berdasarkan pengalaman Anda, menurut Anda apakah yang menjadi alasan utama
mengapa banyak orang tidak melaporkan korupsi ketika hal tersebut terjadi?
Q7 Seberapa baik atau buruk menurut Anda, pemerintah saat ini dalam memberantas korupsi?
Q8 Apa hal yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh orang biasa seperti Anda untuk
membantu memerangi korupsi di negeri ini?
Q9 Apakah orang biasa dapat membuat perbedaan dalam memerangi korupsi?
Q10 Apakah umum/wajar jika orang melaporkan kasus korupsi?
Q11 Apakah anda merasa wajib melaporkan tindakan/kasus korupsi?
Q12 Bersediakah anda memberikan kesaksian di pengadilan untuk kasus korupsi?
8. KINERJA PEMERINTAH DALAM
MEMBERANTAS KORUPSI
v Pada GCB 2013, mayoritas
responden menilai kinerja
pemerintah buruk.
v Pada GCB 2017, mayoritas
responden menilai kinerja
pemerintah baik.
65%
33%
16%
64%
GCB 2013
GCB 2017
Buruk Baik
10. 2013
2017
v Pengalaman suap paling tinggi dilakukan pada Polisi (25%). Paling
rendah Pengadilan (6%).
v Dibandingkan dengan GCB 2013, sebagian besar menurun cukup
signifikan, kecuali pada sektor kesehatan dan layanan air/listrik yang
justru meningkat.
TAHUN Sekolah Rumah sakit Dukcapil Air/listrik Polisi Pengadilan
15% 15% 23% 14% 25% 6%
21% 12% 37% 4% 75% 66%
11. • Dalam hal pengalaman melakukan suap perbandingan perempuan
dan laki-laki punya persentase yang hampir sama.
• Usia muda (di bawah 35 tahun) cenderung lebih banyak melakukan
suap untuk mengakses layanan publik
69%
62%
24%
<35 35-54 >54
Pelaku suap berdasarkan usia
52%
48%
Pelaku suap berdasarkan gender
Laki-laki Perempuan
13. v Dalam upaya memberantas korupsi, di Asia Pasifik tertinggi adalah “Melapor”
sebagai cara paling efektif. Sedangkan di Indonesia adalah “Menolak suap”
v Di Indonesia, persentase melapor masih di bawah rerata Asia Pasifik
23%
2%
1%
1%
2%
4%
5%
8%
12%
33%
Tidak ada
Lainnya
Aksi/unjuk rasa
Menandatangani petisi
Berbicara/menulis di media
Mendukung gerakan antikorupsi
Memilih kandidat yang bersih
Diskusi dengan kerabat
Melaporkan korupsi
Menolak suap
INDONESIA
APAC
14. Di Indonesia, alasan untuk tidak melaporkan
korupsi mayoritas karena takut konsekuensi.
38%
Takut
konsekuensi
14%
Tidak tahu
dimana
melapor
12%
Tidak tahu
bagaimana
caranya
12%
Tidak ada
efeknya
15. KESIMPULAN
Di tengah tingkat korupsi yang relatif tinggi, upaya yang
dilakukan Pemerintah dan kesadaran masyarakat
mengalami optimisme.
Tingkat
korupsi
Kinerja
Pemerintah
Korupsi di
Polisi
Suap Kesadaran
masyarakat
16. Rekomendasi
• Lembaga legislatif (DPR, DPRD) perlu melakukan
upaya lebih keras dalam menegakkan integritas dan
nilai-nilai antikorupsi. Termasuk juga Partai Politik, harus
terlibat aktif dalam menghadang peluang terjadinya
korupsi politik.
• Reformasi birokrasi oleh Pemerintah (Pusat dan
Daerah) menjadi ujung tombak bagi penyediaan
pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
• Akses dan jaminan terhadap pelapor/saksi/korban,
khususnya pada kasus-kasus korupsi menjadi hal yang
penting diperhatikan.
• Inisiatif seperti Saber Pungli, bisa menjadi inovasi bagi
Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama
dalam memberantas korupsi di Indonesia.