SlideShare a Scribd company logo
GLOBAL !
CORRUPTION!
BAROMETER 2017
v GCB memotret kinerja pemberantasan
korupsi berdasarkan pendapat dan
pengalaman masyarakat di masing-masing
negara dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Ø  Waktu pengambilan data: 26 April – 27 Juni 2016
Ø  1000 responden tersebar proporsional di 31 provinsi
Ø  Margin error: +/- 3,1%
v Survei berbasis responden rumah tangga
(usia 18 – 55+ tahun). Metode wawancara
tatap muka & Phone call.
v Selama Juli 2015 sampai Januari 2017,
Transparency International melakukan
survei kepada hampir 22.000 responden di
16 negara Asia Pasifik
Indikator
GCB
Tingkat
Korupsi
Kinerja
Pemerintah
Korupsi di
Lembaga
Negara
Suap
Layanan
Publik
Masyarakat
Melawan
Korupsi
Q1 Apakah tingkat korupsi di negara ini meningkat, menurun, atau tetap sama?
Q2 Berapa banyak dari orang-orang berikut yang menurut Anda terlibat dalam korupsi, atau yang
pernah Anda dengar tentang mereka?
Q3 Apakah anda pernah berinteraksi dengan layanan publik berikut?
Q4 Seberapa sering, jika pernah, Anda harus membayar suap, memberikan hadiah, atau
melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan layanan yang Anda butuhkan?
Q5 Frekuensi suap
Q6 Berdasarkan pengalaman Anda, menurut Anda apakah yang menjadi alasan utama
mengapa banyak orang tidak melaporkan korupsi ketika hal tersebut terjadi?
Q7 Seberapa baik atau buruk menurut Anda, pemerintah saat ini dalam memberantas korupsi?
Q8 Apa hal yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh orang biasa seperti Anda untuk
membantu memerangi korupsi di negeri ini?
Q9 Apakah orang biasa dapat membuat perbedaan dalam memerangi korupsi?
Q10 Apakah umum/wajar jika orang melaporkan kasus korupsi?
Q11 Apakah anda merasa wajib melaporkan tindakan/kasus korupsi?
Q12 Bersediakah anda memberikan kesaksian di pengadilan untuk kasus korupsi?
SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT MASIH
MEMANDANG BAHWA LEVEL KORUPSI MENINGKAT
APAC
 INDONESIA
RERATA ASIA PASIFIK MENUNJUKKAN BAHWA POLISI ADALAH
LEMBAGA YANG PALING KORUP
ASIA PACIFIC
39%
37%
35%
35%
31%
29%
29%
18%
25%
INDONESIA
KINERJA PEMERINTAH DALAM
MEMBERANTAS KORUPSI
v  Pada GCB 2013, mayoritas
responden menilai kinerja
pemerintah buruk.
v  Pada GCB 2017, mayoritas
responden menilai kinerja
pemerintah baik.
65%
33%
16%
64%
GCB 2013
GCB 2017
Buruk Baik
INDONESIA 32%
DI INDONESIA, 32% MENGATAKAN PERNAH
MELAKUKAN SUAP
2013
2017
v  Pengalaman suap paling tinggi dilakukan pada Polisi (25%). Paling
rendah Pengadilan (6%).
v  Dibandingkan dengan GCB 2013, sebagian besar menurun cukup
signifikan, kecuali pada sektor kesehatan dan layanan air/listrik yang
justru meningkat.
TAHUN Sekolah Rumah sakit Dukcapil Air/listrik Polisi Pengadilan
15% 15% 23% 14% 25% 6%
21% 12% 37% 4% 75% 66%
•  Dalam hal pengalaman melakukan suap perbandingan perempuan
dan laki-laki punya persentase yang hampir sama.
•  Usia muda (di bawah 35 tahun) cenderung lebih banyak melakukan
suap untuk mengakses layanan publik
69%
62%
24%
<35 35-54 >54
Pelaku suap berdasarkan usia
52%
48%
Pelaku suap berdasarkan gender
Laki-laki Perempuan
BAHWA MASYARAKAT BIASA DAPAT BERPERAN
DALAM MELAWAN KORUPSI
78%
SETUJU
v  Dalam upaya memberantas korupsi, di Asia Pasifik tertinggi adalah “Melapor”
sebagai cara paling efektif. Sedangkan di Indonesia adalah “Menolak suap”
v  Di Indonesia, persentase melapor masih di bawah rerata Asia Pasifik
23%
2%
1%
1%
2%
4%
5%
8%
12%
33%
Tidak ada
Lainnya
Aksi/unjuk rasa
Menandatangani petisi
Berbicara/menulis di media
Mendukung gerakan antikorupsi
Memilih kandidat yang bersih
Diskusi dengan kerabat
Melaporkan korupsi
Menolak suap
INDONESIA
APAC
Di Indonesia, alasan untuk tidak melaporkan
korupsi mayoritas karena takut konsekuensi.
38%
Takut
konsekuensi
14%
Tidak tahu
dimana
melapor
12%
Tidak tahu
bagaimana
caranya
12%
Tidak ada
efeknya
KESIMPULAN
Di tengah tingkat korupsi yang relatif tinggi, upaya yang
dilakukan Pemerintah dan kesadaran masyarakat
mengalami optimisme.
Tingkat
korupsi
Kinerja
Pemerintah
Korupsi di
Polisi
Suap Kesadaran
masyarakat
Rekomendasi
•  Lembaga legislatif (DPR, DPRD) perlu melakukan
upaya lebih keras dalam menegakkan integritas dan
nilai-nilai antikorupsi. Termasuk juga Partai Politik, harus
terlibat aktif dalam menghadang peluang terjadinya
korupsi politik.
•  Reformasi birokrasi oleh Pemerintah (Pusat dan
Daerah) menjadi ujung tombak bagi penyediaan
pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
•  Akses dan jaminan terhadap pelapor/saksi/korban,
khususnya pada kasus-kasus korupsi menjadi hal yang
penting diperhatikan.
•  Inisiatif seperti Saber Pungli, bisa menjadi inovasi bagi
Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama
dalam memberantas korupsi di Indonesia.

More Related Content

Similar to Presentasi gcb 2017_indonesia_

BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
Agustanto Imam Suprayoghie
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANReformasi Polri
 
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februar...
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja  jokowi jk-2 februar...Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja  jokowi jk-2 februar...
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februar...
Rizka Halida
 
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
threeandra MLC
 
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
DyanaEkaFuziYulianti
 
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdfKONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
YuliaArifin
 
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Saidiman Ahmad
 
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganPelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Anti Corruption and Good Governance
Anti Corruption and Good Governance Anti Corruption and Good Governance
Anti Corruption and Good Governance
Dadang Solihin
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
SitiFarida22
 

Similar to Presentasi gcb 2017_indonesia_ (11)

BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAANAntara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
Antara harapan dan realita kinerja polri KEMITRAAN
 
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februar...
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja  jokowi jk-2 februar...Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja  jokowi jk-2 februar...
Rilis lembaga survei indonesia evaluasi 100 hari kinerja jokowi jk-2 februar...
 
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
Hasil Rilis Lembaga Survei Indonesia "Evaluasi Terhadap 100 Hari Kinerja Peme...
 
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
Jumlah kasus hiv positif yang dilaporkan di indonesia (dyana eka c1aa16025)
 
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdfKONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
KONSEP KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BER.pdf
 
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
Rilis Survei Nasional SMRC: Menjadi Lebih Presidensial di 2016
 
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpanganPelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
Pelayanan Publik dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan
 
Anti Corruption and Good Governance
Anti Corruption and Good Governance Anti Corruption and Good Governance
Anti Corruption and Good Governance
 
Hak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdfHak warga_pelayanan publik.pdf
Hak warga_pelayanan publik.pdf
 

Recently uploaded

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 

Recently uploaded (10)

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 

Presentasi gcb 2017_indonesia_

  • 2. v GCB memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan pendapat dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Ø  Waktu pengambilan data: 26 April – 27 Juni 2016 Ø  1000 responden tersebar proporsional di 31 provinsi Ø  Margin error: +/- 3,1% v Survei berbasis responden rumah tangga (usia 18 – 55+ tahun). Metode wawancara tatap muka & Phone call. v Selama Juli 2015 sampai Januari 2017, Transparency International melakukan survei kepada hampir 22.000 responden di 16 negara Asia Pasifik
  • 4. Q1 Apakah tingkat korupsi di negara ini meningkat, menurun, atau tetap sama? Q2 Berapa banyak dari orang-orang berikut yang menurut Anda terlibat dalam korupsi, atau yang pernah Anda dengar tentang mereka? Q3 Apakah anda pernah berinteraksi dengan layanan publik berikut? Q4 Seberapa sering, jika pernah, Anda harus membayar suap, memberikan hadiah, atau melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan layanan yang Anda butuhkan? Q5 Frekuensi suap Q6 Berdasarkan pengalaman Anda, menurut Anda apakah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang tidak melaporkan korupsi ketika hal tersebut terjadi? Q7 Seberapa baik atau buruk menurut Anda, pemerintah saat ini dalam memberantas korupsi? Q8 Apa hal yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh orang biasa seperti Anda untuk membantu memerangi korupsi di negeri ini? Q9 Apakah orang biasa dapat membuat perbedaan dalam memerangi korupsi? Q10 Apakah umum/wajar jika orang melaporkan kasus korupsi? Q11 Apakah anda merasa wajib melaporkan tindakan/kasus korupsi? Q12 Bersediakah anda memberikan kesaksian di pengadilan untuk kasus korupsi?
  • 5. SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT MASIH MEMANDANG BAHWA LEVEL KORUPSI MENINGKAT APAC INDONESIA
  • 6. RERATA ASIA PASIFIK MENUNJUKKAN BAHWA POLISI ADALAH LEMBAGA YANG PALING KORUP ASIA PACIFIC 39% 37% 35% 35% 31% 29% 29% 18% 25%
  • 8. KINERJA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI v  Pada GCB 2013, mayoritas responden menilai kinerja pemerintah buruk. v  Pada GCB 2017, mayoritas responden menilai kinerja pemerintah baik. 65% 33% 16% 64% GCB 2013 GCB 2017 Buruk Baik
  • 9. INDONESIA 32% DI INDONESIA, 32% MENGATAKAN PERNAH MELAKUKAN SUAP
  • 10. 2013 2017 v  Pengalaman suap paling tinggi dilakukan pada Polisi (25%). Paling rendah Pengadilan (6%). v  Dibandingkan dengan GCB 2013, sebagian besar menurun cukup signifikan, kecuali pada sektor kesehatan dan layanan air/listrik yang justru meningkat. TAHUN Sekolah Rumah sakit Dukcapil Air/listrik Polisi Pengadilan 15% 15% 23% 14% 25% 6% 21% 12% 37% 4% 75% 66%
  • 11. •  Dalam hal pengalaman melakukan suap perbandingan perempuan dan laki-laki punya persentase yang hampir sama. •  Usia muda (di bawah 35 tahun) cenderung lebih banyak melakukan suap untuk mengakses layanan publik 69% 62% 24% <35 35-54 >54 Pelaku suap berdasarkan usia 52% 48% Pelaku suap berdasarkan gender Laki-laki Perempuan
  • 12. BAHWA MASYARAKAT BIASA DAPAT BERPERAN DALAM MELAWAN KORUPSI 78% SETUJU
  • 13. v  Dalam upaya memberantas korupsi, di Asia Pasifik tertinggi adalah “Melapor” sebagai cara paling efektif. Sedangkan di Indonesia adalah “Menolak suap” v  Di Indonesia, persentase melapor masih di bawah rerata Asia Pasifik 23% 2% 1% 1% 2% 4% 5% 8% 12% 33% Tidak ada Lainnya Aksi/unjuk rasa Menandatangani petisi Berbicara/menulis di media Mendukung gerakan antikorupsi Memilih kandidat yang bersih Diskusi dengan kerabat Melaporkan korupsi Menolak suap INDONESIA APAC
  • 14. Di Indonesia, alasan untuk tidak melaporkan korupsi mayoritas karena takut konsekuensi. 38% Takut konsekuensi 14% Tidak tahu dimana melapor 12% Tidak tahu bagaimana caranya 12% Tidak ada efeknya
  • 15. KESIMPULAN Di tengah tingkat korupsi yang relatif tinggi, upaya yang dilakukan Pemerintah dan kesadaran masyarakat mengalami optimisme. Tingkat korupsi Kinerja Pemerintah Korupsi di Polisi Suap Kesadaran masyarakat
  • 16. Rekomendasi •  Lembaga legislatif (DPR, DPRD) perlu melakukan upaya lebih keras dalam menegakkan integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Termasuk juga Partai Politik, harus terlibat aktif dalam menghadang peluang terjadinya korupsi politik. •  Reformasi birokrasi oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) menjadi ujung tombak bagi penyediaan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat •  Akses dan jaminan terhadap pelapor/saksi/korban, khususnya pada kasus-kasus korupsi menjadi hal yang penting diperhatikan. •  Inisiatif seperti Saber Pungli, bisa menjadi inovasi bagi Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam memberantas korupsi di Indonesia.