Pemilu adalah proses demokratis dimana warga negara memberikan suara untuk memilih perwakilan mereka di pemerintahan. Pemilu memberikan warga negara kesempatan untuk mengekspresikan pendapat politik mereka dan berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan yang sah. Pemilih yang bijak dan terinformasi sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi melalui pemilu.
Delhi Career Group is a leading institute in Chandigarh providing coaching for competitive exams like IAS/IPS, Bank PO, SSC, UGC-NET, NDA, CDS, CLAT, CPT
BRAIN COMPUTER INTERFACE IS A COMMUNICATION CHANNEL BETWEEN HUMAN BRAIN AND ANY ELECTRONIC DEVICE. LIST OF POSSIBLE APPLICATION FOR BCI IS ENDLESS. FEW EXAMPLES ARE ARTIFICIAL VISION FOR BLIND, ARTIFICIAL HEAR SENSE FOR DEAF, ARTIFICIAL LIMBS CONTROL.
Labour Laws Covered in Reforms
The Employee’s Compensation Act, 1923
The Industrial Disputes Act, 1947
The Minimum Wages Act, 1948
The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
The Payment Of Bonus Act, 1965
The Unorganized Worker Social Security Act, 2008
The Payment Of Gratuity Act, 1972
The Motor Transport Worker Act, 1961
The Beedi Cigar Worker’s (Condition Of Services) Act, 1966
The Equal Remuneration Act, 1976
The Factories Act, 1948
The Building And Other Construction Workers (Regulation Of Employment And Conditions Of Services) Act, 1996
Delhi Career Group is a leading institute in Chandigarh providing coaching for competitive exams like IAS/IPS, Bank PO, SSC, UGC-NET, NDA, CDS, CLAT, CPT
BRAIN COMPUTER INTERFACE IS A COMMUNICATION CHANNEL BETWEEN HUMAN BRAIN AND ANY ELECTRONIC DEVICE. LIST OF POSSIBLE APPLICATION FOR BCI IS ENDLESS. FEW EXAMPLES ARE ARTIFICIAL VISION FOR BLIND, ARTIFICIAL HEAR SENSE FOR DEAF, ARTIFICIAL LIMBS CONTROL.
Labour Laws Covered in Reforms
The Employee’s Compensation Act, 1923
The Industrial Disputes Act, 1947
The Minimum Wages Act, 1948
The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
The Payment Of Bonus Act, 1965
The Unorganized Worker Social Security Act, 2008
The Payment Of Gratuity Act, 1972
The Motor Transport Worker Act, 1961
The Beedi Cigar Worker’s (Condition Of Services) Act, 1966
The Equal Remuneration Act, 1976
The Factories Act, 1948
The Building And Other Construction Workers (Regulation Of Employment And Conditions Of Services) Act, 1996
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
3. PEMILU
Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam
negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945*
Proses pengubahan perolehan suara menjadi kursi/ pemimpin
(transfer votes into seat(s).
4. PEMILU
Pemilu adalah suatu prosedur dimana
warga negara akan memilih dan memberi
wewenang kepada yang terpilih untuk
menjadi pemimpin dan wakil rakyat.
Pemilu harus dilakukan dalam jangka
waktu yang sudah ditentukan sesuai
perundangan yang berlaku.
5. Tujuan Pemilu
• Melalui pemilu warga negara dapat menunjukkan
haknya untuk memilih pemimpin pemerintahan dan
wakil-wakil rakyat yang diharapkan akan
memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.
• Melalui pemilu hak-hak politik warga negara dapat
diekspresikan, yaitu hak untuk menyatakan pendapat
serta hak untuk berkumpul dan berserikat.
• Melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang
memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa
pemilu maka pemerintahan hanya mewakili elit atau
sekelompok masyarakat seperti yang terjadi pada
sistem pemerintahan monarkhi, diktaror, dan otoriter.
6. • Melalui pemilu pergantian kekuasaan pemerintahan dapat
dilakukan secara teratur dan damai.
• Melalui pemilu dapat dilakukan rekruitmen politik secara
terbuka, dimana setiap warga negara memiliki hak dan
kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan-jabatan publik.
• Pemilu sebagai pemberian penghargaan (reward) dan
hukuman (punishment) kepada pemimpin pemerintahan dan
wakil-wakil rakyat. Penghargaan (reward) bisa diberikan
kepada para wakil rakyat dan pemimpin yang berprestasi dan
memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepada para pemimpin dan
wakl rakyat yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, kita
bisa memberikan hukuman (punishment) dengan cara tidak
memilihnya lagi jika pemimpin dan wakil rakyat tersebut
mencalonkan diri lagi dalam pemilu.
7. PPeemmiilliihh aaddaallaahh PPeenneennttuu
• Dalam pemilu yang tidak demokratis, para penentu
adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa,
sedangkan dalam pemilu yang demokratis peranan
penentu bergeser ke tangan para pemilih.
• 2 Syarat menjadi pemilih sebagai penentu: (1)
memiliki pengetahuan minimal pemilu serta
menggunakan akal sehat & hati nurani; (2) pemilu
yang demokratis.
8. Urgensi Menjadi Pemilih yang Cerdas
(Rasional
Untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas
yang menjamin kualitas demokrasi diperlukan
voter educations untuk menghasilkan pemilih-pemilih
yang cerdas (rasional)
Pemilih yang cerdas = pemilih yang tahu betul
kepada siapa suaranya akan dititipkan,
memastikan hak pilihnya, tahu kapan dan
dimana memilih, mengetahui cara memberikan
suara, serta sadar bahwa 5 Menit di dalam
bilik suara, menentukan 5 tahun kehidupan
bangsa Indonesia.
9. CATATAN:
• GOLPUT atau sikap politik
“memilih untuk tidak memilih”
sama dengan mempersilahkan
diri ‘disandera’ selama 5 tahun
oleh pemimpin yang tidak
dikehendaki.
10. Menyia-nyiakan pemilu (apatisme/golput)
adalah menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut
menentukan hari esok/masa depan yang lebih
baik.
Noam Chomsky: “Jika Anda berlaku seolah-olah
tak ada peluang bagi perubahan, maka
sebetulnya Anda sedang menjamin bahwa
memang tak akan ada perubahan.”
Firman Allah SWT: “Innallah laa yughaiyyiru
maa biqaumin hatta yughaiyyiru maa
bianfusihim.”
11. TTIIPPSS BBAAGGII PPEEMMIILLIIHH YYAANNGG CCEERRDDAASS
• AMATI & KENALI calon-calon yang ada: kapabelitas,
integritas (jati diri), profesionalitas, rekam jejak
(track record), program yang ditawarkan, catat janji-janji
mereka harus aktif mencari kandidat yang
memang layak dipercaya/
A
• PILIH secara rasional = berikan suara kepada orang
yang diyakini mampu memperujuangkan aspirasi,
jujur dan bebas money politic memilih dengan
bebas sesuai hati nurani (tidak ikut-ikutan)
P
• IKUTI = pemilih seharusnya senantiasa mengawal
kebijakan anggota legislatif yang didukungnya =
pemilih selalu terjaga
I
• TAGIH = janji2 yang telah disampaikan.
T
12. Ketentuan Keabsahan Surat Suara
• a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut,
tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya
dinyatakan sah untuk Partai Politik;
• b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut
dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah
untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik
yang mencalonkan;
• c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut,
tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda
coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan
nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan,
suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang
bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
13. Ketentuan Keabsahan Surat Suara
• d. tanda coblos pada kolom yang memuat
nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai
Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu)
calon pada kolom yang memuat nomor urut
dan nama calon dari Partai Politik yang sama,
suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk
Partai Politik;
• e. tanda coblos pada kolom yang memuat
nomor urut dan nama calon anggota DPD,
suaranya dinyatakan sah untuk Calon Anggota
DPD yang bersangkutan.