Latihan Soal PPS

1. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah :
7 (Tujuh)
Jumlah Anggota Bawaslu Ri adalah :
7 (Tujuh)
Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Adalah :
5 (Lima)
Singkatan Dari KPPS Adalah :
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Jumlah Anggota KPPS adalah :
7 (Tujuh)
Undang- Undang yang mengatur Tentang Pemilu adalah ;
UU 7 Tahun 2017
Jumlah pemilih untuk setiap TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai pasal 350 UU
Nomor 7 Tahun 2017 adalah paling banyak :
500 (Lima Ratus Pemilih)
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri”. Merupakan bunyi dari UUD Pasal berapa ?
Pasal 22 E Ayat 5
Bunyi dari Pasal 1 UUD 1945 Adalah :
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
Kapan Terakhir Kali UUD diamandemen ?
Tahun 2022
Berapa ambang batas Partai Politik untuk bisa diikutkan dalam Penghitungan Kursi di
DPR RI ?
4 (empat %)
Pemilihan Anggota Dewan PErwakilan Daerah di setiap Provinsi memilih berapa anggota :
4 (empat anggota)
Jumlah Kuota Kursi dalam Setiap Daerah Pemilihan untuk Pemilu Anggota DPR RI
Adalah :
3 – 10 Kursi
Jumlah Kuota Kursi dalam Setiap Daerah Pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD
Provinsi Adalah :
3 – 12 Kursi
Jumlah Kuota Kursi dalam Setiap Daerah Pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten / Kota Adalah :
3 – 12 Kursi

2. Salah satu Ciri Khas dalam Demokrasi Pancasila adalah :
Pengambilan keputusan dengan Musyawarah Mufakat
Konversi Suara menjadi Kursi dalam UU 7 Tahun 2017 menggunakan metode :
Saint Lague Murni
Menurut John Locke, Kekuasaan dibagi dalam 3 Jenis Kekuasaan yang terpisah, yaitu :
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif
Indonesia merupakan Negara Hukum, Hal ini di atur dalam UUD Pasal ?
UUD Pasal 1 Ayat 3
Kedaulatan berada di Tangan Rakyat, hal ini diatur dalam UUD Pasal ?
UUD Pasal 1 Ayat 2
Jumlah Daerah Pemilihan di Seluruh Indonesia untuk DPR RI Adalah :
80 Daerah Pemilihan
Jumlah kuota Kursi untuk DPR RI Seluruh Indonesia Adalah :
575 Kursi
Berapa Jumlah Dukungan minimal yang diserahkan untuk bisa menjadi calon anggota DPD :
a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan
1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000
(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit
2.000 (dua ribu) Pemilih;
c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000
(lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling
sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000
(sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan
paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000
(lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
DKPP adalah singkatan dari ?
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Berapa Jumlah Anggota DKPP ?
7 (Tujuh Orang), Terdiri dari 1 anggota KPU, 1 Anggota Bawaslu, 5 Tokoh Masyarakat
Yang Termasuk Penyelenggara Pemilu dalam UU 7 Tahun 2017 adalah :
Komisi Pemilihan Umum
Badan Pengawas Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Pengaturan tentang Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal ?
Pasal 36
Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Peraturan kPu Nomor ?
Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2022
Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah :

3. - Partai Politik
- Perseorangan (Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah)
Pengajuan Calon anggota DPR / DPRD Dalam setiap Daerah Pemilihan harus Memperhatikan
Keterwakilan sejumlah minimal ?
30 (Tiga Puluh %)
Pengaturan 30 % Keterwakilan Perempuan dalam Urutan Calon anggota DPR / DPRD
menggunakan system ?
Zipper System (Dalam setiap 3 nomor harus ada minimal 1 Calon perempuan)
Kebijakan kuota keterwakilan perempuan di parlemen disebut ?
Affirmative Action
Syarat Partai Politik untuk menjadi Peserta pemilu adalah :
- Tersebar di 34 Provinsi
- Tersebar di 75% Kabupaten / Kota di Masing Masing Provinsi
- Memiliki Keanggotaan minimal 1.000 atau Per Seribu di Setiap kab Kota dimaksud
Berapa Jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilu 2024 ?
sejumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai
cadangan.
Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memuat :
memuat foto, nama, nomor unit, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan
partai politik pengusul Pasangan Calon.
Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR / DPRD harus memuat :
Tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.
Keinginan bangsa Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia
Keempat
Tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah
Mengubah Undang-Undang Dasar
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, terdapat didalam UUD 1945 Pasal?
Pasal 36B
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adalah
isi dari UUD 1945 pasal 36A ini merupakan hasil amandemen
Kedua
Berapa kali UUD 45 diamandemen?
4 kali
Kapan amandemen pertama dilakukan?
19 Oktober 1999
Kapan amandemen kedua dilakukan?
18 Agustus 2000

4. Kapan Amandemen ketiga dilakukan
9 November 2001
Kapan amandemen keempat dilakukan
11 Agustus 2002
Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembetukan Mahkamah Konstitusi
Aturan Peralihan Pasal III
Berapa jumlah partai politik nasional peserta pemilu tahun 2019
16 Partai Politik
Pengambilan Keputusan dalam KPU, KPU Prov, KPU Kab kota, PPK dan PPS dengan cara ?
Rapat Pleno
Model kepemimpinan dalam KPU, KPU Prov, KPU Kab kota, PPK dan PPS adalah ?
Kolektif Kolegial (Semua keputusan diambil secara bersama sama)
Tugas sebagai anggota PPK diatur dalam UU 7 tahun 2017 dalam Pasal berapa ?
Pasal 53
Tugas Anggota PPK sesuai dengan Pasal 53 UU 7 tahun 2017 adalah :
 melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah
ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR,
anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD
Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan
suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kerjanya;
 melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang PPK kepada masyarakat;
 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Anggota PPS sesuai dengan Pasal 56 UU 7 Tahun 2017 adalah :
 mengumumkan daftar pemilih sementara;
 menerima masukan dan masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah
ditetapkan oleh KPU, KPU. Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 mengumpulkan hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kerjanya;
 melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang PPS kepada masyarakat;

5.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Tugas KPPS Sesuai dengan Pasal 60 UU 7 Tahun 2017 adalah :
 mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
 menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS
dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada
Peserta Pemilu;
 melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS,
dan PPK melalui PPS;
 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar
pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
 Warga Negara Indonesia;
 berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau
sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.