Tulisan ini membahas penggunaan tagar (#) di media sosial oleh masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan pendapat terkait isu RUU dan Perpu Pilkada. Penulis berargumen bahwa meskipun partisipasi masyarakat melalui media sosial tampaknya meningkatkan demokrasi, penyebarluasan masalah internal secara luas dapat merusak citra dan martabat bangsa. Penulis menganjurkan penyelesaian masalah secara internal se

1. Jurnalistik Media Cetak
Dosen PJMK I.G.A.K Satrya Wibawa
Tugas II – Opini
Tanggal pengumpulan : 7 Oktober 2014
Oleh :
Radyastuti 071211531019
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GANJIL 2014/2015

2. #ShameByUs
Oleh: Radyastuti 071211531019
Menanggapi isu RUU dan Perpu Pilkada, fenomena penggunaan hastag(#) oleh
pengguna sosial media (sosmed) nampaknya tidak kalah menarik untuk diperbincangkan.
Banyak pengguna sosmed yang berlomba-lomba mencantumkan (#) untuk mengkritik kinerja
pemerintah terkait isu tersebut. Hal seperti ini mungkin juga sering kita lakukan. Sudah menjadi
tradisi baru bagi masyarakat, ngetweet pendapat mereka sebagai bentuk partisipasi akan nasib
bangsa. Semakin banyak (#) semakin Anda terlihat tidak apatis dan aktif dalam membangun
bangsa. Namun, apakah benar demikian?
Pandangan bahwa protes penolakan RUU Pilkada akan lebih didengar dan membawa
perubahan melalui sosmed, agaknya menjadi dasar tindakan mereka. Gerakan turun jalan dan
berteriak-berteriak menyuarakan pendapat dianggap kuno dan sudah mulai ditinggalkan. Alih-
alih menghindari konflik antar masyarakat dan aparat penegak hukum, kebiasaan ini justru
menghadirkan pemandangan miris akan makna membangun bangsa itu sendiri. Bagaimana tidak,
rahasia dapur akan ketidak harmonisan para pemangku kekuasaan justru diumbar melalui
penggunaan (#) tersebut.
Menilik tentang banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR dan
pejabat-pejabat daerah, usulan mengenai pilkada tidak langsung memang dirasa semakin jauh
dari janji demokrasi bangsa. Ketakutan akan munculnya kongkalikong antar sesama pejabat DPR
dalam sistem pilkada tidak langung, menjadi alasan utama ditolaknya usulan ini. Rakyat seolah-
olah sudah kehilangan kepercayaan akan pemerintah, dan menganggap bahwa pilkada langsung
akan lebih membuka peluang untuk melahirkan bibit-bibit unggul seperti Risma dan Ridwan
Kamil. Kekecewaan terbesar diijatuhkan kepada SBY yang dianggap tidak tegas dalam
mengutarakan pendapatnya atas diberlangsungkannya RUU Pilkada.
Hal ini lah yang kemudian berusaha diperbaiki oleh SBY di sisa masa jabatannya.
Penandatanganan Perpu Pilkada dilakukan sebagai bentuk dukungan atas aspirasi masyarakat.
Namun, anggapan pencitraan yang begitu kuat, membuat penggunaan (#) ini menjadi naik daun

3. lagi. Berbagai macam penggunaan #ShameOnYouSBY dan #ShameByYou menjadi salah satu
cara untuk mengekspresikan emosi masyarakat. Yang terbaru adalah penggunaan
#WelcomeMr.Liar oleh masyarakat sebagai bentuk kritik atas sikap presiden SBY saat
mengeluarkan Perpu Pilkada karena dianggap sebagai pencitraan. Kondisi seperti ini tentu saja
patut dipertanyakan, apa yang sesungguhnya kita inginkan?
Sadar atau tidak, kemelut akan RUU maupun Perpu Pilkada ini justru menunjukkan
bahwa sikap kita lah yang sebenarnya dapat membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia
kedepannya. Melalui sistem pilkada langsung atau tidak langsung, hal ini sepatutnya tidak
menjadi masalah yang harus disebarluaskan keseluruh penjuru dunia. Apalagi berusaha
menjadikannya sebagai trending topic world wide (TTWW) selama 2 minggu berturut-turut untuk
memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini justru akan membuat bangsa kita kehilangan muka
di hadapan bangsa lain. Mereka akan dengan mudah menilai kelemah kita, sehingga gerakan
imperialism akan semakin mudah untuk dijalankan. Mengingat kondisi masyarakat yang mudah
sekali disulut emosinya.
Sebagai negara yang mengusung azaz demokrasi, kekuasaan tertinggi sebenarnya ada
pada rakyat. Sehingga apabila ada kebijakan pemerintah yang sekiranya merugikan bangsa dan
rakyat, maka pelakunya mampu dengan mudah kita hukum sesuai dengan undang-undang yang
berlaku. Tidak perlu menyebarluaskannya melalui akun sosmed yang kita miliki. Karena itu
sama saja dengan merusak harkat dan martabat bangsa sendiri. Bahkan, memalukan diri sendiri.