Dokumen tersebut membahas tentang proses politik dalam penyusunan standar akuntansi di mana terdapat intervensi dari berbagai pihak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, sehingga standar yang disusun cenderung lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan umum."

1. ABSTRAK
Proses penyusunan standar akuntansi yang melalui proses yang panjang tidak dipungkiri
terdapat berbagi hambatan dan proses perdebatan yang alot. Salah satunya seperti
intervensi beberapa pihak. Bahwa proses penyusunan standar akuntansi tidak terlepas dari
campur tangan politik demi keuntungan beberapa pihak semata dan kembali lagi kepada
regulasi atau aturan dalam pembuatan dan penyusunan standar akuntansi dari masing-
masing negara untuk disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan ekonomi negara
tersebut.
Kata Kunci: Standar Akuntansi, Proses Politik, Intervensi, Kepentingan
PENDAHULUAN
Seiring dengan perubahan lingkungan dan pola pikir manusia, sangat sulit untuk
menyatukan antar individu tanpa perkembangan informasi yang transparansi sehingga
diperoleh suatu perubahan yang lebih baik. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas
merupakan salah satu hal yang mewujudkan transparansi tersebut. Apabila standar
akuntansi keuangan memiliki kualitas yang baik, maka dapat dipastikan bahwa kondisi
praktik bisnis yang ada akan berjalan lancar.1
Perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia
dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar
akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk
1
Konvergensi Standar Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Kurikulum Akuntansi dan Proses
Pembelajaran Akuntansi di Perguruan tinggi Indonesia, Efraim Ferdinan Giri

2. mewujudkan transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai
sebuah cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis
bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang
baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.
Pentingnya Standar Akuntansi Keuangan disusun dengan tujuan agar laporan keuangan
menjadi lebih objektif, jelas dan dimengerti oleh semua pihak. Standar akuntansi adalah
aturan baku yang disusun oleh lembaga yang berwenang untuk itu (di Indonesia oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI) sebagai pedoman yang harus diikuti oleh
penyusun laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut ditujukan untuk pihak
eksternal perusahaan.2
Perkembangan standar akuntansi telah melampaui umur yang panjang terutama di
Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem ekonomi pasar bebas. Dekade
1970-an masyarakat Amerika cukup tertarik melalui institusi-institusi dalam menyoroti
aspek social, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi dalam opini public dalam
penyusunan standar akuntansi (Zeff, 1978).
Akuntansi sebenarnya terbentuk dari fenomena ekonomi dari perkembangan berbagai
studi ekonomi yang ada, sehingga pembentukan standar akuntansi bukanlah suatu proses
yang berjalan serta merta, namun sangat memperhatikan aspek-aspek yang lainnya yang
di akibatkan oleh proses itu. Oleh karena itu apabila proses penyusunan standar penuh
dengan tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, bukanlah suatu hal
yang mengengejutkan karena adanya aspek ekonomik consequences (Scroeder dan Clark,
1995: 13). Konstituen yang mungkin terkena imbas atau berkepentingan dengan standar
akuntansi akan melakukan usaha untuk membuat standar yang mungkin terbentuk bisa
,memaksimalkan kepentingan mereka (Watt, 1977). Inilah yang dinamakan sebagai
2
Meta Teori Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia - Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi

3. proses politik, yang menurut Zeff (2002) diartikan sebagai pembelaan atau pertimbangan
self-interested dari pembuat standar mengenai aspek yang mungkin diasosiasikan dalam
istilah ekonomi cosequences.
Paper ini akan membahas bagaimana regulasi atau standar akuntansi adalah produk
politik sehingga dalam proses pembentukannya akan bersifat objektif tapi akan lebih
condong untuk memenuhi atau menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu saja
PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI
Ada beberapa nilai utama yang menjadi hambatan standarisasi akuntansi (Aris Tri
Cahyono, 2011: 11) yaitu:
 Perbedaan latar belakang nasional dan tradisi
 Perbedaan kebutuhan dari berbagai lingkungan ekonomi
 Tantangan standarisasi terhadap kedaulatan nasional
 Penyusunan standar akuntansi internasional.
Pada dasarnya merupakan cara perusahaan-perusahaan jasa akuntansi
professional internasional besar untuk mempertinggi potensi pendapatan
mereka. Dengan tuntutan aplikasi standar internasional maka hanya
perusahaan akuntansi internasional besarlah yang mampu memenuhi
permintaan ini
 Standarisasi internasional menciptakan banyak standar yang kompleks dan
mahal Perusahaan nasional harus menanggapi tekanan-tekanan nasional,
sosial, politik dan ekonomi yang terus meningkat, sehingga sulit
menyesuaikan diri dengan kewajibankewajiban internasional tersebut.

4.  Banyak grup nasional yang memiliki kepentingan tetap dalam
mempertahankan standar dan praktek mereka sendiri yang telah terbentuk
dari perspektif dan sejarah yang sangat berbeda.
 Tidak ada badan otoriter yang memiliki kemampuan memerintahkan
penerapan GAAP global. GAAP global tidak mungkin tercapai karena
adanya hambatan kelembagaan dalam proses penyusunan standar dan tidak
adanya kebutuhan yang nyata untuk memacu pertumbuhan pasar modal
internasional yang kuat.
Jika dilihat dari beberapa hambatan yang didapat dalam penyusunan standar akuntansi
dapat kita ambil pernyataan bahwa di dalam penyusunan standar akuntansi yang mana
penuh dengan tekanan dari berbagai pihak berkepentingan seperti lobi-lobi perusahaan,
entitas bisnis, asosiasi industri, atau pemerintah yang selanjutnya akan dapat membawa
bebrapa dampak negative yaitu lebih menguntungkan kepentingan beberapa pihak-pihak
tertentu saja yang seharusnya dapat lebih menguntungkan untuk kepentingan umum atau
semua pihak yang membutuhkan standar akuntansi secara adil. Oleh Zeff pihak-pihak
tertentu tersebut dikatagorikan sebagai pihak ketiga yang merupakan pihak yang selalu
mengintervensi proses standar yang di susun oleh dewan standar.
Watt dan Zimmerman (1978) dalam Roslender (1992:131) mengungkapkan sampai
dengan standar akuntansi memiliki efek potensial pada arus kas masa depan, badan
penyusun standar akan di penuhi lobi-lobi perusahaan. Walaupun pendapat teori pasar
dipakai, namun kenyataannya pilihan kebijakan akuntansi bisa mempengaruhi nilai
perusahaan (Scott, 1997 :186).

5. PROSES PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI
Proses penyusunan standar di Amerika oleh FASB sebagai berikut:
1. Panitia Kerja, menangani isu akuntansi yang akan dikembangkan dengan
membuat Kerangka Kerja (point outline).
2. Setelah menerima komentar atas kerangka kerja dari Badan IASC, panitia Kerja
menyusun Konsep Pernyataan Sementara (draft statement of standards).
3. Konsep tersebut direview oleh Badan IASC kemudian diedarkan pada pihak-
pihak terkait.
4. Setelah tanggapan dan komentar atas konsep tersebut, Panitia Kerja menyusun
Konsep Pernyataan Final. Berdasarkan hal tersebut, disusun dan dikembangkan
Konsep Pernyataan Sementara Standar Akuntansi Internasional (exposure draft).
5. Konsep Pernyataan Final dan Konsep Pernyataan Sementara Standar Akuntansi
Internasional, direview oleh Badan IASC, setelah melakukan revisi atau
perbaikan yang diperlukan, konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan
minimal dua pertiga dari anggota Badan IASC. Kemudian exposure draft
dipublikasikan, tanggapan dan komentar dimintakan langsung kepada pihak-
pihak yang berkepentingan, yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu
enam bulan.
6. Panitia Kerja, mereview tanggapan dan komentar dan kemudian mempersiapkan
dan menyusun Konsep Pernyataan Final Standar Akuntansi Internasional.
7. Badan IASC mereview Konsep Pernyataan Final tersebut, dengan melakuakn
revisi yang diperlukan. Setelah itu, Konsep Pernyataan Final harus mendapatkan
persetujuan minimal tiga perempat dari anggota Badan IASC, dan akhirnya
diterbitkan Standar Akuntansi Internasional definitif.

6. 8. Berdasarkan pendapat lisan maupun yang diterima, dewan selanjutnya melakukan
kemungkinan-kemungkinan berikut:
 FASB, menugaskan staf riset untuk melakukan penelitian, baik rutin
maupun insidental, sesuai dengan program kerja dan kepentingannya. Hasil
penelitiannya untuk sementara waktu disusun dalam naskah diskusi.
 Setelah naskan tersebut selesai dibahas, kemudian disusun dan dikeluarkan
pernyataan semnetara (exposure draft), untuk disebarkan kepada para
anggota profesi dan pihak-pihak yang berkepentingan, guna dimintakan
tanggapan atau komentar.
 Tanggapan atau komentar yang masuk, diseleksi sesuai dengan substansi
materinya, dan diikhtisarkan, kemudian dilekukan dengar pendapat.
 Berdasarkan pernyataan sementara, tanggapan atau komentar yang masuk,
dan hasil dengar pendapat, kemudian disusun dan dikeluarkan pernyataan
resmi yang antara lain adalah SFAC dan SFAS.
POLITISASI PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI
Dari proses penyusunan standar akuntansi di atas maka dapat kita lihat bahwa partisipasi
publik selalu diikutsertakan, meskipun keputusan hasil standar akuntansi yang dibuat
tetap otoritas FASB atau Badan Pembuat Standar di masing-masing negara. Pihak-pihak
yang terkait merupakan jalan masuk darai pertimbangan politisasi dari standar akuntansi.
Adapun pihak atau partisipasi publik yang ikut serta menyusun standar akuntansi di
Amerika adalah :
1. Kantor Akuntan Bersar yang dikenal dengan “Big 8”
2. American Institue of Certified Public Accountants (AICPA) – Akuntan Publik

7. 3. Financial Accounting Standard Board (FASB) – Lembaga Penyusun Standar
Akuntansi
4. Governmental Accounting Standard Board (GASB) – Lembaga Penyusun
Standar Akuntansi Untuk Pemerintah
5. Securities and Exchange Commission (SEC ) – Badan Pengawasan Pasar
Modal
6. American Accounting Association (AAA) – Organisasi Akademisi
7. Financial Executives Instiute (FEI) – Para eksekutif Keuangan
8. The Institute of Management Accounting yang dahulu namanya National
Association of Accountant (NAA) – Organisasi Akuntan Management
9. Dan lain-lain
Proses penyusunan standar akuntansi yang merupakan produk politik bisa dideskripsikan
sebagai demokrasi seperti halnya semua badan pembuatan perturan, hak dewan adalah
membuat pereturan pada akhirnya bergantung pada persetujuan atas aturan tersebut, tetapi
karena pembuatan atau penyusunan standar memerlukan beberapa perspektif, tidak tepat
untuk menentukan standar hanya berbasis pada pandangan konstituen atau pihak-pihak
tertentu. Hal ini sama dengan proses di legislatif, harus di bicarakan dan semua harus
diperdengarkan. Penyusun standar diharapkan mewakili keseluruhan konstituen dan
bukannya suatu grup atau pihak-pihak tertentu saja. Proses ini bisa dideskripsikan atau di
gambarkan sebagai suatu proses politik karena di sana terdapat usaha pembelajaran
terkait dengan perolehan standar yang akan di hasilkan dan dibuat, bukanlah politis dalam
pengertian juka akomodasi adalah di syaratkan untuk memperoleh pernyataan standar
akuntansi yang akan di terbitkan (Mathews dan Perera, 1993:106).3
3
Konsekuensi Ekonomi dan Proses Politik dalam Penyusunan Standar Akuntansi, Helmy Adam

8. Proses penetapan standar harus di bawah berdiri dalam konteks yang lebih luas. Faktor-
faktor politik, pada gilirannya, juga memiliki efe. Sebagai contoh, setelah pernyataan
standar akuntansi keuangan (PSAK) no.96 pada alokasi pajak penghasilan muncul pada
tahun 1987, beberapa artikel jurnal serta perusahaan menyiapkan laporan keuangan
dikecam itu. Akhirnya, faktor-faktor politik seperti kemahalan dan kesulitan menerapkan
PSAK no. 96 menyebabkan penggantian dengan PSAK No.109. Meskipun
kesederhanaan, menunjukkan merupakan titik awal yang baik untuk membawa keluar
bagaimana ide-ide dan kondisi akhirnya menyatu menjadi kebijakan membuat keputusan
yang membentuk laporan keuangan.
Badan-badan seperti FASB dan SAC, yang telah bertanggung jawab dengan membuat
aturan akuntansi keuangan, melakukan fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan disebut juga
dengan membuat aturan akuntansi keuangan, melakukan fungsi kebijakan. Fungsi
kebijakan juga disebut pengaturan standar atau aturan keputusan dan khusus mengacu
pada proses tiba di pernyataan yang dikeluarkan oleh FASB atau SEC. Masukan ke
fungsi pembuatan kebijakan berasal dari tiga sumber utama (meskipun tidak selalu sama)
yaitu: faktor ekonomi, faktor politik, dan teori akuntansi.
PROSES POLITISASI STANDAR AKUNTANSI
Proses politik dalam pembuatan regulasi atau standar akuntansi dapat dideskripsikan
sebagai usaha salah satu atau banyak pihak untuk melakukan self-interest dalam
penyusunan standar akuntansi ( Zeff, 2002 ) atau upaya memaksimalkan transfer
kekayaan ( Watt, 1977 ). Kaitannya dengan proses politik dalam menyusun standar
akuntansi dapat dilakukan dalam lobi-lobi konstituen, dimana konstituen di sini dapat
dibagi dalam berbagai pihak, misalnya dalam riset di Jerman oleh McLeay (2000) mebagi

9. dalam 3 katagori yaitu industry, auditor, dan akademisi. Beberapa konsituen atau katagori
yang sudah dijelaskan di atas akan membentuk sutu kelompok yang melakukan lobi-lobi
ke dewan standar atau bahkan melalui pemerintah atau pengadilan untuk melakukan
klaim atas penyusunan dan penerapan regulasi atau standar akuntansi yang baru.
Kenyataanya bahwa pembuatan atau penyusunan standar akuntansi tidak lepas dari
intervensi pemerintah juga. Watt (1977) mengungkapkan bahwa teori akuntansi keuangan
perusahaan harus bisa menjelaskan persyaratan pemerintah dan regulasi laporan
keuangan. Faktanya kebijakan penentuan tarif atau insentif fiscal dan harga adalah
berdasarkan accounting numbers ( Zeff, 1978 ) menjadikan menjer perusahaan
melakukan lobi-lobi ke dewan standar dalam pembuatan dan penyusunan standar
akuntansi untuk dapat berimplikasi pada tarif yang menguntungkan ( Miller, 1994:7 ).
Perilaku-perilaku dan intevensi pemerintah juga bisa mempengaruhi proses pembuatan
standar akuntansi. Ujung-ujungnya para politisi dan pemeritah menginginkan keuntungan
semata dibalik proses politik pembuatan dan penyusunan standar akuntansi sehingga
mampu memberi kesempatan baginya untuk mengendalikan transfer kekayaan ke
pemerintah ataupun pada dirinya sendiri ( Watt dan Zimmerman, 1986:226; Miller,
1994:7 ).
Hal di atas ternyata dapat menjadikan pembuatan dan penyusunan proses standar
akuntansi tidaklah murni atau dapat menimbulkan bahaya yaitu standar akuntansi yang
disahkan dan kemudian diterapkan bukan yang terbaik dari sudut pandang kualitas
melainkan yang mampu memberikan keuntunngan untuk kepentingan terbesar dan
bahkan menjadi suatu permainan politik ( Wibisana, 1992 ).

10. CONTOH PROSES POLITISASI PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR
AKUNTANSI
Memang tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan pembuatan standar akuntansi banyak
terdapat tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang salah satunya terdapat proses politik
oleh pemerintah. Berikut merupakan salah satu contoh bagaimana pemerintah melakukan
intervensi atau lobi-lobi kepada dewan standar.
Contoh dari faktor ekonomi akan inflasi curam tahun 1970-an, yang tidak diragukan lagi
katalis yang memimpin FASB untuk memaksa pengungkapan informasi mengenai
perubahan harga, adalah contoh klasik dari faktor ekonomi akan percepatan merger dan
akuisisi. Faktor-faktor politik merujuk pada pengaruh pada pembuatan kebijakan mereka
yang akan tunduk pada aturan-aturan atau peraturan yang dihasilkan. Termasuk dalam
kategori ini akan auditor, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah aturan-aturan
telah diikuti; menyiapkan laporan keuangan, yang diwakili oleh organisasi seperti
internasional eksekutif keuangan (FEI), dan investor, diwakili oleh organisasi seperti
lembaga CFA dan publik itu sendiri, yang mungkin diwakili oleh kelompok-kelompok
pemerintah seperti kongres atau oleh departemen atau lembaga cabang eksekutif dari
pemerintah, seperti komisi sekuritas dan pertukaran (SEC).
Selain itu, pengelolaan perusahaan-perusahaan besar dan asosiasi industri perdagangan
unsur politik yang penting dari proses pembuatan kebijakan. Meskipun telah penting
untuk memberikan suara kepada mereka yang terpengaruh dengan membuat aturan
akuntansi, harus diingat bahwa faktor politik dapat menumbangkan proses penetapan
standar. Salah satu contoh ini telah menjadi entitas tujuan khusus (SPE). SPEs, seperti
namanya, adalah pengaturan dimana perusahaan dan investor saham luar bersama-sama
memiliki sebuah entitas yang mungkin sebagian besar perusahaan shell. SPEs
memungkinkan perusahaan untuk kewajiban “taman” pada neraca SPE s jika investor

11. saham luar memiliki sesedikit 3% dari SPE tersebut. Meninggalkan kewajiban off neraca
sendiri meningkatkan perusahaan rasio utang-ekuitas dan, secara umum, memberikan
lembar perusahaan menyeimbangkan apa yang kita sebut facelift. Upaya awal FASB
untuk memecahkan masalah SPE gagal karena campur tangan politik oleh lima
perusahaan kemudian besar akuntan publik. Namun, karena tekanan publik akibat
bencana Enron, FASB telah mulai lagi untuk mengatasi masalah ini. Awal FASB’s
mencoba untuk memecahkan SPE masalah gagalkan oleh karena gangguan campur
tangan politis oleh kemudian besar lima perusahaan akuntan publik. Bagaimanapun,
tekanan publik oleh karena FASB telah mulai lagi untuk menunjuk masalah ini.
PENUTUP
Sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa dalam proses penyusunan standar akuntansi
yang melalui proses yang panjang tidak dipungkiri terdapat berbagi hambatan. Salah
satunya seperti apa yang telah dibahas dan dijelaskan di atas, yaitu intervensi beberapa
pihak. Bahwa proses penyusunan standar akuntansi tidak terlepas dari campur tangan
politik demi keuntungan beberapa pihak semata. Pada umumnya kembali lagi kepada
regulasi atau aturan dalam pembuatan dan penyusunan standar akuntansi dari masing-
masing negara untuk disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan ekonomi negara
tersebut.

12. REFERENSI
Fogarty, Timothy J; Hussein, Mohamed E A; Ketz, J Edward, Political aspects of
financial accounting standard setting in the USA
Botzem, Sebastian, The politics of accounting regulation; Organizing transnational
standard setting in financial reporting.
D. R. Borker, The politics of accounting regulation: Organizing transnational standard
setting in financial reporting, Manhattanville College.
Helmy Adam, Konsekuensi Ekonomi dan Proses Politik dalam Penyusunan Standar
Akuntansi.
Aris Tri Cahyono, Meta Teori Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia - Menuju
Konvergensi SAK di Masa Globalisasi
Efraim Ferdinan Giri, Konvergensi Standar Akuntansi dan Dampaknya Terhadap
Pengembangan Kurikulum Akuntansi dan Proses Pembelajaran Akuntansi di
Perguruan tinggi Indonesia.
Archer, Teori Akuntansi dan pembuatan kebijakan