SlideShare a Scribd company logo
PUSDATIN as the center of excellence
Jaringan Geospasial
Kementerian PUPR
PENGUMPULAN DATA
PENGOLAHAN DATA
PENYAJIAN INFORMASI
PENGGUNAAN INFORMASI
PEMILIK DATA
(STEWARDSHIP)
STANDARISASI
STANDAR PROSES
STANDAR PRODUK
STANDAR PERSONIL
WALI DATA
(CUSTODIANSHIP)
PENYIMPANAN DATA
PENGAMANAN DATA
LAYANAN INFORMASI
PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL KEMENTERIAN
DITJEN
BIG / BADAN
STANDARISASI NASIONAL
PUSDATIN
SEBAGAI REFERENSI
STANDAR DI K/L
SOP PENGELOLAAN DATA SPASIAL
SOP PENGUMPULAN DATA PRIMER
SOP SURVEY GPS (GEODETIK/NAVIGASI)
SOP PENGUMPULAN DATA SEKUNDER
SOP KOREKSI GEOMETRIK
SOPTRANSFORMASI KOORDINAT
SOP UPDATING DAN EDITING PETATEMATIK
SOP UPDATING DAN EDITING DATABASE SPASIAL
SOP KONTROL KUALITAS
SOP PUBLIKASI MAP SERVICE
SOP PENYIMPANAN DAN PENGARSIPAN
STANDAR KODIFIKASI
FORM ISIAN DATA INFRASTRUKTUR
High Speed Internet
2Gb E-Mail Storage
Server Storage
Data Center + DRC
SIGI-PUPR  PORTAL SIGI PUPR
TNDE
E-MAIL
DATA WAREHOUSE
e-Proc  LPSE
ONLINE STORAGE  e-Dokumen
E-Absensi
KATALOG PETA
PU-Net
V-Confrence
INTRANET
No Nama Muatan Peta Tahun/Versi Cakupan Skala
1Peta Sebaran Lokasi Bendungan 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000
2Peta Sebaran Lokasi Rencana 65 Bendungan
2015-2019
2015 Indonesia 1 : 50.000
3Peta Jaringan Jalan Nasional 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000
4Peta Jaringan JalanTol 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000
5Peta Sebaran Lokasi Bendungan 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
6Peta Sebaran Lokasi Bendung 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
7Peta Sebaran Lokasi Embung 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
8Peta Daerah Irigasi 2007-2008 Indonesia 1 : 250.000
9Peta Jaringan Jalan Nasional 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
10Peta Sebaran Lokasi SPAM 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
11Peta Sebaran LokasiTPA 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
12Peta Sebaran Lokasi Rusunawa 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
13Peta Sebaran Lokasi IPAL 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
VIDEO DRONE
WebGIS SIGI PU-PR

More Related Content

What's hot

Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Dadang Solihin
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
rizqialfadly
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dadang Solihin
 
Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
Ary Ajo
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
MAHMUN SYARIF
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
Ely Goro Leba
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Dr. Zar Rdj
 
Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan
Analisis Dalam Perencanaan PembangunanAnalisis Dalam Perencanaan Pembangunan
Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan
Siti Sahati
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
oriza steva andra
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Juwarto Tulungagung
 
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politikKondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Mahfuri Mahfuri
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
YuliasfaHayati
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
Dr. Zar Rdj
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 

What's hot (20)

Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
 
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah  berdasarkan Perpres 81/2010
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
 
Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan
Analisis Dalam Perencanaan PembangunanAnalisis Dalam Perencanaan Pembangunan
Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politikKondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
Kondisi indonesia pasca reformasi dalam bidang politik
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
2021-Permenpan RB nomor 70 Tahun 2021.pdf
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 

Viewers also liked

Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
bramantiyo marjuki
 
Sop perubahan npwp penyedia
Sop perubahan npwp penyediaSop perubahan npwp penyedia
Sop perubahan npwp penyedia
CV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
 
Lpse
LpseLpse
SOP Administrasi Pemerintahan
SOP Administrasi Pemerintahan SOP Administrasi Pemerintahan
SOP Administrasi Pemerintahan
Kacung Abdullah
 
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
oriza steva andra
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
Seth Familian
 

Viewers also liked (6)

Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
 
Sop perubahan npwp penyedia
Sop perubahan npwp penyediaSop perubahan npwp penyedia
Sop perubahan npwp penyedia
 
Lpse
LpseLpse
Lpse
 
SOP Administrasi Pemerintahan
SOP Administrasi Pemerintahan SOP Administrasi Pemerintahan
SOP Administrasi Pemerintahan
 
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
Export, Import Menggunakan Ms.Excel dan Join Data Attibute pada ArcGis 10.0
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 

More from Mgs Zulfikar Rasyidi

laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota PalembangMajalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina MargaModul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Geospatial Information Status Data
Geospatial Information Status DataGeospatial Information Status Data
Geospatial Information Status Data
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatJaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUMgs Zulfikar Rasyidi
 
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies HeringStrategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Cost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our PerspectiveCost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our Perspective
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Mgs Zulfikar Rasyidi
 

More from Mgs Zulfikar Rasyidi (12)

laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
 
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota PalembangMajalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
Majalah Bidar Edisi 2 tahun 2019 Edisi Wisata Air Kota Palembang
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
 
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
Pengelolaan SISDA di BBWS Sumatera VIII tahun 2017
 
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina MargaModul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
Modul Pengelolaan dan Analisis Data Geospasial - Bina Marga
 
Geospatial Information Status Data
Geospatial Information Status DataGeospatial Information Status Data
Geospatial Information Status Data
 
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatJaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 
Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013Tayangan PII 2013
Tayangan PII 2013
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
 
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies HeringStrategic Business Unit – Case Studies Hering
Strategic Business Unit – Case Studies Hering
 
Cost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our PerspectiveCost of capital from Our Perspective
Cost of capital from Our Perspective
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 

WebGIS SIGI PU-PR

  • 1. PUSDATIN as the center of excellence
  • 2.
  • 4.
  • 5. PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DATA PENYAJIAN INFORMASI PENGGUNAAN INFORMASI PEMILIK DATA (STEWARDSHIP) STANDARISASI STANDAR PROSES STANDAR PRODUK STANDAR PERSONIL WALI DATA (CUSTODIANSHIP) PENYIMPANAN DATA PENGAMANAN DATA LAYANAN INFORMASI PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL KEMENTERIAN DITJEN BIG / BADAN STANDARISASI NASIONAL PUSDATIN SEBAGAI REFERENSI STANDAR DI K/L
  • 6. SOP PENGELOLAAN DATA SPASIAL SOP PENGUMPULAN DATA PRIMER SOP SURVEY GPS (GEODETIK/NAVIGASI) SOP PENGUMPULAN DATA SEKUNDER SOP KOREKSI GEOMETRIK SOPTRANSFORMASI KOORDINAT SOP UPDATING DAN EDITING PETATEMATIK SOP UPDATING DAN EDITING DATABASE SPASIAL SOP KONTROL KUALITAS SOP PUBLIKASI MAP SERVICE SOP PENYIMPANAN DAN PENGARSIPAN
  • 7. STANDAR KODIFIKASI FORM ISIAN DATA INFRASTRUKTUR
  • 8.
  • 9.
  • 10. High Speed Internet 2Gb E-Mail Storage Server Storage Data Center + DRC
  • 11. SIGI-PUPR  PORTAL SIGI PUPR TNDE E-MAIL DATA WAREHOUSE e-Proc  LPSE ONLINE STORAGE  e-Dokumen E-Absensi KATALOG PETA PU-Net V-Confrence INTRANET
  • 12. No Nama Muatan Peta Tahun/Versi Cakupan Skala 1Peta Sebaran Lokasi Bendungan 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000 2Peta Sebaran Lokasi Rencana 65 Bendungan 2015-2019 2015 Indonesia 1 : 50.000 3Peta Jaringan Jalan Nasional 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000 4Peta Jaringan JalanTol 2015 (on going) Jawa 1 : 50.000 5Peta Sebaran Lokasi Bendungan 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 6Peta Sebaran Lokasi Bendung 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 7Peta Sebaran Lokasi Embung 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 8Peta Daerah Irigasi 2007-2008 Indonesia 1 : 250.000 9Peta Jaringan Jalan Nasional 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 10Peta Sebaran Lokasi SPAM 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 11Peta Sebaran LokasiTPA 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 12Peta Sebaran Lokasi Rusunawa 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000 13Peta Sebaran Lokasi IPAL 2007-2014 Indonesia 1 : 250.000
  • 13.
  • 14.
  • 15.