Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan One Map Policy yang bertujuan untuk mengintegrasikan peta tematik yang disusun oleh berbagai kementerian/lembaga agar menghasilkan satu peta tematik nasional yang konsisten dan dapat diandalkan. One Map Policy ini didasarkan atas instruksi Presiden untuk hanya memiliki satu peta nasional sebagai acuan tunggal.
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bertanggung jawab mengelola data spasial infrastruktur PU-PR seperti jaringan jalan, air minum, bendungan, dan lainnya. Data tersebut dikumpulkan bekerja sama dengan kementerian terkait dan Badan Informasi Geospasial serta disimpan dan disebarluaskan melalui Sistem Informasi Geospasial Nasional.
Dokumen tersebut merangkum evaluasi dan rekomendasi perbaikan untuk Peta Infrastruktur Indonesia (PII) tahun 2013, mencakup standarisasi simbol tematik, penyusunan SOP pemutakhiran data, dan perancangan album PII dengan format baru.
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
1. Aplikasi sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu penataan ruang dengan mengumpulkan dan menganalisis data spasial secara akurat.
2. GIS digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang.
3. Kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan GIS secara optimal dalam penataan ruang.
1. Dokumen membahas pentingnya integrasi database sumber daya geologi nasional untuk pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
2. Badan Geologi telah mengembangkan aplikasi database sumber daya geologi berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data antar pemerintah pusat dan daerah.
3. Keberhasilan aplikasi tersebut bergantung pada komitmen bersama untuk mengisi datanya, khususnya dari daerah yang
Jaring Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMgs Zulfikar Rasyidi
Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) bertanggung jawab mengelola data spasial infrastruktur PU-PR seperti jaringan jalan, air minum, bendungan, dan lainnya. Data tersebut dikumpulkan bekerja sama dengan kementerian terkait dan Badan Informasi Geospasial serta disimpan dan disebarluaskan melalui Sistem Informasi Geospasial Nasional.
Dokumen tersebut merangkum evaluasi dan rekomendasi perbaikan untuk Peta Infrastruktur Indonesia (PII) tahun 2013, mencakup standarisasi simbol tematik, penyusunan SOP pemutakhiran data, dan perancangan album PII dengan format baru.
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
1. Aplikasi sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu penataan ruang dengan mengumpulkan dan menganalisis data spasial secara akurat.
2. GIS digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang.
3. Kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan GIS secara optimal dalam penataan ruang.
1. Dokumen membahas pentingnya integrasi database sumber daya geologi nasional untuk pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
2. Badan Geologi telah mengembangkan aplikasi database sumber daya geologi berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data antar pemerintah pusat dan daerah.
3. Keberhasilan aplikasi tersebut bergantung pada komitmen bersama untuk mengisi datanya, khususnya dari daerah yang
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
Tugas Matakuliah Penetapan dan Penegasan Batas Darat
Disclaimer:
RAB, luas desa, informasi desa, titik koordinat merupakan asumsi untuk memudahkan dalam proses hitungan. Bertujuan hanya untuk menggambarkan tahapan pembuatan peta batas desa secara kartometris.
Oleh : Luhur Moekti Prayogo (19/449597/PTK/12856)
Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...bramantiyo marjuki
Aplikasi SIGI-PU (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum) telah berkembang sejak 2006 untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur dan manajemen bencana dengan menyediakan informasi spasial dan analisis. Aplikasi ini memiliki potensi untuk mendukung aktivitas mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan bencana."
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
Modul ini membahas tentang sistem informasi geografis (SIG), global positioning system (GPS), dan pemetaan dasar. Materi pelatihan mencakup pengertian SIG, jenis dan format data spasial, sumber data spasial, serta proyeksi peta dan sistem koordinat yang digunakan dalam pemetaan."
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas rencana penyiapan pengembangan database pengelolaan kawasan strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup koordinasi, pengumpulan data, identifikasi program dan lapangan, pengembangan aplikasi, sistem database, serta forum diskusi.
Dokumen ini membahas rancangan sistem informasi geografis untuk menyajikan informasi lokasi contoh dan titik pengamatan geologi di Lembar Nangapinoh, Kalimantan Barat. Sistem ini akan menampilkan data geologi seperti komposisi mineral, hasil analisis kimia, fosil, dan peta lokasi titik pengamatan untuk memudahkan Pusat Survei Geologi dalam mengupdate data. Dokumen ini menjelaskan proses pembuatan sistem melalui diagram use case,
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Dokumen tersebut membahas pengertian dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) dan komponen-komponennya seperti hardware, software, data, metode dan manusia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dan elemen SIG serta hubungannya dengan disiplin ilmu kebumian lain."
Geografi ekonomi & sistem informasi geografi (sig)jackson lavigne
Dokumen tersebut membahas tentang geografi ekonomi dan sistem informasi geografi (SIG). Geografi ekonomi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan SIG adalah sistem yang menggunakan peta digital untuk menampilkan informasi spasial secara interaktif. SIG dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan pengawasan bencana alam. Dengan
1. Penelitian ini membandingkan karakteristik lanskap agroforestri dan orientasi pemanfaatan lahannya di dua desa yang dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang.
2. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan perbedaan pola tanam agroforestri dan orientasi nilai yang lebih egoistik di desa pendatang.
3. Penelitian tahun kedua akan menganalisis kecenderungan keberlanjutan pola agroforestri
Peta partisipatif merupakan data primer yang diproduksi oleh masyarakat namun belum difasilitasi oleh pemerintah. Untuk diakui dalam kebijakan satu peta, peta partisipatif perlu standarisasi, landasan hukum, dan penentuan lembaga penanggungjawab. Upaya dilakukan dengan berdialog dengan kementerian terkait untuk mengintegrasikan peta partisipatif dalam perencanaan partisipatif di tingkat daerah.
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya peningkatan kompetensi SDM bidang informasi geospasial di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemetaan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan.
Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan ...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas pengembangan sistem pengelolaan katalog data spasial berbasis web di Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini akan mengelola dan menyimpan berbagai jenis data spasial secara terstruktur serta memungkinkan akses publik melalui antarmuka online. Dokumen ini menjelaskan proses persiapan, desain, dan implementasi sistem melalui pendekatan sistem pengembangan berkelanjutan (SDLC).
Tugas Matakuliah Penetapan dan Penegasan Batas Darat
Disclaimer:
RAB, luas desa, informasi desa, titik koordinat merupakan asumsi untuk memudahkan dalam proses hitungan. Bertujuan hanya untuk menggambarkan tahapan pembuatan peta batas desa secara kartometris.
Oleh : Luhur Moekti Prayogo (19/449597/PTK/12856)
Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (SIGI-PU) U...bramantiyo marjuki
Aplikasi SIGI-PU (Sistem Informasi Geografis Infrastruktur Pekerjaan Umum) telah berkembang sejak 2006 untuk mendukung pengelolaan data infrastruktur dan manajemen bencana dengan menyediakan informasi spasial dan analisis. Aplikasi ini memiliki potensi untuk mendukung aktivitas mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan bencana."
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan ...bramantiyo marjuki
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Batang tubuh beserta lampirannya
Modul ini membahas tentang sistem informasi geografis (SIG), global positioning system (GPS), dan pemetaan dasar. Materi pelatihan mencakup pengertian SIG, jenis dan format data spasial, sumber data spasial, serta proyeksi peta dan sistem koordinat yang digunakan dalam pemetaan."
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas rencana penyiapan pengembangan database pengelolaan kawasan strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup koordinasi, pengumpulan data, identifikasi program dan lapangan, pengembangan aplikasi, sistem database, serta forum diskusi.
Dokumen ini membahas rancangan sistem informasi geografis untuk menyajikan informasi lokasi contoh dan titik pengamatan geologi di Lembar Nangapinoh, Kalimantan Barat. Sistem ini akan menampilkan data geologi seperti komposisi mineral, hasil analisis kimia, fosil, dan peta lokasi titik pengamatan untuk memudahkan Pusat Survei Geologi dalam mengupdate data. Dokumen ini menjelaskan proses pembuatan sistem melalui diagram use case,
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Dokumen tersebut membahas pengertian dasar Sistem Informasi Geografis (SIG) dan komponen-komponennya seperti hardware, software, data, metode dan manusia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep dan elemen SIG serta hubungannya dengan disiplin ilmu kebumian lain."
Geografi ekonomi & sistem informasi geografi (sig)jackson lavigne
Dokumen tersebut membahas tentang geografi ekonomi dan sistem informasi geografi (SIG). Geografi ekonomi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan SIG adalah sistem yang menggunakan peta digital untuk menampilkan informasi spasial secara interaktif. SIG dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan pengawasan bencana alam. Dengan
1. Penelitian ini membandingkan karakteristik lanskap agroforestri dan orientasi pemanfaatan lahannya di dua desa yang dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang.
2. Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan perbedaan pola tanam agroforestri dan orientasi nilai yang lebih egoistik di desa pendatang.
3. Penelitian tahun kedua akan menganalisis kecenderungan keberlanjutan pola agroforestri
Peta partisipatif merupakan data primer yang diproduksi oleh masyarakat namun belum difasilitasi oleh pemerintah. Untuk diakui dalam kebijakan satu peta, peta partisipatif perlu standarisasi, landasan hukum, dan penentuan lembaga penanggungjawab. Upaya dilakukan dengan berdialog dengan kementerian terkait untuk mengintegrasikan peta partisipatif dalam perencanaan partisipatif di tingkat daerah.
Pembuatan peta zona nilai tanah dengan pendekatan penilaian massal untuk meningkatkan potensi PAD khususnya PBB dan BPHTB di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar untuk menghitung nilai tanah. Hasilnya adalah peta ZNT berdasarkan NJOP dan harga transaksi serta analisis perbedaan peningkatan potensi PAD. Saran termasuk meningkatkan kerapatan sample
Pada KABAR JKPP 20 ini menyajikan beberapa sumbangan tulisan dari kawan-kawan di Sekretariat Nasional, Mitra
maupun anggota dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberikan catatan kritis setahun Implementasi
Peraturan Bersama 4 Kementerian dan Lembaga di
beberapa daerah yang menjadi fokus perhatiannya.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Pemetaan kompetensi dan teknik penilaianPak Sulaiman
Dokumen tersebut merupakan dokumen tentang pemetaan kompetensi dan teknik penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X SMA Negeri 19 Makassar. Dokumen tersebut menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kriteria ketuntasan, dan teknik penilaian yang digunakan.
modul pelatihan pengolahan data spasial menggunakan quantum gisMohd. Yunus
Modul ini membahas pengolahan data geospasial menggunakan perangkat lunak QGIS secara gratis dan terbuka. Modul ini disusun untuk pelatihan pemetaan partisipatif bagi fasilitator lapangan dan staf BPDAS untuk mengelola database spasial di enam lokasi proyek SCBFWM.
SOP PENYELENGGARAAN PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGENDALIAN KUALITAS PETA PART...septianm
Dokumen ini menjelaskan prosedur penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif yang melibatkan kelompok masyarakat, fasilitator, dan Badan Informasi Geospasial. Terdapat penjelasan tentang peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak dalam proses pemetaan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan informasi geospasial, metadata, dan katalog unsur geografi. Informasi geospasial merupakan data geospasial yang telah diolah dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan perencanaan yang berhubungan dengan ruang. Metadata dan katalog unsur geografi penting untuk mendeskripsikan kualitas informasi geospasial."
Renacana struktur dan pola ruang di Wilayah Perencanaan Labang dan sekitarnya mengatur pembagian wilayah menjadi beberapa tema wilayah yang masing-masing memiliki fungsi utama seperti pariwisata, industri, pendidikan, dan permukiman. Rencana ini mengatur pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mendukung kegiatan utama di setiap tema wilayah.
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Untuk pekerjaan:
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota
Pada:
Pemerintah Kota Bengkulu
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
Tahun Anggaran 2023Ruang
Pelatihan dasar dasar pemetaan bagi staf desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM staf desa dalam mengelola sumber daya alam dan membangun desa. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pemetaan, perangkat lunak QGIS, dan cara membuat peta desa secara partisipatif. Hasilnya, para peserta mampu mempraktekkan penggunaan QGIS untuk menyusun informasi geospasial desa.
Peranan teknologi geospasial dalam inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya w...Instansi
Teknologi geospasial modern seperti satelit, sistem informasi geografis, dan sensor jauh memungkinkan inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah secara lebih akurat dan efisien. Informasi geospasial dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan."
Working paper ini terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti yang terdiri dari Riza Harijazudin, Handiman Rico, dan Andi Inda Fatinaware. Tim Pendamping SLUP yang terdiri dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Tokalekaju, Perkumpulan Walacea,
SLPP Kalimantan Tengah, POKKER SHK dan Yayasan Petak Danum (YPD). Tim Pengolah Data Spasial Ade Ihkzan, Rahmat Sulaiman, dan Hamsaluddin. Secara khusus ucapan terima kasih ditujukan kepada Masyarakat Rampi dan Timpah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada OXFAM NOVIB atas dukungan pelaksanaan Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan di dua kabupaten.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan peta dasar dan tematik untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kawasan Strategis Nasional di beberapa lokasi, mencakup pendekatan, metodologi, dan tahapan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan masalah hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Dibahas pula tipologi pelanggaran HAM dan mekanisme penegakkannya serta permasalahan konflik pertanahan dan upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk penyelesaiannya.
The document summarizes research on the implementation of Indonesia's forest moratorium at the local level. Key findings include:
1) Most local officials interviewed had little understanding of the moratorium, what lands it protects, and prohibited activities.
2) The national government provided limited technical guidance to local agencies on implementation, monitoring, and enforcement.
3) Governance reforms outlined by the moratorium have progressed slowly.
The effectiveness of the moratorium is hampered by poor understanding at the local level where administrative authority lies. While some agencies demonstrated understanding, others knew little. Overall implementation has faced challenges due to lack of guidance and awareness raising by the national government.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim di Indonesia yang disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim, absennya peran negara, dan kebijakan negara serta praktek buruk. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran politik lingkungan dari masyarakat dan agenda lingkungan hidup dalam pilpres 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi 26-41% pada tahun 2020 sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Upaya kunci meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan rehabilitasi hutan rusak. Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Norwegia
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Dokumen menjelaskan latar belakang, masalah yang diteliti, tujuan penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis regulasi dan praktik partisipasi masyarakat dalam beberapa aspek seperti penentuan wilayah pertambangan, penataan ru
Abetnego Tarigan, Director Executive National WALHI
(Perspektif Baru Road Show To Campus "Perubahan Iklim Sebagai Isu Strategis di Pemilu 2014". Universitas Nasional, Jakarta 8 Juli 2013)
Perkembangan dan Tantangan (Gs redd+ unas_080713_final)sonny dwi kristanu
REDD+ di Indonesia : Perkembangan dan Tantangan
Gita Syahrani, SH, LL.M
Senior Associate DNC Advocates at Work
Climate Change & Green Investment Desk
Universitas Nasional, Jakarta – 8 Juli 2013
Perkembangan dan Tantangan (Gs redd+ unas_080713_final)
One map participatory
1. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 1
ONE MAP POLICY UNTUKONE MAP POLICY UNTUK
PARTICIPATORY MAPPINGPARTICIPATORY MAPPING
Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.
Badan Informasi Geospasial
2. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 2
TRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIGTRANSFORMASI BAKOSURTANAL MENJADI BIG
(UU NO 4 TAHUN 2011)(UU NO 4 TAHUN 2011)
BBADANADAN IINFORMASINFORMASI GGEOSPASIALEOSPASIAL
PenyelenggaraPenyelenggara Pembangunan InformasiPembangunan Informasi
Geospasial DasarGeospasial Dasar ((IGD)IGD)
Pembina PembangunanPembina Pembangunan InformasiInformasi
Geospasial TematikGeospasial Tematik ((IGTIGT))
PenyelenggaraPenyelenggara IInfrastrukturnfrastruktur && JJaringanaringan
IInformasinformasi GGeospasialeospasial
BAKOSURTANALBAKOSURTANAL
Pengkaji kebijakan nasionalPengkaji kebijakan nasional
bidang survei dan pemetaan (surta)bidang survei dan pemetaan (surta)
Pembina di bidang surtaPembina di bidang surta
Pembina infrastruktur data spasialPembina infrastruktur data spasial
Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya
menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL
Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanyaBakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG sehingga tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya
menyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIALmenyusun PETA tetapi juga menyusun INFORMASI GEOSPASIAL
3. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 3
KEBIJAKAN NASIONALKEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIALPEMBANGUNAN INFORMASI GEOSPASIAL
• Data dan Informasi Geospasial merupakan salah satu
infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus
dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal.
• Perubahan Bakosurtanal menjadi BIG tidak terbatas
hanya pada nama, namun tugas dan fungsinya lebih
diperkuat sejalan dengan kebijakan nasioanl informasi
geospasial yang tertuang di dalam UU tersebut.
4. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 4
Amanat UU No. 4 Tahun 2011Amanat UU No. 4 Tahun 2011
1.1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN AKSES IG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN.JAWABKAN.
2.2. MEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUIMEWUJUDKAN KEBERGUNAAN DAN KEBERHASILGUNAAN IG MELALUI
KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASIKERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI
3.3. MENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPANMENDORONG PENGGUNAAN IG DLM PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN
MASYARAKATMASYARAKAT
4.4. PEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IGPEMBINAAN KEPADA PENYELENGGARA, PELAKSANA DAN PENGGUNA IG
5.5. REFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASIREFERENSI TUNGGAL (SINGLE REFERENCE) DI DALAM BIDANG INFORMASI
GEOSPASIALGEOSPASIAL
BADAN INFORMASIBADAN INFORMASI
GEOSPASIALGEOSPASIAL
5. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 5
PENYELENGGARAAN IGTPENYELENGGARAAN IGT
(UU-IG Psl 23 & 24)(UU-IG Psl 23 & 24)
Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal,
BIG mencanangkan ONE MAP POLICY.
6. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 6
Bentangalam Pegunungan
Lahan Sawan
Meander Sungai
Bentangalam Pesisir
Bentangalam Pulau Kecil
Bentangalam Perkotaan
BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)BANYAKBANYAK PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)PETA TEMATIK DAN BANYAK PENYELENGGARANYA (K/L)
URGENSI
Koordinasi dan Sinergi K/L
Untuk Mewujudkan
PROGRAM ‘ONE MAP’ IGT
Satu Ruang yang sama dipetakan oleh Banyak KL Penyelenggara IGT
(1(111 POKJA IGT)POKJA IGT)
PERMASALAH UTAMA IGT
1.Duplikasi Kegiatan antar K/L
2.Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda
3.Judul Peta Berbeda , Informasi Sama
4.Tema Sama, Informasi keruangan
berbeda
PERMASALAH UTAMA IGT
5.Keterbasan Informasi Tematik
6.Inkonsistensi skala peta
7.SNI Peta Tematik Masih Terbatas
8.Keterbatasan IGD skala Besar
Layer IGTKONDISI IGT SAAT INIKONDISI IGT SAAT INI
7. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 7
LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP
• Kenyataan menunjukkan bahwa banyak Peta
Tematik dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi
sesuai kebutuhan masing-masing.
• Kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan
spesifikasi informasi peta tematik. Hal ini
menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
• Diperlukan mekanisme one map untuk menyatukan
keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial
dasar dan tematik nasional.
8. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 88
Perbedaan Standar Menghasilkan Perbedaan Peta
Luas hutan dalam juta Ha
Kemen LH Irisan Kemenhut
27.2 32.6 11.619.8 92.6 8.0
Hutan PrimerHutan Primer dan Sekunder
Kemen LH
saja
Kemenhut saja
Irisan
Peta Tutupan Hutan, 2009
LATAR BELAKANG ONE MAPLATAR BELAKANG ONE MAP…………………………
9. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 9
“… Saya ingin hanya
satu peta saja
sebagai satu-satunya
referensi nasional!”
President Susilo Bambang Yudhoyono
Rapat Cabinet
23 Desember 2010
* Instruksi Presiden
(Inpres 10/2011)
10. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 10
PETA MORATORIUM SEBAGAI MODELPETA MORATORIUM SEBAGAI MODEL
ONE MAPONE MAP
• Hasil dan proses penyusunan Peta Moratorium dapat
dianggap sebagai model One Map Policy
• Peta Moratorium disusun oleh 4 (3+1) K/L dengan
mengintegrasikan data dari masing-masing K/L
• Dalam banyak hal, data dari masyarakat sangat
penting kontribusinya dalam meningkatkan kualitas
peta
• Integrasi IGT ternyata tidak mudh dilakukan, namun
pada akhirnya dapat diselesaikan
11. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 11
INTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIBINTEGRASI TEMATIK UNTUK PIPIB
Revisi 3
PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU
Untuk Mendukung
Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan
Terkait Pengukuhan Kawasan Hutan
INPRES NO 10 TH 2011
Revisi 2
Revisi 3
Revisi 1
Revisi 0
13. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 13
ONE REFERENCEONE REFERENCE
7,000 Jaring Kontrol Vertikal
119 Stasiun GPS
5,800 JK Gaya Berat
CORS sedang dalam konstruksi
(diintegrasikan dengan Ina-TEWS)
14. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 14
STATUS PEMETAAN RBISTATUS PEMETAAN RBI
1:250.0001:250.000
1:50.000 and 1:25.000)1:50.000 and 1:25.000)
Layer dalam RBI:
-Garis Pantai
-Jaringan Sungai
-Jaringan Jalan
-Kontur (Ketinggian)
-Bangunan Penting
-Batas Administrasi
-Penutup Lahan
-Toponimi
1:1:110.0000.0001:1:110.0000.000
16. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 16
ONEONE THEMATIC STANDARDTHEMATIC STANDARD
16
Peta tematik yang dihasilkan setiap K/L, harus merujuk pada
standar tematik nasional agar dapat diintegrasikan dengan K/L
lain untuk menjadi peta tematik nasional
SNI 7645:2010
Standar Nasional Indonesia
Klasifikasi penutup lahan
ICS 07.040 Badan Standardisasi Nasional
Contoh
DRAFTDRAFT
RSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUTRSNI PEMETAAN LAHAN GAMBUT
SKALA 1:50.000 BERBASISSKALA 1:50.000 BERBASIS
CITRA PENGINDERAAN JAUHCITRA PENGINDERAAN JAUH
17. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 17
ONEONE DATABASEDATABASE
17
Protected Forest and
Conservation Area…
…overlay with HPH and HTI
areas…
…overlay with plantation
areas…
…overlay with mining area
Contoh:
Integrasi Peta Perijinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di
Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)
Penyusunan Database harus merujuk pada standar database yang sama agar
proses integrasi peta tematik dapat dengan mudah dilakukan
18. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 18
KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Izin ESDM
Izin Kehutanan
Izin BPN
Izin Transmigrasi
19. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 19
ONEONE GEOPORTALGEOPORTAL
19
Geoportal tunggal untuk integrasi, transparansi dan partisipasi
penyelenggaraan IG menuju :
Indonesia National Spatial Data Infrastruccture (Ina-NSDI)
http://http://tanahair.indonesia.go.id or http://tanahair.indonesia.go.id or http://maps.ina-sdi.or.idmaps.ina-sdi.or.id
20. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 20
Integrasi data dan informasiIntegrasi data dan informasi
geospasial yang ingin dicapaigeospasial yang ingin dicapai
One Map PolicyOne Map Policy
Ina-SDIIna-SDI
NetworksNetworks
Ina-SDIIna-SDI
NetworksNetworks
21. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 21
UU No.UU No. 4/2011 :4/2011 : Informasi GeospasialInformasi Geospasial
PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)PerPres 85/2007 : Jaringan Data GeoSpasial Nasional (JDSN)
Ina-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data InfrastructureIna-SDI : Indonesia - GeoSpasial Data Infrastructure
DATA
CENTER
DATA
CENTER AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
METADATA
CATALOG
PORTAL
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
DATA
CENTER
METADATA
CATALOG
PORTALDATA
CENTER
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
DATA
CENTER
DATA
CENTER
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
METADATA
CATALOG
PORTAL
AUTHORITATIVE
DATA SOURCE
DNN/SJDNN/SJ
METADATA
CATALOG
PORTAL
MINISTRIES
(NODE)
PROVINCE
(NODE)
METADATA
CATALOG
PORTAL
MUNICIPAL
(NODE)
METADATA
CATALOG
PORTAL
NATIONALNATIONAL
GEOGEO
PORTALPORTAL
22. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 22
WG KebencanaanWG Kebencanaan
Institution
Other WG
Other WG Other WG
STRATEGI IMPLEMENTASI ONE MAP
POLICY: MEMBENTUK WORKING GROUP
WG SD Lahan dan GambutWG SD Lahan dan Gambut
WG Perubahan IklimWG Perubahan Iklim
Institution
Institution
Institution
Other WG
Telah dibentuk 12 WG untuk penyelenggaraan IGT
BIG
23. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 23
POKJA IGT ‘MENUJU ONE MAP POLICY’:
1. Pokja Pemetaan Sumberdaya Air dan DAS;
2. Pokja Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut;
3. Pokja Pemetaan Dinamika Sumberdaya;
4. Pokja Pemetaan Perubahan Iklim;
5. Pokja Pemetaan Ekoregion;
6. Pokja Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup lahan, dan Status Lahan;
7. Pokja Pemetaan Transportasi;
8. Pokja Pemetaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9.Pokja Pemetaan Kebencanaan;
10.Pokja Pemetaan Tata Ruang;
11.Pokja Pemetaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Atlas
12.Pokja Pemetaan Intelijen Geospasial
24. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 24
KONSEKWENSI POKJAKONSEKWENSI POKJA
• Rencana aksi Pokja telah ditetapkan dalam
Rakornas IG dan diadopsi Bappenas untuk
penyusunan RPJMN dan diadopsi Kemenkeu
untuk pembiayaan program.
• Tidak boleh lagi ada penyelenggaraan IGT di luar
WG yang sudah ada.
• Diharapkan terjadi efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan IG
25. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 25
CHALLENGE: INTEGRATED PM-OMPCHALLENGE: INTEGRATED PM-OMP
INITIATIVEINITIATIVE
• The powers of PM and OMP could potentially be integrated into:
Participatory One Map Initiative (POMI) : PM could be managed in line
with One Map mechanism, reference, standards and infrastructures.
• POMI mechanism needs to be designed properly in order to meet
both PM and OMP goals for a greater results of integrated PM and
OMP
• POMI could be promoted as an additional working group in available
IGT working group
• POMI is a big challange to be implemented to facilitate
public/community participation in mapping process.
• The results of POMI are expected as parts of national assets for
supporting national development.
26. RAKOR MENKOKESRA-27 NOPEMBER 2012| ASEP KARSIDI | Page 26
PENUTUPPENUTUP
• “Mari bersama menata Indonesia yang lebih
baik dengan One Map Policy
Dengan lokasi yang tersebar, setiap unit kerja mengumpulkan dan mengelola data dan informasi (baik spasial maupun non spasial) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing membentuk pulau-pulau informasi (islands of information).