RSJPDHK berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan farmasi berbasis elektronik dan kontrak harga satuan obat tahunan, sehingga obat dapat dipesan dan dijual berdasarkan tren konsumsi tiga tahun terakhir dengan harga stabil.

1. PENGELOLAAN OBAT DI
RSJPDHK
dr. Lies Dina Liastuti, SpJP

2. LATAR BELAKANG
Setiap tahunnya Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Kesehatan, dan Rumah Sakit
Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia dipusingkan oleh naiknya harga obat ditengah-tengah kesulitan
masyarakat untuk berobat. Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan Principal Obat di Indonesia sering ditengah
tahun atau bahkan secara tiba-tiba menaikkan harga dengan pemberitahuan waktu yang sangat sempit untuk
diantisipasi.
Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi
masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit
pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan
menengah ke bawah. Akibantnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan
bermutu. Rumah sakit pemerintah menghadapi dilemma antara misi melayani masyarakat kelas menengah
ke bawah dan adanya keterbatasan sumber dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi.
Kondisi tersebut akan mengakibatkan rumah sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit
dijadikan sebagai lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga pelayanan kesehatan
yang tidak birokratis.

3. Dengan banyaknya keterbatasan yang ada dan keharusan melayani masyarakat menengah
ke bawah yang ada, masih belum banyak yang bisa dilakukan di RS milik Pemerintah.
Banyak RS Pemerintah masih terbelenggu oleh aturan Kepres dan Perpres yang kurang
dipahami maksud dan tujuannya, bahkan kurang dapat diimplimentasikan lebih detail lagi
dalam aturan RS masing-masing walaupun sudah ada Keputusan Menteri, baik Menteri
Kesehatan maupun Menteri Keuangan.
Oleh karena itu, dengan banyaknya persoalan yang ada, Direktorat Penunjang RSJPDHK
berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan trobosan-trobosan baru serta
optimalisasi aturan-aturan yang ada namun sesuai perundang-undangan yang berlaku
diwilayah Republik Indonesia, antara lain dibidang kefarmasian, dimana dijelaskan bahwa
Instalasi Farmasi RSJPDHK merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan
menyimpan obat-obatan, gas medik alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri
sendiri tetapi merupakan satuan organic yang tidak terpisah dari keseluruhan rumah sakit.

4. DASAR-DASAR HUKUM
¨
UU No. 44 TAHUN 2009, TENTANG RUMAH SAKIT
¨
UU No. 25 TAHUN 2009, TENTANG PELAYANAN PUBLIK
¨
PP No. 23 TAHUN 2005, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
¨
PERPRES No.54 TAHUN 2010, TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
¨
PERMENKES No. 1682/MENKES/PER/XII/2005, TENTANG ORGANISASI &
TATA KERJA RS JANTUNG & PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
¨
PERMENPAN : PER/02/M.PANN/1/2007, TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
¨
PERMENKU No. 76 TAHUN 2008, TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN BLU
¨
SOP 2011 RSJPDHK TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

5. PENGERTIAN BLU
Pengertian atau definisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No.
1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

6. TUJUAN DAN MANFAAT
1. “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapanpraktek bisnis
yang sehat”.
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan

7. Azas-azas BLU
Menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, azas BLU yaitu:
1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi
Induknya;
2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada
pimpinan instansi induk;
3. BLU tidak mencari laba;
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah;
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

8. Berdasarkan definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa
BLU memiliki special karakteristik tertentu, yaitu :
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan
Negara;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;
3. Tidak bertujuan untuk mencarai laba;
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada
instansi induk;
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara
langsung;
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;
8. BLU bukan subyek pajak.

9. KESIMPULAN AWAL
" Dengan status BLU yang dimiliki RSJPDHK, maka dapat melaksanakan
"
"
"
"
"
pengadaan obat dan alkes BHP lebih mudah, efisien, terbuka/transparan,
patuh hukum.
Dapat melaksanakan Kontrak Harga Satuan Alkes dan Obat BHP agar dapat
memberi obat dan alkes kepada pasien dengan harga lebih murah dan
konsisten selama minimal 1 tahun.
Dengan murahnya harga obat, maka biaya pengobatan juga otomatis akan
murah.
Keinginan pemerintah memberi pelayanan murah dapat tercapai dengan baik.
Keinginan pemerintah memberi harga obat murah yang naik harganya dapat
terlaksana dengan baik.
Menjadikan RS Efisien, Keterbukaan, WTP, JCI, ISO, dll.

10. PROSES AWAL
Dalam rangka mendukung dan berdasarkan prinsip – prinsip efisien, efektif,
transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang
sehat, RSJPDHK membuat Standar Operating Procedures (SOP) atau pedoman
pengadaan barang dan jasa yang bertujuan mempermudah proses pengadaan
barang dan jasa. Adapun dasasr-dasar hukum yang dipakai adalah seperti yang
tertera diawal presentasi ini.

12. Da#ar
Obat
Kontrak
2009-­‐2010.xls
Da#ar
Obat
Kontrak
2010-­‐2011.xlsx
Da#ar
Obat
Kontrak
2011-­‐2012.xls

15. MANFAAT INVENTORY
INVENTORY
RSP
&
SP
KEPUTUSAN
DIREKSI
HUTANG
&
PIUTANG
DLL

16. Memenuhi Tantangan Dirjen BUK
" RS Pemerintah yang mempunyai Electronically Drugs
and Stent History minimal selama 3 Tahun terakhir .
" RS Pemetintah yang mempunyai Electronically Data
Kontrak Harga Satuan History.

17. TREND-trend inventory
Data Pemakaian Obat 2009.xls
Data Pemakaian Obat 2010.xls
Data Pemakaian Obat 2011 BASED MD.xls

18. TREND STENT 2008 -2010
Data pemakaian stent 2008-2010.xls

19. TREND INVENTORY 2011
inv_aptask_2jan.xls
inv_gudangfarmasi_2jan.xls
793098 Metformin 850
AptkAsk.pdf

21. TREND INVENTORY 2011

24. Total
Pemakaian
persediaan
Jan
-­‐
Agust
2011
FARMASI
/
APOTIK
86%
LABORATORIUM
6%
SARANA
NON
MEDIK:
BARANG
TEHNIK
0%
1%
BARANG
UMUM
2%
BARANG
CETAKAN
1%
GIZI:
2%
SARANA
MEDIK
0%
ALKES
STENT
&
BALLON
(Bantuan
Depkes)
2%

25. Alkes
Ruangan
Verban
&
Pembalut
0,66%
Pemakaian
Obat
&
Alkes
RSJPDHK
Januari
-­‐ Agustus
2011
Obat
Tablet
(Askes)
14,16%
Alkes
Apotek
0,41%
Alkes
/
Obat
Bebas
0,35%
Alkes
Bedah
Jantung
u/
Ruangan
0,22%
Alkes
Bedah
Jantung
9,14%
Alkes
Benang
5,22%
Alkes
Cathether
2,26%
Alkes
Pengemas
dan
Gas
Medik
0,11%
Alkes
Ruangan
Kertas
Medik
0,45%
Obat
Tablet
(Apotik)
17,63%
Obat
Sirup
(Apotik)
0,27%
Alkes
Umum
8,96%
Obat
Suppos
(Apotik)
0,15%
Obat
Oint
/
CR/
Tetes
(Apotik)
0,15%
Obat
Narkotika
/
Psikotropika
0,16%
Obat
Narkotika
0,40%
Oxygenator
5,78%
Obat
Injeksi
(Apotik)
16,62%
Obat
L ain-­‐
Lain
Farmasi
0,55%
Alkes
Verban
dan
Pembalut
0,74%
Generik
A skes
/
Reguler
1,60%
Obat
Injeksi
8,76%
Obat
Inhaler
0,09%
Alkes
Umum
Ruangan
0,24%
Obat
Infus
(Apotik)
2,93%
Obat
A nti
Septik
u/
Ruangan
0,78%
Obat
Cairan
Infus
1,19%
Bahan
Baku
0,01%

31. MASTER DATA YANG BAIK
SESUAI ATURAN KEMKES
Contoh MD 2012 Lengkap.xls

32. PERBEDAAN PENGELOLAAN DAN HASILNYA
¨
¨
¨
¨
¨
Dengan penataan ulang sistem pengelolaan Instalasi Farmasi mulai Tahun
2010, pencatatan mulai dari perencanaan –pengadaan-pemakaian
serta monev obat serta alkes menjadi lebih rapi dan terkoodinasi
Mulai Tahun 2011 pencatatan dari penyerapan penggunaan obat dan
alkes terkompilasi
Obat yang dibeli diluar kontrak diminimalisasikan karena sejak tahun
2011, semua obat dibeli berdasarkan kontrak. Obat2 khusus diluar
kontrak dilakukan melalui kerjasama institui (RS) dengan apotik Kimia
Farma sehingga kebocoran dapat dikurangi dengan pencatatan dan
tagihan langsung pada RS secara berkala.
Obat yg dibeli sudah sesuai obat dipakai, terlihat dari grafik di previous
slides.
Dll.

33. KESIMPULAN AKHIR
" Dengan pengadaan obat yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dan pembuatan sistem
otomatisasi aplikasi dalam pembuatan Surat Pesanan, maka RS dapat melakukan efisiensi
yang tinggi.
" Obat dan alkes BPH dibeli berdasarkan trend yang ada dan bisa terlihat sampai 3 tahun ke
belakang.
" RS dapat melayani semua pasien dengan biaya murah dan terjangkau karena harga obat
murah.
" RS meningkat pendapatannya dari penjualan obat dan alkes yang lebih murah ke pasien
dengan harga pasti /tidak berubah-ubah dalam setahun (win- win solution)