Dokumen tersebut membahas aspek hukum yang perlu diteliti dalam studi kelayakan bisnis, termasuk bentuk badan hukum perusahaan, perizinan yang dibutuhkan, dan dokumen pendukung lainnya. Jenis-jenis badan hukum yang dijelaskan antara lain perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan yayasan beserta kelebihan dan kekurangannya. Dokumen yang perlu divalidasi keabsahan
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen firma hukum. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian manajemen dan firma, unsur-unsur manajemen, bentuk-bentuk kantor hukum, pentingnya mengelola kantor hukum dengan baik, serta tujuan pentingnya bantuan hukum.
Surat perjanjian ini mengatur tentang sewa menyewa rumah antara dua pihak. Pihak pertama setuju untuk menyewakan rumahnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua setuju untuk menyewa rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Surat perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa sewa serta konsekuensi pelanggaran perjanjian
Dokumen tersebut membahas aspek hukum yang perlu diteliti dalam studi kelayakan bisnis, termasuk bentuk badan hukum perusahaan, perizinan yang dibutuhkan, dan dokumen pendukung lainnya. Jenis-jenis badan hukum yang dijelaskan antara lain perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan yayasan beserta kelebihan dan kekurangannya. Dokumen yang perlu divalidasi keabsahan
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen firma hukum. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian manajemen dan firma, unsur-unsur manajemen, bentuk-bentuk kantor hukum, pentingnya mengelola kantor hukum dengan baik, serta tujuan pentingnya bantuan hukum.
Surat perjanjian ini mengatur tentang sewa menyewa rumah antara dua pihak. Pihak pertama setuju untuk menyewakan rumahnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua setuju untuk menyewa rumah tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Surat perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa sewa serta konsekuensi pelanggaran perjanjian
Constitution of the State of Selangor 1959Azrin Hafiz
Disclaimer: for educational purposes only.
Article 53(4) of the Constitution of the State of Selangor:
"In appointing a Menteri Besar, His Highness may in His discretion DISPENSE with any provision in this Constitution restricting His choice of Menteri Besar, if in His opinion it is necessary to do so in order to comply with the provisions of this Article."
- A term is a legally binding statement that forms part of a contract, while a representation does not form part of the contract but can provide grounds for legal relief if it induces a party to enter the contract.
- Breach of a contractual term can allow the innocent party to sue for damages or rescind the contract, depending on whether the term is a condition or warranty. A breach of condition goes to the root of the contract, while a breach of warranty only allows damages.
- The cases of Bannerman v White and Routledge v McKay demonstrate how courts determine if a pre-contract statement was a representation or term based on factors like timing, inclusion in the written contract, and importance to the
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, struktur pajak di Indonesia, cara pemungutan pajak, dan tar
The document discusses the case of Re Tan Soh Sim, where the deceased Tan Soh Sim had expressed a wish for her estate to be divided among her four adopted children. Her legal next-of-kin then made an agreement to renounce their rights to the estate in favor of the adopted children. The key issue was whether adopted male children have a close relationship with their adoptive mother's family under Chinese customs. The court ruled that under Chinese customs, adopted male children only have a close relationship with their adoptive father, not their adoptive mother's family. Therefore, there was no close relationship between the parties to the agreement, so the agreement was ruled invalid due to lack of consideration and relationship.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
This document is the Contracts Act 1950 of Malaysia. It establishes the laws around contracts in Malaysia. The Act contains 9 parts that cover topics such as the formation and requirements of contracts, void and voidable contracts, performance of contracts, consequences of breach of contracts, indemnity, guarantee, bailment, and pledges. It was first enacted in 1950 and most recently revised in 2006 to incorporate all amendments to date.
This document discusses sources of civil procedure in Malaysia. It covers statutes like the Civil Law Act, Limitation Act, Subordinate Courts Act; court rules like Rules of Court 2012; and precedents from previous court decisions.
The key points covered are:
1) The main sources of civil procedure include Acts of Parliament, court rules, practice directions issued by the courts, and precedents from previous case law.
2) Acts establish limitation periods for different causes of action and define the jurisdiction of different courts. Court rules outline procedures for civil cases.
3) Practice directions provide administrative guidance on court procedures. Precedents from past cases become sources of procedural law.
4) For a legal action to
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.
Constitution of the State of Selangor 1959Azrin Hafiz
Disclaimer: for educational purposes only.
Article 53(4) of the Constitution of the State of Selangor:
"In appointing a Menteri Besar, His Highness may in His discretion DISPENSE with any provision in this Constitution restricting His choice of Menteri Besar, if in His opinion it is necessary to do so in order to comply with the provisions of this Article."
- A term is a legally binding statement that forms part of a contract, while a representation does not form part of the contract but can provide grounds for legal relief if it induces a party to enter the contract.
- Breach of a contractual term can allow the innocent party to sue for damages or rescind the contract, depending on whether the term is a condition or warranty. A breach of condition goes to the root of the contract, while a breach of warranty only allows damages.
- The cases of Bannerman v White and Routledge v McKay demonstrate how courts determine if a pre-contract statement was a representation or term based on factors like timing, inclusion in the written contract, and importance to the
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, definisi pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya, asas-asas pemungutan pajak, teori yang mendasari pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, penafsiran hukum pajak, jenis dan pembagian pajak, struktur pajak di Indonesia, cara pemungutan pajak, dan tar
The document discusses the case of Re Tan Soh Sim, where the deceased Tan Soh Sim had expressed a wish for her estate to be divided among her four adopted children. Her legal next-of-kin then made an agreement to renounce their rights to the estate in favor of the adopted children. The key issue was whether adopted male children have a close relationship with their adoptive mother's family under Chinese customs. The court ruled that under Chinese customs, adopted male children only have a close relationship with their adoptive father, not their adoptive mother's family. Therefore, there was no close relationship between the parties to the agreement, so the agreement was ruled invalid due to lack of consideration and relationship.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
This document is the Contracts Act 1950 of Malaysia. It establishes the laws around contracts in Malaysia. The Act contains 9 parts that cover topics such as the formation and requirements of contracts, void and voidable contracts, performance of contracts, consequences of breach of contracts, indemnity, guarantee, bailment, and pledges. It was first enacted in 1950 and most recently revised in 2006 to incorporate all amendments to date.
This document discusses sources of civil procedure in Malaysia. It covers statutes like the Civil Law Act, Limitation Act, Subordinate Courts Act; court rules like Rules of Court 2012; and precedents from previous court decisions.
The key points covered are:
1) The main sources of civil procedure include Acts of Parliament, court rules, practice directions issued by the courts, and precedents from previous case law.
2) Acts establish limitation periods for different causes of action and define the jurisdiction of different courts. Court rules outline procedures for civil cases.
3) Practice directions provide administrative guidance on court procedures. Precedents from past cases become sources of procedural law.
4) For a legal action to
Dokumen tersebut membahas mengenai beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, mediasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian, sedangkan arbitrase menggunakan wasit untuk memberikan putusan final.