Dokumen tersebut membahas rencana implementasi enterprise architecture di BPKP untuk meningkatkan kinerja pengawasan pemerintahan dengan mengoptimalkan peran teknologi informasi, meliputi arsitektur proses bisnis, informasi, aplikasi, dan infrastruktur TI.

1. BPKP Enterprise
Architecture
Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-212/K/IP/2008
tanggal 5 Maret 2008
Biro Perencanaan Pengawasan
2009

2. Agenda
 Definisi Enterprise Architecture
 Tujuan Stratejik BPKP
 Peranan TI di BPKP
 Visi BPKP Enterprise Architecture
 Arsitektur:
 Proses Bisnis
 Informasi
 Aplikasi
 Infrastruktur TI
 Strategi dan Prioritas Implementasi

3. What is Enterprise Architecture?
 Enterprise architectures are “blueprints” for
systematically and completely defining an
organization’s current (baseline) or desired (target)
environment. Enterprise architectures are essential
for evolving information systems and developing new
systems that optimize their mission value.
 This is accomplished in logical or business terms
(e.g., mission, business functions, information flows,
and systems environments) and technical terms (e.g.,
software, hardware, communications), and includes a
Sequencing Plan for transitioning from the baseline
environment to the target environment [Chief
Information Officer Council, 2001]

4. What is Enterprise Architecture?
 Enterprise architecture has evolved during the
past decade from enterprise architecture as
technology architecture (EA = TA), to
enterprise architecture as enterprise-wide IT
architecture (EA = EWITA), to enterprise
architecture as the architecture of the
enterprise, encompassing business
architecture along with enterprise-wide IT
architecture (EA = BA + EWITA). [Malan and
Bredemeyer, 2005]

5. Zachman Enterprise Architecture Framework [1987]

6. NIST Enterprise Architecture Model [1989]

7. Tujuan Stratejik BPKP (secara Generik)
 Menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik dengan
karakteristik: transparan, bertanggung-jawab (accountable),
dan berkinerja optimal, dengan menyediakan layanan
edukasi, penjaminan mutu, bimbingan teknis, dan audit
pelaksanaan tata-kelola yang baik.
 Menjadi lembaga pengawas internal pemerintah yang dapat
dipercaya dengan menyediakan informasi hasil
pengawasan yang akurat, komprehensif, bermanfaat
(actionable), dan mendalam (insightful), baik bagi Presiden,
pimpinan lembaga, maupun masyarakat.
 Menciptakan sistem pengendalian internal pemerintah yang
efektif bagi Presiden, dalam rangka mengawal pelaksanaan
rencana kerja dan penggunaan anggaran pemerintah yang
optimal.

8. Peranan TI di BPKP (1/3)
 Untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis
BPKP, teknologi informasi di BPKP diposisikan sebagai
enabler dalam aspek:
 Management: sarana untuk mengelola
(merencanakan, mengkoordinasikan,
memonitor, dan mengevaluasi) kegiatan
pengawasan.
 Decision support: sarana penyedia informasi
yang relevan bagi pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan.
 Intelligence: sarana untuk mendeteksi secara
dini potensi-potensi masalah dan penyimpangan
(termasuk risiko), sehingga pengawasan dapat
dilakukan secara proaktif/preventif.

9. Peranan TI di BPKP (2/3)
 Knowledge creation: sarana untuk menciptakan
pemahaman baru melalui analisa dan penelitian.
 Collaboration: sarana pertukaran informasi dan
pengetahuan baik antar aparat pengawas maupun
antara aparat pengawas dengan stakeholders.
 Integration: sarana untuk mengkonsolidasikan
informasi tentang obyek pengawasan, kegiatan
pengawasan, dan hasil pengawasan dari berbagai
unit pengawasan internal pemerintah.

10. Peranan TI di BPKP (3/3)
Effective
Effective Effective Resource
Effective Resource Effective Decisions &
Decision Making
Decision Making Management Policies
Management
Intelligence-based
Intelligence-based Proactive Action
Planning Plans
Planning
Actionable &
Knowledge Creation
Knowledge Creation Insightful Knowledge
Collaborative
Collaborative Holistic Analytical
Analysis & Research
Analysis & Research Findings
Accurate & Comprehensive
Integration of Information
Integration of Information Information

11. Kondisi Peranan TI di BPKP
Belum optimal, tidak
Decision Making
Decision Making Management
Management berdasarkan informasi
dan pengetahuan lapangan
yang utuh.
Perencanaan kegiatan
Intelligence-based
Intelligence-based pengawasan belum
Planning
Planning berdasarkan analisis
risiko.
Pengetahuan PFA di
Knowledge Creation
Knowledge Creation lapangan tidak terdokumen-
tasi secara eksplisit.
Manual dan tersebar di
Collaborative
Collaborative masing-masing bidang &
Analysis & Research
Analysis & Research deputi teknis.
Terbatas dengan SIM-RKT
& MONEV, SIM-HP.
Integration of Information
Integration of Information Data warehouse yang
komprehensif & historis
belum tersedia.

12. Visi BPKP Enterprise Architecture (1/3)
 Menyediakan layanan edukasi, penjaminan mutu,
bimbingan teknis, dan audit pelaksanaan tata-
kelola yang baik:
 Secara proaktif mengidentifikasi resiko atau
potensi penyimpangan dalam pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran
kementrian/lembaga.
 Menyediakan tenaga auditor, bimbingan teknis,
dan konsultan yang berkualitas untuk
diperbantukan kementrian/lembaga.
 Mengelola dan memantau penugasan tenaga
auditor secara efektif.
 Membina kompetensi aparat pengawas internal
kementerian/lembaga dalam menjalankan fungsi
pengawasan.

13. Layanan Terpadu
Kementerian // Lembaga
Kementerian Lembaga
Pengorgani-
Pengorgani-
Perencanaan
Perencanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi
sasian
sasian
Bimbingan Pembinaan
Teknis Auditor
Penjaminan Perbantuan
Rencana Mutu SDM
Rencana Auditor
Kerja &
Kerja &
Anggaran Analisis
Anggaran Audit
Lembaga Resiko
Lembaga
Edukasi Pola
Temuan
Pengelolaan SDM Auditor
Preemptif Preventif Represif

14. Visi BPKP Enterprise Architecture (2/3)
 Menyediakan informasi hasil pengawasan yang
akurat, komprehensif, berguna, dan mendalam bagi
stakeholders:
 Mengumpulkan dan mengelola data yang berhubungan dengan
rencana kerja, status pelaksanaan, output, dan hasil program
kerja kementerian/lembaga pemerintah.
 Menyediakan informasi tentang kinerja kementerian/lembaga
pemerintah yang bersifat multi-dimensional untuk mendukung
pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.
 Melakukan penelitian dengan menganalisa statistik hasil
pengawasan untuk mengidentifikasi pola-pola penyimpangan
dan membangun profil resiko kegiatan kementerian/lembaga
pemerintah.

15. Visi BPKP Enterprise Architecture
(3/3)
 Menciptakan sistem pengendalian internal
pemerintah yang efektif:
 Mendapatkan dan mengkompilasi RPJP, RPJM, RKP
dan RKA-KL sebagai acuan pengawasan.
 Berkolaborasi dengan aparat pengawas internal
kementerian/lembaga dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pengawasan.
 Mengintegrasikan hasil pengawasan dari aparat
pengawas internal kementerian/lembaga dan BPKP.
 Mendapatkan, mengolah, dan mengaudit
data/informasi akuntansi kementerian/lembaga
pemerintah.
 Mengevaluasi dan memberikan umpan balik atas
indikator dan ukuran kinerja tiap kementerian/lembaga
pemerintah.
 Menerima dan mengkaji laporan organisasi lain
tentang kinerja pemerintah.

16. Sistem Pengawasan Terpadu
Bappenas
Bappenas PRESIDEN
Rencana
Rencana
Kerja
Kerja
Pemerintah
Pemerintah
Rencana
Rencana Peta
Peta
Lembaga
Lembaga Kerja &
Kerja & Kinerja
Kinerja
Lembaga
Lembaga
Pemerintah Anggaran
Anggaran Lembaga
Lembaga
Pemerintah
K/L/Pemda
K/L/Pemda
Pemerintah
Pemerintah
APIP
APIP
APIP
Aparat
APIP
Aparat
Pengawas
Pengelola
Pengawas
Pengelola Rencana, BPKP BPS
BPS
Pengelola
Internal
Internal
Pengelola
Keuangan
Keuangan Status
Keuangan
Keuangan
Pengelola
Pelaksanaan,
Pengelola & Hasil Masyarakat
Masyarakat
Keuangan
Keuangan Pengawasan Hasil Audit
Hasil Audit
& Laporan
& Laporan
Badan
Badan
Pemeriksa
Pemeriksa
Data
Data Keuangan
Keuangan
Akuntansi
Akuntansi Lembaga
Lembaga
Penegak
Penegak
Hukum
Hukum

17. ARSITEKTUR PROSES BISNIS

18. Proses Bisnis BPKP ke Depan

19. Kesenjangan Aktivitas
 Untuk dapat merealisasikan strategi BPKP, proses-
proses bisnis utama BPKP perlu disempurnakan
 Dengan menambahkan aktivitas penangkapan
(capture) data, penyimpanan data, pengolahan
data menjadi informasi dan pengetahuan,
pemanfaatan informasi dan pengetahuan, serta
sosialisasi informasi dan pengetahuan.
 Dengan memanfaatkan Teknologi Sistem
Informasi sesuai dengan target-target penerapan
TI BPKP.
 Dari kesenjangan yang telah diidentifikasi dapat
dirumuskan rekomendasi-rekomendasi
penyempurnaan.

20. Rekomendasi Proses Bisnis (1/8)
• Perencanaan yang efektif: tepat sasaran (obyek
pengawasan), tepat metoda (kegiatan pengawasan), dan
tepat waktu (proaktif).

21. Rekomendasi Proses Bisnis (2/8)
• Penugasan yang efektif: jaminan kualifikasi kompetensi dan
kinerja pengawas.

22. Rekomendasi Proses Bisnis (3/8)
• Efisiensi kegiatan audit:
• Status kegiatan pengawasan terpantau setiap saat:

23. Rekomendasi Proses Bisnis (4/8)
• Koleksi informasi yang komprehensif dari berbagai sumber:
KKP (Kertas Kerja Pengawasan), hasil pengawasan oleh
pihak lain, BPS, laporan lembaga, dsb.

24. Rekomendasi Proses Bisnis (5/8)
• Penelitian yang menghasilkan pengetahuan (pemahaman
mendalam) berkat data yang komprehensif, terpadu, dan
mudah dianalisa.

25. Rekomendasi Proses Bisnis (6/8)
• Pengembangan kompetensi SDM pengawasan yang
terencana dan efisien.

26. Rekomendasi Proses Bisnis (7/8)
• Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana BPKP yang optimal.

27. Rekomendasi Proses Bisnis (8/8)
• Perencanaan anggaran yang akurat berbasis kinerja.

28. ARSITEKTUR INFORMASI

29. Sasaran Kualitas Informasi
 Komprehensif: lintas sektoral, dengan
menampilkan keterkaitan antar sektor, yang
dapat dilihat dari berbagai tingkatan agregasi:
nasional, sektoral/regional, program kegiatan,
kelembagaan, sampai divisional/satuan-kerja.
 Historis: dengan menampilkan
kecenderungan-kecenderungan terhadap
waktu, serta korelasi antara kecenderungan
faktor-faktor yang saling terkait.
 Mengandung kesimpulan hasil analisis atas
data/informasi berdasarkan korelasi antara
berbagai faktor dengan hasil akhir (outcome)
atau ukuran kinerja utama yang diperoleh.

30. Kesenjangan Informasi di BPKP
 Keefektifan dan efisiensi aktivitas-aktivitas dalam
proses-proses bisnis utama BPKP membutuhkan
ketersediaan berbagai informasi.
 Saat ini belum semua data yang dibutuhkan
tersedia dalam sistem. Dengan demikian,
informasi yang dibutuhkan belum seluruhnya
dapat dipenuhi.

31. Peta Kesenjangan Informasi

32. ARSITEKTUR APLIKASI

33. Solusi Teknologi
Aplikasi adalah solusi teknologi sistem
informasi yang dirancang untuk
mendukung suatu aktivitas
 Terdiridari program yang dijalankan pada
perangkat komputer, dan mengelola data
yang tersimpan dalam basis data.
Portofolio aplikasi yang dibutuhkan dipilih
berdasarkan karakteristik proses yang
harus diotomasi beserta datanya
 Pilihandidapat dari best practice
internasional.

34. Framework Aplikasi BPKP
Executive Portal
Executive
Information
Data Integration
Data
Warehouse
Core Business Activites
Stakeholder Supply Text OnLine
Project Chain Audit Coding Analysis
Relationship
Mgmt Mgmt Tool Tool Processing
Mgmt
Learning & Training General Administration
Course Online Training Financial Human Asset
Mgmt Library Mgmt Resource Mgmt
Enterprise Application Services
Single Web Content Document Workflow Collaboration Interactive
SignOn Mgmt Mgmt Mgmt Tool Voice Rsp
Infrastructure Services
Web Application Database File Transfer Directory Call Messaging
Server Server Mgmt Sys Server Server Server Server

35. Contoh Informasi Eksekutif (1/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
ILU
I
Pengawasan Nasional
Pengawasan Nasional

36. Contoh Informasi Eksekutif(2/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
ILU
I

37. Contoh Informasi Eksekutif(3/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
ILU
I

38. Contoh Informasi Eksekutif(4/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
ILU
I

39. Contoh Informasi Eksekutif(5/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
ILU
I

40. Contoh Informasi Eksekutif(6/7)
SI
ASI
TRA
STR
LUS
U
IIL

41. Contoh Informasi Eksekutif (7/7)
SI
ASI
TRA
ST
R
LUS
ILU
I

42. Dukungan Aplikasi (1/2)
PM SSO
PM SSO
IVR SRM PM
IVR SRM PM WCM EI
WCM EI
SCM DM DW OLAP
SCM DM DW OLAP
PM WM SSO
PM WM SSO DW OLAP CT
DW OLAP CT SSO
SSO
SSO AT SSO SSO
AT SSO
TCT DM SSO
TCT DM SSO
SSO PM
SSO PM WM
WM
HR WM SSO
HR WM SSO CM OTL SSO
CM OTL SSO
HR WM SSO
HR WM SSO AM WM SSO
AM WM SSO FM WM
FM WM
SSO
SSO

43. Planning & Performance Management System
Operation System
Budgeting
Annual BPKP
Planning
Performance System
Performance Performance Performance
Planning Assignment Reporting

44. Dukungan Aplikasi (2/2)
SCM
SCM
WM DM SSO
WM DM SSO
WM DM
WM DM
SCM WM SSO PM WM
PM WM WM DM
WM DM
SCM WM SSO DM SSO
DM SSO SSO
SSO
SSO
SSO SSO
SSO
SCM WM SSO
SCM WM SSO PM WM
PM WM AT WM DM
AT WM DM WM DM
WM DM WM DM
WM DM
SSO
SSO SSO
SSO SSO
SSO SSO
SSO

45. Lansekap Aplikasi BPKP Pusat
SSO (Value Chain Portal)
SSO (Value Chain Portal)
EI
EI DW
DW AT
AT
SSO (Auditor’s Portal)
SSO (Auditor’s Portal)
SSO (External Portal)
SSO (External Portal)
SRM
SRM TCT
TCT
WCM
WCM DM
DM
IVR
IVR OLAP
OLAP
OTL WM
WM CT
CT
OTL
CM
CM HR
HR PM
PM FM
FM AM
AM
SSO (Internal Portal)
SSO (Internal Portal)

46. Kondisi Aplikasi BPKP Pusat
SIM-HP (FTP)
SIM-HP (FTP)
DB2
HTTP Server + Domino LDAP
DB2
HTTP Server + Domino LDAP
HTTP Server + Domino LDAP
HTTP Server + Domino LDAP
EIS
EIS AT
AT
Data Warehouse
Data Warehouse
IVR
IVR TCT
TCT
Web
Web
Web-
Web- CMS
CMS Filenet ECM
Filenet ECM DB2
DB2
sphere
sphere OLAP
OLAP
Portal
Portal
Filenet BPM Lotus
Lotus
Filenet BPM
E-Library
E-Library Domino
Domino
SIM-RKT
SIM-RKT SIM
SIM SPPD,
SPPD,
CM
CM SIM-DRP
SIM-DRP MONEV
MONEV Keuangan
Keuangan ATK/BHP
ATK/BHP
HTTP Server + Domino LDAP
HTTP Server + Domino LDAP
Design dan teknologi belum ditetapkan.
Design sudah ada, platform perlu dikembangkan/diganti.
Platform sudah ada, design belum/sedang dikembangkan.

47. Lansekap Aplikasi BPKP Perwakilan
SSO (Internal Portal)
SSO (Internal Portal)
Chain Portal)
Chain Portal)
SSO (Value
SSO (Value
DM
DM SCM
SCM PM
PM HR
HR FM
FM
WM
WM

48. Kondisi Aplikasi BPKP Perwakilan
HTTP Server + Domino LDAP
HTTP Server + Domino LDAP
SIM-HP (FTP)
SIM-HP (FTP)
NIARS
NIARS SIM-RKT
SIM-RKT MON
MON
SCM
SCM MONEV SIM-DRP
MONEV SIM-DRP REDI
REDI
Filenet BPM
Filenet BPM
Design dan teknologi belum ditetapkan.
Design sudah ada, teknologi perlu dikembangkan/diganti.
Teknologi sudah ada, design belum/sedang dikembangkan.

49. ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI

50. Infrastruktur Jaringan
Topologi jaringan saat ini

51. Keandalan Jaringan (1/2)
• Redundansi perangkat jaringan
untuk memudahkan
• Segmentasi dan isolasi
gangguan
• Penyediaan jalur alternatif.
• Dengan penambahan
distribution switches.

52. Keandalan Jaringan (2/2)
• Penyediaan jalur cadangan komunikasi data antar
kantor
• Alternatif ekonomis: teknologi Data on Voice.

53. Kinerja Jaringan
• Penyediaan fasilitas
pengendalian
jaringan terpadu
• Menerapkan
Network
Management
System. Internet
• Sedang dalam
implementasi: IBM
Tivoli NMS

54. Keamanan Jaringan
• Penyediaan perangkat
pengamanan standar
jaringan:
• Firewall
• Intrusion Prevention
System
• Anti Virus
• Virtual Private
Network
• Sudah dimiliki Fortinet
Fortigate 1000A.

55. Kapasitas Penyimpanan Data
• Penyediaan fasilitas
penyimpanan data
berkapasitas besar dan
berkecepatan tinggi
• Untuk memenuhi
kebutuhan
penyimpanan data
digitasi dokumen.
• Sudah dimiliki IBM
System Storage
DS4700 (kapasitas
Terra Bytes) dengan
fibre optic channel.

56. Efisiensi Pengelolaan Data
 Penyediaan fasilitas pengelolaan penyimpanan
data terpadu:
 Memudahkan pengelolaan kapasitas.
 Memudahkan backup dan pengarsipan.
 Sudah dimiliki IBM Tivoli Storage Manager.

57. STRATEGI IMPLEMENTASI

58. Implementasi Rekomendasi (1/7)
 Tingkat kesulitan implementasi ringan
1. Menyusun standar kompetensi PFA
berdasarkan kegiatan dan bidang
pengawasan sebagai acuan dalam
penugasan.
2. Mencatat data tentang kompetensi PFA
sebagai pertimbangan dalam memilih anggota
tim pelaksana kegiatan pengawasan dan
kepesertaan dalam program Diklat.

59. Implementasi Rekomendasi (2/7)
 Tingkat kesulitan implementasi ringan
3. Mencatat data tentang riwayat penugasan
dan rekam jejak kinerja PFA sebagai
pertimbangan dalam memilih anggota tim
pelaksana kegiatan pengawasan, Penetapan
Angka Kredit, dan proses kepegawaian.
4. Mencatat status pelaksanaan kegiatan
pengawasan yang dimutakhirkan secara
harian untuk diakses oleh Kantor Pusat.
5. Mencatat laporan tentang hasil kegiatan
pengawasan di lembaga dimana PFA yang
diperbantukan terlibat.
6. Mengelola repositori terpadu data hasil
pengawasan yang bersifat komprehensif
(lintas bidang, sektoral, dan regional) dan
historis; serta dilengkapi dengan alat bantu
analisa data.

60. Implementasi Rekomendasi (3/7)
 Tingkat kesulitan implementasi ringan
7. Melakukan penelitian tentang profil resiko tiap
lembaga, tiap program kerja, dan tiap jenis
kegiatan berdasarkan statistik hasil
pengawasan.
8. Memanfaatkan fasilitas kolaborasi online
untuk pertukaran pendapat tentang hasil
analisis.
9. Mengelola content fasilitas interaktif untuk
visualisasi, pembandingan, perangkuman dan
elaborasi data hasil pengawasan.
10. Menyediakan fasilitas online bagi PFA untuk
memasukkan sendiri data usulan penetapan
angka kredit yang lebih rinci.
11. Menyediakan fasilitas online pengelolaan
kepesertaan program Diklat.

61. Implementasi Rekomendasi (4/7)
 Tingkat kesulitan implementasi ringan
12. Mengelola fasilitas akses online referensi dan
materi pembelajaran elektronik.
13. Menginventarisasi kebutuhan akan
kompetensi SDM dan menyusun rencana
pengembangan kompetensi SDM.
14. Menyusun standar kelengkapan sarana dan
prasarana operasional sebagai acuan dalam
merencanakan pengadaan sarana dan
prasarana.
15. Menginventarisasi kebutuhan akan sarana
dan prasarana operasional untuk
merencanakan pengadaan sarana dan
prasarana.

62. Implementasi Rekomendasi (5/7)
 Tingkat kesulitan implementasi ringan
16. Melakukan optimasi biaya dalam
pengadaan, pengoperasian, serta
pemeliharaan sarana dan prasarana
operasional.
17. Memanfaatkan sistem informasi
perbendaharaan dan sistem informasi
penyusunan anggaran yang terpadu.

63. Implementasi Rekomendasi (6/7)
 Tingkat kesulitan implementasi sedang
1. Menggunakan mekanisme dan fasilitas online untuk
mendapatkan data rinci dalam KKP (termasuk yang
bersifat kualitatif dan tidak memiliki struktur yang
tetap) dari Kantor Perwakilan, setiap saat dibutuhkan.
2. Mengelola repositori data hasil pengawasan yang
bersifat kualitatif dan/atau tidak berstruktur tetap
secara terpusat.
3. Melakukan evaluasi atas keefektifan kegiatan
pengawasan dengan memantau dampak kegiatan
pengawasan pada trend kinerja lembaga, dan
menyediakan hasilnya secara tepat waktu.

64. Implementasi Rekomendasi (7/7)
 Tingkat kesulitan implementasi tinggi
1. Mendapatkan rencana kerja tahunan dari setiap
lembaga pemerintah secara rutin.
2. Mendapatkan dan memanfaatkan data dari
sumber eksternal secara reguler untuk
memperkaya laporan hasil pengawasan.
3. Memanfaatkan alat bantu audit online dengan
fasilitas ekspor/impor data dari SAI
kementerian/lembaga obyek pengawasan.

65. Prioritas Implementasi (1/3)
 P1: Fasilitas manajemen dokumen (DM), sesuai
dengan peran pengawasan BPKP yang melibatkan
pengelolaan banyak dokumen.
 P2: Fasilitas repositori data terpadu (DW) untuk
keperluan analisa, evaluasi, penelitian, dan
pelaporan.
 P3: Sistem informasi kepegawaian (HR) yang
diperlukan bagi keefektifan penugasan dan
pengelolaan kompetensi SDM sebagai aset strategis
BPKP.
 P4: Sistem informasi pengelolaan kegiatan
pengawasan (PM) yang diperlukan bagi keefektifan
pengelolaan kegiatan pengawasan.

66. Prioritas Implementasi (2/3)
 P5: Sistem informasi pengelolaan jalur pelaporan
(SCM), alat bantu analisa data (OLAP), pertukaran
pengetahuan (CT), sistem informasi pengelolaan
kediklatan (CM), dan sistem informasi
pengelolaan aset (AM).
 P6: Fasilitas sistem informasi pengawasan bagi
eksekutif (EI), alat bantu audit jarak jauh (AT), alat
bantu tabulasi data tidak terstruktur (TCT),
fasilitas interaksi dengan stakeholders (SRM),
fasilitas pustaka materi pembelajaran online
(OTL), dan sistem informasi pengelolaan
keuangan (FM).

67. Prioritas Implementasi (3/3)
urutan prioritas
urutan prioritas

68. Terima Kasih