Visi UKS MTS Negeri Barabai adalah siswa sehat jasmani dan rohani untuk memperkuat iman dan takwa. Misinya menciptakan lingkungan bebas rokok, narkoba, dan mendukung gaya hidup sehat, makanan halal dan berkualitas, serta peduli lingkungan melalui pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dokumen ini menjelaskan tentang mandat pengelolaan aset desa, penatausahaan aset desa, serta bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa yang di
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan dan izin untuk mendirikan dan mengoperasikan klinik di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. Persyaratan utama meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, dan izin mendirikan serta operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah."
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOMohd. Yunus
Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
Visi UKS MTS Negeri Barabai adalah siswa sehat jasmani dan rohani untuk memperkuat iman dan takwa. Misinya menciptakan lingkungan bebas rokok, narkoba, dan mendukung gaya hidup sehat, makanan halal dan berkualitas, serta peduli lingkungan melalui pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dokumen ini menjelaskan tentang mandat pengelolaan aset desa, penatausahaan aset desa, serta bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa yang di
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan dan izin untuk mendirikan dan mengoperasikan klinik di Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. Persyaratan utama meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, dan izin mendirikan serta operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah."
Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) - DPP APKASINDOMohd. Yunus
Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
1. Dokumen ini menjelaskan indikator program gizi masyarakat untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
2. Terdapat tujuh indikator utama yang meliputi prevalensi stunting dan wasting pada balita, ibu hamil kurang energi kronik, cakupan ASI eksklusif pada bay
Dokumen ini adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Direktur UD. Jati Rizky Abadi untuk menyatakan kesanggupannya dalam mengelola lingkungan dari usaha pengerjaan kayu milik perusahaan tersebut, yang berlokasi di Desa Sidamangura, Kecamatan Mkusambi, Kabupaten Muna Barat. Surat pernyataan ini berisi komitmen untuk menjaga ke
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penjelasan mengenai dasar pembentukan, organisasi pengelolaan, dan pengurusan BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan."
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan UKS di sekolah, mencakup penjelasan tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup UKS serta cara pembentukan tim pelaksana dan pembina UKS di tingkat sekolah beserta tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu tim pelaksana UKS dalam melaksanakan program UKS secara tepat sesuai kebijakan.
Panitia Pentahbisan Imam Baru Keuskupan Agung Makassar (KAMS) tahun 2022 memohon bantuan dana untuk pelaksanaan pentahbisan 6 calon imam baru yang akan dilaksanakan pada 2 Februari 2022. Dana diperlukan untuk biaya operasional berbagai tim kerja seperti liturgi, tempat, konsumsi, angkutan, dan lainnya dengan total anggaran Rp480,6 juta. Sumber dana berasal dari donasi instansi dan peror
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan prosedur perizinan untuk izin mendirikan, izin operasional, dan peningkatan kelas rumah sakit di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi serta instansi yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk mendirikan dan mengoperasikan rumah sakit sesuai dengan kelasnya.
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang konsep kemakmuran masjid dan manajemen kegiatan di masjid untuk mencapai kemakmuran. Secara khusus dijelaskan tentang visi, misi, strategi, organisasi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian kemakmuran masjid melalui pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan ummat.
Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemda tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Fokus pengawasan umum meliputi pembagian urusan, pelayanan publik, kepegawaian, keuangan daerah, kelembagaan daerah, pembangunan daerah, kebijakan daerah, dan kerja sama daerah. Fokus pengawasan teknis di bidang kesehatan, sosial, dan ketentraman m
1. Dokumen ini menjelaskan indikator program gizi masyarakat untuk tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
2. Terdapat tujuh indikator utama yang meliputi prevalensi stunting dan wasting pada balita, ibu hamil kurang energi kronik, cakupan ASI eksklusif pada bay
Dokumen ini adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Direktur UD. Jati Rizky Abadi untuk menyatakan kesanggupannya dalam mengelola lingkungan dari usaha pengerjaan kayu milik perusahaan tersebut, yang berlokasi di Desa Sidamangura, Kecamatan Mkusambi, Kabupaten Muna Barat. Surat pernyataan ini berisi komitmen untuk menjaga ke
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penjelasan mengenai dasar pembentukan, organisasi pengelolaan, dan pengurusan BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan."
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan UKS di sekolah, mencakup penjelasan tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup UKS serta cara pembentukan tim pelaksana dan pembina UKS di tingkat sekolah beserta tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu tim pelaksana UKS dalam melaksanakan program UKS secara tepat sesuai kebijakan.
Panitia Pentahbisan Imam Baru Keuskupan Agung Makassar (KAMS) tahun 2022 memohon bantuan dana untuk pelaksanaan pentahbisan 6 calon imam baru yang akan dilaksanakan pada 2 Februari 2022. Dana diperlukan untuk biaya operasional berbagai tim kerja seperti liturgi, tempat, konsumsi, angkutan, dan lainnya dengan total anggaran Rp480,6 juta. Sumber dana berasal dari donasi instansi dan peror
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan prosedur perizinan untuk izin mendirikan, izin operasional, dan peningkatan kelas rumah sakit di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi serta instansi yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk mendirikan dan mengoperasikan rumah sakit sesuai dengan kelasnya.
Buku panduan ini memberikan pedoman untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49, termasuk tujuan, tema, logo, jadwal kegiatan, dan persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang konsep kemakmuran masjid dan manajemen kegiatan di masjid untuk mencapai kemakmuran. Secara khusus dijelaskan tentang visi, misi, strategi, organisasi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian kemakmuran masjid melalui pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan ummat.
Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemda tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Fokus pengawasan umum meliputi pembagian urusan, pelayanan publik, kepegawaian, keuangan daerah, kelembagaan daerah, pembangunan daerah, kebijakan daerah, dan kerja sama daerah. Fokus pengawasan teknis di bidang kesehatan, sosial, dan ketentraman m
Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.
Metode dan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Rantai Pasokan KonstruksiTogar Simatupang
Statistik dan data industri konstruksi memainkan peran yang semakin penting di sektor bangunan.
Data seperti mengukur rasio menang tender, seberapa banyak proyek melebihi anggaran atau jadwal, KPI, semakin banyak angka yang dapat dikumpulkan akan semakin baik semakin baik.
Data tidak hanya memungkinkan visibilitas yang lebih besar ke dalam keadaan proyek tertentu, tetapi statistik dan fakta industri yang relevan dapat memberikan informasi berharga yang diperlukan untuk membuat keputusan penting di masa mendatang terkait prakonstruksi dan perencanaan, alat produktivitas, penilaian risiko, dan efisiensi tenaga kerja dan operasional.
Industri konstruksi sangat kompleks, dengan meningkatnya risiko, bagaimana perusahaan menentukan data yang penting dan mengumpulkannya untuk mengikuti perubahan dan permintaan?
Penentuan kebutuhan data dan ketersediaan data kinerja industri konstruksi termasuk rantai pasoknya, seharusnya memberikan manfaat untuk memahami keadaan industri dan tenaga kerja konstruksi, untuk meningkatkan produktivitas proyek dan mengurangi biaya, dan bagaimana teknologi mutakhir dan transformasi bisnis memegang kunci untuk meningkatkan efisiensi di seluruh industri.
Paparan ini menyajikan metode dan indikator pengukuran kinerja rantai pasok material dan peralatan pad Badan Usaha Jasa Konstruksi.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari rencana pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi untuk periode 2023-2026, khususnya untuk tahun 2024. Dokumen tersebut menjelaskan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan reformasi birokrasi serta tema pembangunan untuk tahun 2024 tentang peningkatan pembangunan kota melalui sumber
Yogyakarta 24 Oktober 2022 - Bahan Rapat Pelaksanaan Tender Seleksi Dini TA 2...masgon
Dokumen tersebut membahas konsep integrasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK Terintegrasi) untuk menyediakan data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. SIJK Terintegrasi akan mengintegrasikan beberapa sistem informasi terkait jasa konstruksi seperti SIKI, SIMPAN, SIPBJ, dan sistem informasi lainnya, serta mengintegrasikan data dari sumber internal maupun eksternal. Dokumen ini juga membah
1. Forum konsultasi peningkatan daya saing sektor konstruksi nasional membahas strategi meningkatkan daya saing konstruksi Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
2. Daya saing rendah akibat lemahnya kapasitas sumber daya, lingkungan yang kurang mendukung, dan minimnya strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja.
3. Dibahas pula potensi pasar konstruksi di Indonesia dan NTB serta strategi peng
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang lomba desa dan kelurahan tahun 2019 di Provinsi Bali. Lomba akan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga regional dari bulan April hingga Agustus 2019. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, jadwal, indikator penilaian, dan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh desa dan kelurahan peserta lomba.
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2022 melalui aplikasi KRISNA. Terdapat penjelasan mengenai tahapan pengusulan DAK fisik, perubahan fitur dalam aplikasi KRISNA 2022, struktur DAK fisik 2022, dan penjelasan mengenai pengusulan kegiatan oleh Bappeda dan OPD provinsi/kabupaten/kota melalui aplikasi
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
Slaid Pengenalan Projek BDA.pptx
1. TARIKH : 21 APRIL 2022
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT AMBER
PENGERUSI : PUAN KAMARIAH BINTI ABU
SETIAUSAHA BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
MESYUARAT KAJIAN AWAL CADANGAN KES BISNES BAGI
PROJEK BIG DATA ANALYTICS FASA 2
KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI
5. 2019 -
2021
1.Tiga (3) kes bisnes:
a) Penggunaan Bersepadu Maklumat Air Tanah Dalam
Pengurusan Sumber Air Negara, JMG
b) Penganalisaan dan Peramalan Insiden Kebakaran
Hutan Dalam Hutan Simpanan Kekal di
Semenanjung Malaysia, JPSM
c) Malaysia Adaptation Index (MAIN), NAHRIM
2.Technology Refresh Infrastruktur ICT BDA
2016
1. Rangka Kerja Big Data Kementerian
(26 business case)
2. Pilot Projek:
a) Air Data Management System (ADMS), JAS
b) NAHRIM Projected Hydro-climate Data Analysis
Accelerator (N-HyDAA), NAHRIM
2017
1. Pembangunan Infrastruktur
2. Human-Wildlife Conflict
(HWC) PERHILITAN
2022 -
2025
1. Dua (2) kes bisnes baharu
• Integrated Use of
Geological Resources
In National Geopark
Management
(MyGeosite)
ROADMAP
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
6. Penggunaan Bersepadu
Maklumat Air Tanah Dalam
Pengurusan Sumber Air
Negara (GroW)
Malaysia Adaptation Index (MAIN)
Penganalisaan dan Peramalan
Insiden Kebakaran Hutan Dalam
Hutan Simpanan Kekal di
Semenanjung Malaysia (Ffire)
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
3 KES
BISNES
7. Pengumpulan dan
Pemusatan jaringan data
Ramalan jumlah air
bawah tanah bagi
menyokong bekalan air
bersih negara
Sebagai ‘Decision Making
Support System’ (DMSS)
Analisis kos-faedah CapEx dan OpEx:
Air bawah tanah vs air permukaan
Menyediakan maklumat
potensi air tanah yang menyeluruh
Persediaan ke arah IR4.0
MANFAAT
PENGGUNAAN BERSEPADU MAKLUMAT AIR TANAH DALAM PENGURUSAN
SUMBER AIR NEGARA
Kes Bisnes #1:
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
8. How Big Data Analytics (BDA) Would Help in Optimising Groundwater Utilisation
PENGGUNAAN BERSEPADU MAKLUMAT AIR TANAH DALAM PENGURUSAN
SUMBER AIR NEGARA
Kes Bisnes #1:
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
9. How Big Data Analytics (BDA) Would Help in Optimising Groundwater Utilisation
PENGGUNAAN BERSEPADU MAKLUMAT AIR TANAH DALAM PENGURUSAN
SUMBER AIR NEGARA
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
Kes Bisnes #1:
11. Fire Weather Observation
• Temperature
• Humidity
• Wind
• Rain
Fuel Moisture Codes
• Fine Fuel Moisture Code
(FFMC)
• Duff Moisture Code (DMC)
• Drought Code (DC)
Fire Behaviour Indexes
• Initial Spread Index
(ISI)
• Build Up Index (BUI)
Fire Weather Index (FWI)
Fire Hazard Weightage
• Fire Weather Index (FWI) : 80%
• Settlement : 4%
• Land use Area : 4%
• Road : 4%
• Ekorimba area : 4%
• Commercial Plantation – 4%
Fire Hazard Rating
• High – 60% to 100%
• Moderate – 31%to 59%
• Low – 0% to 30%
PENGANALISAAN DAN PERAMALAN INSIDEN KEBAKARAN HUTAN DALAM
HUTAN SIMPANAN KEKAL DI SEMENANJUNG MALAYSIA
Kes Bisnes #2:
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
12. Sebagai panduan dalam membuat perancangan
mengarusperdanakan kesan perubahan iklim
terutama yang melibatkan isu bencana
01
04
Menilai kesediaan (readiness) negeri yang boleh
dimanfaatkan oleh pelabur sektor awam & swasta di
dalam mengambil tindakan penyesuaian (adaptive)
terhadap kemungkinan perubahan iklim
02
Memberikan gambaran langsung berhubung
tahap penjejasan dan ketersediaan Malaysia
dalam menangani kesan perubahan iklim
03
Menilai kerentanan (vulnerability) semasa
Malaysia terhadap perubahan iklim
MALAYSIA ADAPTATION INDEX (MAIN)
Kes Bisnes #3:
BDA KeTSA TAHUN 2019-2021
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
14. BDA KeTSA FASA 2 TAHUN 2022-2025
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
2022
2023
2024
2025
1. Kajian Best Practices #1
2. Kes Bisnes #1
Business Requirement Specification (BRS)
Pengurusan Projek
1. Kes Bisnes #1 (sambung)
Pembangunan Sistem
Pengurusan Projek
Change Management dan Latihan
1. Kajian Best Practices #2
2. Kes Bisnes #2
• Business Requirement Specification (BRS)
• Pengurusan Projek
Kes Bisnes #2 (sambung)
Pembangunan Sistem
Pengurusan Projek
Change Management dan Latihan
15. PENYEDIAAN INPUT KES BISNES
AGENDA MESYUARAT
PERUTUSAN PENGERUSI
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
PEMBENTANGAN INPUT KES BISNES
HAL-HAL LAIN
01
05
04
02
03
16. 01
PERANAN &
FUNGSI AGENSI
02
RASIONAL
CADANGAN
PROJEK ICT
03
FAEDAH JANGKA
PENDEK / PANJANG
& OUTCOME
Peranan Utama
Fungsi Agensi
PENYEDIAAN INPUT KES BISNES
LAMPIRAN
D
Tujuan Perolehan
Isu-Isu Kritikal
Impak jika tidak dilaksanakan
Faedah dan Hasil
Faedah Jangka Pendek
Faedah Jangka Panjang
Outcome
17. PENYEDIAAN INPUT KES BISNES
KENALPASTI ISU
STAKEHOLDERS
01
03
02
04
LAMPIRAN D1:
PERNYATAAN
MASALAH
PENYELESAIAN
SEMASA
EXPECTATIONS
18. LAMPIRAN D1 – KETERSEDIAAN DATA
No.
Problem
Statement/
Question
Data
Dalaman /
Luaran Sumber
Ketersediaan
(Y/N)
Kaedah
Perolehan
Data
Jenis
Data
Keperluan
Keselamatan
(Y/N)
Kekerapan
Kemaskini(Daily/-
Weekly/Monthly)
1. 1.
2.
3.
2.
3.
PENYEDIAAN INPUT KES BISNES
19. PEMBENTANGAN INPUT KES BISNES
04
PENYEDIAAN INPUT KES BISNES
03
AGENDA MESYUARAT
PERUTUSAN PENGERUSI
PENGENALAN PROJEK BDA KeTSA
HAL-HAL LAIN
01
05
02
20. PEMBENTANGAN INPUT KES BISNES
BIL. BAHAGIAN / AGENSI KES BISNES
1.
Jabatan Mineral dan
Geosains Malaysia (JMG)
Penggunaan Bersepadu Maklumat Sumber
Geologi Dalam Pengurusan Geopark
Kebangsaan
2.
Jabatan Mineral dan
Geosains Malaysia (JMG) Pengurusan Bencana Geologi
Sebelum BDA dilaksanakan:
Agensi-agensi bekerja secara silos.
Tiada akta perkongsian data.
Keputusan banyak dilaksanakan tanpa merujuk kepada kawasan water stress.
Penguatkuasaan dan kawalan sukar dilaksanakan kerana maklumat sumber air tanah tidak bersepadu.
Kesukaran mendapat maklumat potensi sumber air tanah secara sistematik.