SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
C. Balatkop - PAPARAN ASISTENSI LEMBAGA INKUBATOR KABKOTA.pdfnanethekopriyono2
berikut ini materi presentasi tentang lembaga inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari RPJMD 2024 tentang Lembaga Inkubator Bisnis
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
C. Balatkop - PAPARAN ASISTENSI LEMBAGA INKUBATOR KABKOTA.pdfnanethekopriyono2
berikut ini materi presentasi tentang lembaga inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari RPJMD 2024 tentang Lembaga Inkubator Bisnis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Prog Keg Ekonomi Kreatif.pdf
1. https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html
- 524 -
URUSAN/UNSUR
BIDANG
URUSAN/
BIDANG
UNSUR
PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
KODE
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata Meningkatnya Investasi Pariwisata Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Laporan
3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Pariwisata
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Usaha Pariwisata
Laporan
3 26 02 2.04 05
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha
Pariwisata
Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha
Parekraf
Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan
Sertifikasi
Unit Usaha
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3 26 03 2.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
3 26 03 2.01 01
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,
Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik
Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi
Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Dokumen
3 26 03 2.01 02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Baik Dalam dan Luar Negeri
Laporan
3 26 03 2.01 03
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan
Luar Negeri
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran
Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik
Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan
Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Dokumen
3 26 03 2.01 04
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata
di Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Dokumen
3 26 03 2.01 05
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dokumen
3 26 04
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2. https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html
- 525 -
URUSAN/UNSUR
BIDANG
URUSAN/
BIDANG
UNSUR
PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
KODE
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 26 04 2.01
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang
Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,
Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di
Daerah Kabupaten/Kota
3 26 04 2.01 01
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota
Kreatif
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota
Kreatif
Unit
3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3 26 04 2.02 01 Pengembangan Riset Berkembangnya Riset Ekonomi Kreatif
Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif
yang Dikembangkan
Dokumen
3 26 04 2.02 02 Pengembangan Pendidikan Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif
Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi
Kreatif yang Dikembangkan
Dokumen
3 26 04 2.02 03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi
Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku
Ekonomi Kreatif
Laporan
3 26 04 2.02 04 Penyediaan Infrastruktur Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Unit
3 26 04 2.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi
Kreatif
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem
Pemasaran Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 04 2.02 06 Pemberian Insentif Terlaksananya Pemberian Insentif Jumlah Insentif yang Diberikan Laporan
3 26 04 2.02 07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan
Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak
Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak
Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 04 2.02 08 Perlindungan Hasil Kreativitas
Terlindunginya Hasil Kreativitas yang Berupa
Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas
yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku
Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 04 2.02 09
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 04 2.02 10
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Ekosistem Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3. https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html
- 526 -
URUSAN/UNSUR
BIDANG
URUSAN/
BIDANG
UNSUR
PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
KODE
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 26 05 2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
3 26 05 2.01 01
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar yang Dikembangkan
Kompetensinya
Orang
3 26 05 2.01 02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Orang
3 26 05 2.01 03
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi
Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa
dan/atau Siswa)
Terlaksananya Pelatihan Dasar SDM
Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan
Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar
SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan
Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
Orang
3 26 05 2.01 04
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi
Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang
Pariwisata
Orang
3 26 05 2.01 05
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi
Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi,
Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi
Kreatif
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,
Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi
Ekonomi Kreatif
Laporan
3 26 05 2.01 06
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Orang
3 26 05 2.01 07
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
Dokumen
3 26 05 2.02
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi
Kreatif
3 26 05 2.02 01
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan
Ekonomi Kreatif
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan
Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan,
Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi
Kreatif
Orang
3 26 05 2.02 02
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan
Teknologi di Dunia Usaha
Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi
Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi
Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia
Usaha
Laporan
4. https://www.ainamulyana.com/2022/01/kepmendagri-nomor-050-5889-tahun-2021.html
- 527 -
URUSAN/UNSUR
BIDANG
URUSAN/
BIDANG
UNSUR
PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
KODE
NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA KINERJA INDIKATOR SATUAN
3 26 05 2.02 03
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di
Bidang Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Pendampingan Standarisasi
Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi
Kreatif
Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di
Bidang Ekonomi Kreatif
Orang
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3 27 02
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3 27 02 2.01 01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi
Laporan
3 27 02 2.01 02
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan
Sarana Pendukung Pertanian
Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian
Laporan
3 27 02 2.02
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 27 02 2.02 01
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG
Hewan/Tanaman
Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG
Hewan/Tanaman
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan
Pelestarian dan Pemurnian
VUB
3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman
Dokumen
3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Dokumen
3 27 02 2.03
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 02 2.03 01
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Laporan
3 27 02 2.03 02
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan,
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan,
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar
Laporan
3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer