Kepala Desa meminta rekomendasi Camat untuk mutasi jabatan salah satu perangkat desa. Permohonan didukung dengan berkas-berkas seperti keputusan pemberhentian dan pernyataan kesanggupan yang bersangkutan.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa sesuai perubahan organisasi dan susunan jabatan. Terdapat 10 orang yang diberhentikan dari jabatannya dan diangkat ke jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa sesuai perubahan organisasi dan susunan jabatan. Terdapat 10 orang yang diberhentikan dari jabatannya dan diangkat ke jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa periode 2017-2019. Badan usaha ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Susunan pengurus terdiri dari penasehat, pelaksana operasional untuk berbagai unit usaha, dan pengawas.
Dokumen tersebut berisi tentang berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan rencana kegiatannya. Dokumen ini menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa dan tugas-tugas panitia yang meliputi pelaksanaan pendaftaran calon, pengumuman calon yang lolos, hingga pelaporan hasil pemilihan.
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengangkatan dan pemberhentian beberapa perangkat desa di Desa [nama desa] untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Dokumen ini berisi rencana pembangunan jangka menengah Desa Tenggun Dajah tahun 2017-2022. Dokumen ini membahas visi, misi, arahan kebijakan, potensi, masalah, dan program pembangunan Desa untuk lima tahun ke depan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kepala desa diangkat setelah terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik oleh bupati/walikota. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, atau berakhir masa jabatan. Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan
Keputusan Kepala Desa Seboro menetapkan pengurus dan penyimpan aset serta barang pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Peraturan Desa Neglasari mengatur tentang organisasi pemerintahan dan perangkat desa di Desa Neglasari. Terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2017 yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, perangkat desa sebagai ketua dan sekretaris, serta unsur LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa periode 2017-2019. Badan usaha ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Susunan pengurus terdiri dari penasehat, pelaksana operasional untuk berbagai unit usaha, dan pengawas.
Dokumen tersebut berisi tentang berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan rencana kegiatannya. Dokumen ini menetapkan susunan panitia pemilihan kepala desa dan tugas-tugas panitia yang meliputi pelaksanaan pendaftaran calon, pengumuman calon yang lolos, hingga pelaporan hasil pemilihan.
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengangkatan dan pemberhentian beberapa perangkat desa di Desa [nama desa] untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Dokumen ini berisi rencana pembangunan jangka menengah Desa Tenggun Dajah tahun 2017-2022. Dokumen ini membahas visi, misi, arahan kebijakan, potensi, masalah, dan program pembangunan Desa untuk lima tahun ke depan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kepala desa diangkat setelah terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik oleh bupati/walikota. Kepala desa dapat berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan, atau berakhir masa jabatan. Pemberhentian ditetapkan dengan keputusan
Keputusan Kepala Desa Seboro menetapkan pengurus dan penyimpan aset serta barang pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Peraturan Desa Neglasari mengatur tentang organisasi pemerintahan dan perangkat desa di Desa Neglasari. Terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.
Keputusan Kepala Desa Balingasal membentuk tim pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2017 yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, perangkat desa sebagai ketua dan sekretaris, serta unsur LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota.
Disampaikan pada Diskusi Pendalaman Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan, Sekretarian Eksekutif KPRBN
Jakarta, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Tiimur
Samarinda, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Contoh_SK_mutasi_Perangkat_Desa1.docx
1. PEMERINTAH KABUPATEN .........................
KECAMATAN ..................
KEPALA DESA ...........................
Jl. ........... No...., Tlp............................ Email: ..........................................
DESA .........................
Kode pos. .........
……………, ……………
Nomor : 140/ … / xx.xx.xx.xxxx / 2020 Kepada:
Sifat : Penting Sdr. Camat …………
Lampiran : … (…) berkas Di
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Mutasi Jabatan Perangkat Desa
……………………….
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Hasil
musyawarah Pemerintah Desa ……………… Tanggal ……………….
Perihal mutasi Perangkat Desa.
Maka dengan ini mohon kepada Saudara Camat ……………….
memberikan rekomendasi mutasi Perangkat Desa ……………… atas
nama Suadara ………………. Dari Jabatan Lama sebagai ……………
manjadi Jabatan Baru sebagai …………………
Sebagai pendukungnya, bersama ini disampaikan:
1. Hasil musyawarah Pemerintah Desa ……………… Tanggal
………………. Perihal mutasi Perangkat Desa.
2. Draf keputusan kepala desa nomor … tahun … tentang pemberhentian
Kepala Dusun …………………
3. Surat Penyataan Kesanggupan dimutasi.
4. Foto copy kartu tanda penduduk.
5. Foto copy kartu keluarga.
Demikian Surat Permohonan ini disampaikan dan terimakasih natas
kerjasamanya.
Kepala Desa ………………
……………………
Tembusan
Yth. Sdr. Ketua BPD ………………
LOGO
DESA
2. KEPALA DESA ………………..
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
MUTASI JABATAN ………………………
MENJADI …………………
KEPALA DESA ……………..
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal .. ayat (…) Peraturan
Bupati Kabupaten ………………. Nomor …. Tahun …… tentang
Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbaqngan diktum a di atas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat
Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
DRAF
3. Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
8. Peraturan Daerah Kabupaten .................... Nomor ... Tahun ......
tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun ........
Nomor .....;
9. Peraturan Bupati ……………. Nomor … Tahun ....... Tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa; Berita Daerah
Kabupaten .................... Tahun ........ Nomor .....;
10. Peraturan Bupati ………… Nomor ….. Tahun ….. Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten
Lamngan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ..... Nomor ...;
Memperhatikan : Rekomendasi Camat …………….. Nomor ……………. Tertanggal
………………. Tentang ……………………………..
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan Lama :
Jabatan Baru :
Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai
laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
Kelima Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : ……………..
Pada Tanggal : ……………..
KEPALA DESA ………………..
……………………….
4. KEPALA DESA ………………..
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
MUTASI JABATAN ………………………
MENJADI …………………
KEPALA DESA ……………..
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal .. ayat (…) Peraturan
Bupati Kabupaten ………………. Nomor …. Tahun …… tentang
Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbaqngan diktum a di atas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat
Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
DRAF SALINAN
5. Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
8. Peraturan Daerah Kabupaten .................... Nomor ... Tahun ......
tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun ........
Nomor .....;
9. Peraturan Bupati ……………. Nomor … Tahun ....... Tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa; Berita Daerah Kabupaten
.................... Tahun ........ Nomor .....;
10. Peraturan Bupati ………… Nomor ….. Tahun ….. Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten
Lamngan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ..... Nomor ...;
Memperhatikan : Rekomendasi Camat …………….. Nomor ……………. Tertanggal
………………. Tentang ……………………………..
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan Lama :
Jabatan Baru :
Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai
laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
Kelima Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : ……………..
Pada Tanggal : ……………..
KEPALA DESA ………………..
ttd
……………………….
Salinan Sebagaimana Aslinya
Pada Tanggal ………………….
Oleh:
SEKRETARIS DESA ……………..
………………….
6. KEPALA DESA ………………..
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
MUTASI JABATAN ………………………
MENJADI …………………
KEPALA DESA ……………..
Menimbang : Dan seterusnya;
Mengingat : Dan seterusnya;
Memperhatikan : Dan seterusnya;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara:
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan Lama :
Jabatan Baru :
Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai
laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan.
Kelima Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : ……………..
Pada Tanggal : ……………..
KEPALA DESA ………………..
ttd
……………………….
Salinan Sebagaimana Aslinya
Pada Tanggal ………………….
Oleh:
SEKRETARIS DESA ……………..
………………….
DRAF