Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Islam yang terdiri dari beberapa bagian utama yaitu pengertian sistem politik Islam, aliran tentang sistem politik Islam, dasar-dasar sistem politik Islam, dan tujuan dibentuknya sistem politik Islam.

1. Merda Arvita Siwi (140903102025)
Windi Yuliana Hapsari (140210301072)
Arif Mubaidillah Romadhoni (141710201085)
Yuliana Dewi Kasandra (140210401026)
Surya Wasianta (141510501172)
Muh. Hidayatus Shibyan (141510601015)
Anne Rufaedah (142410101012)
Mochammad Irham M (141510501269)

2. 
 Sistem adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen
yang saling berkaitan satu denganyang lainnya , bekerja
sama sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga
membentuk tujuan yang sama
 Politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa
yunani yaitu Politeia yang akar katanya adalah polis, yang
bererti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu
negara dan teia yang berarti urusan
 Islam. Islam merupakan suatu agama yang seluruh ajaran
dan hukum-hukumnya terdapat di dalam al-quran yang
diturunkan dari Allah, yang diwajibkan kepada rasul-Nya
yaitu Nabi Muhammad untuk disampaikan dan
didakwahkan kepada seluruh umat manusia.
Sistem Politik Islam
Sistem politik islam merupakan satu kesatuan dari
bagian-bagian cara islam mencapai tujuannya yang
sesuai dengan norma-norma yang ada dalam syari’at
islam

3. 
3 Aliran Tentang Sistem
Politik Islam
Pendapat Pertama
Pendapat Ketiga
Pendapat Kedua
Menyatakan bahwa
Islam adalah suatu
agama yang serba
lengkap. Didalamnya
terdapat pula anatara
lain system
ketatanegaraan atau
politik.
Menyatakan bahwa
Islam adalah agama
dalam pengertian
barat. Artinya agama
tidak ada
hubungannya dengan
urusan kenegaraan.
Menyatakan menolak aliran
Islam adalah agama yang
serba lengkap yang terdapat
didalamnya segala system
kehidupan termasuk system
ketatanegaraan, tetapi juga
menolak pendapat bahwa
Islam sebagaiman pandangan
barat yang hanya mengatur
hubungan manusia dengan
Tuhan.

4. 
Nabi sebagai Kepala Negara
dan Kepala Agama (pembawa
risalah)
Khilafah, Kerajaan, dan
Republik

5. Dasar-dasar Sistem Politik
Islam
Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam
QS: Al-Mu’min:52
Keharusan menyelesaikan masalah ijtihadnya dengan damai
QS Ali-Imran: 159 dan Asy-Syura: 38
Ketetapan menunaikan amanat dan melaksanakan hukum
secara adil dan kewajiban menaati Allah dan Rosulullah
serta ulil amri QS An-Nisa’: 58 – 59
Kewajiban mendamaikan konflik dalam masyarakat islam
(Al Hujarat:9)
Kewajiban mempertahankan kedaulatan
Negara dan larangan agresi (Al Baqarah:190)
Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam pertahanan
dan keamanan serta mementingkan perdamain dari pada
permusuhan (Al Anfal:60-61)
Keharusan menepati janji (An Nahl:91)
Keharusan mengutamakan perdamaian diantara bangsa-
bangsa (Al Hujarat:13)
Keharusan peredaran harta keseluruh masyarakat (Al
Hasyr:7)
Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum.
QS. (al-An’am 57.

6. 
Siyasah dustriyyah
Terdapat suatu pandangan yang mengatakan
bahwa didalam menetapkan hukum yang harus di taati
ada pula 3 dasar yang harus berjalin satu, yaitu :
 Firman tuhan yang merupakan Fox Dei ;
 Sabda nabi yang merupakan Fox Prophete ;
 Suara rakyat yang merupakan Fox Populai
Sisayah yang membahas hubungan pemimpin dengan
rakyatnya serta intuinsi – intuinsi yang ada di negara itu sesuai
dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan
kebutuhan rakyat itu sendiri

7. 
1. Perang tidak dilakukan kecuali dalam
keadaan darurat
Siyasah Dauliyah
Pengertian
Dasar-dasar
Siyasah
Dauliyah
Hubungan
Internasional
pada waktu
Damai
Hubungan
Internasional
dalam Waktu
Perang
Hukum politik yang mengatur hubungan antara
Negara satu dengan Negara yang lain
Perilaku Moral yang Baik ( Al-Akhlak al-
Karimah )
Kesatuan Umat Islam
Al-‘Adalah ( Keadilan )
Al-Musawah ( Persamaan )
Karomah Insaniyah ( Kehormatan Manusia )
Tasamuh ( Toleransi )
Kerja sama kemanusiaan
Kebebasan, Kemerdekaan/ Al-Huriyah
10. Siyasah dauliyah dan orang asing
2. Orang yang tidak ikut berperang tidak
boleh diperlakukan sebagai musuh,
3. Segera menghentikan perang apabila
salah satu pihak cenderung kepada damai
4. Memperlakukan tawanan perang
dengan cara manusiawi.
5. Kewajiban Suatu Negara Terhadap
Negara Lain
6. Perjanjian-Perjanjian Internasional
7. Perjanjian selamanya dan perjanjian
sementera
8. Perjanjian terbuka dan perjanjian
tertutup,
9. Menaati Perjanjian.
Adapun sebab-sebab terjadinya perang antara
lain:
• Perang dalam Islam untuk
mempertahankan diri
• Perang dalam rangka dakwah
Sedangkan aturan perang dalam Islam itu
sendiri antara lain:
a. Pengumuman perang
b. Etika dan aturan perang dalam siyasah
dauliyah

8. 
 Hukum yang mengatur tentang pemasukan,
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
Siayasah Ma’aliyah
 Tiga faktor dalam hubungan siyasah ma’aliyah yaitu
rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.
Siyasah ma’aliyah berisi tentang :
 Prinsip kepemilikan harta
 Tanggung jawab sosial
 Zakat
 Harta karun
 Kharaj
 Harta dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris
 Jizyah
 Ghanimah dan fa’I
 Bea cukai barang import
 Eksploitasi sumberdaya alam

9. 
Tujuan Dibentuknya Sistem
Politik Islam
 Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah
disepakati oleh ulamak salaf daripada kalangan umat Islam
 Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan
menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih
 Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup
dalam keadaan aman dan damai
 Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak
demi melindungi hak-hak manusia
 Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi
menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
 Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
 Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah
sebagaimana yang ditetapkan syarak
 Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada
perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir
 Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal
kekayaan negara dan menguruskan hal-ehwal pentadbiran negara
 Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal-
ehwal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad-Din

10. 