1. Sistem pemerintahan dalam Islam dikenal dengan istilah khilafah, yang merupakan bentuk pemerintahan yang meneruskan sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Tujuan utama khilafah adalah menegakkan keadilan, membangun sistem Islam, dan menumpas kejahatan. 2. Unsur penting dalam sistem khilafah adalah khalifah sebagai kepala negara, majlis syura sebagai lembaga per

1. 1
PENDALAMAN MATERI
(Lembar Kerja Resume Modul)
A. Judul Modul : FIQIH
B. Kegiatan Belajar : Konsep Pemerintahan dalam Islam (KB 4)
C. Refleksi
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
1 Peta Konsep
(Beberapa istilah
dan definisi) di
modul bidang studi
A.Sistem Khilafah
Khilafah adalah bentuk masdar dari khalafa, yang berarti menggantikan
atau menempati tempatnya. Dalam pandangan kaum muslimin, khilafah
atau imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan
dunia menggantikan Nabi Muhammad SAW. Menurut al-Baydawi,
imamah adalah ungkapan tentang penggantian seseorang atas Rasul
dalam menjalankan qanun-qanun syara’ dan menjaga wilayah agama,
dari sisi wajibnya ia diikuti oleh seluruh umat. Ibnu khaldun menjelaskan,
khilafah adalah memerintah rakyat sesuai aturan syara’ demi kebaikan
dunia dan akhirat.
Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah suatu sistem pemerintahan
Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan segala
aspeknya berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan khalifah
adalah pemimpin tertinggi umat Islam (khalifatul muslimin)
Menurut Abu A’la al-Maududi, terdapat tiga tujuan utama pemerintahan
dalam Islam. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia
dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-
wenangan. Kedua, menegakkan sistem yang Islami melalui cara yang
dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menyebarkan
kebaikan serta memerintahkannya (amar ma’ruf) sejalan dengan misi
utama kedatangan Islam ke dunia. Ketiga, menumpas akar-akar
kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci
oleh Allah swt.

2. 2
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
Sistem khilafah membutuhkan khalifah (pemimpin khilafah), yang
memenuhi syarat-syarat, yaitu: adil, berilmu, sanggup berijtihad, sehat
mental dan fisiknya serta berani dan tegas
Pembentukan Khilafah (Negara)
Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara dapat ditegakkan jika
mempunyai enam unsur pokok : (1) agama yang dianut dan dihayati
sebagai kekuatan moral. (2) penguasa yang kharismatik, berwibawa dan
dapat dijadikan teladan. (3) keadilan yang menyeluruh. (4) keamanan
yang merata. (5) kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dan (6)
harapan kelangsungan hidup
Para ulama bersepakat bahwa hukum mendirikan negara yang di
dalamnya agama menjadi pondasi menjadi sebuah kewajiban kolektif
(fardhu kifayah). Hal ini didasari oleh alasan yang bersifat aqli dan naqli.
Secara aqli (akal sehat) keharusan mendirikan khilafah (negara)
disebabkan karena tidak mungkin untuk melaksanakan hak dan kewajiban
seperti membela agama, menjaga keamanan dan sebagainya tanpa
adanya khilafah (pemerintahan). Secara naqli, banyak ayat al-Qur’an dan
hadits Rasulullah yang menegaskan bahwa ummat Islam harus menjadi
negara yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini
diantaranya dapat dilihat dalam QS. Al-Nur ayat 55
Dengan demikian, jika khilafah diartikan sebagai suatu sistem
pemerintahan atau negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat pada dasarnya telah diimplementasikan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang beridiologi Pancasila dengan Sila
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan makna khalifah dalam
arti suatu sistem yang mengharuskan dasar atau landasan suatu negara
dengan formalistik Islam sangatlah tidak mungkin. Khilafah atau pendirian
negara khilafah di Indonesia sudah ditentang oleh para ulama.
Munawir mengungkapkan setidaknya ada tiga aliran yang berpandangan
tentang pendirian khilafah :
1) cenderung berpendirian tradisional dan anti barat. Aliran pertama ini
berpendirian bahwa Islam adalah satu agama yg sempurna dan yang
lengkap; di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan
atau politik (integralistik) Tokoh yang termasuk dalam aliran pertama
ini diantaranya seperti Muhammad Rasyid Rida, Sayid Quthb, dan
Maududi.
2) cenderung berpikir sekularistik. Bagi pengikut aliran ini, Islam adalah
agama yang tidak ada urusan dengan kenegaraan. Tokoh aliran
kedua diantaranya Ali Abd Raziq.
3) Yang cenderung berpikir simbiotik. Aliran ketiga ini justru menolak
pandangan dua aliran di atas. Aliran ini berpendapat bahwa dalam
Islam terdapat tata nilai etika sistem ketatanegaraan yang
terimplementasikan dalam kehidupan tanpa harus labelisasi atau
formalistik Islam. Yang termasuk dalam aliran ini adalah Dr.
Mohammad Husein Haikal. Aliran ketiga ini yang menjadi pegangan
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. 3
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
Dasar-Dasar Khilafah dan Nilai-Nilai Pelaksanaan Pemerintahan
Perumusan sistem kepemipinan pasca Nabi telah memberi inspirasi bagi
perumusan panjang dan perdebatan sistem pemerintahan dalam Islam
dengan tetap mengacu pada semangat yang mereka bangun melalui tiga
prinsip, yaitu :
1) menekankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah politik
dan sosial.
2) memberikan prioritas untuk menjadi pemimpin kepada masyarakat
dan diterima oleh sebagian masyarakat, dan
3) pernyataan terbuka oleh masyarakat tentang kesetiaan dalam
mengikuti kepemimpinan mereka yang dinyatakan dalam bentuk
bai’at (janji setia untuk taat kepada pemimpin).
Adapun nilai-nilai dalam pelaksanaan sistem bernegara dan
bermasyarakat bagi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:
1) Kejujuran, keikhlasan serta tanggung jawab seorang kepala
negara
2) Keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat
3) Ketauhidan (mengesakan Allah) yang mengandung arti taat
kepada Allah, rasulNya dan pemimpin negara sebagai kewajiban
bagi setiap orang beriman.
4) Adanya kedaulatan rakyat.
Terkait pengangkatan khalifah dalam Islam, jika kita perhatikan ayat al-
Qur’an dan hadits tidak ada ketentuan atau cara untuk memilih khalifah.
Namun al-Qur’an menekankan azas musayawarah dalam mengambil
keputusan penting, termasuk didalamnya pengangkatan khalifah (kepala
negara).
Dalam perjalanan sejaran Islam, ditemukan beberapa model/ cara praktek
pengangkatan khalifah yang sedikitnya dapat dikelompokkan menjadi 3
cara : 1) pemilihan langsung yaitu rakyat langsung memilih khalifah yang
mereka inginkan. 2) pemilihan tidak langsung yaitu berbentuk perwakilan
rakyat dan 3) pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan.
Baiat Khalifah (Berjanji untuk taat kepada kepala negara)
Dalam khilafah, baiat mengandung janji setia antara rakyat dengan
khalifah Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu
Khaldun bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang yang
berbaiat harus menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara
sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan orang Islam.
Menurut Hasbi Ash-Shidiqi bahwa baiat merupakan sebuah bentuk
pengakuan ummat untuk mematuhi dana mentaati imam. Ini dilakukan
oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.
Baiat menjadi sebuah media perekat ikatan dalam bentuk solidaritas
seagama dan senegara. Keduanya memiliki hubungan simbiosis tersendiri
lebih dari sekedar ikatan komunal, etnis, bahkan keluarga sekalipun.
Adapun baiat dalam konteks politik Islam Indonesia lebih terlihat pada saat
sumpah jabatan. Baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudhikatif saat

4. 4
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
mereka dilantik. Mereka akan disumpah dan janji sesuai dengan
agamanya masing-masing sebelum menjalankan jabatannya. Mereka
didampingi oleh rohaniawan. Sumpah dan janji inilah yang kemudian
dikenal dengan sumpah jabatan
Hak dan Kewajiban Rakyat
1) Hak keselamatan jiwa dan harta. (QS. Al Isra’: 33 dan Al Baqarah
: 188)
2) Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. (An-Nisa
: 58)
3) Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. (An-
Nisa : 148)
4) Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. (QS. Ali Imran : 105)
5) Hak untuk bebas beragama. (QS. 2/256)
Kewajiban Rakyat kepada Khalifah (kepala negara)
1) Kewajiban taat kepada khalifah. (QS. An- Nisa : 59)
2) Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan.
(QS. Al A’raf : 85)
3) Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. (QS. Al Maidah
: 2)
4) Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan
dan
membelanya. (QS. At Taubah : 41)
5) Menjaga Persatuan dan Kesatuan. (QS. Ali Imran : 103)
B. Majlis Syura
Kata “majlis syura” terdiri dari dua kata yaitu kata majlis dan kata syura.
Majlis artinya tempat duduk syura artinya bermusyawarah. Dengan
demikian majlis syura secara bahasa artinya tempat bermusyawarah
(berunding). Dikaitkan dengan sistem pemerintahan, majlis syura memiliki
pengertian tersendiri yaitu suatu lembaga negara yang terdiri dari para
wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Majlis ini memiliki tugas utama yaitu mengangkat dan memberhentikan
khalifah
Pada masa Rasulullah dan sahabatnya, keberadaan majlis syura tidak
ditemukan dalam bentuk institusional, namun praktek musyawarah telah
dilakukan mereka sebagai seorang pemimpin negara. Spirit ini didasari
QS. Ali Imran : 159 : Bermusyawarahlah kamu kepada mereka dalam
segala urusan
Syarat-Syarat Menjadi anggota majlis syura
Tak semua orang dapat menjadi anggota Majlis Syura. Mereka adalah
orang-orang pilihan yang kualified. Secara rinci Imam al-Mawardi
merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota majlis syura :

5. 5
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
1) Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan.
2) Berilmu pengetahuan yang luas.
3) Memiliki kearifan dan.wawasan yang luas.
Hak dan Kewenangan
Majlis Syura memiliki hak dan kewenangan dalam mengangkat dan
memberhentikan khalifah. Tugas lain dari majlis syura adalah
bermusyawarah dengan khalifah dalam menyelesaikan berbagai
persoalan yang menyangkut kepentingan ummat
C. Ahlul Halli wa al-Aqdi
Dalam ilmu fiqh Ahlul halli wal aqdi diartikan orang yang dipilih sebagai
wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani ummat. Ahlul halli wal aqdi
adalah orang-orang pilihan. Mereka terdiri dari ulama, cerdik pandai dan
pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ahlul halli wal
aqdi adalah wakil rakyat yang menjadi anggota majlis syura. Mereka
dipercaya oleh rakyat dan keputusan mereka ditaati oleh rakyat. Imam al-
Mawardi menyebut sebagai ahlul ikhtiyar yaitu golongan yang berhak
memilih. Penyebutan ini sangat beralasan sebab tugas utama Ahlul hali
wal-aqdi karena memilih dan memberhentikan secara langsung seorang
kepala negara (khalifah).
Hak dan Kewenangan
Ahlul halli wal aqdi memiliki beberapa hak atau wewenang sebagai berikut:
1) memilih dan membaiat khalifah.
2) mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3) membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di
dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh AlQuran dan Hadist.
4) Sebagai tempat konsultasi khalifah dalam menentukan kebijakannya.
5) mengawasi jalannya pemerintahan.
Berdasarkan pada hak-hak tersebut, hak-hak Ahlul halli wal aqd serupa
dengan wewenang MPR dan DPR dalam pemerintahan Indonesia
Kedudukan Pemimpin
Kedudukan seorang pemimpin menurut konsep Ahlul halli wal ‘aqdi, dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1) pemimpin adalah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi yang
memiliki kewenangan untuk mengambil segala bentuk kebjakan
2) keberadaan pemimpin tersebut merupakan pengangkatan yang
dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi yang berdasarkan atas mandat dari
rakyat,
3) kedudukan Ahlul halli wal aqdi hanya sebatas pemberi masukan, saran
dan konsultasi kepada pemimpin dalam rangka sebagai bahan

6. 6
NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN
pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan
berbagai bidang atau aspek keahlian yang dimiliki oleh Ahlul halli
wal aqdi.
4) pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi
sangat berpotensi meminimalisir kepentingan-kepentingan segelintir
orang yang menyampingkan kepentingan umat, karena komposisi
Ahlul halli wal aqdi itu sendiri merupakan orang-orang professional
yang memiliki kapabilitas di bidangnya masingmasing dan memiliki
mandat rakyat,
5) pemimpin yang melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of
power), maka dalam penanganannya dilakukan oleh Ahlul halli wal
aqdi
2 Daftar materi bidang
studi yang sulit
dipahami pada
modul
1. Argumentasi naqli dasar pembentukan khilafah
3 Daftar materi yang
sering mengalami
miskonsepsi dalam
pembelajaran
1. Argumentasi naqli dasar pembentukan khilafah QS. An Nur : 55
2. Peran Khalifah tidak mengenal diskriminasi agama atau keyakinan
maupun suku bangsa
3. Agama sebagai dogma keimanan berada di luar domain kekhilafahan.
Manusia sebagai khalifah Allah di bumi tidak berhak memaksakan atau
menghakimi keimanan seseorang