Dokumen tersebut merupakan instrumen akreditasi puskesmas yang berisi standar-standar yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk mendapatkan akreditasi. Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, peningkatan mutu puskesmas, upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran, layanan klinis yang berorientasi pasien, dan peningkatan mutu klinis dan kesel
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertamaFendy dc
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan dokumen akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter. Dokumen-dokumen yang disarankan meliputi kebijakan, pedoman mutu, rencana strategis, standar operasional prosedur, dan dokumen pendukung lainnya. Panduan ini bertujuan memudahkan penyusunan dokumen akreditasi sesuai standar yang ditetapkan
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan dokumen akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter. Dokumen-dokumen yang disarankan meliputi kebijakan, pedoman mutu, rencana strategis, standar operasional prosedur, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuannya agar proses akreditasi berjalan lancar dan standar mutu terpenuhi.
Modul ini membahas tentang penghitungan angka kredit dan pengajuan DUPAK bagi administrator kesehatan, meliputi unsur-unsur kegiatan yang dinilai dalam penghitungan angka kredit dan tata cara pengajuan DUPAK."
Manajemen puskesmas dan akreditasi merangkum tiga hal penting yaitu: (1) latar belakang kegiatan praktek lapangan untuk mengaplikasikan pembelajaran, (2) proses kegiatan yang meliputi posyandu, kunjungan rumah, dan survey kepuasan pasien, (3) hasil survey kepatuhan kebersihan tangan, pemakaian APD, identifikasi pasien, dan survey kepuasan pasien.
Dokumen tersebut merupakan instrumen akreditasi puskesmas yang berisi standar-standar yang harus dipenuhi oleh puskesmas untuk mendapatkan akreditasi. Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, peningkatan mutu puskesmas, upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi sasaran, layanan klinis yang berorientasi pasien, dan peningkatan mutu klinis dan kesel
Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertamaFendy dc
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan dokumen akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter. Dokumen-dokumen yang disarankan meliputi kebijakan, pedoman mutu, rencana strategis, standar operasional prosedur, dan dokumen pendukung lainnya. Panduan ini bertujuan memudahkan penyusunan dokumen akreditasi sesuai standar yang ditetapkan
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan dokumen akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter. Dokumen-dokumen yang disarankan meliputi kebijakan, pedoman mutu, rencana strategis, standar operasional prosedur, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuannya agar proses akreditasi berjalan lancar dan standar mutu terpenuhi.
Modul ini membahas tentang penghitungan angka kredit dan pengajuan DUPAK bagi administrator kesehatan, meliputi unsur-unsur kegiatan yang dinilai dalam penghitungan angka kredit dan tata cara pengajuan DUPAK."
Manajemen puskesmas dan akreditasi merangkum tiga hal penting yaitu: (1) latar belakang kegiatan praktek lapangan untuk mengaplikasikan pembelajaran, (2) proses kegiatan yang meliputi posyandu, kunjungan rumah, dan survey kepuasan pasien, (3) hasil survey kepatuhan kebersihan tangan, pemakaian APD, identifikasi pasien, dan survey kepuasan pasien.
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelaporan dan audit kesehatan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan keamanan layanan kesehatan. Kedua proses ini seringkali saling terkait dan dapat bekerja bersama untuk memastikan integritas dan keamanan informasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau profesi kesehatan. Implementasi pelaporan dan audit kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan dokumen akreditasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pedoman ini menjelaskan jenis dokumen berdasarkan sumbernya, jenis dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi, dan contoh dokumen yang perlu disiapkan oleh FKTP seperti kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, standar operasional prosedur, dan lainnya.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan dokumen akreditasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pedoman ini menjelaskan jenis dokumen berdasarkan sumbernya, jenis dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi, dan contoh dokumen yang perlu disiapkan oleh FKTP seperti kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, standar operasional prosedur, dan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan uji kompetensi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut, mencakup penjelasan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi, hak dan kewajiban peserta, serta kelengkapan yang dibutuhkan seperti kisi-kisi soal dan penilaian. Modul ini digunakan untuk mempersiapkan peserta menghadapi uji kompetensi tersebut.
Modul ini membahas tentang monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas dengan PWS-KIA, meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil kegiatan. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk melengkapi proses pelayanan dan memonitor kealpaan, dengan melihat laporan kegiatan bulanan dan menganalisis grafik hasil untuk mengetahui desa yang membutuhkan perhatian."
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelaporan dan audit kesehatan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan keamanan layanan kesehatan. Kedua proses ini seringkali saling terkait dan dapat bekerja bersama untuk memastikan integritas dan keamanan informasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau profesi kesehatan. Implementasi pelaporan dan audit kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan dokumen akreditasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pedoman ini menjelaskan jenis dokumen berdasarkan sumbernya, jenis dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi, dan contoh dokumen yang perlu disiapkan oleh FKTP seperti kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, standar operasional prosedur, dan lainnya.
Dokumen tersebut memberikan pedoman penyusunan dokumen akreditasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pedoman ini menjelaskan jenis dokumen berdasarkan sumbernya, jenis dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi, dan contoh dokumen yang perlu disiapkan oleh FKTP seperti kebijakan, manual mutu, rencana lima tahunan, standar operasional prosedur, dan lainnya.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan uji kompetensi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut, mencakup penjelasan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi, hak dan kewajiban peserta, serta kelengkapan yang dibutuhkan seperti kisi-kisi soal dan penilaian. Modul ini digunakan untuk mempersiapkan peserta menghadapi uji kompetensi tersebut.
Modul ini membahas tentang monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas dengan PWS-KIA, meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil kegiatan. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk melengkapi proses pelayanan dan memonitor kealpaan, dengan melihat laporan kegiatan bulanan dan menganalisis grafik hasil untuk mengetahui desa yang membutuhkan perhatian."
Dokumen tersebut membahas berbagai peraturan yang mengatur tentang penggunaan ICD-10, rahasia kedokteran, rekam medis, dan praktik kedokteran di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengatur kewajiban membuat dan menyimpan rekam medis secara lengkap dan rahasia, serta larangan menghapus atau merusak rekam medis.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
2. NO BAB TOTAL SKOR
SKOR MAKSIMUM
E.P
CAPAIAN
1 I 510 590 86,44%
2 II 925 1210 76,45 %
3 III 175 320 54,6 %
4 IV 150 530 28,30 %
5 V 485 1010 48,02 %
6 VI 190 290 65,52 %
7 VII 430 1510 28,81 %
8 VIII 400 1720 23,26 %
9 IX 70 580 12,07 %
TOTAL & SKOR MAKSIMUM EP 1225 7760
CAPAIAN PUSKESMAS 43,04%
3. Tidak terakreditasi Bab I, II ≤ 75 %, Bab IV, V, VII ≤ 60
%, Bab III, VI, VIII, IX ≤ 20 %
Terakreditasi dasar: Bab I, II ≥ 75 %, Bab IV, V, VII ≥ 60
%, Bab III, VI, VIII, IX ≥ 20 %
Terakreditasi madya: Bab I, II, IV, V ≥75 %, Bab VII, VIII
≥ 60 %, Bab III, VI, IX ≥ 40 %
Terakreditasi utama: Bab I, II, IV, V, VII, VIII ≥ 80 %, Bab
III, VI, IX ≥ 60 %
Terakreditasi paripurna: semua Bab ≥ 80 %
4. • BAB I (86,44%), II (76.45%) ≤ 75 %
• BAB IV (28.30%), V (48,02%), VII (28.81%) ≤ 60 %
• BAB III (54.6%), VI (65.52%), VIII (23.36%) IX (12.07%)
≤ 20 %
TIDAK TERAKREDITASI
5.
6. 1. Pendokumentasian kajian dan tindak lanjut dalam
pengembangan program dan pelayanan
2. Pendokumentasian monitoring dan penilaian kinerja
7. 1. Memerikan masukan/pertimbangan kenyamanan pasien
dalam perencanaan pembangunan
2. Mengakomodir kepentingan orang dengan disabilitas dan
usia lanjut
3. Mengajukan permohonan ke dinas kesehatan untuk
melengkapi sarana dan prasarana puskesmas
4. Membuat jadwal pemeliharaan dan jadwal kalibrasi
5. Melengkapi dokumen pustu, poskesdes, dan posyandu
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan
kewajiban pasien
8. 1. Membuat Analisis Kebutuhan Pegawai sesuai
kompetensi yang dibutuhkan
2. Melakukan Program Pembinaan Jejaring secara
terstruktur
3. Keterbukaan data dan Informasi Publik
4. Membentuk bentuk Tim Mutu Puskesmas &
Keselamatan Pasien
9. 1. Perlu melengkapi SOP dan Penyusunan Anggaran
harus disesuaikan dengan kebutuhan
2. Diperlukan adanya pemantauan, Perencanaan dan
Evaluasi dari kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan
yang berhubungan dengan Lintas Sektor sehingga
Evaluasi tersebut tercapai
3. Kegiatan yang dilakukan harus benar-benar terencana
sehingga sesuai dengan Jadwal yang disepakati
4. Setiap Kegiatan harus dilengkapi dengan SK dan Bukti
Dokumentasi
10. 1. Perlu adanya kelengkapan administrasi berdasarkan alur pekerjaan :
SK, Pedoman, SOP, Kerangka Acuan dan Melengkapi Dokumentasi
2. Menyusun petugas dalam meenjalankan program berdasarkan
kompetensinya : SK penempatan, Tupoksi, merencanakan diklat
berdasarkan kompetensi.
3. Melaksanakan Program secara terpadu (Integrasi Program) : SK,
RUK, RPK, Jadwal secara terpadu, pelaksanaan & Monev
4. Mengendalikan Lingkungan dari dampak limbah untuk menjaga
keamanan (Safety) untuk petugas, lingkungan & masyarakat dengan
melakukan Manajemen pengendalian Limbah.
5. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektoral secara lebih intensif untuk
pencapaian program sesuai dengan kebutuhan Masyarakat untuk
mencapai target yang ditetapkan dengan membuat : SK, Pedoman,
SOP, KA , Dokumentasi berdasarkan Pedoman dan menindak
lanjutinya serta mendokumentasikannya ( Tidak dengan secara Lisan_
11. 1. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan SK,
SOP & Rekam Jejak Kegiatan
2. Berkomitmen dalam menjalankan program UKM
3. Kebijakan Kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja
petugas yang menjalankan dalam menjalankan tupoksi dengan
merencanakan Diklat, evaluasi, kinerja dan tindak lanjut
4. Membuat Inovasi program pada kegiatan UKM dan Ssialisasi
pada Lintas Program dan Lintas Sektor
5. Dalam melaksanakan program UKM terlebih dahulu
dilaksanakan survey mawas diri (SMD) dan hasilnya
disampaikan pada program MMD dan untuk perencanaan
berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
kepastian puskesmas dilakukan kaji banding yang terstruktur.
12. 1. Pembuatan SK dan SOP layanan klinis yang
berorientasi pasien berdasarkan persyaratan
akreditasi.
2. Pembuatan bukti-bukti identifikasi, analisa, evaluasi
dan tindak lanjut layanan klinis
3. Pembuatan MOU dengan Faskes rujukan.
13. 1. SK & SOP hampir tidak ada oleh karena itu,
agar dapat melengkapi
2. Tenaga Analis hanya 1 (satu) Orang dan yang
lainnya berpendidikan Bidan, namun belum
tersertifikasi, diharapkan agar dapat melakukan
telaah kepegawaian.
1. SK dan SOP tidak lengkap, saran, agar dapat
melengkapi SOP dan SK
Laboratorium
Obat
14. 1) Pembuatan SK (Kebijakan) Mengenai Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien Yaitu :
SK tentang Kewajiban Tenaga Klinis
SK & SOP Penangganan : KTD/KTC, KPc, KNC
SK tentang Penentapan Manajemen Klinis
SK & SOP tentang penyusunan Indikator Klinis dan
Indikator perilaku pemberi layanan klinis
2) Melengkapi Semua dokumen- dokumen dan bukti : PDAC
yang dipersyaratkan dalam Instrumen Akreditasi