Dokumen tersebut membahas tentang internal control over financial reporting (ICOFR) dan implementasinya, mencakup: 1. Konsep ICOFR menurut COSO dan ketentuan SOX 2. Entity level control dan transactional level control 3. Siklus desain dan implementasi ICOFR

1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TENTANG
IMPLEMENTASI DAN DESAIN ICOFR
DOSEN :
PROF. DR. IR. HAPZI ALI, MM, CMA
DIBUAT OLEH :
KHRISTINA DAMAYANTI (55516120065)
MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MERCUBUANA
TAHUN 2017

2. Bagaimanakah Internal control over financial reporting pada perusahaan saudara atau pada
perusahaan lain yang saudara ketahui apakah menggunakan kosep atau disain ICoFR dan
bagaimana dengan Entity level control (ELC) dan Transactional Level Control (TLC), apakah
di terapkan ?, Jelakankan !
Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial
Reporting – ICOFR) merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh
manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan
efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan
keyakinan yang memadai. Pelaksanaan ICOFR ini diatur di dalam SOX Section 404 yang
berjudul “Management Assessment of Internal Control”. Section ini mengatur bahwasannya
manajemen dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat (NYSE) wajib
melakukan pelaporan atas efektivitas ICOFR serta wajib menyertakan atestasi auditor pula atas
efektivitas ICOFR-nya.
ICOFR bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas
transaksi dan pengelolaan transaksi perusahaan. Tujuan ini selanjutnya akan memberikan
keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum serta keyakinan yang memadai akan upaya pencegahan atau identifikasi
perolehan, penggunaan, atau pengelolaan aset perusahaan tanpa otorisasi yang berdampak
material atas pelaporan keuangan.
Di Indonesia, hal lain yang menyebabkan mengapa perlu ICoFR adalah sebagai berikut:
1. Peraturan BPK RI no 1 tahun 2007, PSP 03 telah mengatur standar pelaporan pemeriksaan
keuangan, yang berkaitan pelaporan terhadap pengendalian internal, sehinga efektivitas atas
internal control pelaporan keuangan menjadi suatu keharusan bagi perusahaan
2. Untuk dapat mencegah kemungkinan adanya fraud
3. Adanya konvergensi IFRS, menyebabkan perlunya pengembangan internal control ini,
karena kebijakan akuntansi dan control, pengungkapan prosedur menjadi dasar pembuatan
rancangan risiko dan kontrol yang menyeluruh yang menggambarkan bagaimana setiap
hambatan dimitigasi, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
Sudah terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan ICOFR di Indonesia, yaitu PT
Telkom yang telah terdaftar di NYSE. Sebagai perusahaan yang tercatat di NYSE, PT Telkom
mematuhi ketentuan SOA (Sarbanes Oxley Act) Bab 302 dan Bab 404 mengenai pengendalian

3. internal atas pelaporan keuangan atau Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) dan
pengendalian dan prosedur pengungkapan.
UU Sarbanes Oxley Section 302 (Disclosures Controls and Procedures)
Bostelman (2005:12-14) dan TELKOM presentation to HCGA (2007:5) menyatakan
bahwa Sarbanes Oxley Act Section 302 berisi kewajiban:
a. Sertifikasi terhadap laporan keuangan triwulanan oleh CEO dan CFO.
b. CEO dan CFO melakukan sertifikasi kelengkapan dan keakuratan laporan yang
diserahkan kepada US SEC.
c. CEO dan CFO melakukan sertifikasi terhadap efektivitas internal control.
Menurut Bostelman (2005:14), “Disclosure Controls and Procedures is defined under SEC
rules as controls and other procedures of public company that are designed to ensure that
both non-financial and financial information required to be disclosed by the company in
its periodic reports is recorded, processed, summarized, and reported in a timely fashion.”
Berdasarkan definisi dari SEC, cakupan disclosure controls and procedures tidak terbatas
pada pengendalian internal atas pelaporan keuangan, tetapi juga pengendalian untuk
memberikan keyakinan atas kepatuhan (compliance) terhadap persyaratan SEC. Definisi
dengan maksud yang sama juga dinyatakan oleh PT Telkom secara terperinci.
Menurut definisi yang dinyatakan oleh PT Telkom pada Keputusan Direksi No:
KD76/PW000/PRO-IIC/2006 tanggal 22 Desember 2006, “Disclosure Controls and
Procedures (pengendalian dan prosedur pengungkapan) adalah pengendalian dan prosedur
yang dirancang dan dijalankan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua
informasi keuangan dan non-keuangan yang wajib diungkapkan dalam laporan perusahaan
yang disampaikan atau diserahkan ke Otoritas Pasar Modal (stock exchange) telah
dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan dan disampaikan secara tepat
waktu, akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan
di dalam peraturan Otoritas Pasar Modal.”

4. UU Sarbanes Oxley Section 404 (Internal Control Attest)
Bostelman (2005:15-16) dan TELKOM presentation to HCGA (2007:5) menyatakan
bahwa Sarbanes Oxley Act Section 404 berisi:
a. Tanggung jawab manajemen terhadap internal controls over financial reporting
(ICOFR).
b. Atestasi manajemen terhadap efektifitas internal control over financial reporting
(ICOFR) berdasarkan pengujian yang dilakukan.
c. Auditor harus melakukan atestasi dan melaporkan evaluasi atas laporan
manajemen.
Menurut Bostelman (2005:31), “Internal control over financial reporting is a process
designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting
and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with
generally accepted accounting principles.”
Bostelman (2005:15) menyatakan bahwa proses pengendalian internal atas pelaporan
keuangan (internal controls over financial reporting) harus mencakup tiga elemen, yaitu:
a. Pemeliharaan dokumentasi yang akurat, wajar, dan dalam rincian yang memadai
yang mencerminkan transaksi dan disposisi asset.
b. Keyakinan yang memadai atas pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi
secara umum.
c. Keyakinan yang memadai terhadap tindakan prevention atau detection pada hak
akuisisi, penggunaan, atau disposisi asset perusahaan.
TELKOM presentation to HCGA (2007:16) menyebutkan bahwa internal control
perusahaan dilaksanakan pada beberapa level kontrol, yaitu:
a) Entity level control
Soft control, pengendalian yang dilakukan oleh top manajemen, seperti: komitmen
dari pimpinan puncak, etika bisnis, dan corporate governance.
b) Transactional level control
Hard control/physical control, pengendalian di dalam proses dan sistem untuk
mengawali, mencatat, melaksanakan, dan melaporkan transaksi yang telah

5. dilakukan. Dengan kata lain, pengendalian internal level transaksional melibatkan
serangkaian aktivitas yang secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa
seluruh akun signifikan beserta risiko dan pengendalian terkait telah diidentifikasi,
dilaksanakan, dan diuji secara memadai sehingga efektivitasnya dapat terukur.
c) IT General control
Pengendalian atas aplikasi dan sistem pemeliharaan software dan keamanan akses
dalam program aplikasi dan data perusahaan, yang disesuaikan dengan peran dan
tanggung jawab karyawan.

6. Apa yang saudara ketahui tentang 3 point di bawah ini dan kaitannya dengan Internal control
over financial reporting: implementasi dan desain ICoFR :
1. COSO Integrated Framework.
2. Entity level control (ELC) and transactional level control (TLC).
3. Siklus dalam desain dan implementasi ICoFR
3 point di bawah ini dan kaitannya dengan Internal control over financial reporting:
implementasi dan desain ICoFR:
1.COSO Integrated Framework
Sistem pengendalian intern yang dianut pemerintah Indonesia salah satunya diadopsi dari
COSO (Commitee of Sponsoring Organization of Treadway Commision) yaitu komisi yang
bergerak di bidang manajemen organisasi. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern secara
umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektifitas dan
efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
Sistem Pengendaian Intern perlu diketahui oleh seluruh komponen organisasi karena sistem ini
merupakan sistem yang terintegrasi dan merupakan tanggung jawab bersama untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
Kerangka Pengendalian Internal-Terpadu COSO 2013 diterbitkan pada tahun 1992 oleh
COSO. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2013, COSO merilis versi terbaru dari Kerangka
Pengendalian Internal-Terpadu. Kerangka baru COSO adalah hasil dari proyek multitahunan
yang signifikan, termasuk dua putaran paparan publik untuk meninjau, menyegarkan, dan
memodernisasi kerangka asli dengan memastikannya tetap relevan.
Para regulator dan stakeholder mempunyai ekspektasi tinggi mengenai pengawasan tata kelola,
manajemen risiko, dan pendeteksian serta pencegahan penyelewengan (fraud). Sementara
kemajuan telah dibuat dalam menghubungkan manajemen risiko dan praktik pengendalian
internal dalam mengejar tujuan strategis organisasi. Banyak perubahan sejak tahun 1992,
peningkatan risiko bisnis secara signifikan, sehingga kebutuhan akan kompetensi dan
akuntabilitas jauh lebih besar dari sebelumnya. Perbedaan dari kerangka tahun 1992 :
• Kerangka asli termasuk diskusi panjang konsep pengendalian internal, yang sekarang
pengetahuan institusional.

7. • Meskipun konsep prinsip-prinsip pengendalian internal telah tertanam dalam kerangka asli,
prinsip tersebut belum terinci.
• Praktisi telah menggunakan kerangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan
eksternal, namun kerangka ini meliputi tiga kategori utama, yaitu : tujuan termasuk operasi,
pelaporan secara keseluruhan, dan tujuan kepatuhan.
Dengan demikian, prinsip-prinsip yang mendasari perampingan kerangka asli yaitu:
1. meningkatkan fokus pada operasi,
2. pelaporan keuangan noneksternal, dan
3. tujuan kepatuhan.
Menurut COSO, “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan
entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya; dirancang untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan
kepatuhan.”
Kerangka pengendalian internal tahun 2013 masih menggunakan tiga kategori tujuan tersebut,
dan terdiri dari lima komponen terpadu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kerangka tersebut terus
beradaptasi, dan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan pengendalian internal dari
entitas, divisi, unit operasi, dan/atau tingkat fungsional, misalnya pusat layanan bersama.
Komponen Pengendalian Internal dalam Kerangka COSO 2013

8. Ada 17 prinsip-prinsip pengendalian internal dalam komponen pengendalian internal,
yaitu:
Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu
organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja
dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh
anggota organisasi, omitmen pimpinan manajemen atas kometensi, kepemimpinan
manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan
penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan
peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan pihak
ekstern.
1. Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan etika nilai-nilai.
2. Tanggung jawab pengawasan pelatihan.
3. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab.
4. Menunjukkan komitmen untuk berkompetensi
5. Meningkatkan akuntabilitas
Penilaian Risiko
Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan.
Identifikasi terhadap risiko (risk identification) diperlukan untuk mengetahui potensi-
potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi.
Setelah dilakukan identifikasi maka dilakukan analisis terhadap risiko meliputi analisis
secara kuantitatif (quantitative risk analysis) dan kualitatif (qualitative risk analysis).
Analisis risiko akan menentukan dampak kejadian, serta merupakan input untuk
mendapatkan cara mengelola risiko tersebut.
• Menentukan tujuan yang sesuai.
• Mengidentifikasi dan menganalisis risiko.
• Menilai risiko penyelewengan (fraud)
• Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan.

9. Aktivitas Pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko,
menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan
tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi
risiko dapat dibagi menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi.
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko
berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian
berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak
yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai
keefektifan serta keefisienan tindakan tersebut.
• Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian
• Memilih dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi.
• Menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur.
Informasi dan Komunikasi
Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengambilan keputusan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang berkualitas
tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian informasi
yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerima informasi.
• Menggunakan informasi yang relevan.
• Berkomunikasi secara internal
• Berkomunikasi eksternal
Monitoring
Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat
dilakukan dengan 3 cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi yang
terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut atas temuan audit.
• Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah.
• Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan.

10. Lima Langkah Transisi Dari Kerangka COSO 1992 Ke Kerangka COSO 2013
1. Mengembangkan Kesadaran, Keahlian, dan Keselarasan
Langkah pertama dalam transisi ke Kerangka COSO 2013 adalah dengan membangun
kesadaran internal, keahlian pengguna COSO, dan keselarasan kepemimpinan di perusahaan.
Untuk itu kita harus memahami Kerangka COSO 2013.
2. Penilaian Dampak Awal
Setelah memahami kerangka COSO 2013, kita perlu melakukan penilaian bagaimana
dampak transisi itu. Mungkin faktor paling signifikan yang mempengaruhi transisi dari versi
1992 sampai versi 2013 adalah bagaimana manajemen yang sesungguhnya diterapkan dengan
baik.
3. Memfasilitasi Kesadaran, Pelatihan, dan Penilaian Komprehensif
Langkah 1 dan 2 terbatas hanya pada perusahaan. Langkah ketiga ini mensyaratkan
terlibat organisasi yang lebih luas untuk membangun kesadaran dan melakukan pressure test
penilaian dampak awal yang dilakukan pada langkah ke dua. Kita harus memfasilitasi
kesadaran untuk memperbarui Kerangka Kerja COSO. Kita juga harus mendiskusikan dampak
kerangka kerja COSO 2013 dengan auditor eksternal perusahaan, selain itu pelatihan
mendalam mungkin diperlukan.
4. Mengembangkan dan Menjalankan Rencana Transisi COSO
Setelah kita membangun kesadaran yang luas mengenai pembaharuan kerangka COSO,
memperoleh keselarasan kepemimpinan dan dukungan pada waktu transisi, serta
menyelesaikan penilaian dampak komprehensif, maka kemudian kita mengembangkan dan
melaksanakan rencana transisi perusahaan kita. Harus realistis antara harapan dan rencana.
Ketika kita mengeksekusi rencana transisi, kita akan melewati tiga tahap, yaitu:
a. Dokumentasi dan Evaluasi
Kita perlu memperbarui format dari dokumen yang mendasari perusahaan,
menyelaraskan ke pemetaan baru yang diciptakan dalam langkah dua. Dokumentasi
yang mendasari harus mendukung manajemen dalam membuat suatu keputusan. Kita
juga harus mengevaluasi desain kontrol yang mendasari dan meningkatkan desain
sesuai kebutuhan.
b. Validasi Pengujian dan Gap (Kesenjangan) Remidiasi

11. Setelah kontrol perusahaan mengenai pelaporan keuangan eksternal dan
pengungkapan efektif, kita perlu melakukan pengujian validasi untuk memastikan
kontrol ini telah diimplementasikan dan beroperasi seperti yang diharapkan.
c. Review Eksternal dan Pengujian
Di beberapa titik, auditor eksternal perlu menilai dan mendapatkan kenyamanan
dengan program COSO 2013 dan dokumentasi pendukung.
5. Memacu Peningkatan Berkelanjutan
Setelah transisi untuk Kerangka COSO 2013 selesai, kita harus terus-menerus
mendorong perbaikan setelah transisi tersebut. Mereka yang saat ini masih menggunakan
COSO versi 1992 harus menyelesaikan transisi mereka ke versi 2013 paling lambat 15
Desember 2014, di mana kerangka asli akan dianggap digantikan.
2.Entity Level Control (ELC) and Transactional Level Control (TLC)
Ruang lingkup pengendalian terbagi dalam dua level, yaitu entity level control
(pengendalian tingkat entitas) dan activity/transactional level control (pengendalian tingkat
aktivitas/transaksi). Perbandingan antara kedua level tersebut ialah sebagai berikut :
• Entity level control (ELC)
Kegiatan pengendalian ini umumnya beroperasi pada tingkat perusahaan atau
manajemen puncak pengambil keputusan strategis. Level ini memiliki jangkauan atau
kewenangan pengendalian yang lebih tinggi dari activity level, dan bisa mempengaruhi
kegiatan pada activity level, misalnya kebijakan perusahaan.
Proses identifikasi yang relevan entitas-tingkat kontrol dapat dimulai dengan
pemantauan, dan informasi dan komunikasi).diskusi antara auditor dan karyawan yang
sesuai untuk atas pelaporan keuangan (yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
aktivitas pengendalian,pemantauan, dan informasi dan komunikasi). Sementara
mengevaluasi entitas tingkat kontrol, auditor mungkin mengidentifikasi kontrol yang
mampu mencegah atau mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan. Itu periode-end
proses pelaporan keuangan dan pemantauan manajemen terhadap hasil operasi merupakan
sumber potensial dari kontrol tersebut.
Contoh dalam DJP:
Kegiatan pengendalian atas pelaksanaan salah satu program DJP, yaitu “Knowing Your Tax
Payer” dimana ini merupakan kebijakan DJP dalam mengintensifkan penerimaan pajak,
sehingga munculnya satu fungsi baru yaitu account representative.

12. Pengaruh Entity-Level Controls pada Pengujian Kontrol Lain
Evaluasi auditor entitas tingkat kontrol dapat menghasilkan peningkatan atau mengurangi
pengujian bahwa auditor jika tidak mungkin dilakukan pada lain kontrol. Sebagai contoh,
jika auditor telah merancang pendekatan audit dengan harapan tertentu entitas tingkat
kontrol (misalnya, kontrol dalam lingkungan pengendalian) akan efektif dan mereka kontrol
tidak efektif, auditor dapat mengevaluasi kembali merencanakan pendekatan audit dan
memutuskan untuk memperluas prosedur audit nya.
Di sisi lain, evaluasi auditor dari beberapa entitas tingkat kontrol dapat menghasilkan
pengurangan nya atau pengujian nya kontrol lain, seperti kontrol lebih sesuai pernyataan
yang relevan. Tingkat dimana auditor mungkin dapat mengurangi pengujian kontrol atas
pernyataan yang relevan dalam kasus tersebut tergantung padapresisi dari entitas-tingkat
control.
• Activity/transactional level control (TLC)
Kegiatan pengendalian pada level ini lebih berhubungan dengan pelaksanaan proses
bisnis atau transaksi dari bagian dalam suatu organisasi. Level ini memiliki kewenangan
yang lebih rendah dari entity level control, dan dapat dipengaruhi kebijakan dalam entity
level control.
Contoh dalam DJP:
Pemantauan atas kinerja account representative dalam mengintensifkan penerimaan
perpajakan.
3.Siklus Desain dan Implementasi ICoFR

13. 1. Adjusting financial reporting risk
Tahap pertama dalam siklus IcoFR adalah penyesuaian atau penelaahan terhadap risiko
pelaporan keuangan. Dalam tahap ini, pihak manajemen akan mengidentifikasi risiko-
risiko apa saja yang mungkin akan timbul dalam pelaporan keuangan sebuah perusahaan.
2. Adjust & implementat controls
Tahap kedua dalam siklus IcoFR adalah implementasi dan penyesuaian terhadap
pengendalian. Dalam tahap ini, pihak manajemen akan melakukan penyesuaian antara
risiko dan pengendaliannya. Dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh pihak
manajemen dalam tahap pertama, maka pihak manajemen akan membuat suatu
pengendalian yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Selanjutnya,
pengendalian tersebut akan diterapkan dalam perusahaan tersebut.
3. Control remediation
Tahap selanjutnya dalam siklus ICoFR adalah pengendalian. Tahap ini juga dapat
dikatakan sebagai tahap monitoring. Pihak manajemen akan melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pengendalian-pengendalian apa saja yang telah diterapkan di
dalam perusahaan tersebut.
4. Identifikasi & manage changes
Tahap terakhir dalam siklus ICoFR adalah identifikasi perubahan. Setelah ICoFR
diterapkan dalam perusahaan tersebut, maka pihak manajemen akan mengidentifikasi
perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai
tahapan review.
Desain, implementasi, dan evaluasi pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran dan
pelaporan risiko perusahaan. Merancang dan memelihara ICFR secara efektif menjadi lebih
menantang karena ukuran bisnis dan ruang lingkup kegiatannya meningkat. Pada saat yang
sama, perusahaan-perusahaan yang lebih kecil juga mungkin menghadapi beberapa masalah
kesulitan pengendalian/kontrol. Sebagai contoh, risiko manajemen dapat lebih besar dalam
sebuah organisasi yang lebih kecil di mana pejabat-pejabat perusahaan memiliki keterlibatan
langsung dengan operasi dan dengan pencatatan transaksi. Selain itu, perusahaan kecil
mungkin tidak memiliki personel yang cukup untuk sepenuhnya melaksanakan pemisahan
tugas di semua proses. Namun demikian, perusahaan publik yang lebih kecil masih harus
menerapkan system kontrol yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan GAAP dan bebas dari salah saji material.

14. Daftar Pustaka
1. Nahampun, Y. (2012). PENGARUH UNDANG-UNDANG SARBANES OXLEY
TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL, PENGENDALIAN APLIKASI DAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI.
(download:
http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/853/1/27208018.pdf)
2. Internal Control over Financial Reporting — Guidance for Smaller Public Companies
– Volume I : Executive Summary
3. Center For Audit Quality.2004. Guide to Internal Control Over Financial Reporting.
Washington DC
4. Ahituv, Niv; Neumann, Seev; Riley, H. Norton. Principles of Information Systems for
Management. Dubuque, IA: Wm C. Brown Communications, Inc; 1994.
5. Auditing Standard No. 2 – “An Audit of Internal Control Over Financial Reporting
Performed in Conjunction with An Audit of Financial Statements”. Public Company
Accounting Oversight Board. March 9, 2004.
6. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Modul Sistem Informasi dan Pengendalian
Internal. Jakarta Pusat: IAI
7. John Champ; Chris Cebula. “Tactics to rebalance your internal audit functions”.
Protiviti. 2006.
8. Lynda M. Applegate; F. Warren McFarlan; James L. McKenney. Corporate
Information Systems Management: Text and Cases, fourth edition. Irwin Mcgraw-Hill
Companies, Inc.; 1996