Dokumen tersebut membahas pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui sistem e-procurement yang diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012. Dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses pengadaan mulai dari persiapan, pelaksanaan pemilihan, pembukaan penawaran, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak secara elektronik melalui SPSE. Dokumen juga menyinggung sanksi bagi pelanggaran
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk prinsip-prinsip, arsitektur, modul aplikasi, proses, dan aktor yang terlibat dalam sistem e-procurement pemerintah.
Dokumen tersebut merangkum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pekerjaan (ULP) Kementerian Kehutanan. Prosesnya melibatkan satuan kerja pemilik anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pokja/Sub Pokja ULP, dan LPSE Kementerian dalam menyusun dokumen pengadaan, melakukan seleksi penyedia, dan mengumumkan hasilnya. Tujuan utamanya adalah mengatur
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kementerian Kehutanan. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, arah perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan pengadaan barang/jasa, dan peran unit layanan pengadaan.
Dokumen tersebut merangkum tentang peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya mengenai e-procurement yang mencakup e-tendering dan e-purchasing. E-procurement dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk prinsip-prinsip, arsitektur, modul aplikasi, proses, dan aktor yang terlibat dalam sistem e-procurement pemerintah.
Dokumen tersebut merangkum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pekerjaan (ULP) Kementerian Kehutanan. Prosesnya melibatkan satuan kerja pemilik anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pokja/Sub Pokja ULP, dan LPSE Kementerian dalam menyusun dokumen pengadaan, melakukan seleksi penyedia, dan mengumumkan hasilnya. Tujuan utamanya adalah mengatur
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kementerian Kehutanan. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, arah perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan pengadaan barang/jasa, dan peran unit layanan pengadaan.
Dokumen tersebut merangkum tentang peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya mengenai e-procurement yang mencakup e-tendering dan e-purchasing. E-procurement dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, penetapan paket pekerjaan, sistem pengadaan, metode pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, hingga penilaian kualifikasi calon penyedia."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Juknisnya, meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan, tahapan pengadaan, perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Proses Pengadaan Barang & Jasa_ Materi Pelatihan "MANAJEMEN PENGADAAN BARANG ...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, penetapan paket pekerjaan, sistem pengadaan, metode pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, hingga penilaian kualifikasi calon penyedia."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Juknisnya, meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan, tahapan pengadaan, perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...Kanaidi ken
Dokumen tersebut menjelaskan tentang proses prakualifikasi calon penyedia barang dan jasa untuk menjadi rekanan perusahaan. Calon penyedia harus menyertakan berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung lainnya. Jika lolos prakualifikasi, calon penyedia dapat mengikuti proses lelang selanjutnya yang meliputi pengambilan dokumen tender, aanwijzing, pengiriman penawaran, hingga evaluasi penawaran.
Dokumen tersebut membahas skema regulasi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE. Terdapat penjelasan tentang penyelenggara layanan publik dan non-publik, kewajiban hukum, ketentuan umum dan khusus, serta perbandingan dengan PM tentang pendaftaran sistem elektronik.
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang oleh pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan metode pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, dan sistem kontes serta evaluasi administrasi dan teknis dalam proses pengadaan barang.
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Garis panduan ini menjelaskan kaedah penilaian keterampilan berdasarkan pengalaman terdahulu untuk mendapatkan persijilan. Calon perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan menyediakan bukti-bukti keterampilan untuk dinilai oleh pegawai penilai sebelum diberi pengiktirafan.
E-Procurement & Vendor Management System (Bahasa Indonesia)Shuba Solutions
Solusi eProcurement dirancang untuk mengotomatisasi proses pengadaan secara elektronik mulai dari perencanaan, pengundangan tender, penawaran, evaluasi, hingga penunjukkan pemenang dan penerbitan PO. Sistem terdiri dari dua modul utama yaitu modul Procurement Management untuk pengelolaan proses pengadaan dan modul Vendor Management untuk pengelolaan data vendor.
Dokumen ini berisi instruksi kepada peserta prakualifikasi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Di antaranya menjelaskan tentang identitas pokja dan lingkup pekerjaan, sumber dana, kualifikasi peserta yang dapat mengikuti prakualifikasi, larangan terkait pelanggaran aturan pengadaan.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
3. PERKA LKPP NO. 18/2012
• Metode e-Tendering :
– E-Lelang untuk Pemilihan Penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
– E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa
konsultansi
4. PERSIAPAN PEMILIHAN
Pejabat Pembuat Komitmen
•Menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdiri dari spesifikasi
teknis, HPS, rancangan umum kontrak
Pokja ULP/Panitia pengadaan
• Menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang
disampaikan oleh PPK
• Melaksanakan pemilihan
Penyedia Barang/jasa
• Melakukan pendaftaran pada SPSE
• Melaksanakan verifikasi pada LPSE
LPSE
• Menerbitkan kode akses pengguna
• Menyimpan dokumen pendukung proses registasi dan verifikasi pengguna
5. PELAKSANAAN PEMILIHAN
• Pembuatan Paket dan Pendaftaran
– Merupakan paket pemilihan baru atau paket
pemilihan ulang
– Pembuatan paket lengkap dengan informasi paket
dan sistem pengadaan berdasarkan informasi
PA/KPA/PPK maupun keputusan internal Pokja
ULP
– Memasukkan nomer surat/dokumen rencana
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
diserahkan PPK
6.
7. • Penyusunan jadwal pemilihan berdasarkan hari kalender
dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang
diatur dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya
• Memperhatikan jam kerja dan hari kerja pada tahapan :
–
–
–
–
–
Pemberian penjelasan
Batas akhir pemasukan penawaran
Pembukaan penawaran
Pembuktian kualifikasi
Batas akhir sanggah/sanggah banding
• Menyediakan paling kurang 2 hari kerja untuk tahapan :
– Pemasukan dokumen penawaran untuk paket yang
mensyaratkan jaminan penawaran
– Sanggah banding
8. • Penyusunan dokumen pengadaan secara
elektronik
– Mengikuti standar dokumen pengadaan secara
elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan di
unggah pada aplikasi SPSE
– Menggunakan form isian elektronik dokumen
pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE
• Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
aplikasi SPSE/user guide
10. PEMBERIAN PENJELASAN
• Dilakukan secara online tanpa tatap muka
• Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap
penting terkait dokumen pengadaan
• Menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk
substansi pertanyaan yang telah dijawab
• Dapat memberikan penambahan waktu sesuai kebutuhan
• Dilarang menjawab pertanyaan dengan cara
mengumpulkan pertanyaan
• Kumpulan tanya jawab merupakan Berita Acara Pemberian
Penjelasan
• Jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan peninjauan
lapangan/lokasi pekerjaan
11. • Hasil penjelasan lanjutan dituangkan dalam
Berita Acara Penjelasan Lanjutan dan di unggah
pada SPSE
• Addendum dokumen pengadaan dapat dilakukan
berulang dengan menggunggah pada SPSE paling
kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir
pemasukan penawaran
• Memperpanjang waktu pemasukan penawaran
apabila addendum mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan dokumen
penawaran
12. PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI
• Disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi pada
SPSE
• Jika SPSE belum mengakomodir persyaratan kualifikasi,
maka data diunggah pada fasilitas lain yang tersedia di SPSE
• Pokja ULP wajib meminta penyedia melengkapi data
kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang
tersedia pada SPSE atau lainnya.
• Dengan mengirim data kualifikasi secara elektronik
penyedia barang/jasa menyetujui ketentuan yang telah atur
dalam perpres 54/2010 beserta perubahannya
• Untuk penyedia yang berbentuk konsorsium/kemitraan,
pemasukan dilakukan oleh badan usaha yang mewakili
13. PEMASUKAN PENAWARAN
• Disampaikan dalam bentuk file yang diunggah
melalui aplikasi SPSE
• Penyampaian dokumen :
– Satu file
– Dua file
– Dua Tahap
• Enkripsi menggunakan apendo/spamkodok
14. • Penyedia tidak perlu menggunggah hasil
pemindai dokumen asli yang bertandatangan
basah dan stempel kecuali surat lain yang
memerlukan tandatangan basah dari pihak lain
• Pokja ULP dapat merubah jadwal pemasukan
dokumen penawaran dan memberikan
penjelasan alasan perubahan
• Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium
/kemitraan, pemasukan penawaran dilakukan
oleh Badan Usaha yang ditunjuk mewakili
konsorsium
15. • Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,
apabila file penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat
menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak
memenuhi syarat sebagai penawaran dan
penyedia barang/jasa yang mengirimkan file
penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan
penawaran.
• Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan
melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan
16. • Penawaran masuk adalah dokumen
penawaran yang berhasil dibuka dan
sekurang-kurangnya memuat
SATU FILE
- HARGA PENAWARAN
- DAFTAR KUANTITAS & HARGA
(KONTRAK HARGA SATUAN/GAB)
- JANGKA WAKTU PENAWARAN
- DESKRIPSI/SPESIFIKASI BARANG
YANG DITAWARKAN
*) Standar Dokumen Pengadaan
DUA FILE
- DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
(KONTRAK HARGA SATUAN/GAB)
- JANGKA WAKTU PENAWARAN
- DESKRIPSI/SPESIFIKASI BARANG/
JASA YANG DITAWARKAN
- HARGA PENAWARAN
- JANGKA WAKTU PENAWARAN
- DESKRIPSI BARANG/JASA YANG
DITAWARAN
17. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN
EVALUASI
• Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi
file penawaran dengan menggunakan
Apendo/Spamkodok
• Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik
dimasukkan pada fasilitas yang tersedia di
aplikasi SPSE
18. • File penawaran terenkripsi yang tidak dapat
dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan
file penawaran kepada LPSE dan bila dianggap
perlu LPSE dapat menyampaikan ke LKPP
• Terhadap file penawaran terenkripsi tidak dapat
dibuka yang disampaikan LPSE atau LKPP, maka
LPSE atau LKPP dapat memberikan keterangan
kondisi file penawaran kepada Pokja
• Apabila file penawaran tidak dapat dibuka Pokja
ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran
tidak memenuhi syarat
19. • File yang dianggap sebagai penawaran adalah
dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan
dapat dievaluasi.
• Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal
evaluasi dan tahapan selanjutnya, apabila adanya
file yang tidak dapat dibuka (dekripsi)
• Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada
penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan
substansi jaminan penawaran
• Ketidakabsahan mengakibatkan gugurnya syarat
administrasi
20. • Pembuktian kualifikasi dilakukan secara offline
• Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh
dokumen kualifikasi apabila penyedia
barang/jasa sudah pernah melakukan
pekerjaan sejenis, sama kompleksitasnya pada
instansi yang bersangkutan
• Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi
penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada
aplikasi SPSE
21. SANGGAHAN
• Dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang telah
memasukkan penawaran
• Peserta pemilihan hanya dapat menyampaikan 1 kali
sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE
• Pokja ULP menjawab sanggahan melalui SPSE
• Sanggahan dapat disampaikan secara offline apabila
terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis
• Peserta pemilihan memberitahukan sanggahan
banding kepada Pokja ULP melalui fasilitas yang
tersedia di SPSE
• Kealpaan atau kelalaian pemberitahuan sanggahan
banding tidak menggugurkan proses sanggah banding
22. SPPBJ
• Dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)
• Menggunggah hasil pemindai SPPBJ pada
aplikasi SPSE
24. LAIN LAIN
• Aplikasi SPSE secara otomatis akan
menampilkan pengumuman pemilihan dan
pengumuman pemenang paket pekerjaan
• Pokja ULP harus memasukkan alasan
penyebab pemilihan ulang, penyampaian
penawaran ulang dokumen penawaran atau
pemilihan ulang
25. • Surat Jaminan penawaran
– Tidak diperlukan untuk pengadaan yang memiliki nilai paling
tinggi Rp. 2.500.000.000 atau tidak menimbulkan resiko apabila
pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak
dapat diselesaikan tepat pada waktunya
– Disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindai
– Jaminan asli (pascakualifikasi) disampaikan pada pembuktian
kualifikasi
– Jaminan asli (prakualifikasi) disampaikan pada Pokja ULP
sebelum penetapan pemenang.
– Apabila calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran
asli atau tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia
dinonaktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam
26. • Perubahan Jadwal
– Perubahan jadwal tahapan pemilihan wajib
mengisi alasan perubahan yang dapat
dipertanggung jawabkan
• Pengenaan Sanksi
– Pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan
dalam SPSE, LPSE dapat me nonaktifkan kode
akses pengguna SPSE
27. • Dalam hal terjadi gangguan daya listrik, gangguan
jaringan, gangguan aplikasi yang mengakibatkan
proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan
dengan sempurna, maka ULP dapat melakukan :
– Pembatalan proses pemilihan
– Melakukan penyesuaian jadwal
– Membuat dan melaksanakan solusi alternatif
terhadap hal yang tidak dapat diakomodir dalam
aplikasi SPSE, wajib menuangkan hal tersebut dalam
BAHP/BAHS/berita acara lainnya