Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. Temuan McKinsey di Unit Vertikal bahwa
“Dialog kinerja dan perilaku yang ada
kurang mengandung unsur feedback dan
coaching”
3. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 590/KMK.01/2016
tanggal 15 Juli 2016
tentang Pedoman Dialog Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan
4. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor: SE-
42/MK.01/2016 hal Pelaksanaan Dialog Kinerja
Individu di lingkungan Kemenkeu, Point e
menyebutkan bahwa DKI Secara efektif dimulai
pada Semester I tahun 2017 di seluruh unit
Kemenkeu melalui aplikasi e-performance serta
Pejabat Eselon III, IV, dan V di Lingkungan
Kemenkeu agar mengikuti diklat coaching.
10. One on One Coaching
Group Coaching
Diskusi one on one antara Atasan Langsung (Coach) dan
Bawahan (Coachee) untuk Coaching untuk menyusun strategi
dan mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian target kinerja
serta memperoleh kesepakatan guna menentukan masing-
masing rencana aksi bawahan
• Diskusi one to many antara atasan langsung dengan
bawahan secara umum, trust dan rahasia.
• Peserta minimal 2, maksimal 15 orang.
• Fokus pembahasan pada target, kemampuan bawahan dan
tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bawahan.
12. a. Bawahan (coachee) melengkapi form IPR yang meliputi Profil, yaitu
seluruh data terkait pegawai mulai dari identitas diri, nilai perilaku dan
Prestasi Individu (Personal Achievement) yang telah dicapai;
b. Bawahan (coachee) mengisi kolom perkembangan kinerja pada IPR,
meliputi uraian IKU, formula, dan target IKU;
c. Bawahan (coachee) mengumpulkan data terkait Kinerja masing-
masing, yaitu: capaian target Kinerja dan hal-hal yang menghambat
tercapainya target.
13. a. Atasan melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi terkait perkembangan
kinerja maupun pengembangan kompetensi bawahan pada periode sebelumnya;
b. Diskusi lebih banyak membahas mengenai pencapaian target periode sebelumnya
dengan efektifitas rencana aksi yang telah disepakati bersama;
c. Merencanakan rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan pengembangan
kompetensi Bawahan (coachee) untuk tahun berjalan berdasarkan usulan dari
bawahan maupun hasil pengamatan atasan (Coach) terhadap kinerja Bawahan
(coachee) di tahun sebelumnya;
d. Atasan (Coach) memberikan motivasi kepada Bawahan (coachee) dalam
menyelesaikan target;
e. Kesepakatan rencana aksi terkait penyelesaian target kinerja maupun
pengembangan diri bawahan wajib dituangkan dalam formulir Individual
Performance Review (IPR).
14.
15. a. Melaksanakan rencana aksi
b. Monitoring pelaksanaan rencana aksi
c. Reviu dan Evaluasi
1. Menjadi bahan masukan perencanaan kinerja periode
berikutnya.
2. Dituangkan pada kolom resume dalam IPR.
3. Menitikberatkan pada diskusi mengenai efektifitas rencana
aksi yang telah ditentukan dalam pencapaian target.
16. Periode Jadwal Pelaksanaan Pembahasan
I 1 Januari s.d. 31 Maret
1) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan
pengembangan kompetensi bawahan terhadap rencana yang disepakati
sebelumnya (tahun sebelumnya)
2) Penyusunan kesimpulan (resume) atas evaluasi kinerja dan kompetensi
bawahan (coachee) tahun sebelumnya.
3) Penyusunan rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan pengembangan
kompetensi tahun berjalan.
II 1 Juli s.d. 31 Agustus
1) Evaluasi pelaksanaan atas rencana aksi terkait pengelolaan kinerja dan
pengembangan kompetensi bawahan periode I.
2) Penyusunan rencana aksi baru bila diperlukan.
17. No Unit Bawahan Atasan Keterangan
1 Kantor Pusat Pelaksana Pejabat Es. IV
Fungsional Pejabat Es. IV / III
Pejabat Es. IV Pejabat Es. III
Pejabat Es. III Pejabat Es. II
(Pemilik Peta Strategi)
2 Kanwil Pelaksana Pejabat Es. IV
Pejabat Es. IV Pejabat Es. III
Pejabat Es. III Pejabat Es. II
(Pemilik Peta Strategi)
3 KPPN Pelaksana Pejabat Es. IV
Pejabat Es. IV Pejabat Es. III
(Pemilik Peta Strategi)
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
TIDAK DKI (DKO)
TIDAK DKI (DKO)
TIDAK DKI (DKO)
18. Faktor Penalti
Partisipan
Coach Coachee
Tidak mengisi formulir
IPR coachee untuk
setiap periode
Tidak mengisi formulir
IPR miliknya untuk
setiap periode
Aspek Perilaku yang
dikenakan Pengurangan
Aspek kepemimpinan Aspek kedisiplinan
Pengurangan nilai
perilaku
2 poin untuk setiap
coachee yang tidak diisi
formulir IPR-nya
Max. 10 poin
5 poin
Nilai Perilaku yang dikenakan penalti adalah nilai perilaku yang menjadi komponen pada NKP