SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PENGAMPUAN
PENYELENGGARAAN
PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN
DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
22 Februari 2022
FUNGSI :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian
kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi,
pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan
pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan
tenaga kesehatan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian
kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan
TUGAS :
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi, dan
pelaporan di bidang peningkatan mutu
tenaga kesehatan
AKREDITASI DAN TUGAS
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA
KESEHATAN
UU 36/2014 tentang
Tenaga Kesehatan
PP 67/2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Pasal 31
Ayat (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Ayat (2) Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga
pelatih sesuai standar profesi & kompetensi serta
diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang
terakreditasi
Pasal 79
Ayat (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan
diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi.
Ayat (2) Akreditasi dilakukan oleh pemerintah pusat.
Ayat (3) Akreditasi meliputi:
a. Akreditasi pelatihan
b. Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan
Permenkes No.
5/ 2022 tentang
Organisasi &
Tata Kerja
Kemenkes
Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN
Kebijakan Pelatihan
Pendidikan Pelatihan
Klasikal
Non
Klasikal
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
• Pelatihan tatap muka di kelas
• Kursus
• Seminar
• Penataran
• Pelatihan jarak jauh (LJJ)
• E-learning
• Bimbingan di tempat kerja
• Magang
• Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta, dikoordinasikan oleh
LAN dan BKN
PP No.17 Th
2020
Pasal 212
Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 Pelatihan memiliki alokasi waktu minimal 30 JP @ 45 menit
 Peserta pelatihan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan
dan/atau membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan
tugas
 Kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi jabatan atau hasil
Analisis Kebutuhan Pelatihan di Organisasi
 Metode pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pelatihan bagi
orang dewasa
 Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal
 Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pelatihan yang terakreditasi
Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 Sarana dan prasarana pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihan
dan jumlah peserta pelatihan
 Manajemen pelatihan diselenggarakan melalui proses TNA, penetapan
tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan
pelatihan, evaluasi pelatihan dan pengendalian mutu
 Dalam menjaga mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan
akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan
 Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian
Kesehatan cq Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 Sertifikat diberikan utk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi
serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kurikulum
PP No. 17 tahun 2020 tentang
Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS Pasal 206
Peraturan LAN No.8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Bangkom PNS
melalui e-Learning
Juklak Pelatihan SDM Kesehatan
Masa Pandemi
KEBIJAKAN PELATIHAN
MASA PANDEMI
KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022
 Metode pelaksanaan pelatihan masih mengacu pada ketentuan pelatihan di masa
Pandemi Covid – 19 (Full Daring)
 Praktik lapangan dilaksanakan dengan metode praktik mandiri
 Apabila dilaksanakan blended,
- ada ijin dari Ketua Satgas setempat / pernyataan Kepala Institusi untuk
menerapkan protokol kesehatan
- Kapasitas kelas maksimal 50% atau jarak antar kursi peserta minimal 1 m
- Konsumsi box
- Kapasitas kamar maksimal 50%
 Laksanakan sesuai Juklak Pelatihan Masa Pandemi
KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022
 Metode pelaksanaan pelatihan :
• Metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) full online : tidak terdapat
tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang
hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh
peserta/institusi peserta.
 Metode klasikal dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu dengan menyampaikan
surat pertanyaan tidak mampu melaksanakan pelatihan secara blended/full
daring dan justifikasinya
• Metode blended (kombinasi pembelajaran klasikal dan distance learning) :
pelatihan dengan kurikulum pada SIAKPEL berjumlah JPL > 50 JPL dan terdapat
tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang
hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh
peserta/institusi peserta.
 Pada pelatihan klasikal dan blended :
 Penyelenggara dapat mengalokasikan anggaran :
• Kebutuhan protokol kesehatan berupa rapid/swab test untuk peserta/fasilitator bila
diperlukan. Satuan biaya rapid/swab test mengikuti ketentuan yang berlaku dari
Kementerian Kesehatan.
• Training kit bagi peserta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan protokol
kesehatan (face shield/masker/hand sanitizer), namun satuan biayanya tetap
mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 Pada pelatihan (distance learning) full online :
• Penyelenggara hanya dapat mengalokasikan anggaran untuk operasional
penyelenggaraan pelatihan (ATK) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan training kit,
modul, konsumsi, uang harian dan transport peserta tidak dapat dialokasikan.
• Honor pengendali pelatihan dapat diberikan per hari. Jumlah maksimal hari dihitung
berdasarkan total JPL yang terdapat pada kurikulum dibagi dengan 8 JP.
KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022
AKREDITASI
PELATIHAN
(5 KOMPONEN)
• Rancangan Pelatihan
• Peserta
• Pelatih
• Penyelenggara
• Tempat penyelenggaan
AKREDITASI
INSTITUSI
PELATIHAN
(3 KOMPONEN)
• Administrasi dan manajemen
• Pelayanan Pelatihan
• Pelayanan penunjang pelatihan
- Pasal 31 UU NO. 36
tahun 2014
- PP No 67 tahun 2019
PENGENDALIAN MUTU
PELATIHAN KESEHATAN
PENGAMPUAN
13
Pelimpahan tanggung jawab dari Pusat Pelatihan SDMK kepada
institusi pelatihan Kesehatan terakreditasi A & B untuk
melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan dan
penerbitan sertifikat terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh
institusi pelatihan yang belum terakreditasi
Ketentuan Pengampuan
Pelatihan yang dapat diampu adalah pelatihan
bidang kesehatan yang sudah terdaftar di
SIAKPEL
Pengajuan akreditasi pelatihan ke Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
dilakukan oleh Institusi yang akan diampu,
dengan melampirkan surat kesediaan
mengampu dari Institusi pengampu
Institusi Pengampu adalah Institusi Pelatihan
dengan kategori akreditasi A dan B.
Penyelenggara pelatihan yang diampu adalah
Institusi penyelenggara pelatihan yang belum
terakreditasi
Ketentuan Pengampuan
1. Institusi penyelenggara pelatihan bidang
kesehatan yang belum terakreditasi
2. Yang dimaksud dengan institusi penyelenggara
pelatihan bidang kesehatan adalah yang terdaftar
dalam SIAKPEL, dengan syarat:
a. Berbadan hukum dan memiliki tugas, fungsi
dan wewenang menyelenggarakan pelatihan
b. Memiliki tenaga pengendali pelatihan
c. Memiliki staf yang sudah mengikuti Training
Officer Course (TOC)
d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang
pelatihan
e. Lembaga/Institusi yang ditugaskan oleh
Kemenkes atau UPT Kemenkes
1. Institusi pengampu adalah institusi
penyelenggara pelatihan bidang kesehatan
yang sudah terakreditasi dengan kategori
akreditasi A dan B oleh Badan PPSDMK
2. Bersedia menjadi pengampu
Kriteria Institusi Penyelenggara
Pelatihan yang Diampu
Kriteria Institusi Pengampu
MEKANISME PENGAMPUAN
MEKANISME PENGAJUAN AKREDITASI PELATIHAN
PADA PENGAMPUAN
Institusi yang Diampu mengajukan
akreditasi pelatihan ke Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
1 (satu) bulan sebelum pelatihan
dengan melampirkan dokumen
persyaratan akreditasi pelatihan
Institusi Pengampu
1. Mengajukan nomor sertifikat
pelatihan ke Dir. Peningkatan
Mutu Tenaga Kesehatan
maksimal 1 minggu setelah
pelatihan
2. Melakukan Quality Control
terhadap pelatihan
3. Menerbitkan sertifikat
berdasarkan nomor dari Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan
1. Mengeluarkan surat
keterangan akreditasi
pelatihan kepada
penyelenggara
Pelatihan (Diampu)
Surat
Kesediaan
Mengampu
2. Memberikan nomor
sertifikat pelatihan
kepada pengampu
PELAPORAN
Institusi yang Diampu
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan
Institusi Pengampu
1. Membuat laporan
penyelenggaraan
pelatihan dalam bentuk
softcopy dan
menyampaikan kepada
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan dan
institusi pengampu.
2. Laporan disampaikan
selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah
pelatihan dilaksanakan.
1. Membuat laporan hasil
Quality Control
pelaksanaan pelatihan
yang diampu dan diup-
load di SIAKPEL.
2. Menerima laporan
penyelenggaraan
pelatihan dari Institusi
yang diampu.
1. Menerima laporan hasil
Quality Control
pelaksanaan pelatihan
yang diampu dari
Institusi Pengampu
2. Menerima laporan
penyelenggaraan
pelatihan dari institusi
yang diampu
1. Mendapatkan Quality Control
pelaksanaan pelatihan dan laporan
QC dari Institusi Pengampu
2. Mendapatkan masukan dari
Institusi Pengampu
3. Memperoleh sertifikat pelatihan,
apabila telah memenuhi ketentuan
yang berlaku
HAK
1. Menyediakan tenaga penyelenggara
pelatihan (OC) dan pengendali
pelatihan yang tersertifikasi serta
fasilitator
2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai
dengan hasil akreditasi pelatihan
3. Menyediakan biaya terkait pelaksanaan
pengampuan
4. Menindaklanjuti temuan hasil QC
5. Menyusun laporan penyelenggaraan
pelatihan dan menyampaikan kepada
Dir. Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan dan Institusi Pengampu
dalam waktu selambatnya 1 (satu)
bulan
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI YANG DIAMPU
1. Mendapatkan pembiayaan
pelaksanaan Quality Control
2. Menerima laporan penyelenggaraan
pelatihan dari Institusi yang Diampu
HAK
1. Menerbitkan Surat Keterangan
Pengampuan
2. Melakukan QC terhadap pelatihan yang
Diampu setelah Surat Keterangan
Akreditasi Pelatihan terbit
3. Melakukan bimbingan kepada Institusi
yang Diampu agar pelatihan
dilaksanakan sesuai dengan hasil
akreditasi pelatihan
4. Membuat laporan hasil QC pelaksanaan
pelatihan yang diampu dan di-upload di
SIAKPEL sebagai syarat penerbitan
sertifikat
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI PENGAMPU
1. Menerima laporan Quality
Control pelaksanaan pelatihan
yang diampu dari Institusi
Pengampu melalui upload
SIAKPEL
2. Menerima laporan
penyelenggaraan pelatihan dari
Institusi yang Diampu
HAK
1. Menerbitkan Surat Keterangan
Akreditasi Pelatihan kepada Institusi
yang Diampu
2. Memonitor, mengevaluasi, dan
mengendalikan pelaksanaan
pengampuan
3. Melakukan pembinaan kepada Institusi
Pengampu dan Institusi yang Diampu
apabila ada ketidaksesuaian dalam
penerapan hasil akreditasi
4. Menerbitkan nomor sertifikat pelatihan
apabila memenuhi syarat penerbitan
sertifikat, dengan mengacu pada
Pedoman Sertifikat Pelatihan
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN PUSAT PELATIHAN SDMK
PEMBIAYAAN
Pembiayaan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)
dari Kementerian Keuangan ataupun ketentuan anggaran
yang berlaku di daerah tersebut, meliputi:
1. Pelaksanaan QC
2. Biaya penerbitan sertifikat
Kebijakan pengampuan_22 februari 2022.pptx

More Related Content

Similar to Kebijakan pengampuan_22 februari 2022.pptx

Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covidKebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
anisept_14
 
Mi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasiMi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasi
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTPPedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
Belmawa dikti pt kesehatan
Belmawa dikti  pt kesehatanBelmawa dikti  pt kesehatan
Belmawa dikti pt kesehatan
gerilyansyah basrindu
 
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.pptpengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
DimasPM1
 
Registrasi tenaga kesehatan
Registrasi tenaga kesehatanRegistrasi tenaga kesehatan
Registrasi tenaga kesehatan
may cece
 
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pel
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pelPedoman penyusunan kurikulum & modul pel
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pelAghavur Aghavur
 
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
Angger20
 
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_danPedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
yuli anggraeni
 
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
UFDK
 
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
IdaWulan2
 
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
LilaCox2
 
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakesKebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakesperawatonline
 
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakesKebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Samuel Hadjo
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang AkreditasiNara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
 
Mi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinanMi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinan
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Zakiah dr
 
MODUL TPK.pdf
MODUL TPK.pdfMODUL TPK.pdf
MODUL TPK.pdf
noormalukitasari3
 

Similar to Kebijakan pengampuan_22 februari 2022.pptx (20)

Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
 
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covidKebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
Kebijakan pelatihan bidang kesehatan pd masa covid
 
Mi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasiMi 6 akreditasi
Mi 6 akreditasi
 
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTPPedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP
 
Belmawa dikti pt kesehatan
Belmawa dikti  pt kesehatanBelmawa dikti  pt kesehatan
Belmawa dikti pt kesehatan
 
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.pptpengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
pengembangan-sdm-melalui-sertifikasi-kompetensi.ppt
 
Registrasi tenaga kesehatan
Registrasi tenaga kesehatanRegistrasi tenaga kesehatan
Registrasi tenaga kesehatan
 
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pel
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pelPedoman penyusunan kurikulum & modul pel
Pedoman penyusunan kurikulum & modul pel
 
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
1. Kebijakan Kemenkes utk peningkatan mutu fasyankes .pdf
 
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_danPedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
 
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
Juknis pelatihan askom revisi 6 maret 2019 (1)
 
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
#1 Dir MAY_KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 090621 (1).pptx
 
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
20231005-Kebijakan-Akreditasi-Sesuai-Permendikbudristek-Nomor-53-Tahun-2023.pdf
 
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakesKebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
 
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakesKebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
Kebijakan standardisasi dan sertifikasi nakes
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang AkreditasiNara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
Nara Sumber di UNSYIAH NAD - Materi Tentang Akreditasi
 
Mi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinanMi 5 Materi perijinan
Mi 5 Materi perijinan
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
MODUL TPK.pdf
MODUL TPK.pdfMODUL TPK.pdf
MODUL TPK.pdf
 

Recently uploaded

Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
PutuRatihSiswinarti1
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
annisaqatrunnadam5
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
arianferdana
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 

Recently uploaded (20)

Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 

Kebijakan pengampuan_22 februari 2022.pptx

  • 1. KEBIJAKAN PENGAMPUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN 22 Februari 2022
  • 2.
  • 3. FUNGSI : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan TUGAS : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan AKREDITASI DAN TUGAS DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan PP 67/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Pasal 31 Ayat (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Ayat (2) Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih sesuai standar profesi & kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi Pasal 79 Ayat (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi. Ayat (2) Akreditasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Ayat (3) Akreditasi meliputi: a. Akreditasi pelatihan b. Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan Permenkes No. 5/ 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja Kemenkes
  • 5. Kebijakan Pelatihan Pendidikan Pelatihan Klasikal Non Klasikal PENGEMBANGAN KOMPETENSI • Pelatihan tatap muka di kelas • Kursus • Seminar • Penataran • Pelatihan jarak jauh (LJJ) • E-learning • Bimbingan di tempat kerja • Magang • Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, dikoordinasikan oleh LAN dan BKN PP No.17 Th 2020 Pasal 212
  • 6. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN  Pelatihan memiliki alokasi waktu minimal 30 JP @ 45 menit  Peserta pelatihan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan dan/atau membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas  Kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi jabatan atau hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan di Organisasi  Metode pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pelatihan bagi orang dewasa  Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal  Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pelatihan yang terakreditasi
  • 7. Kebijakan Pelatihan KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN  Sarana dan prasarana pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan  Manajemen pelatihan diselenggarakan melalui proses TNA, penetapan tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pelatihan dan pengendalian mutu  Dalam menjaga mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan  Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan cq Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan  Sertifikat diberikan utk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kurikulum
  • 8. PP No. 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 206 Peraturan LAN No.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bangkom PNS melalui e-Learning Juklak Pelatihan SDM Kesehatan Masa Pandemi KEBIJAKAN PELATIHAN MASA PANDEMI
  • 9. KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022  Metode pelaksanaan pelatihan masih mengacu pada ketentuan pelatihan di masa Pandemi Covid – 19 (Full Daring)  Praktik lapangan dilaksanakan dengan metode praktik mandiri  Apabila dilaksanakan blended, - ada ijin dari Ketua Satgas setempat / pernyataan Kepala Institusi untuk menerapkan protokol kesehatan - Kapasitas kelas maksimal 50% atau jarak antar kursi peserta minimal 1 m - Konsumsi box - Kapasitas kamar maksimal 50%  Laksanakan sesuai Juklak Pelatihan Masa Pandemi
  • 10. KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022  Metode pelaksanaan pelatihan : • Metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) full online : tidak terdapat tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh peserta/institusi peserta.  Metode klasikal dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu dengan menyampaikan surat pertanyaan tidak mampu melaksanakan pelatihan secara blended/full daring dan justifikasinya • Metode blended (kombinasi pembelajaran klasikal dan distance learning) : pelatihan dengan kurikulum pada SIAKPEL berjumlah JPL > 50 JPL dan terdapat tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh peserta/institusi peserta.
  • 11.  Pada pelatihan klasikal dan blended :  Penyelenggara dapat mengalokasikan anggaran : • Kebutuhan protokol kesehatan berupa rapid/swab test untuk peserta/fasilitator bila diperlukan. Satuan biaya rapid/swab test mengikuti ketentuan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan. • Training kit bagi peserta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan protokol kesehatan (face shield/masker/hand sanitizer), namun satuan biayanya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.  Pada pelatihan (distance learning) full online : • Penyelenggara hanya dapat mengalokasikan anggaran untuk operasional penyelenggaraan pelatihan (ATK) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan training kit, modul, konsumsi, uang harian dan transport peserta tidak dapat dialokasikan. • Honor pengendali pelatihan dapat diberikan per hari. Jumlah maksimal hari dihitung berdasarkan total JPL yang terdapat pada kurikulum dibagi dengan 8 JP. KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022
  • 12. AKREDITASI PELATIHAN (5 KOMPONEN) • Rancangan Pelatihan • Peserta • Pelatih • Penyelenggara • Tempat penyelenggaan AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN (3 KOMPONEN) • Administrasi dan manajemen • Pelayanan Pelatihan • Pelayanan penunjang pelatihan - Pasal 31 UU NO. 36 tahun 2014 - PP No 67 tahun 2019 PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN KESEHATAN
  • 13. PENGAMPUAN 13 Pelimpahan tanggung jawab dari Pusat Pelatihan SDMK kepada institusi pelatihan Kesehatan terakreditasi A & B untuk melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi pelatihan yang belum terakreditasi
  • 14. Ketentuan Pengampuan Pelatihan yang dapat diampu adalah pelatihan bidang kesehatan yang sudah terdaftar di SIAKPEL Pengajuan akreditasi pelatihan ke Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Institusi yang akan diampu, dengan melampirkan surat kesediaan mengampu dari Institusi pengampu Institusi Pengampu adalah Institusi Pelatihan dengan kategori akreditasi A dan B. Penyelenggara pelatihan yang diampu adalah Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi
  • 15. Ketentuan Pengampuan 1. Institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang belum terakreditasi 2. Yang dimaksud dengan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan adalah yang terdaftar dalam SIAKPEL, dengan syarat: a. Berbadan hukum dan memiliki tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan b. Memiliki tenaga pengendali pelatihan c. Memiliki staf yang sudah mengikuti Training Officer Course (TOC) d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang pelatihan e. Lembaga/Institusi yang ditugaskan oleh Kemenkes atau UPT Kemenkes 1. Institusi pengampu adalah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang sudah terakreditasi dengan kategori akreditasi A dan B oleh Badan PPSDMK 2. Bersedia menjadi pengampu Kriteria Institusi Penyelenggara Pelatihan yang Diampu Kriteria Institusi Pengampu
  • 17. MEKANISME PENGAJUAN AKREDITASI PELATIHAN PADA PENGAMPUAN Institusi yang Diampu mengajukan akreditasi pelatihan ke Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 1 (satu) bulan sebelum pelatihan dengan melampirkan dokumen persyaratan akreditasi pelatihan Institusi Pengampu 1. Mengajukan nomor sertifikat pelatihan ke Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan maksimal 1 minggu setelah pelatihan 2. Melakukan Quality Control terhadap pelatihan 3. Menerbitkan sertifikat berdasarkan nomor dari Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 1. Mengeluarkan surat keterangan akreditasi pelatihan kepada penyelenggara Pelatihan (Diampu) Surat Kesediaan Mengampu 2. Memberikan nomor sertifikat pelatihan kepada pengampu
  • 18. PELAPORAN Institusi yang Diampu Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Institusi Pengampu 1. Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan dalam bentuk softcopy dan menyampaikan kepada Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi pengampu. 2. Laporan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelatihan dilaksanakan. 1. Membuat laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dan diup- load di SIAKPEL. 2. Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang diampu. 1. Menerima laporan hasil Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dari Institusi Pengampu 2. Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari institusi yang diampu
  • 19. 1. Mendapatkan Quality Control pelaksanaan pelatihan dan laporan QC dari Institusi Pengampu 2. Mendapatkan masukan dari Institusi Pengampu 3. Memperoleh sertifikat pelatihan, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku HAK 1. Menyediakan tenaga penyelenggara pelatihan (OC) dan pengendali pelatihan yang tersertifikasi serta fasilitator 2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan hasil akreditasi pelatihan 3. Menyediakan biaya terkait pelaksanaan pengampuan 4. Menindaklanjuti temuan hasil QC 5. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan dan menyampaikan kepada Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Institusi Pengampu dalam waktu selambatnya 1 (satu) bulan KEWAJIBAN HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI YANG DIAMPU
  • 20. 1. Mendapatkan pembiayaan pelaksanaan Quality Control 2. Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang Diampu HAK 1. Menerbitkan Surat Keterangan Pengampuan 2. Melakukan QC terhadap pelatihan yang Diampu setelah Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan terbit 3. Melakukan bimbingan kepada Institusi yang Diampu agar pelatihan dilaksanakan sesuai dengan hasil akreditasi pelatihan 4. Membuat laporan hasil QC pelaksanaan pelatihan yang diampu dan di-upload di SIAKPEL sebagai syarat penerbitan sertifikat KEWAJIBAN HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI PENGAMPU
  • 21. 1. Menerima laporan Quality Control pelaksanaan pelatihan yang diampu dari Institusi Pengampu melalui upload SIAKPEL 2. Menerima laporan penyelenggaraan pelatihan dari Institusi yang Diampu HAK 1. Menerbitkan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan kepada Institusi yang Diampu 2. Memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengampuan 3. Melakukan pembinaan kepada Institusi Pengampu dan Institusi yang Diampu apabila ada ketidaksesuaian dalam penerapan hasil akreditasi 4. Menerbitkan nomor sertifikat pelatihan apabila memenuhi syarat penerbitan sertifikat, dengan mengacu pada Pedoman Sertifikat Pelatihan KEWAJIBAN HAK & KEWAJIBAN PUSAT PELATIHAN SDMK
  • 22. PEMBIAYAAN Pembiayaan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dari Kementerian Keuangan ataupun ketentuan anggaran yang berlaku di daerah tersebut, meliputi: 1. Pelaksanaan QC 2. Biaya penerbitan sertifikat