Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata NasionalTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Peningkatan Kemampuan Pengamanan Pariwisata”, Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri
Jakarta, 1 Maret 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Strategi Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengamanan Kawasan Wisata NasionalTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Peningkatan Kemampuan Pengamanan Pariwisata”, Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri
Jakarta, 1 Maret 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa
Asslmqm.wr.wb. Yth : Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan .Ketua Tim pelaksanaan kegiatan kelurahan. Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Sosial TA . 2017 berdasarkan SK Gubernur 265 , bermaksud untuk memperkenalkan produk jasa pelatihan yang ada ditempat kami yaitu : 1. Hantaran Penganten . 2. Tata Boga . 3. Aclyric .4. Menjahit . 5. Menyulam .6. Tekhnisi Hand Phone . 7. Tekhnisi Komputer. 8. Reparasi AC. 9. Montir Motor. 10. Internet Marketing . 11. Aplikasi Perkantoran. 12. Membatik . 13. Desain Graphich Digital Printing ( Sablon ).14.Peningkatan Guru PAUD.15. Budidaya Tanaman : Hias / Hidroponik . 16. Budi Daya Cacing . 17. Kerajinan Tangan Menggunakan Sarana Daur Ulang Limbah. fasilitas : Spanduk, diktat , sertifikate , Dokumentasi kegiatan , Kenagan Perangkat Pelatihan buat peserta pelatihan ( Toolkit ) pihak kami yang menyediakan. Acara dapat dilaksanakan Di Aula Kelurahan , Sanggar Karang Taruna, Sanggar Ibu PKK . Pos RW. From : Faizal Yonafan .SE.S.Sos ( Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Madani ) ( LPPM MADANI ) Contact Person :WA : 0822-8110-8228
1. ALTERNATIF FORMULA ALOKASI DANA DESA Seminar Keuangan Daerah Dosen : Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, M.Ec. Oleh Kelompok I : Abimanyu Agus Hidayat Tri Wahyu W Yahya Simori