Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811. Daendels membuat reformasi besar-besaran di bidang militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan dengan membangun jalan raya, pelabuhan, dan benteng serta memperkenalkan sistem kerja paksa dan pajak baru.
Kebijakan PemerintahanGubernur Jenderal Herman Williem DaendelsDinda Candra
Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1762-1818) memerintah Jawa pada tahun 1808-1811. Ia berupaya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan jalan raya, tetapi kebijakannya yang otoriter dan kejam menimbulkan kebencian rakyat sehingga akhirnya ia ditarik pulang ke Belanda.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808-1811. Ia dikenal melaksanakan berbagai kebijakan modernisasi di Hindia Belanda seperti membangun jalan raya pos besar dan benteng pertahanan, namun kerja paksa yang dilakukan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat pribumi.
Sejarah Indonesia SMA Kelas XI - Lahirnya VOC 1602-1799MardeliaNF
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya VOC pada tahun 1602 hingga berakhirnya kekuasaannya pada tahun 1799. VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan menerapkan berbagai kebijakan seperti pajak dan penanaman tanaman tertentu. Kekuasaan VOC di Indonesia dihadapi perlawanan dari kesultanan setempat. Berakhirnya VOC disebabkan oleh korupsi internal dan pendudukan Prancis
Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811. Daendels membuat reformasi besar-besaran di bidang militer, ekonomi, dan administrasi pemerintahan dengan membangun jalan raya, pelabuhan, dan benteng serta memperkenalkan sistem kerja paksa dan pajak baru.
Kebijakan PemerintahanGubernur Jenderal Herman Williem DaendelsDinda Candra
Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1762-1818) memerintah Jawa pada tahun 1808-1811. Ia berupaya memperkuat pertahanan dengan membangun benteng dan jalan raya, tetapi kebijakannya yang otoriter dan kejam menimbulkan kebencian rakyat sehingga akhirnya ia ditarik pulang ke Belanda.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808-1811. Ia dikenal melaksanakan berbagai kebijakan modernisasi di Hindia Belanda seperti membangun jalan raya pos besar dan benteng pertahanan, namun kerja paksa yang dilakukan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat pribumi.
Sejarah Indonesia SMA Kelas XI - Lahirnya VOC 1602-1799MardeliaNF
Dokumen tersebut meringkas sejarah berdirinya VOC pada tahun 1602 hingga berakhirnya kekuasaannya pada tahun 1799. VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan menerapkan berbagai kebijakan seperti pajak dan penanaman tanaman tertentu. Kekuasaan VOC di Indonesia dihadapi perlawanan dari kesultanan setempat. Berakhirnya VOC disebabkan oleh korupsi internal dan pendudukan Prancis
Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara.
2. VOC diberikan hak-hak istimewa seperti memiliki angkatan perang sendiri dan mencetak mata uang, serta berupaya memperoleh keuntungan melalui sistem monopoli perdagangan.
3. Per
Kebijakan kerja paksa yang diterapkan Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dengan meningkatkan jumlah tentara, membangun infrastruktur pertahanan, dan membiayai kebutuhan militer. Daendels menerapkan sistem kerja paksa, mengenakan pajak, dan menjual tanah untuk mengumpulkan dana pertahanan serta membangun jalan raya strategis di
1. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang mendirikan pos perdagangan di Banten dan Batavia serta mengadakan perjanjian perdagangan dengan Maluku.
2. Jan Pieterszoon Coen menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC dan menerapkan kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah termasuk membantai penduduk Pulau Banda.
Tugas sejarah masa penjajahan kedua belanda di indonesiazaky_
Dokumen tersebut merangkum tentang masa penjajahan kedua Belanda di Indonesia, mulai dari perjanjian London tahun 1824 yang menyerahkan kembali pulau Jawa ke Belanda, kebijakan monopoli dagang Belanda, perlawanan rakyat Indonesia seperti perang Thomas Matulessy, perang Padri, dan perang Diponegoro, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda dan dampaknya, serta bantuan dari tokoh-tokoh humanis seperti Eduard Douwes Dekker untuk
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesiaindrisukma
Kebijakan VOC dan pengaruhnya bagi rakyat Indonesia mengakibatkan: (1) kekuasaan raja menjadi berkurang atau didominasi VOC, (2) wilayah kerajaan terpecah dan muncul penguasa baru di bawah kendali VOC, (3) rakyat menjadi miskin akibat hak istimewa VOC.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
VOC didirikan pada 1602 oleh Belanda untuk memperoleh monopoli perdagangan di Indonesia. VOC mendapat hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan dan militer. Jan Pieterzoon Coen memperkuat kedudukan VOC di Indonesia pada 1619 dengan memindahkan pusatnya ke Batavia. Namun, perlawanan dari kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Banten, Makassar dan rakyat Maluku melemahkan kedudukan VOC
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sejarah pendirian VOC oleh Pemerintah dan Parlemen Belanda pada tahun 1602 untuk mengendalikan persaingan antarkongsi dagang Belanda dan memperkuat pengaruh Belanda di Hindia Timur, serta kekuasaan dan hak istimewa yang dimiliki VOC, seperti monopoli perdagangan rempah-rempah dan hak untuk berperang.
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Dokumen tersebut meringkas kebijakan Herman Willem Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi di bidang politik, ekonomi, dan militer, termasuk membatasi pengaruh kerajaan tradisional, membangun benteng pertahanan, dan mewajibkan rakyat bekerja untuk membiayai perang melawan Inggris. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen set
Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara.
2. VOC diberikan hak-hak istimewa seperti memiliki angkatan perang sendiri dan mencetak mata uang, serta berupaya memperoleh keuntungan melalui sistem monopoli perdagangan.
3. Per
Kebijakan kerja paksa yang diterapkan Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dengan meningkatkan jumlah tentara, membangun infrastruktur pertahanan, dan membiayai kebutuhan militer. Daendels menerapkan sistem kerja paksa, mengenakan pajak, dan menjual tanah untuk mengumpulkan dana pertahanan serta membangun jalan raya strategis di
1. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang mendirikan pos perdagangan di Banten dan Batavia serta mengadakan perjanjian perdagangan dengan Maluku.
2. Jan Pieterszoon Coen menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC dan menerapkan kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah termasuk membantai penduduk Pulau Banda.
Tugas sejarah masa penjajahan kedua belanda di indonesiazaky_
Dokumen tersebut merangkum tentang masa penjajahan kedua Belanda di Indonesia, mulai dari perjanjian London tahun 1824 yang menyerahkan kembali pulau Jawa ke Belanda, kebijakan monopoli dagang Belanda, perlawanan rakyat Indonesia seperti perang Thomas Matulessy, perang Padri, dan perang Diponegoro, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda dan dampaknya, serta bantuan dari tokoh-tokoh humanis seperti Eduard Douwes Dekker untuk
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesiaindrisukma
Kebijakan VOC dan pengaruhnya bagi rakyat Indonesia mengakibatkan: (1) kekuasaan raja menjadi berkurang atau didominasi VOC, (2) wilayah kerajaan terpecah dan muncul penguasa baru di bawah kendali VOC, (3) rakyat menjadi miskin akibat hak istimewa VOC.
Masa Pemerintahan Hindia Belanda I di Indonesia diawali dengan jatuhnya VOC pada 1799 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda I dimulai pada 1800 di bawah Gubernur Jenderal Daendels yang menerapkan politik kolonial liberal dengan melakukan berbagai reformasi administrasi, pertahanan, dan keuangan. Namun, pemerintahannya menimbulkan perlawanan dari raja-raja setempat karena kebijakann
VOC didirikan pada 1602 oleh Belanda untuk memperoleh monopoli perdagangan di Indonesia. VOC mendapat hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk melakukan aktivitas perdagangan dan militer. Jan Pieterzoon Coen memperkuat kedudukan VOC di Indonesia pada 1619 dengan memindahkan pusatnya ke Batavia. Namun, perlawanan dari kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Banten, Makassar dan rakyat Maluku melemahkan kedudukan VOC
Dokumen tersebut menjelaskan tentang sejarah pendirian VOC oleh Pemerintah dan Parlemen Belanda pada tahun 1602 untuk mengendalikan persaingan antarkongsi dagang Belanda dan memperkuat pengaruh Belanda di Hindia Timur, serta kekuasaan dan hak istimewa yang dimiliki VOC, seperti monopoli perdagangan rempah-rempah dan hak untuk berperang.
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Dokumen tersebut meringkas kebijakan Herman Willem Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi di bidang politik, ekonomi, dan militer, termasuk membatasi pengaruh kerajaan tradisional, membangun benteng pertahanan, dan mewajibkan rakyat bekerja untuk membiayai perang melawan Inggris. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen set
3.mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belandaWinda Rizkiana
Pemerintahan Daendels (1808-1811) berfokus pada pemerkuatan pertahanan, pembangunan jalan raya, dan peningkatan pajak. Namun, kekejaman dan otoritarianisme Daendels menimbulkan kebencian dan perlawanan dari masyarakat serta penarikannya oleh pemerintah Belanda pada 1811. Daendels digantikan Janssen yang kemudian menyerahkan Hindia Belanda ke penjajahan Inggris pada tahun yang sama.
Dokumen tersebut menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Hindia Belanda selama masa kolonial, mulai dari masa pemerintahan Daendels, Raffles, hingga masa liberalisasi ekonomi di bawah Van den Bosch. Beberapa kebijakan penting meliputi pembangunan infrastruktur, pembatasan kekuasaan raja-raja lokal, pengenalan sistem tanam paksa, hingga penghapusan berbagai pajak dan kerja
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perkebunan. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam komoditas tertentu seperti tembakau, kopi, teh, dan lainnya. Langkah ini diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang memperkerjakan petani secara kontrak. Tanam paksa dan sistem kontrak ini berdampak buruk
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Proses perkembangan kolonialisme dan imperialismeWidoyo Negoro
Dokumen ini membahas proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan penjajahan Belanda. Bangsa Eropa datang ke Indonesia karena kekayaan sumber daya alamnya. Belanda mendirikan VOC untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan rempah-rempah. VOC berkuasa di Indonesia namun korupsi dan kerugian perang menyebabkannya bangkrut. Belanda kemudian secara langsung menjajah Indonesia dan menerapkan berbagai kebijakan seperti sistem tan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, dilaksanakan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Sistem ini kemudian digantikan kembali oleh sistem tanam paksa p
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, sistem tanam paksa yang diterapkan Van den Bosch menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Pemerintahan selanjutnya kembali ke sistem eksploit
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
4. Herman William Daendels ditunjuk oleh
pemerintah Prancis untuk menjadi gubernur
jenderal pertama sejak Indonesia diambil alih
oleh pemerintah Hindia Belanda.
Masa Pemerintahan Daendels :
1808 – 1811 (3 tahun )
back next
5. 1. Mempertahankan pulau Jawa dari serangan
Inggris
2. Mengatur pemerintahan di Indonesia dan
memperbaiki kondisi tanah jajahan.
Dikit yaa tapi sakit nextback
7. Meningkatkan jumlah prajurit.
Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Membangun benteng-benteng baru.
Membangun jalan raya dari Anyer-Panarukan
untuk memperlancar gerak pasukan Belanda.
Membangun pabrik senjata di Surabaya.
Membangun pelabuhan di Ujung Kulon.
nextback
8. Mengeluarkan uang kertas dalam jumlah
besar.
Memberlakukan aturan penyerahan wajib
(verplichte leverantie) berupa hasil panen
rakyat setempat.
Memberlakukan kerja paksa (verplichte
Diensten)
Menjual tanah kepada pihak swasta.
Membentuk dewan pengawas keuangan.
nextback
9. Membagi pulau Jawa menjadi 9 daerah
prefecture, yang masing-masing daerah prefec di
bawah seorang residen.
Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan,
daerahnya dinyatakan menjadi wilayah Hindia-
Belanda.
Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional
diubah menjadi pegawai pemerintah Belanda di
bawah kekuasaan prefec.
Upacara persembahan tempat sirih kepada sultan
ditiadakan.
back next
10. Akibat aturan aturan yang dibuat oleh
Daendels menyebabkan kebencian rakyat dan
bawahan Daendels, sehingga mengakibatkan
kedudukan Daendels dicopot dan diganti oleh
Jansens. Pemerintahan Jansens yang lemah,
menyebabkan Jansens harus menyerah
kepada Inggris pada tahun 1811. Penyerahan
diatur dalam Kapitulasi Tuntang yang isinya
sebagai berikut.
back next
11. pulau Jawa dan sekitarnya harus diserahkan
kepada Inggris
semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
Orang – orang Belanda dapat dipekerjakan dalam
pemerintahan Inggris
Pemerintahan Inggris tidak akan mengakui semua
utang Belanda masa pemerintahan Daendels
Dengan ditandatanganinya kapitulasi tutang tahun
1811, maka Indonesia secara resmi di bawah
pemerintahan Inggris
back nextnext
