Rapat kerja nasional pemangku kepentingan desa yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadiri oleh lebih dari 500 orang dari berbagai LSM, akademisi, dan media massa. Menteri Desa PDTT Marwan Jafar meminta masukan mengenai implementasi UU Desa dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Ia menekankan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujud

1. SATUKAN GERAK MENGAWAL
IMPLEMENTASI UU DESA
Waktu
: 04/12/2015 15:09:50
Sumber
: Marwan Jafar
JAKARTA-
Lebih dari 500 orang dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Gobvermance
Organitation/NGO), Akademisi, dan Media Massa hadir dalam rapat kerja nasional
pemangku kepentingan desayang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal
, dan Tranmigrasi (Kemendesa PDTT)diJakarta, Kamis (3/12).
Menteri Desa PDTT Marwan Jafarmengajak semua peserta untuk memberikan masukan,
apakah UUDesa sudah terlaksana sesuai ketentuan ataukan belum. Indikatornya bisa dilihat
dari sejauh mana pengaruh program desa terhadap pembentukan kemandirian Desa, bisa
mengentaskan kemiskinan,menjadi solusi untuk permasalahan ekologi, menekan urbanisasi ,
serta berbagai peroblem sosial lainya.
“Rapat kerja ini harus bisa menghasilkan konsensus bersama untuk Desa Membangun," ucap
Menteri Marwan.
Secara umum UUDesa masihbelum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Banyak
masyarakat yang hanya memahami UUDesa sebatas persoalan Dana Desa, padahal regulasi
ini hadir untuk masyarakat Desa supaya desa lebih berdaya dan bisa mandiri untuk
kepentingan masyarakat seutuhnya.
Menteri Marwan menambahkan bahwa masih banyak persoalan yang menjadi tantangan
untuk membumikan UU Desa dengan baik, khususnya tantangan bagi Kemendes PDTT
sebagai pengawal UU Desa. Salah satu tantangan itu misalnya terkait politik lokal yang
didugamemicu maraknya usulan pembentukan desa baru atas nama kewenang Desa dalam
UU Desa.
Begitupun, lanjut Menteri Marwan, persoalan hubungan antar desa dengan
kecamatan,Kabupaten dan pemerintah harus dijalankan sebagai tugas bersama supaya tidak
ada persoalan di kemudian hari.
“Untuk mewujudkan desa mandiri dan terlaksananya amanat UU Desa dengan maksimal,
maka butuh sinergi dan waktu. Dengan demikian, peran NGO dan akademisi sangat penting

2. untuk menambal dan mempengaruhi para birokrasi, supaya lebih progresif lagi,”
tuntasMenteri Marwan.
SelainMenteri Marwan hadirjugaSekjenKemendesa PDTTAnwar Sanusi, Dirjen PPMD
Ahmad Erani, StafMenteriSyaiful Huda, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemendesa
PDTTlainnya.
Penulis: Zaenal Mutaqin