Dokumen tersebut membahas sejarah konflik di Afghanistan sejak abad ke-19 hingga awal 2000-an. Beberapa titik penting konfliknya adalah invasi Inggris pada 1832-1880, periode ketidakstabilan politik 1919-1978, intervensi militer Soviet 1979-1989, dan munculnya Taliban 1994 yang berusaha mendirikan pemerintahan Islam fundamentalis. Upaya perdamaian melalui Perjanjian Damai Jenewa 1988 dan misi perdamaian PBB belum sepenuhnya

1. Devindra R. Oktaviano
Efryli Derta
M. Fikri Sulthoni
Muslina
RESOLUSI DAN KONFLIK INTERNASIONAL
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS RIAU
2014
AFGHANISTAN
Descent into Turmoil
David Whittaker. Conflict and Resolution in the Contemporary World. (London: Routledge, 1999)
page: 56 - 67

2. Republik Islam
Afghanistan
Jumlah penduduk:
33.4 juta (UN, 2012)
Bahasa Utama:
Dari, Pashto
GNI/capita:
US$ 470 (2012)
Presiden:
waiting for 2nd stage of
presidential election (May
2014) result
Source: Afghanistan regional map <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/afghreg.htm>

3. Afghanistan dan Potensi
Konflik
 Afghanistan sangat strategis secara geopolitik, karena
berbatasan dengan lima negara besar dan berpengaruh.
 Kohesivitas rendah akibat hambatan geografis dan sistem
kemasyarakatan yang masih tribalisme (feodalisme kesukuan).
 Satu-satunya faktor yang menyatukan Afghanistan adalah fakta
bahwa 99% masyarakatnya adalah muslim.

4. Early conflict timeline
1832-1880,
masa invasi
dan perang
dengan
Inggris.
Civil unrest
started
1919-1978,
masa
pergantian
pemimpin
dan sistem
pemerintahan
Britain-Soviet
game
1979-1989,
masa
intervensi
militer
Soviet di
Afghanistan.
more
foreign
intervention

5. Resolusi
Konflik
Keterlibatan
pihak eksternal
Konsolidasi
internal

6. AFG – PAK menyepakati
larangan interferensi dan
intervensi satu sama lain
Jaminan keamanan
kepulangan pengungsi
Jaminan tidak di-interferensi
dan di-intervensi oleh dunia
internasional
Mengutamakan hukum
internasional dan piagam
PBB
Geneva
Peace
Accord
Perjanjian Damai Jenewa (1988)
Diinisiasi oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan PBB

7. UN Peacekeeping
• Geneva Accord menyepakati MoU berdirinya
United Nations Good Offices Mission in
Afghanistan and Pakistan (UNGOMAP) yang
berkantor di Kabul dan Islamabad.
• Sekelompok officer tak bersenjata UNGOMAP
berjumlah 50 orang dari 10 negara memulai misi
di wilayah konflik.
• Menjamin implementasi Perjanjian Damai
Jenewa

8. Even,
IMPOSSIBLE
??

9. Konsolidasi Internal
perlunya kerjasama antara tiga entitas politik utama di Afghanistan sebagai langkah
rekonsiliasi
Loya Jirga
• sebuah Dewan Besar yang merupakan forum pertemuan dan perumusan
kebijakan yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing suku di
Afghanistan.
Mullah
• sekelompok orang yang berisi para kyai atau imam yang beberapa
diantaranya bersifat fundamentalis.
Sekular-Profesional
• Kelompok profesional, intelektual, dan opsir bersenjata yang dilatih oleh
Uni Soviet yang secara umum menolak sistem kesukuan (tribalism)

10. PERSEBARAN SUKU DI AFGHANISTAN

11. Mujahidin berhasil merebut Kabul,
optimisme kedamaian redup?
 Tahun 1992, militan Mujahidin bersenjata berat
berhasil merebut ibukota.
 Kondisi internal: Mujahidin menolak menyetujui
konstitusi interim 1993 yang memberikan
landasan hukum untuk pemilu selanjutnya. Terjadi
krisis kepemimpinan.
 Kondisi eksternal: Pakistan, Iran, Arab Saudi
tidak lagi memberikan bantuan dan sumber daya.
Rusia semakin menjauhkan diri dari konflik
Afghanistan.

12. TALIBAN, CREATING NEW (PEACE) ORDER?
 Kelompok Muslim Taliban membentuk
kekuasaan / pemerintahan baru tahun 1994.
 Taliban: mullah + profesional + tentara.
 Cita-cita Taliban: masyarakat Islam yang
sempurna yang “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”.
 Taliban memberlakukan hukum Islam dan
menerapkan fundamentalisme yang ketat.

13. Arab Saudi, UEA, Iran mengakui
pemerintahan Taliban. 1997, AS persilahkan
Taliban buka perwakilan di New York,
walaupun sebatas rencana. PBB juga buka
peluang pengakuan.
Whittaker memandang pesimis terhadap
rekonsiliasi di Afghanistan, karena:
 eksodus sepertiga penduduk akibat dampak
konflik.
 kesenjangan yang besar antara desa dan kota
 “diskriminasi” terhadap perempuan di