Reorientasi Penerapan SMK3 Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem HSE Terintegrasi Guna Peningkatan Performa 030822.pptx

REORIENTASI PENERAPAN SMK3 BERBASIS RISIKO
DALAM SISTEM MANAJEMEN HSE TERINTEGRASI
GUNA MENINGKATKAN PERFORMA PERUSAHAAN
Dr. dr. Sudi Astono, MS
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya,
Koordinator Pemeriksaan Norma K3,
Ketua Umum DPP APKI
Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan &
K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
Seminar Nasional P3P, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 3 Agustus 2022
Seminar Nasional 2022
1

: Dr. dr. Sudi Astono, MS.
: Cilacap, 18 Juni 1966
: Bumi Pancoran Mas, Depok-Jawa Barat
: Ditjen Binwasnaker & K3, Kemenaker R.I
: Gd A Lt 7 Kemenaker., Jl Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta
: HP/WA. 081317705634
: sudiastono@yahoo.com
 Koordinator Pemeriksaan Norma K3
 Dokter Penasehat Tkt Pusat
 Dosen POLTEKNAKER
Nama
Tempat/Tanggal
Lahir
Alamat Tinggal
Instansi
Alamat Kantor
Mobile
Email
Jabatan
Pendidikan & Pelatihan :
 S3 Manajemen SDM, UNJ (2020)
 S2 Kedokteran Kerja, FKUI (2003)
 FK UNS (1992)
 TOT Widya Iswara Luar Biasa, Pusdiklat Kemnakertrans
(2010)
 Pelatihan Asessor Kompetensi K3 (2009)
 Training of Integration of Manajemen System (2007)
 Ergonomics Training Course, JICA, Japan (2004)
 Pelatihan Dokter Hiperkes (1999)
Pengalaman Kerja:
 KaPuskesmas Adiluwih, Lampung Selatan (1993 – 1996)
 Pengawasan K3, Kanwil Depnaker Kalsel (1997 – 2000)
 Dokter Kesehatan Kerja, Balai Hiperkes Kalsel(1997 – 2000)
 Anggota DELRI di forum ILO, WHO, ASEAN OSHNET,
ASEAN BCA.
Organisasi:
 Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi
Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (DPP APKI)
 Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan
Kerja Indonesia (PP-IDKI).
 Sekretaris INOSHPRO
 Anggota: IDI, PDUI, Forum K3RS, IKD.
Hidup Sehat dg GERMAS di mana saja,
kapan saja, dengan apa saja
Berusaha berbuat terbaik kpd sesama dg
iklas & tawakal kepadaNya
REORIENTASI SMK3 BERBASIS RISIKO@Dr. Sudi Astono 2022
2

REORIENTASI SMK3 BERBASIS RISIKO@Dr. Sudi Astono 2022 3

4
Latar Belakang

Masalah/tantangan:
 Potensi bahaya & risiko K3 semakin meningkat dan
komplek;
 Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berdampak
pada kerugian SDM, property perusahaan/tempat kerja,
lingkungan, dan sumber daya lainnya
 Kesadaran dan partisipasi serta Budaya K3 (OSH
Culture) intansi/Lembaga serta masyarakat belum
meluas
 Kuantitas dan Kualitas SDM K3 relatif kurang
 Penegakkan hukum/Pengawasan penerapan K3 belum
optimal.
I P A S
Justus-Liebig
Universität
Giessen
asbestos worker
suffering from
diffuse malignant
pleural
mesothelioma,
(absolutly fatal)

 Loss of human capital, property, financial
 Environment damage
 Low productivity
 Bad image of company
 Low in competitiveness
 Disruption of business
 Etc
Human Development Indexes (HDI), Prosperity,
competitiveness
 Poverty, low in quality of human resources
/capital, environment damage
Economics losses 2.4-4 % GDP
(ILO Estimation)

Work environment:
• Secure
• Comfort
• Healthy
• Free of polution
• Zero accident &
diseases
• Good products
• Hight productivity
• Green product &
Rnvironment
• Business
Sustainability
Global issues:
• Globalisasi
• Rev Industry & digitaliasi;
• Green Productivity;
• Global warming;
• SDGs
• G20
• Panademic, Etc
• Quality of Life
• Prosperity
• Environtment
• Advantage
• Competitiveness
• Sustainability
OSH contribute to:
Respons to threath & take
opportunity
OSH and Globalization Challenges
7

TAHUN Pekerja
Penerima
Upah/PU
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah/PBPU
Jasa
Konstruksi
TOTAL
2018 168.389 2.273 2.753 173.415
2019 176.518 3.529 2.788 182.835
2020 219.432 3.321 2.679 225.432
9
Sumber data: Laporan Pengelolaan Program dan Laporan OJK, DJSN dan Kemnaker Tahun 2018, 2019 dan 2020

Kenaikan Kasus JKK
Tahun 2020 ke 2021

SEKTOR USAHA KASUS NOMINAL
ANEKA INDUSTRI 30,756 149,872,277,433
ENERGI, TELEKOMUNIKASI,
TRANSPORTASI 4,070 69,015,650,667
INDUSTRI BARANG KONSUMSI 22,048 161,202,381,682
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA 15,716 92,205,359,723
KEUANGAN DAN INVESTASI 906 32,409,970,274
PERDAGANGAN DAN JASA 21,079 256,762,968,425
PERTAMBANGAN 1,833 22,108,124,940
PERTANIAN, PERIKANAN,
PERKEBUNAN, KEHUTANAN 136,890 989,033,467,307
PROPERTI DAN REAL ESTATE 1,072 17,656,068,627
TOTAL 234,370 1,790,266,269,078
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

2021 % 2022 %
DALAM 144,929 62% 60,743 59%
LUAR 19,753 8% 9,041 9%
LALULINTAS 68,217 29% 32,104 31%
LAIN-LAIN 1,471 1% 526 1%
TOTAL 234,370 100% 102,414 100%
TAHUN
JAMINANKECELAKAANKERJA(JKK)
BERDASARKANLOKASIKECELAKAAN

14

18
18

MANFAAT PROGRAM JKK DALAM KASUS KK DAN
PAK
 Pekerja yg mengalami kecelakaan kerja (KK) atau penyakit akibat kerja
(PAK), seluruh biaya pengobatan dijamin (sesuai kebutuhan medis)
 Tetap diberikan upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100
% upah dalam 12 bulan pertama.
 Pekerja yang mengalami cacat total tetap akibat KK atau PAK mendapat
santunan kecacatan sebesar 70 % X 80 upah bulan terkakhir, atau % cacat X
80 upah bulan terkakhir apabila mengalami cacat tetap sebagian.
 Pekerja yang meninggal akibat KK atau PAK maka ahli warisnya mendapat
santunan sebesar 48 kali upah bulan terakhir atau 60 % X 80 upah bulan
terakhir ditambah santunan berkala sebesar Rp. 500.000/bulan selama 24
bulan atau diberikan sekaligus (Rp.12 juta) dan beasiswa pendidikan untuk
2 orang anak total sebesar Rp. 174 juta.
 Pekerja yang mengalami cacat akibat KK atau PAK juga berhak
mendapatkan program kembali kerja (return to work).

21
21

 Program K3 secara totalitas dan komprehensif
mencakup:
1) Perlindungan pekerja dari risiko tempat kerja
(kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja)/KK &
PAK;
2) Perlindungan pekerja dari risiko di luar tempat kerja
(kecelakaan lain, penyakit umum, unhealthy life style);
3) Perlindungan Jaminan Sosial (social protection); dan
No 1 sd 3 menjadi bagian terintegrasi dalam manajemen SDM untuk melindungi
asset sumberdaya insani (human capital asset).
 Pekerja aman, sehat, nyaman dan produktif sehingga mencapai
kesejahteraan hidup di masa bekerja maupun pasca bekerja.
22

 pekerja merupakan aset sumberdaya insani (human capital
asset) sangat penting & strategis bagi perusahaan/organisasi.
 pengelola SDM perusahaan/organisasi harus memperhatikan
perlindungan kesehatan, K3 dan jaminan sosial pekerja sebagai
bagian dari pengelolaan SDM secara keseluruhan.
 perhatian yang serius terhadap perlindungan kesehatan, K3
dan jaminan sosial bagi pekerja akan memberikan nilai tambah
(value added) bagi perusahaan:
 kemajuan (advancement),
 keunggulan dalam daya saing (competitive advantage), dan
 keberlanjutan (sustainability) usaha/bisnis.
23

LANDASAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
• Setiap pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko
ketenagakerjaan
• Pekerja harus sehat agar produktif dan sejahtera saat
masih bekerja maupun pasca kerja
LANDASAN FILOSOFIS
UUD 1945 (Psl 27, 34)
UU No. 3 Tahun 1951 & 21 Th 2003 ttg Pengawasan Naker
UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
UU No. 1 Tahun 1970 Ttg Keselamatan Kerja
UU 21 Th 2003 ttg Ratifikasi Konvensi ILO C.81 Ttg Pengawasan
Ketenagakerjaan Pada Industri dan Perdagangan
UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
UU 40 Th 2004 Ttg SJSN & UU 24 Th 2011 ttg BPJS
• UU 15 Th 2016 tentang Ratifikasi MLC 2016
• UU 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
LANDASAN
KONSTITUSIONIL
• PP 50 Th 2012 ttg Penerapan SMK3
• PP 88 Th 2029 ttg Kesehatan Kerja
• PP 44/2015, ttg JKK & JKM
• PP No 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risik
• Perpres No 7 Th 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
• Peraturan pelaksanaan lainnya
LANDASAN OPERASIONIL
24

Arah Kebijakan K3 Nasional:
KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA
BERBUDAYA K3 BERKELANJUTAN TAHUN 2025
Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022
(Kepmenaker No. 202 Tahun 2022)
25
“PENERAPANBUDAYAK3 PADASETIAP KEGIATAN USAHAGUNAME
NDUKUNGPERLINDUNGANTENAGAKERJADI ERA DIGITALISASI“

26

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN KERJA
Menjadi acuan program K3 Nasional di
semua sektor
Mengamanatkan pedoman teknis
Pengangkatan Pengawas
Ketenagakerjaan (pada instansi
Ketenagakerjaan)
Penunjukkan Ahli K3 & SDM K3 lainnya (di
perusahaan dan instansi pemerintah non
Kemnaker)
REORIENTASI SMK3 BERBASIS RISIKO@Dr. Sudi Astono
2022
27
27

TUJUAN K3 (SESUAI UU NO. 1 TH 1970)
1. Sumber-sumber produksi/aset perusahaan dapat dipakai
secara aman dan efisien  Proses produksi lancar
2. Memberikan perlindungan atas keselamatan & kesehatan :
 Tenaga kerja
 Orang lain di tempat kerja
3. Mencegah Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan
gangguan kesehatan pada umumnya
4. Meningkatkan produktivitas kerja
5. Menjaga kondisi lingkungan kerja dan
lingkungan di luar tempat kerja
OUT COME :
Produktivitas & kesejahteraan
Kualitas produk & Lingkungan
Kelangsungan usaha
OUT PUT :
Kecelakaan Kerja dan PAK
Angka kesakitan pekerja

a. Mencegah & mengurangi kecelakaan
b. Mencegah & mengurangi & memadamkan kebakaran
c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamakan diri pada waktu
kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya
e. Memberikan P3K
f. Memberikan APD
g. Mencegah & mengendalikan timbul/menyebar luasnya suhu, kelembaban,
debu, kotoran, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar/radiasi, suara dan
getaran
h. Mencegah dan mengendalikan PAK (fisik & psikis), peracunan, infeksi
dan penularan
i. Memperoleh penerangan yang cukup & sesuai
j. Menyelenggarakan suhu & lembab udara yang baik
k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat2
keselamatan kerja untuk :

l. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara
kerja & proses kerjanya.
n. Mengamankan dan memperlantjar pengangkutan orang, binatang,
tanaman atau barang;
o. Mengamankan dan memelihara segala djenis bangunan;
p. Mengamankan dan memperlancar pekerdjaan bongkar-muat,
perlakuan dan penjimpanan barang;
q. Mentjegah terkena aliran listrik jang berbahaja;
r. Menjesuaikan dan menjempurnakan pengamanan pada
pekerdjaan jang bahaja ketjelakaannja menjadi bertambah tinggi.
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat2
keselamatan kerja untuk :

Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanggulangan
Kecelakaan Di Tempat Kerja
(UU No 1 Th 1970, Permenaker 3/1989)
Mencegah dan Menanggulangi kelakaan di
tempat kerja yang terdiri :
 Cidera (Occupational injury)
 PAK (Occupational Illness)
 Peledakan
 Kebakaran
 Bahaya limbah
 Kejadian bahaya lainnya

K3 PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA
Instalasi dan Penggunaan Bahan Berbahaya
di Tempat Kerja:
 Penyimpanan bahan kimia berbahaya;
 Produksi bahan kimia berbahaya;
 Pengangkutan bahan kimia berbahaya;
 Pemakai bahan kimia berbahaya
 Pengelolaan limbah industri;

33

 Meningkatnya kepedulian dan peran bersama
dalam K3.
 Meningkatnya penerapan nilai-nilai dalam
budaya perusahaan secara keseluruhan
(corporate culture).
 Pekerja makin mendapat perlindungan K3
sehingga tetap sehat dan meningkat kualitas
hidup, produktivitas, dan kesejahteraannya.
 Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk
serta daya saing, kemajuan dan
keberlangsungan usaha (competitive,
advantage and sustainable business).

Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai
agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja
yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU 13 Th 2003

(2) Ketentuanmengenai penerapansistem
manajemenkeselamatandankesehatan
kerja sebagaimanadimaksudpada ayat
(1) diatur denganPeraturan Pemerintah
KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3
(1) Setiapperusahaan wajib
menerapkansistemmanajemen
keselamatandankesehatankerja
yangterintegrasidengansistem
manajemenperusahaan
Pasal 87
UU No.13/2003

 Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, diperlukan
upaya pelaksanaan K3 yang: terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi
 Adanya kebutuhan untuk menjamin terwujudnya suatu
Sistem K3 di tempat kerja
 Pentingnya mengikut sertakan unsur manajemen,
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
 Adanya kebutuhan untuk:
 mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
 mewujudkan tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
 Adanya kewajiban, tuntutan dan kebutuhan untuk
melindugi pekerja (human capital asset), Kepentingan
Ekonomi (Ecconomical Asset), lingkungan dan sumber
daya alam (Environtment and natural resources Asset).

a. meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong
produktivitas.

PP NO. 50 TAHUN 2012
TANGGAL 12 APRIL 2012
Terdiri dari :
22 Pasal
Lampiran 1 : ttg Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran 2 : ttg Pedoman Penilaian
Penerapan SMK3
Lampiran 3 : ttg Laporan Audit SMK3

KETENTUAN UMUM
PASAL 3 & 4
yang tertuang dalam Lampiran 1, 2 dan 3 pada
PP 50 Tahun 2012
PENERAPAN SMK3 DILAKUKAN
BERDASARKAN KEBIJAKAN NASIONAL
• Kebijakan Nasional sebagai pedoman
perusahaan dalam menerapkan SMK3
• Instansi Pembina Sektor dapat
mengembangkan Kebijakan Nasional sebagai
pedoman perusahaan dalam menerapkan
SMK3

Wajib bagi perusahaan yang:
 memperkerjakan pekerja/buruh
paling sedikit 100 (seratus) orang;
atau
 mempunyai tingkat potensi bahaya
tinggi.
 Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
 Dlm menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan
perUU, konvensi atau standar internasional.
 Perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi
wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5

Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 Tentang
pedoman sistem manajemen keselamatan dan
Kesehatan Kerja(SMK3) konstruksi bidang
pekerjaan umum
Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan
berdasarkan potensi bahaya :
a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat
berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja
paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat
tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja
kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak dibawah
Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

 Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi”
adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat
mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia,
terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan
kerja (PP 50/2012, Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Huruf b).
 Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi
bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di
bidang pertambangan, minyak dan gas bumi (PP 50/2012,
penjelasan Pasal 16 Ayat 2)
 Perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya
melebihi Nilai Ambang Kuantitas/NAK (Kepmenaker
187/1999)
 Berdasarkan penetapan pengawas ketenagakerjaan
Bagian Penjelasan PP 50Th 2012

a.meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja yang terencan, terukur,
terstruktur, dan terintegrasi;
b.mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh;
c.Mewujudkan tempat kerja yang selamat, sehat, aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

MANFAAT PENERAPAN
SMK3
6. Meningkatkan kepedulian dan
pengetahuan tenaga kerja
mengenai K3 yang juga akan
meningkatkan produktivitas
perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di
perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan
terhadap risiko yang ada
diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih
besar kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3
diperusahaan atas pelaksanaan
SMK3
 Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan
terhadap peraturan perundangan
dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi
tinjauan manajemen dalam rangka
meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan
kesesuaian serta kekurangan dari
penerapan SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan
yang pada akhirnya akan
meningkatkan daya saing perusahaan

 Bagi Pemerintah:
1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di
bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di
forum internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan
meningkatkan produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan
perundangan
MANFAAT PENERAPAN
SMK3

PENERAPAN SMK3
MELIPUTI
1. penetapan kebijakan K3;
2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja
K3;
5. peninjauan dan peningkatan
kinerja SMK3.
Pasal 6

Peningkatan
Berkelanjutan
5 PRINSIP DASAR PENERAPAN SMK3
PP 50 Tahun 2012
Penetapan
Kebijakan
K3
Perencanaan
K3
Pelaksanaan
Rencana K3
Pemantauan
dan Eval.
Kinerja
Peninjauan
&
Peningkatan
Kinerja
SMK3
50
50

 Memastikan semua kegiatan telah melaksanakan
standar dan pedoman K3;
 Memilih kontraktor yang peduli terhadap K3, salah satu
syaratnya telah menerapkan SMK3 dibuktikan dengan
sertifikat SMK3
 Melakukan pengawasan intensif terhadap semua
pekerjaan.
 Persyaratan tertuang dalam kontrak kerja dengan
Pihak Ketiga atau kontraktor
 Sama-sama berkomitmen melaksanakan K3 di setiap
kegiatan

Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya
tinggi wajib melakukan penilaian (audit eksternal)
penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh
lembaga audit independen yang ditunjuk oleh
Menteri atas permohonan perusahaan
 Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam
upaya peningkatan SMK3

PENILAIAN PENERAPAN SMK3 (PEMBUKTIAN PENERAPAN)
Audit Eksternal
Internal
Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit
independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan
perusahaan.
Dilakukan oleh Lembaga
Audit (yang telah
ditunjuk Menaker)
Dilakukan perusahaan
(o/ Auditor Internal)

1. Kriteria audit SMK3;
2. Penetapan kriteria audit tiap tingkat
pencapaian penerapan SMK3; dan
3. Ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
KRITERIA AUDIT SMK3
• Penilaian tingkat awal 64 kriteria;
• Penilaian tingkat transisi 122 kriteria;
• Penilaian tingkat lanjutan 166 kriteria;

NO
ELEMEN TINGKAT AWAL (64)
TINGKAT TRANSISI
(Seluruh tingkat awal
dan transisi) (122)
TINGKAT LANJUTAN (Seluruh
tingkat awal, transisi dan
lanjutan) (166)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pembangunan dan
pemeliharaan komitmen
1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9
1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2 1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2 Strategi pendokumentasian 2.1.1, 2.4.1 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.4
2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3 Peninjauan ulang desain dan
kontrak
3.1.1, 3.2.2 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1 3.2.3, 3.2.4
4 Pengendalian dokumen 4.1.1 4.1.2, 4.2.1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5 Pembelian 5.1.1, 5.1.2, 5..2.1 5.1.3 5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6 Keamanan bekerja
berdasarkan SMK3
6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1,
6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,
6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7,
6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1,
6.8.2
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2,
6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1,
6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1,
6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7
6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7 Standar pemantauan 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1,
7.4.3, 7.4.4, 7.4.5
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,
7.1.6, 7.1.7, 7.4.2
7.3.1, 7.3.2
8 Pelaporan dan perbaikan 8.3.1 8.1.1, 8.2.1, 8.3.2 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9 Pengelolaan material dan
perpindahannya
9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1,
9.3.3, 9.3.4
9.1.3, 9.1.4, 9.3.5 9.2.2, 9.3.2
10 Pengumpulan dan
penggunaan jasa
10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2 10.1.3, 10.1.4
11 Audit SMK3 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12 Pengembangan keterampilan
dan kemampuan
12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1 12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6,
12.3.2, 12.4.1
12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3
Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3
56

Penilaian Kriteria:
 Kategori Kritikal
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
 Kategori Mayor
 Tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan;
 Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3;
dan
 Terdapat temuan minor untuk satu kriteria
audit di beberapa lokasi
 Kategori Minor
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan
peraturan perundang-undangan, standar, pedoman,
dan acuan lainnya.
57

Tingkat Penilaian Penerapan audit SMK3
64 Kriteria Perusahaan kecil / risiko rendah
122 Kriteria Perusahaan sedang/risiko sedang
166 Kriteria Perusahaan besar/risiko tinggi
Pencapaian hasil audit SMK3
85 – 100
% Tingkat penilaian memuaskan
60 – 84 % Tingkat penilaian baik
0 – 59 % Tingkat penilaian kurang
PENILAIAN PENERAPAN SMK3 (AUDIT SMK3)
(PP 50/2012 LAMP. II)
9 Elemen
11 Elemen
12 Elemen
Tingkat Awal
Tkt Transisi
Tkt Lanjutan

Kategori
Perusahaan
Tingkat Pencapaian Penerapan
0-59% 60-84% 85-100%
Kategori tingkat
awal (64 kriteria)
Tingkat Penerapan
Kurang
Tingkat Penerapan
Baik
Tingkat Penerapan
Memuaskan
Kategori tingkat
transisi
(122 kriteria)
Tingkat Penerapan
Kurang
Tingkat Penerapan
Baik
Tingkat Penerapan
Memuaskan
Kategori tingkat
lanjutan
(166 kriteria)
Tingkat Penerapan
Kurang
Tingkat Penerapan
Baik
Tingkat Penerapan
Memuaskan
Penilaian Tingkat Penerapan
SMK3
59

Hasil audit dilaporkan kepada
Menaker dg tembusan kepada :
menteri pembina sektor usaha
Gubernur dan Bupati/Walikota
sebagai bahan pertimbangan dalam
upaya peningkatan SMK3

melalui pemeriksaan, pengujian,
pengukuran dan audit internal SMK3
dilakukan oleh sumber daya manusia yang
kompeten
Dalam hal perusahaan tidak mempunyai
SDM dapat menggunakan pihak lain

• Sertifikat SMK3 adalah bukti pengakuan
tingkat pemenuhan penerapan SMK3
• Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan
melalui proses audit SMK3 oleh Lembaga
Audit Independen yang ditunjuk Menaker
• Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan

 Ditanda tangani
Menteri
 Berlaku 3 th
Dimensi/ukuransertifikat didesignu/
menghindaripemalsuan

PENGAWASAN
 Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan pusat dan/atau daerah sesuai dengan
kewenangannya.
 Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
b. organisasi;
c. sumber daya manusia;
d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
e. keamanan bekerja;
f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan
SMK3;
g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
i. tindak lanjut audit.

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
 UU Cipta kerja mengamanatkan adanya mekanisme Penetapan
Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan
berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA) pasal 7 sd 14 UU
11/2020.
 Diterapkan di semua jenis kegiatan berusaha.
 Penetapan perijinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha.
 Kegiatan usaha dengan tingkat risiko lebih rendah maka proses
perizinan relatif lebih mudah dari perusahaan dengan tingkat
risiko lebih tinggi.
 Menjadi solusi penyederhanaan perizinan berusaha dengan tetap
menggunakan Sistim Online Single Submission (OSS System).

KONSEP RISK BASED APPROACH (RBA)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (risk based approach/RBA)
truPERIZINAN dimudahkan dan perkuat PENGAWASAN
Perizinan berusaha
MUDAH, CEPAT, PASTI
Peningkatanekosistem investasi dan KEMUDAHAN BERUSAHA dengan:
• Proses PERIZINANyanglebih efisien
mengubahpendekatanperizinan dari ex-ante
(pemenuhanpersyaratan sejakawal) menjadiex-post
(post audit/verifikasi dilakukan setelahnya)
• PENGAWASANyangtransparan, terstruktur dan
akuntabel
memastikanpelaksanaan kegiatanusahasesuaistandar
usahadan/ataustandarproduk

• SETIAP K/L mengatur Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada masing-masing sektor meliputi :
1) kode dan judul KBLI, ruang lingkup kegiatan,
parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan
kewenangan Perizinan Berusaha;
2) persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko; dan
3) standar usaha dan/atau standar produk.
SEKTOR KEGIATAN USAHA:
1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Ketenaganukliran
6. Perindustrian
7. Perdagangan
8. Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
9. Transportasi;
10. Kesehatan, Obat, dan Makanan
11. Pendidikan dan Kebudayaan
12. Pariwisata
13. Keagamaan
14. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan
Sistem dan Transaksi Elektronik
15. Pertahanan dan Keamanan
16.Ketenagakerjaan
PERAN KEMENAKER  SEBAGAI SALAH SATU
SEKTOR USAHA
67

Perizinan Berusaha adalah
legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk
memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
Risiko adalah potensi
terjadinya cedera atau
kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan
dan akibat bahaya.
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko adalah
Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko
kegiatan usaha.
Pengawasan adalah upaya
untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha
sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha
yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis risiko
dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pelaku usaha.
Perizinan Berusaha dan Pengawasan
Berbasis Risiko

Lampiran III PP 5/2021: Pedoman Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (lanjutan)
 Pendekatan ex-post terutama dapat diterapkan pada kegiatan
usaha dengan tingkat risiko rendah atau kegiatan usaha
yang sudah ditetapkan standarnya.
 Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan
standar, maka pemerintah selaku otoritas melakukan verifikasi
berdasarkan standar tsb.
 Proses verifikasi berdasarkan standar merupakan bagian dari
proses Pengawasan.
 Perizinan dan Pengawasan merupakan instrument pemerintah
dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan
kegiatan usaha dikaitkan dengan risiko yang mungkin
ditimbulkan.

Sertifikat Standar:
 Berupa pertanyaan mandiri yang merupakan bentuk komitmen pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Standar yang telah
ditetapkan.
 Pemerintah pusat menyusun Standar pelaksanaan kegiatan usaha
untuk seluruh kegiatan usaha dg tingkat Risiko Menengah dan/atau
Risiko Tinggi.
 Untuk kegiatan usaha dg tingkat Risiko Rendah maka standar
pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek
keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K2L).
 Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi:
a. Standar usaha;
b. Standar produk barang dan/atau usaha.
Pedoman Berusaha Berbasis Risiko
(Lampiran III PP 5/2021)

2
1 3 4
Standar Jasa
Pemeriksaaan
/Pengujian
Kesehatan
Tenaga Kerja/
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
Standar
Produk
Sertifiikat
SMK3
Standar
Produk
Surat
Keterangan
Layak K3
Standar Usaha
Penyeleksian dan
Penempatan TK
Luar
Negeri/Kantor
Cabang
Perusahaan TK
Migran Indonesia
Perijinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Sektor Ketenagakerjaan
NON KBLI/UMKU
Permenaker 6/2021 Tentang Penetapan Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran II)

STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN
LAYAK K3
BAGI PERALATAN:
• PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT
ANGKUT,
• PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,
• PESAWAT UAP,
• BEJANA TEKANAN,
• TANGKI TIMBUN,
• ELEVATOR/LIFT,
• ESKALATOR,
• INSTALASI PENYALUR PETIR,
• SARANA PROTEKSI KEBAKARAN,
• PERALATAN LAINNYA YANG
BERISIKO TINGGI,
• PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA DAN LINGKUNGAN
KERJA
Standar ini mengatur dan
menetapkan batasan tentang
persyaratan penerbitan Surat
Keterangan Layak Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) (memenuhi
persyaratan K3) meliputi:
a. persyaratan administrasi dan
teknis;
b. bukti hasil pemeriksaan dan
pengujian yang disampaikan
oleh Perusahaan Jasa K3
Bidang Pemeriksaan dan
Pengujian K3.

STANDAR PRODUK SURAT KETERANGAN LAYAK K3
Surat Keterangan Layak K3 (memenuhi persyaratan K3)
adalah bukti tertulis terhadap obyek K3 yang menyatakan
bahwa obyek tersebut memenuhi syarat K3 berdasarkan
hasil pemeriksaan dan Pengujian K3 oleh
• pengawas spesialis K3 sesuai kewenangannya atau
• Ahli K3 pada perusahaan/badan usaha dan/atau pada
Perusahaan Jasa K3 Bidang Pemeriksaan dan
• Pengujian K3.

 Untuk mendapat SUKET Layak K3 harus dilakukan pemeriksaan dan
Pengujian K3 terhadap obyek K3 oleh Perusahaan Jasa K3 Bidang
Pemeriksaan dan Pengujian K3 yang telah mendapatkan Sertifikat
Standar sebagaimana KBLI:71203 dan/atau KBLI: 71202 dg mekanisme
sbb:
a. BU/psh mengajukan permohonan Riksa Uji K3 thd objek K3 kpd
Menteri atau pejabat yg ditunjuk, atau Gubernur atau Pimpinan
PJK3 bidang Riksa Uji K3
b. Menteri atau Gubernur atau Pjb yg ditunjuk atau Pimpinan PJK3
Bidang Riksa Uji K3 menunjuk Pengawas Spesialis K3 dan/atau
Ahli K3 sesuai kewenangan untuk melakukan Riksa Uji K3 sesuai
ketentua PUU.
c. Riksa uji K3 bidang Lingkungan Kerja dapat dilakukan oleh
Pengawas Spesialis K3, Ahli K3, dan Penguji K3 pada Unit teknis
pusat dan/atau daerah K3
d. Pimpinan PJK3 Bidang Riksa Uji menyampaikan Laporan hasil
Riksa Uji K3 kpd Menteri atau Gubernur atau Pjb yg ditunjuk.
Persyaratan Umum Penerbitan SUKET Layak K3

e. Dalam hal Riksa Uji K3 dilakukan oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai
kewenangannya maka laporan hasil pemeriksaan dan pengujian
disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk;
f. dalam hal pengujian bidang K3 lingkungan kerja dilakukan oleh Ahli
K3 dan/atau Penguji K3 maka laporan hasil Pemeriksaan dan
Pengujian K3 diverifikasi oleh Pengawas Spesialis K3 sesuai
kewenangannya;
g. hasil verifikasi disampaikan kepada Menteri atau Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penetapan apakah obyek
tersebut memenuhi syarat K3 dan diterbitkan Surat Keterangan Layak
K3 (memenuhi persyaratan K3) atau tidak; dan
h. dalam hal hasil Riksa Uji K3 tidak memenuhi syarat K3,
direkomendasikan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tidak Layak
atau dilakukan perbaikan dan perubahan sebelum dilakukan
pemeriksaan dan pengujian ulang.
Persyaratan Umum… (lanjutan

SUKET Layak K3 memuat:
a. data umum obyek;
b. data teknis obyek; dan
c. hasil pemeriksaan dan pengujian;
ditandatangani oleh Pengawas Spesialis K3
sesuai dengan kewenangannya dan diketahui
Menteri atau Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk
Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknik
Produk, Proses, dan/atau Jasa

Jenis pengawasan:
1.Pengawasan rutin;
2.Pengawasan insidental.
Pengawasan berupa inspeksi lapangan dan/atau virtual.
Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas.
Dalam hal Pelaku Usaha memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi,
intensitas inspeksi lapangan dapat tidak dilakukan atau dikurangi.
Hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
(elektronik dan non-elektronik) dan ditandatangani oleh pelaksana
inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
Pengawas dapat memberikan rekomendasi untuk pencabutan perizinan
yg dilakukan oleh lembaga OSS
Hasil inspeksi lapangan dilaporkan kepada Sistem OSS.

88
Kamus Bahaya Aspek
Kesehatan Masyarakat
Kamus Bahaya
Aspek K3
DIINTEGRASIKAN
Kamus Bahaya
Aspek K3 dan Kesehatan Masyarakat
 Kamus bahaya aspek kesehatan masyarakat DIINTEGRASIKAN ke dalam kamus bahaya K3,
 Untuk melakukan analisis risiko untuk aspek risiko Kesehatan Masyarakat dan Aspek K3 cukup
menggunakan satu kamus bahaya sebagai acuan.
Berdasarkan diskusi dan masukan dari Kementerian K3L. Kamus bahaya telah disempurnakan
dengan mengintegrasikan aspek K3 dan Kesehatan Masyarakat menjadi 1 Kamus Bahaya.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93
ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 186 UU 13 Tahun 2013

UU 13 Th 2003
Pasal 190:
Ayat (1)
Menteri atau pejabat yang ditunjuk
mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal
45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal48, Pasal
87, Pasal , Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160
ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 190 Ayat (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
Ayat (3)
Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Menteri.

PENUTUP (1)
 Pemenuhan hak perlindungan kesehatan, K3 dan
JAMSOS harus dilaksanakan secara komprehensif dan
terintegrasi untuk benefit yang optimal bagi pekerja,
perusahaan dan bangsa/negara.
 Pelaksanaan K3 diarahkan untuk mewujudkan Budaya
K3 secara berkelanjutan melalui Penerapan SMK3.
 Budaya K3 akan mewujudkan pekerja sehat, lingkungan
kerja selamat, aman, nyaman aman mendukung
produktifitas & kesejahteraan pekerja sehingga
memberi konstribusi optimal bagi perusahaan dan
pembangunan.
95
95

 Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 sebagaimana
amanat UU 1/1970 tentang K3, UU 13/2003 ttg
Ketenagakerjaan dan dilaksanakan melalui Penerapan
SMK3 sebagaimana diatur dalam PP 50/2012 ttg
Penerapan SMK3 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
 UU 11/2O2O tentang Cipta Kerja mengatur
penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan
PBBR yang diatur dalam PP 5/2021 yang dilaksanakan
melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission/OSS).
 Penerapan sistim perizinan menjadi lebih efektif dan
efisien, dimudahkan prosesnya tetapi diperkuat
pengawasannya.
 Pengawasan PBBR melalui Sistem OSS untuk Sektor
Ketenagakerjaan dilakukan sebagai bagian dari
PENUTUP (2)

Reorientasi Penerapan SMK3 Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem HSE Terintegrasi Guna Peningkatan Performa 030822.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Reorientasi Penerapan SMK3 Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem HSE Terintegrasi Guna Peningkatan Performa 030822.pptx

Similar to Reorientasi Penerapan SMK3 Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem HSE Terintegrasi Guna Peningkatan Performa 030822.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Reorientasi Penerapan SMK3 Berusaha Berbasis Risiko Dalam Sistem HSE Terintegrasi Guna Peningkatan Performa 030822.pptx