Dokumen tersebut membahas tentang investasi bodong yang masih marak di Indonesia walaupun sudah banyak korban, literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, serta upaya OJK dan bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi nasabah dari investasi bodong.
BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas dasar negara dan menyusun rancangan konstitusi. Hasilnya diteruskan ke PPKI yang akhirnya mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno sebagai presiden. Kedua badan dibubarkan setelah tugasnya selesai.
Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum, ciri-ciri, fungsi, asas, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara berurutan, mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga perkembangan demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang perbedaan apapun, dan merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.
Dokumen tersebut membahas tentang investasi bodong yang masih marak di Indonesia walaupun sudah banyak korban, literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, serta upaya OJK dan bank syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi nasabah dari investasi bodong.
BPUPKI dan PPKI dibentuk oleh Jepang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas dasar negara dan menyusun rancangan konstitusi. Hasilnya diteruskan ke PPKI yang akhirnya mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno sebagai presiden. Kedua badan dibubarkan setelah tugasnya selesai.
Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum, ciri-ciri, fungsi, asas, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara berurutan, mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga perkembangan demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang perbedaan apapun, dan merupakan hak dasar yang tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.
Bahan Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan TinggiSutrisno Kusuma
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari proses pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga penetapan lima sila Pancasila dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, ciri, prinsip, tujuh sendi pokok, fungsi, dan pelaksanaannya. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Bab 1 membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI melalui usulan beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Rumusan ini kemudian disepakati menjadi lima sila Pancasila dalam UUD 1945. Semangat persatuan dan kebangsaan mewarnai perumusan Pancasila oleh para pendiri negara.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsipnya, pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia, serta sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Bab 1 membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembahasan dimulai dari pembentukan BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan dasar negara. Terdapat usulan dari beberapa tokoh tentang rumusan dasar negara. Akhirnya, pada sidang PPKI, disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Lembaga-lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang menetapkan amandemen UUD dan memilih Presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden. DPR memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif. DPD mewakili daerah dan memberi pertimbangan terkait otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Bahan Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan TinggiSutrisno Kusuma
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari proses pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga penetapan lima sila Pancasila dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, ciri, prinsip, tujuh sendi pokok, fungsi, dan pelaksanaannya. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Bab 1 membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI melalui usulan beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Rumusan ini kemudian disepakati menjadi lima sila Pancasila dalam UUD 1945. Semangat persatuan dan kebangsaan mewarnai perumusan Pancasila oleh para pendiri negara.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsipnya, pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia, serta sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Bab 1 membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembahasan dimulai dari pembentukan BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan dasar negara. Terdapat usulan dari beberapa tokoh tentang rumusan dasar negara. Akhirnya, pada sidang PPKI, disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Lembaga-lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang menetapkan amandemen UUD dan memilih Presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden. DPR memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif. DPD mewakili daerah dan memberi pertimbangan terkait otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
1. RANGKUMAN PKn
1. NILAIJUANGDALAM PERUMUSAN PANCASILA
BPUPKI(BadanpenyelidikusahapersiapankemerdekaanIndonesia/Dokuritsujunbi
coosakai)
KetuaBPUPKIdr RadjimanWidyodiningratdanR.PSoerososebagai ketua
muda
Dibentukpadatanggal 28 Mei 1945 dan dilantikolehpanglimatentara
JepangLetnanJenderal Kumakici Harada.
SidangI berlangsungtanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
UsulanDasar Negara
a. Mr Muh Yamin( 29 Mei 1945)
- Perikebangsaan
- Perikemanusiaan
- Periketuhanan
- Peri kerakyatan
- Kesejahteraanrakyat
b. Mr Soepomo( 31 Mei 1945)
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Mufakat atau demokrasi
- Musyawarah
- Keadilansosial
c. Ir Soekarno( 1 Juni 1945)
- kebangsaanIndonesia
- internasionalisme atauperikemanusiaan
- mufakatatau demokrasi
- kesejahteraansocial
- ketuhananYME
Dibentuk panitiakecilataupanitiaSembilanyaituBungKarno,BungHatta,
Muh Yamin,AhmadSubarjo,A.A Maramis,Abdul KaharMuzakir, Wachid
Hasyim,Abi KusnoTjokrosuyoso,Haji agusslaim.PanitiaSembilanmembuat
rancangan pembukaanhokumdasarNegarayangkemudiandikenaldengan
PIAGAMJAKARTA atau JAKARTA CHARTER,yangberisi 5 siladalam
pancasila.
Rancangan hokumdasarsesuai denganpiagamJakartasebagai berkut:
1. KetuhanandengankewajibanmenjalankasyariatIslambagi pemeluk-
pemeluknya
2. Kemanusiaanyangadil danberadab
2. 3. PersatuanIndonesia
4. Kerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam
pemusyawaratanperwakilan
5. Keadilansocial bagi seluruhrakyatIndonesia.
Rancangan diataskemudiandirevisi yangkemudianmenjadi pancasilayang
seperti sekarangkitaketahui.
Tanggal 7 agustus1945 BPUPKIdibubarkandandibentiklahPPKIdengan
ketua Ir Soekarno.
Kesimpualnyangdapatkitaambil antaralain:
- Pancasilabukanbarangbaru bagi Indonesiamelainkanpancasila
merupakanmilikbangsaIndonesiadari duluhinggaseakarang
- Bung Karnobukanpenciptapancasilatetapi sebagai penggagasdan
penggali Pancasiladari dalamjiwabangsaIndonesia
- Perumusanpancasilamengalami perubahansusunandanredaksi
tetapi tidakmengalami perubahandari isi danmaknanya
- Pancasiladitetapkanpadatanggal 18 Agustus1945 sebagai dasar
NegaraRepubikIndonesia
- Rumusanpancasilaresmi dansah tercantumdalampembukaan
UUD 1945
Nilai juangdalamperumusanpancasila
Berbeda– bedatetapi satucita-ciita
Bersatudalamperbedaan
Nilai kebersamaan
Musyawarah
Toleransi
Meneladani nilai juangtokohpeumuspancasila
Ir Soekarno( Blitar6 juni 1901 )
Moh Hatta ( Bukittinggi 12 agustus1902)
Muh Yamin ( Taawi Sumbar28 April 1903)
Soepomo ( sukoharjo22 Januari 1903)
2. SISTEMPEMERINTAHAN
NegaraDemokrasi
Demokrasi berasal dari bahasayunani kuno.Demosartinyarakyatdan
kratos artinyapemerintahan.
Prinsipdemokrasi :
a. Perlindungankonstitusional
b. Pemilihanumumyangbebas
c. Kebebasanmenyatakanpendpatan
d. Kebebasanuntukberserikat/berorganissaasi
e. Badan peradilan/kehakimanyangbebasdantidakmemihak
3. f. JaminanHAM
g. Perlindunganhakminoritas
h. Pers yang bebas
Pemilu
Fungsi pemilu sebagaisarandemokarasi
a. Legitimasi polituk( dapatdipertanggungjawabkan)
b. Mekanisme pergantianelitepolitik( menghindari keuasaanyanga
otoriterdanterusmenerus)
c. Sarana pendidikanpolitik( menumbuhkannilai demokrasi pada
masyarakat,nilai kebersamaan,nilai kebebasan,tanggungjawab,
menghargai oranglain)
Asaspemilu
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
e. Jujur
f. adil
Macam pemilu
a. Pemilulegislative :memlilihanggotaDPR,DPD danDPRD
b. Pemilulangsungpresidendanwakil presiden
c. Pilkada(pemilihankepaladaerahkota/kabupaten)
Syarat pemilih
a. Arga Indonesia
b. Berusia17 tahun
c. Sehatjasmani danrohani
3. LEMBAGA NEGARA
MPR
Mengubahdan menetapkanUUD
Melantikdanmemberhentikanpresidendanwapres
Terdiri dari anggota DPRdan DPD
DPR
Funsi legislasi :ekuasaandalammembentukUUyang dijadikanpedoman
dalampemerintahan
Fungsi anggaran: mengesahkanRAPBN yangdiajukanpresiden
Fungsi pengawasan:berkewajibandalammengawasi pemerintahan
Hak interpelasi:hakDPR untukmemintaketerangankepadapresiden
Akangket: hakDPR untukmengadakanpenyelidikanatassuatukebijakan
presidenataupemerintah
Hak inisiatif :hakDPR untuk mengajukanRUUkepadapemerintah
Hak amandemen:hak untukmenilai /mengadakanperubahanatasRUU
4. Hak budget: hak untukmengajukanRAPBN
Hak petisi :hak untukmengajukapertanyaanataskebijakanpemerintah
DPD
Terdiri dari perwakilanpropinsi
Dapat mengajukanRUU pada DPRberkaitandenganotonomi daerah
IkutmerancangRUU berkaitandenganotonomi daerah
Dapat memberpertimbanganpadaDPR
Dalammelakukanpengawasan RUUberkaitandenganotonomi daerah
Presiden
MengajukanRUU padaDPR
BersamaDPR enyusunUU
MenetapkanPPuntukmenjalankanUU
MenetapkanPPpengganti UU
MelaksanakanUU
Memegangkekuasaanpenuhdalammenjalankanpemerintahan
Dibantuwapresdanmenteri
BPK
Diaturdalam UU 1945 pasal 23E
Berwenanguntukmenyeliudikidanayadugaankebocoran anggaran
Mengawasi penggunanankeuangannegara
MA
Diaturdalam UUD 45 pasal 24 ayat 1
Berwenangmengadili padatingkatkasasi,menguji perpu
KY
Diaturdalam UUD 45 pasal 24B ayat 1
Terdiri dari ketua,wakil ketuadan7 anggota
Berwenagmengusulkanpengangkatanhakimagung,menjagadan
menegakkakehormatandankeluhuranmartabatsertaperilakuhakim
MK
Diaturdalam UUD 45 pasal 24 C
Berwenanguntukmengadili tingkatpertamauntukmengujiUU
MemutuskansengketakewenanganlembagaNegara
Memutuskanpembubaran parpol
Memutusperselisihansengketahasil pemilu
Memberputusanatas pendapatDPRmengenai penyelegaraanoleh
presiden
4. SISTEMPEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahanpusat
a. Presiden
Presiidensebagai kepalaNegara
5. - Memegangkekuasaan trtinggi atasAD,AU dan AL
- Menyatakanperang,membuatperdamaian,danperjanjiandengan
Negaralainatas persetujuanDPR
- Mengangkatduta dankonsul
- Membergrasi,amnestan aolisi
- Memberikangelar,tandajasadan tandakehirmatan
Presidensebagai kepalapemerinthaan
- MengajukanRUU padaDPR
- MenetapkanPPuntukmenjalankanUU
- MenetapkanPPpengganti Perpu
- Mengangkatdan memberhentikanmenteri
b. Wapres
Membantupresidendalamtugasnya
Menggantikantugaspresidenapabilapresidentidakmelaksanakan
tugasnya(meninggal atausakitberkepanjagan)
Melakukanpengawasanoperasional
c. Menteri
Memimpindepartemensesuai tugaspokoknya
Menentukankebijakanpelaksanaanbidangpemerintahan
Membinadanbejerjasamadengandepartemenlain
Pemerintahandaerah
a. Gubernur,Bupati dan walikota
- Memimpinpenyelenggaraanpemerintahdaerah
- Mengajukanrancanganperda
- MenetapkanperdaataspersetujuanPRD
- MenyusundanmengajukanRAPBD
b. Perangkatpemerintahandaerah
- Secretariatdaerah: membantukepaladaerahdalammenyusun
keijakandan mengoordinasikandinasterkait
- SecretariatDPRD:menyelengggarakankesekretariatDPRD
- Dinasdaerah: unsure pelaksanaanotonomi daerah
- Lembagateknisdaerah: unsure pendukungpemerintahanseperti
RS, kantor
- Kecamatan
- Desa/ kelurahan
c. Hak dan kewajibanpemerintahdaerah
- Mengatur danmengurussendiri pemerintahan
- Memmilihpimpinadaerah
- Mengelolaaparaturdaerah
- Mengelolakekayaandaerah
- Memungutpajakdan retribusi
6. Asaspenyelengaraanpemerintahdaerah
Desentralisasi :penyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintaha
kepadadaerahotonomuntukmengaturdanmenguruspemerintahdaerah
Dekonsentrasi :pelimpahanwewenagolehpemerintahkepadadaerah
Tugas pembantuan:penugasandari emerintahdi tingkatataske tingkatdi
bawahnya
5. PERAN INDONESIA DALAMLINGKUNGAN NEGARA-NEGARA DIASIA TENGGARA
Macam kerjasama
Bilateral :kerjasam2 negara
Regional :kerjasma antar Negaradalamsatu kawasancontohASEAN
Multilateral :kerjasamamelibatkanbanyakNegara contohPBB
Prinsip kerjasama
Tidakmencampuri urusan dalamneger
Menghormti kedaulatanNegaralain
Hidupberdampingansecaradamai
Bekerjasamadansalingmenguntungkan
Manfaat kerjasama
Meningkatkankeajuandi baerbagai bidang
Meningkatkanmartabatbangsa
Mengatasi masalahinternasional
Meghlangkansifatpermusuhanantarbangsa
Menciptakaneseimbnagandankeselarasantatahubinternasional
ASEAN
a. Latar belakang
Mempunyai nasibyangsamayaitupernahdijajah
SemuaNegaramasihbertaraf berkembnag
Persamaanletakgeografis,rumpunbahasadanadatistiadat
Mempunyai pandangandanwawasanyangsama
Diprakarsai oehadammalik(ind),tunabdul razakMalaysia,thanat
khomanThailand,narsicoramosFilipina,srajratnamsingapura
Dibentuktanggal 8 agustus1967
b. Tujuan
Mempercepatpertumbuhanekonomi,kemajuan social
Meningkatkanperdamaiandanstabilitasregional
Meningkatkanerjasmayangaktif di bidangPOLEKSOSBUDHANKAM
Salingmeberi bantuan
Bekerjasasecaraefektif
Memajukanpengkajianmengenai asiatenggara
Memeliharakerjasamayangerat
c. Anggota
d. Prinsip
7. e. Dasar kerjasamauntukASEAN
f. Strukturorganisasi
g. Secretariat
h. KTT ASEAN
i. KerjasamaASEAN
j. Lambang
6. PERANAN POLITIKUARNEGERI INDONESIA