Sistem politik demokrasi pancasila

1. LUASLUAS
SEMPITSEMPIT
SISTEM POLITIK DEMOKRASISISTEM POLITIK DEMOKRASI
PANCASILAPANCASILA
5

2. BAB BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
3
Negara Kesatuan
Negara Hukum ***)
Berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD ***)
I
I

3. Demokrasi Pancasila menghindari:Demokrasi Pancasila menghindari:
1.1. TIRANI MINORITASTIRANI MINORITAS
Yaitu kelompok yang jumlahnya sedikit memaksakan pendapat padaYaitu kelompok yang jumlahnya sedikit memaksakan pendapat pada
masyarakat atau sidang/musyawarah.masyarakat atau sidang/musyawarah.
2.2. DIKTATOR MAYORITASDIKTATOR MAYORITAS
Yaitu kelompok mayoritas memaksakan pendapat kepada kelompokYaitu kelompok mayoritas memaksakan pendapat kepada kelompok
yang berjumlah sedikit.yang berjumlah sedikit.

4. ASPEK – ASPEKASPEK – ASPEK
DEMOKRASI PANCASILADEMOKRASI PANCASILA
FORMALFORMAL
MATERIALMATERIAL
NORMATIFNORMATIF
OPTATIFOPTATIF
ORGANISASIORGANISASI
KEJIWAANKEJIWAAN
ASPEK
DEMOKRASI
PANCASILA
ASPEK
DEMOKRASI
PANCASILA

5. ASPEK FORMALASPEK FORMAL
Meliputi: - Proses & cara pemilihan wakil rakyat.Meliputi: - Proses & cara pemilihan wakil rakyat.
- Pengaturan wakil-wakil rakyat.- Pengaturan wakil-wakil rakyat.
ASPEK MATERIALASPEK MATERIAL
Menjelaskan gambaran manusia, meliputi:Menjelaskan gambaran manusia, meliputi:
- Perlindungan HAM.- Perlindungan HAM.
- Persamaan harkat dan derajat.- Persamaan harkat dan derajat.
ASPEK NORMATIFASPEK NORMATIF
Seperangkat norma dalam mencapai tujuanSeperangkat norma dalam mencapai tujuan
nasional.nasional.

6. ASPEK OPTATIFASPEK OPTATIF
Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai yaitu:Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai yaitu:
1. Negara Hukum1. Negara Hukum
2. Negara Kesejahteraan (Welfare State)2. Negara Kesejahteraan (Welfare State)
3. Negara (Kebudayaan)3. Negara (Kebudayaan)
ASPEK ORGANISASIASPEK ORGANISASI
Menjelaskan organisasi sebagai wadahMenjelaskan organisasi sebagai wadah
pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan yangpelaksanaan yang sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai.hendak dicapai.
ASPEK KEJIWAANASPEK KEJIWAAN
Yaitu semangat (jiwa) penyelenggara negara danYaitu semangat (jiwa) penyelenggara negara dan
pemimpin negara.pemimpin negara.
1

7. 1. Secara langsung
Rakyat langsung berpartisipasi dalam penentuan
keputusan tanpa melalui wakilnya.
2. Secara perwakilan (tidak langsung)
Rakyat berpartisipasi dalam penentuan keputusan
melalui wakil-wakilnya.
Model (cara) pelaksanaan
demokrasi yaitu:
1

8. 1. Anggota Badan Perwakilan Rakyat1. Anggota Badan Perwakilan Rakyat
dipilih melalui pemilu.dipilih melalui pemilu.
2. Pengakuan & perlindungan HAM.2. Pengakuan & perlindungan HAM.
3. Badan Peradilan yang3. Badan Peradilan yang
bebas & tidak memihak.bebas & tidak memihak.
4. Pemilu yang BEBAS & JURDIL.4. Pemilu yang BEBAS & JURDIL.
5. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.5. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.
6. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan.6. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan.
CIRI-CIRI NEGARACIRI-CIRI NEGARA
DEMOKRASIDEMOKRASI

9. PEMILU YANG BEBAS DANPEMILU YANG BEBAS DAN
DEMOKRATISDEMOKRATIS
Sistem Kepartaian dalam Pemilu:Sistem Kepartaian dalam Pemilu:
1.1. Sistem Mono PartaiSistem Mono Partai
2.2. Sistem Dwi PartaiSistem Dwi Partai
3.3. Sistem Multi PartaiSistem Multi Partai

10. MACAM-MACAM SISTEMMACAM-MACAM SISTEM
PEMERINTAHAN DEMOKRASIPEMERINTAHAN DEMOKRASI
1.1. PARLEMENTERPARLEMENTER
Kepala negaranyaKepala negaranya Raja/Ratu,Raja/Ratu,
Presiden, dsb.Presiden, dsb.
Kep Neg. hanya sbg simbol/lambangKep Neg. hanya sbg simbol/lambang
maka tak dapat diganggu gugat.maka tak dapat diganggu gugat.
Kekuasaan Legislatif dipegang olehKekuasaan Legislatif dipegang oleh
Parlemen (DPR) bersama Pemerin-Parlemen (DPR) bersama Pemerin-
tah (Dewan Menteri/Kabinet).tah (Dewan Menteri/Kabinet).
Parlemen mengawasi pemerintah &Parlemen mengawasi pemerintah &
dapat menjatuhkan pemerintahan.dapat menjatuhkan pemerintahan.
Kekuasaan eksekutif dijalankan olehKekuasaan eksekutif dijalankan oleh
kabinet yg dipimpin PM yang ber-kabinet yg dipimpin PM yang ber-
tanggung jawab kepada Parlemen.tanggung jawab kepada Parlemen.

11. Contoh Negara Bersistem Parlementer:Contoh Negara Bersistem Parlementer:
 Monarkhi ParlementerMonarkhi Parlementer
seperti:seperti:
 Republik ParlementerRepublik Parlementer
seperti:seperti:

12. 2. PRESIDENSIIL2. PRESIDENSIIL
Ciri-ciri:Ciri-ciri:
 Presiden dipilih oleh rakyat denganPresiden dipilih oleh rakyat dengan
masa jabatan dibatasi.masa jabatan dibatasi.
 Presiden adalah sebagai KepalaPresiden adalah sebagai Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan.Negara dan Kepala Pemerintahan.
 Presiden dibantu menteri / kabinetPresiden dibantu menteri / kabinet
yang bertanggung jawabyang bertanggung jawab
kepadanya.kepadanya.
 Parlemen (DPR) mengawasiParlemen (DPR) mengawasi
Presiden / Pemerintah namun tidakPresiden / Pemerintah namun tidak
dapat membubarkannya.dapat membubarkannya.
 Dsb.Dsb.

13. Rakyat mengawasi badan legislatifRakyat mengawasi badan legislatif
dengan cara penentuan pendapatdengan cara penentuan pendapat
rakyat secara langsung (referendum).rakyat secara langsung (referendum).
REFERENDUM terdiri dari:REFERENDUM terdiri dari:
1. REFERENDUM OBLIGATOIRE1. REFERENDUM OBLIGATOIRE
yaitu pemungutan suara sebelumyaitu pemungutan suara sebelum
Undang-Undang diberlakukan.Undang-Undang diberlakukan.
2. REFERENDUM FAKULTATIF2. REFERENDUM FAKULTATIF
yaitu pemungutan suara setelahyaitu pemungutan suara setelah
UU disahkan/diberlakukan.UU disahkan/diberlakukan.
Anggota legislatif dipilih oleh rakyatAnggota legislatif dipilih oleh rakyat
yang bertugas menyiapkan RUU danyang bertugas menyiapkan RUU dan
mengawasi jalannya pemerintahan.mengawasi jalannya pemerintahan.
3. REFERENDUM3. REFERENDUM

14. KEIKHLASANKEIKHLASAN
IKHLASIKHLAS adalah perasaan dan tindakan yang dilakukan tanpaadalah perasaan dan tindakan yang dilakukan tanpa
mengharapkan balasan.mengharapkan balasan.
Tanpa mengharapkan imbalan berupa:Tanpa mengharapkan imbalan berupa:
1. MATERI1. MATERI
2. JASA2. JASA
3. PUJIAN3. PUJIAN
4. KEPENTINGAN PRIBADI4. KEPENTINGAN PRIBADI
RASA IKHLASRASA IKHLAS merupakan pengorbanan (rela berkorban)merupakan pengorbanan (rela berkorban)
seperti: pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, materi,seperti: pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, materi,
ataupun jiwa raga.ataupun jiwa raga.
Rasa IKHLASRasa IKHLAS berguna untuk:berguna untuk:
1. Ketenangan hati/jiwa.1. Ketenangan hati/jiwa.
2. Keharmonisan pergaulan.2. Keharmonisan pergaulan.
3. Mengharap ridho Alloh SWT / pahala.3. Mengharap ridho Alloh SWT / pahala.

15. Dalam sistem Demokrasi Pancasila berlaku caraDalam sistem Demokrasi Pancasila berlaku cara
MUSYAWARAHMUSYAWARAH untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
Agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan lancar perlu diperhatikanAgar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan lancar perlu diperhatikan
hal-hal sbb:hal-hal sbb:
• Tata cara musyawarah: 1. Bersumber pada kerakyatan, 2. DapatTata cara musyawarah: 1. Bersumber pada kerakyatan, 2. Dapat
dipertanggungjawabkan, 3. Asas persamaan, 4. Hasil diterima & dilaksanakan,dipertanggungjawabkan, 3. Asas persamaan, 4. Hasil diterima & dilaksanakan,
5. Pengambilan putusan.5. Pengambilan putusan.
• Aturan-aturan musyawarah.Aturan-aturan musyawarah.

16. SEORANG PESERTA MUSYAWARAHSEORANG PESERTA MUSYAWARAH
Seorang peserta musyawarah tugas utamanyaSeorang peserta musyawarah tugas utamanya
bukanlah sekedar ikut musyawarah, namunbukanlah sekedar ikut musyawarah, namun
bertanggung jawab atas putusan danbertanggung jawab atas putusan dan
terlaksananya hasil musyawarah.terlaksananya hasil musyawarah.
Pengambilan Putusan:Pengambilan Putusan:
1. Mufakat1. Mufakat
2. Voting2. Voting
AKAL SEHAT seperti: adil, religius, dapatAKAL SEHAT seperti: adil, religius, dapat
dipertanggungjawabkan, dll.dipertanggungjawabkan, dll.
HATI NURANI LUHUR seperti: Ikhlas,HATI NURANI LUHUR seperti: Ikhlas,
tenggang rasa, kemanusiaan, dll.tenggang rasa, kemanusiaan, dll.

17. SIDANG MPRS 1966SIDANG MPRS 1966

18. MPR
Pasal 2 (1)****
ANGGOTA
DPR
dipilih melalui pemilu
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui pemilu
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Wewenang
BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
I
I
6

19. KeduduKan MPRKeduduKan MPR
PeRubahan uud negaRa RI 1945PeRubahan uud negaRa RI 1945
**SeSudah**
MPR adalah Lembaga
Permusyawaratan Rakyat
Yang Berkedudukan Sebagai
Lembaga Negara
**SebeLuM**
MPR Adalah Penjelmaan Seluruh
Rakyat Dan Merupakan Lembaga
Tertinggi Negara, Pemegang
Dan Pelaksana Sepenuhnya
Kedaulatan Rakyat
5

20. TugaS dan wewenang MPR
SebeLuM & SeSudah
PeRubahan uud negaRa RI 1945
SebeLuM
o Menetapkan dan mengubah UUD 1945;Menetapkan dan mengubah UUD 1945;
o Menetapkan GBHN;Menetapkan GBHN;
o Memilih & mengangkat Presiden dan Wapres;Memilih & mengangkat Presiden dan Wapres;
o Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkanMembuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan
oleh lembaga negara lainnya;oleh lembaga negara lainnya;
o Memberikan penjelasan / penafsiran terhadapMemberikan penjelasan / penafsiran terhadap
putusan MPR;putusan MPR;
o Meminta pertanggungjawaban Presiden;Meminta pertanggungjawaban Presiden;
o Memberhentikan Presiden.Memberhentikan Presiden.
SeSudah
 Mengubah dan menetapkan UUD;Mengubah dan menetapkan UUD;
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden;Melantik Presiden dan Wakil Presiden;
 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil PresidenMemberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurutdalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang DasarUndang-Undang Dasar.. ;;
 Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabilaMelantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atauPresiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
tidak dapat melaksanakan kewajibannya;tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 Memilih dan melantik Wakil Presiden apabilaMemilih dan melantik Wakil Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden;terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden;
 Memilih dan melantik Presiden dan Wakil PresidenMemilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden
apabila keduanya berhenti secara bersamaan;apabila keduanya berhenti secara bersamaan;
6

21. PuTuSan MPR beRuPa
☼ PeRubahan & PeneTaPan uud
☼
• Mempunyai kekuatan hukum sebagai
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia; dan
• tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
▬ ▬ ☼ ▬ ▬
8

22. PuTuSan MPR beRuPa
☼ KeTeTaPan ☼
• Berisi hal-hal yang bersifat penetapan
(beschikking);
• mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam, dan ke luar Majelis sebagaimana
diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap
Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS
Dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan
2002; dan
• menggunakan nomor putusan Majelis.
▬ ▬ ☼ ▬ ▬
9

23. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian; Dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta
Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

24. PeRKeMbangan aKTuaL TaP InI:
 Telah dibentuk UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur
mengenai otonomi daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah
 Masih dibutuhkan pemahaman yang luas dan komperhensif tentang
OTDA, baik di tingkat pusat maupun daerah dan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak lanjut UU
No.32 /2004 dan UU No.33/2004
Hasil Kajian:Hasil Kajian:
Ketetapan ini masih memiliki daya laku (validity) dan
daya guna (efficacy) dan sebagai pedoman
penyelenggaraan OTDA

25. Putusan MPR beRuPa
☼ KePutusan ☼
• Berisi aturan/ketentuan intern Majelis;
• mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam Majelis; dan
• menggunakan nomor putusan Majelis.
▬ ▬ ☼ ▬ ▬

26. KetetaPan MPR
setelah PeRubahan
uuD neGaRa RI 1945
MPR DAPAT MENGELUARKAN KETETAPAN YANG
BERSIFAT PENETAPAN (BESCHIKKING), YAITU:
• menetapkan Wapres menjadi Presiden;
• memilih Wapres apabila terjadi kekosongan
jabatan Wapres; dan
• memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden
dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
PenetapanKetetaPan MPR

27. RENUNGAN

28. HARAHARAPPANAN
AKU KENAL NEGERIKU
TERIMA KASIH
Semoga pembelajaran ini dapat memberikan
pemahaman dan pengetahuan tentang
konstitusi dan dinamika ketatanegaraan
79

29. TERIMA KASIHTERIMA KASIH
• Kitaro.Kitaro. TENKUTENKU..
• Arsip Nasional. 2001. 100 Tahun Bung Karno. Jakarta:Arsip Nasional. 2001. 100 Tahun Bung Karno. Jakarta:
Arsip Nasional.Arsip Nasional.
• Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
• Rochimudin. 2005.Rochimudin. 2005. Satuan Pelajaran PPKnSatuan Pelajaran PPKn Kelas IIIKelas III
SMA.SMA.
• Ratmaningsih, Neiny. 2000.Ratmaningsih, Neiny. 2000. PPKn untuk Kelas IIIPPKn untuk Kelas III..
Bandung: Grafindo.Bandung: Grafindo.
• MGMP. 2005.MGMP. 2005. LKS Kewarganegaraan Kelas 3 SMALKS Kewarganegaraan Kelas 3 SMA..
Semarang.Semarang.
• DLL.DLL.
1
6