Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

1. PROSEDUR PENINDAKAN
TERHADAP PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN
DISAMPAIKAN OLEH :
H. MUGNI, SH., MM.
KABID PPUD SATPOLPP PROVINSI BANTEN

2. DASAR HUKUM
 UNDANG - UNDANG DASAR 1945 PASAL 33 AYAT 1
 UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
 UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA AIR
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

3. DEFINISI
 Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah;
 Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat
pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;
 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau
mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha;
 Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air
untuk memenuhi kebutuhan usaha

4. MACAM – MACAM PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR
 Pengusahaan air sebagai media misalnya untuk transportasi dan arung jeram,
pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, dan perikanan budi
daya
 Pengusahaan air dan daya Air sebagai materi baik berupa produk Air maupun
berupa produk bukan Air meliputi antara lain pengusahaan Air baku sebagai bahan
baku produksi, sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu
usaha, misalnya perusahaan daerah Air Minum, perusahaan Air Minum dalam
kemasan, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, usaha makanan, usaha
perhotelan, usaha industri misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air
untuk sistem pendingin mesin (water cooling system), atau kegiatan usaha lain

5. MACAM – MACAM PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR
 Pengusahaan sumber air sebagai media misalnya, pengusahaan Sumber Air
untuk konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan,
jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, tempat budi daya pertanian
semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; tempat budi daya tanaman
tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk
 Pengusahaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan
materi dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari
Sumber Air.

6. Kedudukan Satpol PP dalam UU 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 12
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Trantibum dan Linmas
Pasal 65
Salah satu tugas KDH
memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat
Pasal 55
Dibentuk utk
menegakan Perda &
Perkada, Trantibum
serta Linmas
Pasal 56
Pol PP dapat diangkat
Menjadi PPNS
Pasal 57 Penyidikan
oleh PPNS
PPNS
Satpol PP penting
Dan Strategis

8. PP 16 TAHUN 2018, SATPOL PP
BERWENANG UNTUK :
 melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

9. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN
PERDA
1. Pembinaan dan atau sosialisasi
a) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang
melanggar peraturan daerah.
b) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat
dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan
dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
c) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan
kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk
diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan
terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

10. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN
PERDA
2. Penindakan preventif non yustisial
a) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda
tangani surat pernyataaan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta
melaksanakan ketentuan dalam waktu15 hari terhitung sejak penandatanganan surat
pernyataan
b) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan
diberikan:
1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
c) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan
dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)untuk dilakukan proses sesuai
peraturan perundang undangan yang berlaku.

11. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN
PERDA
3. Penindakan Yustisial, Penindakan yang dilakukan oleh PPNS
3.1. Penyelidikan
 Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (ataskuasa undang-undang) memiliki kewenangan
untuk melakukan penyelidikan;
 PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah(Trantibum) dapat
menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan
pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
(peraturan daerah);
 Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan,dapat pula
meminta bantuan penyelidik Polri

12. LANJUTAN
3.2. Penyidikan
 Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa
suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang
termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.Pelanggaran ketentuan peraturan
daerah dapat diketahui dari:
a) Laporan yang dapat diberikan oleh:1) Setiap orang 2) Petugas
b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun
c) Diketahui langsung oleh PPNS.
 Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap
tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan
kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

13. LANJUTAN
3.2. Penyidikan
 Dalam hal tertangkap tangan.Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS
dapat melaksanakan:
a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yangditetapkan di dalam
undang- undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang
bersangkutan.
c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai
dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah

14. LANJUTAN
3.3. Pemeriksaan
 Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yangbersangkutan, dalam
pengertian tidak boleh dilimpahkan kepadapetugas lain yang bukan penyidik.2.
 Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dantersangka
mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturandaerah serta bersedia dan
mentaati untuk melaksanakan ketentuanPeraturan daerah tersebut sesuai dengan
jenis
usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaanpemeriksaan
tersebut dan mengakui kesalahan kepada yangbersangkutan diharuskan membuat
surat pernyataan

15. LANJUTAN
3.4. Pemanggilan
1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuanKUHAP sepanjang
menyangkut pemanggilan
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasarhukumnya
masing-masing (peraturan daerah).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnyaadalah PPNS Satuan
Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik(PPNS), maka
penandatanganan Surat Panggilan dilakukan olehpimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik(PPNS), maka surat
panggilan ditandatangani oleh PPNS PolisiPamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yangbersangkutan dengan
kewajiban dapat memenuhi panggilantersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi
panggilan diancamdengan pasal 216 KUHAP)

16. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN
PERDA
4. Pelaksanaan
 Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk
tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah
dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan
dapat melakukan:
a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah
b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturandaerah dan
selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukankordinasi dengan
kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (KorwasPPNS) guna penjadwalan untuk
melaksanakan persidanganterhadap para pelanggar peraturan daerah di
tempat kantor SatuanPolisi Pamong Praja.

17. PENGAWASAN PAJAK AIR PERMUKAAN
OLEH SATPOL PP
 PEMERIKSAAN DOKUMEN
- Surat Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)
- Surat Setoran Pajak Air Permukaan
- Catatan Meter Air
- Sertifikat Tera
 PENGECEKAN LAPANGAN
- Cek lokasi Intake
- Cek Instalasi Pipa Intake
- Cek Meter Water

18. POTENSI PAD DARI PAJAK AIR
PERMUKAAN
 Pemanfaatan air permukaan oleh penambang pasir
 Pemanfaatan air permukaan dari tandon air oleh perusahaan industry
 Pemanfaatan air permukaan dari sumber / mata air oleh pengelola
tempat wisata air
 Pemanfaatan air permukaan oleh pengusaha air minum curah dan air
minum dalam kemasan

19. PELANGGARAN YANG SERING
DITEMUKAN
 Tidak / belum ada SIPPA
 Volume Pengambilan Air Melebihi yang diijinkan dalam SIPPA
 Intake lebih dari yang diijinkan
 Belum memasang Water Meter
 Pemasangan Water Meter Tidak ada segel dari instansi berwenang
 Water meter dalam kondisi rusak
 Water meter tidak di tera ulang