Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan tanah perkotaan berkelanjutan dengan fokus pada sistem tata guna tanah, transportasi umum, dan masalah-masalah pertanahan di perkotaan seperti kebijakan tanah permukiman dan administrasi tanah. Dibahas pula contoh sistem tata guna tanah di Jepang yang mendukung transportasi umum dan hunian serta agenda untuk pengembangan sistem penataan ruang yang mengutamakan manusia.

1. PENGEMBANGAN PRASARANAPENGEMBANGAN PRASARANA
PERKOTAANPERKOTAAN
PENGELOLAAN TANAH PERKOTAANPENGELOLAAN TANAH PERKOTAAN
BERKELANJUTANBERKELANJUTAN
&

2. PENGELOLAAN TANAH PERKOTAANPENGELOLAAN TANAH PERKOTAAN
BERKELANJUTANBERKELANJUTAN
 Pertanahan tergolong urusan yang palingPertanahan tergolong urusan yang paling
KOMPLEKSKOMPLEKS
 Visi pengembangan kota yangVisi pengembangan kota yang
berkelanjutan VS Kemarut masalah diberkelanjutan VS Kemarut masalah di
lapangan.lapangan.

3. MASALAH-MASALAH PERTANAHANMASALAH-MASALAH PERTANAHAN
1.1. Jaringan Kebijakan Tanah PermukimanJaringan Kebijakan Tanah Permukiman
2.2. Paradigma Administrasi TanahParadigma Administrasi Tanah
3.3. Dominasi pemilikan tanah dan tidakDominasi pemilikan tanah dan tidak
efektifnya HGB (efektifnya HGB (land leaseholdland leasehold))

4. TATA GUNA TANAH YANG BERKELANJUTAN DANTATA GUNA TANAH YANG BERKELANJUTAN DAN
SISTEM TRANSPORTASI UMUMSISTEM TRANSPORTASI UMUM
 Jaringan rel kereta dan jaringan jalur bis: KompleksJaringan rel kereta dan jaringan jalur bis: Kompleks
dan sistematisdan sistematis
 Dibangun secara kontinu dan bertahap: sinergiDibangun secara kontinu dan bertahap: sinergi
kebijakan dan komitmen negarakebijakan dan komitmen negara
 Kuncinya adalah kepemimpinan sektor publik (Kuncinya adalah kepemimpinan sektor publik (publicpublic
sector ledsector led))
 Kebijakan menghambat pemilikan kendaraan pribadiKebijakan menghambat pemilikan kendaraan pribadi

5. SISTEM TATA GUNA TANAH.SISTEM TATA GUNA TANAH.
 Tidak bertentangan dengan zoning guna tanah.Tidak bertentangan dengan zoning guna tanah.
 Secara kelembagaan, koordinasi sistemik antaraSecara kelembagaan, koordinasi sistemik antara
sistem pemerintahan kotasistem pemerintahan kota
 Didukung oleh kuatnya perusahaan-perusahaan umumDidukung oleh kuatnya perusahaan-perusahaan umum
di bidang transportasi umum dan permukiman.di bidang transportasi umum dan permukiman.
 Bagaimana mewujudkannya dalam konteks kota-kotaBagaimana mewujudkannya dalam konteks kota-kota
di Indonesia yang masih jauh dari berkelanjutan?di Indonesia yang masih jauh dari berkelanjutan?

6. Kelembagaan Kebijakan Pertanahan danKelembagaan Kebijakan Pertanahan dan
ImplementasinyaImplementasinya
Masalah Kompleks :Masalah Kompleks :
 Penataan ruang dan peruntukan tanah, sistemPenataan ruang dan peruntukan tanah, sistem
informasi dan pendataan, sistem perpajakan.informasi dan pendataan, sistem perpajakan.
 Departemen Dalam Negeri (Depdagri), BadanDepartemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah DaerahPertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah
(Kota/Kabupaten/Propinsi)(Kota/Kabupaten/Propinsi)

7. SISTEM TATA GUNA TANAHSISTEM TATA GUNA TANAH
 Mendukung kebutuhan sebagian besar penduduknyaMendukung kebutuhan sebagian besar penduduknya
 Tata guna tanah campuran yang tinggi,Tata guna tanah campuran yang tinggi,

8. SISTEM TATA GUNA TANAH di JEPANGSISTEM TATA GUNA TANAH di JEPANG
Mendukung jaringan transportasi umum dan fungsi hunianMendukung jaringan transportasi umum dan fungsi hunian
Kerjasama UR dan JRKerjasama UR dan JR
Stasiun
Kereta
Listrik
Danchi
(Flat)
Bank
Tanah

9. SISTEM TATASISTEM TATA
GUNA TANAH diGUNA TANAH di
JEPANGJEPANG
KETERPADUANKETERPADUAN
TRANSPORTASITRANSPORTASI
UMUMUMUM
dandan
PERMUKIMANPERMUKIMAN
termasuktermasuk
SARANASARANA
PENDIDIKANPENDIDIKAN

10. SISTEM TATASISTEM TATA
GUNA TANAH diGUNA TANAH di
JEPANGJEPANG
RUANGRUANG
TERBUKA HIJAUTERBUKA HIJAU
DanDan
HUNIANHUNIAN
BERIMBANGBERIMBANG

11. SISTEM TATA GUNA TANAH di JEPANGSISTEM TATA GUNA TANAH di JEPANG
Mendukung jaringan transportasi umum dan fungsi hunianMendukung jaringan transportasi umum dan fungsi hunian
Mendorong fungsi pertanian kota.Mendorong fungsi pertanian kota.
Manifestasi kehidupan kota yang efisien,Manifestasi kehidupan kota yang efisien,

12. AGENDA - 1AGENDA - 1
MMembangun sistem penataan ruang danembangun sistem penataan ruang dan
manajemen kota yang mengutamakanmanajemen kota yang mengutamakan
MANUSIAMANUSIA.. melalui:.. melalui:
 Realisasi Hak BermukimRealisasi Hak Bermukim
 Penanganan Permukiman InformalPenanganan Permukiman Informal
 Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan Masyarakat

13. AGENDA - 2AGENDA - 2
MMembangunembangun HarmoniHarmoni hubunganhubungan
antara sektor-sektor Publik,antara sektor-sektor Publik,
Komunitas dan Swasta, menuju:Komunitas dan Swasta, menuju:
1.1. Public Sector LedPublic Sector Led
2.2. Community Sector EmpowermentCommunity Sector Empowerment
3.3. Private Sector SupportPrivate Sector Support

14. AGENDA-3AGENDA-3
MMembangunembangun kapasitas yang tinggikapasitas yang tinggi dandan
progresif dalam:progresif dalam:
 Manajemen informasi, registrasi tanahManajemen informasi, registrasi tanah
(kadastral) dan sertifikasi yang mengacu(kadastral) dan sertifikasi yang mengacu
pada penataan guna tanah yang manusiawipada penataan guna tanah yang manusiawi
dan berkeadilan.dan berkeadilan.
 Manajemen pemukiman kembaliManajemen pemukiman kembali
(resettlement) dan konsolidasi tanah (LC),(resettlement) dan konsolidasi tanah (LC),
 Koordinasi penataan guna tanah danKoordinasi penataan guna tanah dan
manajemen investasi infrastruktur kota.manajemen investasi infrastruktur kota.