Rapat FPR membahas peran Forum Penataan Ruang dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di Kabupaten Sumenep. Penerbitan KKPR di Kabupaten Sumenep masih belum terintegrasi dengan RDTR sehingga diperlukan persetujuan Rapat FPR, kecuali untuk UMKM yang cukup melalui self-declaration. Permasalahan yang dihadapi meliputi penetapan Lahan Sawah Dilindungi dan belum diaturinya tambak udang dalam produk

1. RAPAT FPR
- Forum Penataan Ruang -

2. OUTLINE
1. Peran Forum Penataan Ruang
2. Penerbitan KKPR
3. Permasalahan dalam penerbitan KKPR
Peran Forum Penataan Ruang
Penerbitan KKPR
Permasalahan dalam penerbitan KKPR

3. Dasar Pembentukan FPR

4. Forum Penataan Ruang Kab. Sumnenep
SK Bupati Nomor 188/143/KEP/435.013/2022
Tanggal 31 Maret 2022

5. Peran Forum Penataan Ruang
Perencanaan tata ruang, meliputi :
a. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan
peninjauan kembali peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR
yang diakibatkan oleh perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang
bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan, rencana
pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, lokasinya berbatasan
dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya;
b. Memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten/Kota; dan
c. Memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan
RTR wilayah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik,
forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi
seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
Pemanfaatan ruang, meliputi :
a. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di
Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan
b. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan
ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program
sektoral dan kewilayahan
c. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan
dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
e. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d
kepada bupati atau wali kota.
Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
a. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif
dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota;
b. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat
adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi Pemerintah dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota; dan
c. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran
pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.
Forum Penataan Ruang memiliki tugas :
 Perencanaan Tata Ruang
 Pemanfaatan Ruang
 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6. Dasar Hukum Penerbitan KKPR

9. Perizinan Berusaha
berbasis Risiko:
9
 Kegiatan bersifat
strategis nasional
 HPL Bank Tanah
 Kawasan/tanah yang
akan diberikan HPL
untuk kegiatan
strategis nasional
UMK
Non UMK
Self Declaration/ Automated Response
Kegiatan
Berusaha dapat
dijalankan
Apakah RDTR
tersedia?
Konfirmasi
KKPR
(by system)
Persetujuan
KKPR
(by system)
Penilaian berdasarkan asas
penataan ruang & Pertek
Rekomendasi
KKPR
(diterbitkan
melalui OSS)
Koordinat
lokasi
Kebutuhan
luas lahan
Informasi
penguasaan
tanah
Skala usaha
KBLI 5 digit –
risiko usaha
RDTR
INTERAKTIF
Penilaian KKPR
(otomatis sistem)
Pengecekan RTR & Pertek**
untuk Persetujuan KKPR
(sementara manual)
GISTARU
Satupeta.
KKP
Pelaku usaha
menginput
rencana usaha
RTRWN
RTR KSN
RTRWP
RTRWK
(RTRL,
RZ KAW,
RZ KSN/T,
RZWP3K)
 Risiko rendah:
NIB sebagai legalitas
 Risiko menengah
rendah:
NIB + sertifikat standar
(self declare)
 Risiko menengah
tinggi:
NIB + sertifikat standar
 Risiko tinggi:
NIB + Izin
Cek Lokasi
GISTARU
Satupeta.KKP
Cek Risiko
• KBLI-Risiko
• NSPK
Standar
• Negative
List Daerah/
catatan
kekhususan
(SUBSISTEM
PELAYANAN
INFORMASI)
SPI
Melihat Informasi
(Self Assessed)
Data Identitas
Data Legalitas
REGISTRASI
HAK
AKSES
Berlokasi di dalam
KEK/KI/KP yang
telah memiliki HPL?
Termuat
di RTR?
*Untuk Pemohon non-Badan Usaha melalui Mekanisme Perizinan Non-Berusaha
Hanya untuk Pemohon Badan Usaha*
Permohonan
Perizinan Berusaha
BARU (Pemohon belum
memiliki NIB)
Permohonan Perizinan
Berusaha TAMBAHAN
(Pemohon telah memiliki NIB)
Proses Pengisian
Identitas Usaha
Perizinan
Berusaha
Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Satupeta.
KKP
GIS
TARU
ATR/BPN: Wilayah Darat KKP: Wilayah Perairan/Laut
ATR/BPN: Wilayah Darat
KKP: Wilayah Perairan/Laut
SUB-SISTEM
PELAYANAN
INFORMASI (SPI)
MODUL KKPR
Pendaftaran/
Pembayaran
PNBP
Perizinan
Berusaha
PP No. 21/2021: Pasal 100 – 115, Pasal 135-143
UU CK: Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU CK
Proses KKPR dalam Perizinan Berusaha
**Pertek disampaikan paling lama 10 hari sejak pendaftaran/penerimaan PNBP
Via sistem OSS-RBA

10. Penerbitan KKPR di Kabupaten Sumenep
Alur penerbitan KKPR di Kab. Sumenep
KKPR
Sudah terintegrasi dgn RDTR Terbit secara otomatis (Kab. Sumenep belum terintegrasi)
Belum terintegrasi dgn RDTR
UMKM
Non UMKM
Terbit otomatis, namun…
Rapat FPR (BA Persetujuan)
Pusat (BA Persetujuan)
Terdapat prasyarat untuk mengurus Surat Keterangan Rencana
Kabupaten/Kota (KRK) sebagai kontrol tata ruang dan juga
sebagai prasyarat dalam SIMBG
KKKPR
PKKPR
RKKPR Kegiatan pembangunan yang sifatnya strategis nasional
Sesuai amanat UUCK, kemudahan perizinan ditujukan untuk berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM. Dalam praktik
penerbitan KKPR, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mendapat fasilitas khusus, yakni cukup melalui self-
declaration bahwa kegiatannya sudah sesuai dengan tata ruang
“Sedangkan untuk pelaku usaha non-UMKM, perlu dipahami bahwa KKPR diatur melalui tiga skema. Pertama, Konfirmasi KKPR
yaitu untuk di wilayah yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Kedua, Persetujuan KKPR yaitu untuk di wilayah
yang belum memiliki RDTR, penilaiannya dengan mempertimbangkan produk-produk RTR menggunakan azas hierarki dan
komplementer. Ketiga, Rekomendasi KKPR yaitu untuk di kegiatan yang bersifat strategis nasional namun belum termuat di RTR
manapun,” jelasnya.

11. Penerbitan KKPR di Kabupaten/Kota Lain
Alur penerbitan KKPR di Kab. Banyuwangi
Terdapat cek list persyaratan yang
harus dilengkapi sebelum pengajuan
perizinan melalui
OSS-RBA

12. Apotik
4% Minimarket
1%
Ruko
3%
Bengkel
1%
Rumah Tinggal
36%
Gudang
8%
Tower
8%
Sekolah
16%
Kantor
4%
SPBU
1%
Rusunawa
1%
Pertashop
3%
Perumahan
4%
PLTS
7%
toko
1%
Tambak
1%
Wisata
1%
SPDN
1%
AMDK
1%
Puskesmas
1%
apotik minimarket ruko bengkel Rumah Tinggal gudang tower
sekolah kantor SPBU RUSUNAWA PERTASOK PERUMAHAN plps
toko tambak udang Wisata spdn amdk puskesmas
Data KKPR Kabupaten Sumenep Tahun 2022

13. Permasalahan Dalam Penerbitan KKPR
Lahan sawah yang dilindungi
sudah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor :
1589/SK-HK.02.01/XII/2021.
Penetapan lahan sawah yang
dilindungi tersebut akan secara
tidak langsung menghambat
dalam proses investasi dan
pembangunan dikabupaten
sumenep. Hal ini dikarenakan
lahan yang sudah ditetapkan
LSD tidak diperbolehkan beralih
fungsi sebelum mendapat
rekomendasi dari Kementerian
ATR/BPN
LSD ( Lahan Sawah yang Dilindungi)

14. Permasalahan Dalam Penerbitan KKPR
TAMBAK UDANG
Tambak udang di Kabupaten Sumenep merupakan peluang investasi yang
cukup besar. Namun peluang ini belum diatur dalam produk tata ruang
sehingga dalam proses investasi sedikit terhambat pada saat pengurusan
izinnya
Kawasan
Sempadan Pantai

15. TERIMA KASIH