Program Kotaku (NSUP dan NUSP-2) memberikan dukungan langsung terhadap pencapaian 2 tujuan TPB/SDGs, yaitu Tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi serta Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang inklusif dengan membangun infrastruktur terkait. Pada tahun 2015, program-program tersebut telah membangun berbagai prasarana yang mendukung capaian tujuan-tujuan tersebut dengan anggaran puluhan miliar rup
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Dokumen word/pdf ini milik Sang Penulis dan direview dalam bentuk PPT oleh saya pribadi.
Di Review Oleh: Winda M. Limbanadi (Mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi).
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Peluang dan Tan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas) pada Pelatihan Fasilitator Pembangunan AMPL di Surabaya 21-25 Juni 2010
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. OUTLINE PAPARAN
Gambaran Umum TPB/SDGs1
2
3
4
5
6
Lokasi Sasaran Program Kotaku (NSUP & NUSP-2
Landasan Normatif
Dukungan Program Kotaku Pada TPB/SDGs
Ralisasi Dukungan Tahun 2015 dan 2016
Dokumentasi Kegiatan Kotaku Tahun 2015-2016
3. GAMBARAN UMUM TPB (SDGs)1
• Pembangunan Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable Development atau
SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan
yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia
dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)
yang disepakati masyarakat dunia pada bulan
September 2015, terdiri dari 17 tujuan dan 169
target dalam rangka melanjutkan upaya dan
pencapaian Millennium Development Goals
(MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015
• SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-
prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk
meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun
yang terlewatkan atau “No-one Left Behind“
• Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan bangsa Indonesia dalam mewujudkan
TPB/SDGs, Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
4. LOKASI SASARAN PROGRAM KOTAKU (NSUP DAN NUSP-2)2
NSUP
NUSP-2
PROPINSI 34
KOTA/KABUPATEN 269
KELURAHAN/DESA 11.067
PROPINSI 16
KOTA/KABUPATEN 20
KELURAHAN 209
(National Slum Upgrading Program)
(Neighborhood Upgrading
Settlement Program Phase 2)
5. LANDASAN NORMATIF3
1. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs
Pasal 5
Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing
Pasal 6
Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan
penyediaan dan pemutakhiran data
Pasal 17
Ayat (1) :
Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas
pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Ayat (3) :
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas
pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun
sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan
6. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
Pasal 1
1. Standar Pelayanan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah pelayanan
minimal yang tersedia di kawasan perkotaan
2. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
Pasal 8 ayat (1)
Tempat permukiman perkotaan terdiri atas jenis pelayanan: (a) perumahan; (b) air
minum; (c) drainase; (d) prasarana jalan lingkungan; ( e) persampahan; (f) air limbah;
(g) energi; (h) komunikasi dan informasi; dan (i) ruang terbuka hijau
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
4. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia (Bappenas)
7. DUKUNGAN PROGRAM KOTAKU TERHADAP SDGs4
Sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
SDGs, dari 17 Tujuan TPB/SDGs terdapat 2 tujuan yang secara langsung
berkaitan dengan kegiatan Program Kotaku (NSUP dan NUSP-2) yaitu :
a) Tujuan VI : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; dan
b) Tujuan XI : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,
tangguh, dan berkelanjutan.
8. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua.
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL DUKUNGAN PROGRAM KOTAKU SUMBER PENDANAAN
1. Dana NSUP (NationalSlumUpgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
ProgramPhase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NSUP (NationalSlumUpgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
ProgramPhase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
Tujuan VI : Menjamin
ketersediaan serta
pengelolaan air bersih
dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk
semua.
6.1 Pada tahun 2030,
mencapaiakses universaldan
merata terhadap air minum
yang aman dan terjangkau bagi
semua
Pembangunan/Rehabilitasiinfrastruktur sumber
air minum(sumur Gali/Pompa/Bor); Hidran/Kran
Umum; Penampung Air Hujan; Jaringan Air
Bersih Perpipaan; Penangkap Mata Air dan
InstalasiPengolahan Air Sederhana)
Pembangunan/Rehabilitasiinfrastruktur sanitasi
(Jamban komunal; MCK, Septictank Komunal;
Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga;
dan InstalasiPengolahan Air Limbah-IPAL)
6.2 Pada tahun 2030,
mencapaiakses terhadap
sanitasidan kebersihan yang
memadaidan merata bagi
semua, dan menghentikan
praktik buang air besar di
tempat terbuka, memberikan
perhatian khusus pada
kebutuhan kaumperempuan,
serta kelompok masyarakat
rentan
9. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL DUKUNGAN PROGRAM KOTAKU SUMBER PENDANAAN
1. Dana NSUP (National Slum Upgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
2. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NSUP (National Slum Upgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NSUP (National Slum Upgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NSUP (National Slum Upgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
1. Dana NSUP (National Slum Upgrading Program)
2. Dana NUSP-2 (Neighborhood Upgrading Settlement
Program Phase 2)
3. Dana keswadayaan masyarakat dan kolaborasi
dengan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan swasta
Pengurangan luas kawasan kumuh di perkotaan
(Ha)
Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Draenase
Permukiman (Saluran terbuka; Saluran Tertutup;
Gorong-Gorong; Sumur Resapan/Biopori; Pintu
Air/Pengendali Banjir; Normalisasi Saluran)
11.1 Pada tahun 2030,
menjamin akses bagi semua
terhadap perumahan yang
layak, aman, terjangkau,
termasuk penataan kawasan
kumuh, serta akses terhadap
pelayanan dasar perkotaan.
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan (Jalan
aspal/hotmix; paving blok; beton; jembatan;
pedestrian dan bangunan pelengkap jalan)
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni milik warga MBR (Miskin)
Tujuan XI : Menjadikan
kota dan permukiman
inklusif, aman, tangguh,
dan berkelanjutan
11.6 Pada tahun 2030,
mengurangi dampak lingkungan
perkotaan per kapita yang
merugikan, termasuk dengan
memberi perhatian khusus
pada kualitas udara, termasuk
penanganan sampah kota
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Persampahan
(Bangunan Pengelolaan Daur Ulang Sampah;
Tong/Bak Sampah; Bangunan TPS; Bangunan
TPA dan Gerobak/Motor Gerobak/Mobil
Pengangkut Sampah)
Pembangunan Ruang Terbuka Publik (Ruang
Terbuka Hijau; Ruang Terbuka Non Hijau
seperti sarana/prasarana olah raga, bermain dll)
11.7 Pada tahun 2030,
menyediakan ruang publik dan
ruang terbuka hijau yang aman,
inklusif dan mudah dijangkau
terutama untuk perempuan dan
anak, manula dan penyandang
difabilitas.
10. REALISASI DUKUNGAN PROGRAM KOTAKU PADA TUJUAN TPB/SDGs5
2015 Infrastruktur Terbangun Mendukung Capaian TPB/SDGs No. 6 dan 11
Melalui Kegiatan PLPBK dan Kolaborasi Program NSUP Tahun 2015
Sumber : SIM Kotaku_Juni 2016 (PLPBK 100% & Kolaborasi 60% dari Pagu BDI atau Tahap-1)
NSUP
SWADAYA
MASYARAKAT
PEMDA TOTAL
1 Jalan meter 586.927 177.919.317.600 25.287.630.039 - 203.206.947.639
meter 308.849 100.452.810.000 13.920.225.817 - 114.373.035.817
unit 6.737 934.076.600 101.117.900 - 1.035.194.500
3 Jembatan meter 3.153 2.879.279.200 515.346.932 - 3.394.626.132
4 Rumah Layak Huni unit 1.241 17.579.593.000 4.128.809.880 - 21.708.402.880
5 MCK unit 5.143 33.561.222.900 5.546.988.377 - 39.108.211.277
6 Persampahan unit 5.852 6.572.985.000 752.058.774 - 7.325.043.774
meter 89.084 6.941.707.000 898.476.100 - 7.840.183.100
unit 6.632 22.753.973.300 2.852.747.698 - 25.606.720.998
8 Saluran Pembuangan Limbah meter 26.093 7.070.865.500 1.004.160.950 - 8.075.026.450
m2 6.794 2.414.595.600 201.573.800 - 2.616.169.400
meter 1.532 534.600.000 26.367.000 - 560.967.000
379.615.025.700 55.235.503.267 - 434.850.528.967
7
9
2
DANA (Rp)
JUMLAH TOTAL
Air Bersih
Sarana Ruang Terbuka Hijau
JENIS INFRASTRUKTUR SATUAN VOLUME
Draenase
NO
• Program NSUP tahun 2015, dana BDI yang cair ke masyarakat untuk kegiatan PLPBK di 213
kelurahan dengan alokasi dana Rp 213.000.000.000,- dan Kegiatan Kolaborasi di 813 kelurahan
dengan alokasi dana Rp 171.000.000.000,- (Tahap-1 60%)
• Dari Total dana PLPBK dan Kolaborasi Tahun 2015 sebesar Rp 384.000.000.000,-; sebanyak Rp
379.615.025.700,- atau 98,9 % digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung
pencapaian TPB/SDGs
NSUP
11. Infrastruktur Terbangun Mendukung Capaian TPB/SDGs No. 6 dan 11
Program NUSP-2 Tahun 2015
Sumber : Tenaga Ahli Infrastruktur KMP NUSP-2 (diolah)
• Program NUSP-2 tahun 2015, dana BLM yang cair ke masyarakat di 73 kelurahan sebesar Rp
35.000.000.000,- (Sumber : SIM NUSP-2)
• Dari Total dana BLM sebesar Rp 35.000.000.000,-; sebanyak Rp 20.807.775.451,- atau 59,5 %
digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pencapaian TPB/SDGs
NUSP-2
SWADAYA
MASYARAKAT
PEMDA TOTAL
1 Jalan meter 28.373 15.996.593.570 - - 15.996.593.570
meter 16.185 4.632.366.488 - - 4.632.366.488
unit - - - - -
3 Jembatan meter 5 86.664.240 - - 86.664.240
4 Rumah Layak Huni unit - - - - -
5 MCK unit - - - - -
6 Persampahan unit 11 50.134.668 - - 50.134.668
meter - - - - -
unit 1 33.345.414 - - 33.345.414
8 Saluran Pembuangan Limbah meter 102 8.671.072 - - 8.671.072
m2 - - - - -
meter - - - - -
20.807.775.451 - - 20.807.775.451
Draenase
NO
7
9
2
DANA (Rp)
JUMLAH TOTAL
Air Bersih
Sarana Ruang Terbuka Hijau
JENIS INFRASTRUKTUR SATUAN VOLUME
NUSP-22015
12. 2016 Infrastruktur Terbangun Mendukung Capaian TPB/SDGs No. 6 dan 11
Melalui Kegiatan Kolaborasi Program NSUP Tahun 2016
Sumber : SIM Kotaku_Juni 2016 (Kolaborasi 40% dari Pagu BDI atau Tahap-2)
• Program NSUP tahun 2016, dana BDI yang cair ke masyarakat untuk kegiatan Kolaborasi di 813
kelurahan dengan alokasi dana Rp 112.272.000.000,- (Tahap-2 40%)
• Dari BDI kegiatan Kolaborasi Tahun 2016 sebesar Rp 112.272.000.000,-; sebanyak Rp
105.389.724.500,- atau 93,9 % digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung
pencapaian tujuan TPB/SDGs
NSUP
NSUP SWADAYA PEMDA TOTAL
1 Jalan meter 175.307 48.022.033.500 6.230.417.631 - 54.252.451.131
meter 132.228 34.475.367.150 4.954.138.804 - 39.429.505.954
Unit 62 123.704.500 8.181.000 - 131.885.500
3 Jembatan meter 709 777.681.700 130.082.630 - 907.764.330
4 Rumah Layak Huni Unit 122 1.662.695.000 339.499.000 - 2.002.194.000
5 MCK Unit 4.039 9.328.373.850 1.535.034.133 - 10.863.407.983
6 Persampahan Unit 583 881.443.900 96.086.200 - 977.530.100
meter 22.300 1.525.618.400 215.047.800 - 1.740.666.200
Unit 237 4.968.968.400 604.088.040 - 5.573.056.440
8 Saluran Pembuangan Limbah meter 12.366 3.097.325.700 616.212.500 - 3.713.538.200
m2 2.666 494.512.400 27.070.500 - 521.582.900
meter 1 32.000.000 1.500.000 - 33.500.000
105.389.724.500 14.757.358.238 - 120.147.082.738
2
7
JUMLAH TOTAL
Sarana Ruang Terbuka Hijau9
Air Bersih
Drainase
NO JENIS INFRASTRUKTUR SATUAN VOLUME
DANA (Rp)
13. Infrastruktur Terbangun Mendukung Capaian TPB/SDGs No. 6 dan 11
Program NUSP-2 Tahun 2016
Sumber : Tenaga Ahli Infrastruktur KMP NUSP-2 (diolah)
• Program NUSP-2 tahun 2016, dana BLM yang cair ke masyarakat di 189 kelurahan sebesar Rp
113.010.000.000,- (Sumber : SIM NUSP-2)
• Dari Total dana BLM sebesar Rp 113.010.000.000,-; sebanyak Rp 108.618.496.452,- atau 96,1 %
digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pencapaian TPB/SDGs
NUSP-22016
NUSP-2
SWADAYA
MASYARAKAT
PEMDA TOTAL
1 Jalan meter 142.017 60.569.262.521 - - 60.569.262.521
meter 90.138 30.948.911.649 - - 30.948.911.649
unit - - - - -
3 Jembatan meter 116 606.147.702 - - 606.147.702
4 Rumah Layak Huni unit - - - - -
5 MCK/IPAL unit 259 7.380.028.511 - - 7.380.028.511
6 Persampahan unit 4.217 6.945.400.100 - - 6.945.400.100
meter 1.803 539.401.600 - - 539.401.600
unit 66 1.544.030.902 - - 1.544.030.902
8 Saluran Pembuangan Limbah meter 136 2.328.250,0 - - 2.328.250
m2 134 82.985.217 - - 82.985.217
meter - - - - -
108.618.496.452 - - 108.618.496.452
7 Air Bersih
9 Sarana Ruang Terbuka Hijau
JUMLAH TOTAL
NO JENIS INFRASTRUKTUR SATUAN VOLUME
DANA (Rp)
2 Draenase