Games for grammar practice
•
0 likes•519 views
The document discusses the benefits of exercise for both physical and mental health. Regular exercise can improve cardiovascular health, reduce symptoms of depression and anxiety, enhance mood, and boost brain health. Staying physically active for at least 30 minutes each day is recommended for significant health improvements.
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
Buku 1 keuangan
Dokumen tersebut berisi kumpulan peraturan terkait administrasi keuangan di Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan surat edaran menteri serta keputusan dan surat edaran sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri.
Pressure to Entry v.s. Barrier to Entry: Dilema Tenaga Honorer K2 dan Tawaran...
Dokumen tersebut membahas tentang dilema status tenaga honorer Kategori 2 (K2) dan solusi yang ditawarkan. Ada dua kategori tenaga honorer yaitu K1 yang gajinya dari APBN/APBD dan K2 yang gajinya tidak dari APBN/APBD. PP No. 56/2012 hanya mengizinkan pengangkatan K2 menjadi PNS sampai 2014. Ada tekanan untuk mengangkat K2 tapi ada hambatan berdasarkan aturan dan anggaran. Solusi yang ditawarkan
The good grammar book
The document discusses the history and evolution of chocolate production. It details how cocoa beans are harvested and processed into chocolate, from fermentation of the beans to conching and tempering of chocolate. The production process requires several steps to produce chocolate from cocoa beans in a way that is safe, consistent and meets quality standards.
Buku layanan administrasi kepegawaian tahun 2013
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kepegawaian di Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai definisi pegawai negeri sipil, jenis-jenis pegawai negeri, kedudukan dan netralitas pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, serta kewajiban dan hak pegawai negeri sipil.
Issu-Issu Konektivitas Pembangunan
Dokumen ini membahas tema dan subtema Reform Leader Academy (RLA) tahun 2016 yaitu E-Govt untuk Pelayanan Publik Terintegrasi dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mengatasi Disparitas. Dibahas pula tantangan implementasi e-government dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya di Papua, melalui pembangunan infrastruktur TIK, desa, dan perbatasan.
Recommended
Buku 1 keuangan
Dokumen tersebut berisi kumpulan peraturan terkait administrasi keuangan di Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan surat edaran menteri serta keputusan dan surat edaran sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri.
Pressure to Entry v.s. Barrier to Entry: Dilema Tenaga Honorer K2 dan Tawaran...
Dokumen tersebut membahas tentang dilema status tenaga honorer Kategori 2 (K2) dan solusi yang ditawarkan. Ada dua kategori tenaga honorer yaitu K1 yang gajinya dari APBN/APBD dan K2 yang gajinya tidak dari APBN/APBD. PP No. 56/2012 hanya mengizinkan pengangkatan K2 menjadi PNS sampai 2014. Ada tekanan untuk mengangkat K2 tapi ada hambatan berdasarkan aturan dan anggaran. Solusi yang ditawarkan
The good grammar book
The document discusses the history and evolution of chocolate production. It details how cocoa beans are harvested and processed into chocolate, from fermentation of the beans to conching and tempering of chocolate. The production process requires several steps to produce chocolate from cocoa beans in a way that is safe, consistent and meets quality standards.
Buku layanan administrasi kepegawaian tahun 2013
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kepegawaian di Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai definisi pegawai negeri sipil, jenis-jenis pegawai negeri, kedudukan dan netralitas pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, serta kewajiban dan hak pegawai negeri sipil.
Issu-Issu Konektivitas Pembangunan
Dokumen ini membahas tema dan subtema Reform Leader Academy (RLA) tahun 2016 yaitu E-Govt untuk Pelayanan Publik Terintegrasi dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mengatasi Disparitas. Dibahas pula tantangan implementasi e-government dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya di Papua, melalui pembangunan infrastruktur TIK, desa, dan perbatasan.
Privileges dan immunities
The document discusses diplomatic facilities in Indonesia, including:
1. There are 222 foreign missions located across 13 cities in Indonesia, with most (87 embassies, 5 consulates, and other offices) located in Jakarta.
2. Diplomatic privileges and immunities are governed by international conventions that Indonesia has ratified, and are based on principles of reciprocity and facilitating diplomats' work while respecting local laws.
3. Eligible personnel receive identification cards and tax exemptions, while remaining obligated to obey local laws; immunity means they cannot be prosecuted for personal actions.
Presentasi SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menciptakan siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja."
Presentasi SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, hingga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah."
International humanitarian law
The document discusses recent developments and challenges in international humanitarian law. It addresses changes in the nature of armed conflicts including their increasing complexity with multiple actors. It examines issues around qualifying situations of violence as international or non-international armed conflicts. It also discusses the development and application of international humanitarian law, including treaty law and challenges around classifying mixed or internationalized armed conflicts.
Buku diplomasi indonesia 2010
Politik luar negeri Indonesia bertujuan melindungi kepentingan nasional serta mencapai tujuan pembangunan. Indonesia terus mempererat hubungan bilateral dan multilateral, termasuk mempercepat keketuaan ASEAN dan memperluas keanggotaan KTT Asia Timur. Indonesia juga terus berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah global dan regional melalui berbagai inisiatif seperti Forum Demokrasi Bali.
5. vienna convention on the law of treaties 1969
The Vienna Convention on the Law of Treaties establishes a uniform framework for treaties between states. It aims to codify international law and custom related to treaties to promote cooperation between nations. Key provisions include defining terms like ratification, reservation, and accession; outlining how states express consent to be bound by treaties through signature, exchange of instruments, or accession; establishing rules around reservations, withdrawal, and objections; and confirming that treaties in force are binding and must be performed in good faith, regardless of conflicting domestic law.
4. vienna convention on consular relations 1963
The Vienna Convention on Consular Relations establishes rules governing consular relations between nations. It defines key terms, establishes rules for establishing consular posts, and outlines consular functions including protecting citizens abroad and facilitating commercial relations. It also covers the appointment and admission of heads of consular posts, their privileges and immunities, and establishes rules for consular staff. The convention aims to promote friendly international relations through establishing standardized consular practices.
3. vienna convention on diplomatic relations 1961
This document is the Vienna Convention on Diplomatic Relations from 1961. It establishes agreements between states on rules and procedures relating to diplomatic missions and privileges. Some key points:
- It defines terms related to diplomatic missions like heads of mission, diplomatic staff, administrative staff, etc.
- It covers the establishment of diplomatic relations and missions between states, the functions of diplomatic missions, credentials and precedence of heads of mission.
- It addresses the premises of missions, immunity and inviolability of diplomatic agents and property, communication privileges, and tax exemptions for diplomatic staff.
- It aims to facilitate diplomatic functions and ensure the efficient and unimpeded operation of diplomatic missions, while balancing the interests of sending
5000 toefl words
This document is an advertisement for a program that claims to teach 5000 collegiate words through listening to audio lessons for 15 minutes a day for 4 weeks. It includes sample words like "abase", "abbot", and "abdicate" along with brief definitions. The program is offered on 7 CDs and also includes a free memory course.
Undang undang hublu 37 tahun 99
Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Presiden memegang kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, yang dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri. Undang-undang ini juga mengatur
Uu 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Pmk 97 tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
3. kitab undang undang hukum perdata
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain: hanya diizinkan satu suami/istri sekaligus, batas usia minimal menikah, larangan menikah antara kerabat darah dan ipar, serta perlu izin orang tua bagi anak di bawah umur. Dokumen ini juga mengatur
More Related Content
More from Adi Kuntarto
Privileges dan immunities
The document discusses diplomatic facilities in Indonesia, including:
1. There are 222 foreign missions located across 13 cities in Indonesia, with most (87 embassies, 5 consulates, and other offices) located in Jakarta.
2. Diplomatic privileges and immunities are governed by international conventions that Indonesia has ratified, and are based on principles of reciprocity and facilitating diplomats' work while respecting local laws.
3. Eligible personnel receive identification cards and tax exemptions, while remaining obligated to obey local laws; immunity means they cannot be prosecuted for personal actions.
Presentasi SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menciptakan siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan kinerja."
Presentasi SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, hingga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah."
International humanitarian law
The document discusses recent developments and challenges in international humanitarian law. It addresses changes in the nature of armed conflicts including their increasing complexity with multiple actors. It examines issues around qualifying situations of violence as international or non-international armed conflicts. It also discusses the development and application of international humanitarian law, including treaty law and challenges around classifying mixed or internationalized armed conflicts.
Buku diplomasi indonesia 2010
Politik luar negeri Indonesia bertujuan melindungi kepentingan nasional serta mencapai tujuan pembangunan. Indonesia terus mempererat hubungan bilateral dan multilateral, termasuk mempercepat keketuaan ASEAN dan memperluas keanggotaan KTT Asia Timur. Indonesia juga terus berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah global dan regional melalui berbagai inisiatif seperti Forum Demokrasi Bali.
5. vienna convention on the law of treaties 1969
The Vienna Convention on the Law of Treaties establishes a uniform framework for treaties between states. It aims to codify international law and custom related to treaties to promote cooperation between nations. Key provisions include defining terms like ratification, reservation, and accession; outlining how states express consent to be bound by treaties through signature, exchange of instruments, or accession; establishing rules around reservations, withdrawal, and objections; and confirming that treaties in force are binding and must be performed in good faith, regardless of conflicting domestic law.
4. vienna convention on consular relations 1963
The Vienna Convention on Consular Relations establishes rules governing consular relations between nations. It defines key terms, establishes rules for establishing consular posts, and outlines consular functions including protecting citizens abroad and facilitating commercial relations. It also covers the appointment and admission of heads of consular posts, their privileges and immunities, and establishes rules for consular staff. The convention aims to promote friendly international relations through establishing standardized consular practices.
3. vienna convention on diplomatic relations 1961
This document is the Vienna Convention on Diplomatic Relations from 1961. It establishes agreements between states on rules and procedures relating to diplomatic missions and privileges. Some key points:
- It defines terms related to diplomatic missions like heads of mission, diplomatic staff, administrative staff, etc.
- It covers the establishment of diplomatic relations and missions between states, the functions of diplomatic missions, credentials and precedence of heads of mission.
- It addresses the premises of missions, immunity and inviolability of diplomatic agents and property, communication privileges, and tax exemptions for diplomatic staff.
- It aims to facilitate diplomatic functions and ensure the efficient and unimpeded operation of diplomatic missions, while balancing the interests of sending
5000 toefl words
This document is an advertisement for a program that claims to teach 5000 collegiate words through listening to audio lessons for 15 minutes a day for 4 weeks. It includes sample words like "abase", "abbot", and "abdicate" along with brief definitions. The program is offered on 7 CDs and also includes a free memory course.
Undang undang hublu 37 tahun 99
Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Presiden memegang kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, yang dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri. Undang-undang ini juga mengatur
Uu 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Pmk 97 tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
3. kitab undang undang hukum perdata
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain: hanya diizinkan satu suami/istri sekaligus, batas usia minimal menikah, larangan menikah antara kerabat darah dan ipar, serta perlu izin orang tua bagi anak di bawah umur. Dokumen ini juga mengatur