Dokumen tersebut membahas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia, seperti hukuman mati, pelanggaran hak dalam pemilihan kepala daerah, penggusuran rumah, pelanggaran hak cipta, dan lainnya. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut

1. MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK
DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
Kelompok 3
1. Annisa Rahma Sholiha (04)
2. Ayu Vandani Wulan (06)
3. Lentra Rizky Ananda Pratama (16)
4. Ratri Meidia Indrasasti (27)
5. Rinzani Cyzaria Putri (29)
6. Risa Febrianti (30)
7. Varadinda Tami Widijayanti (34)
8. Wanda Deta Aranda (35)
9. Winda Hamidah (36)

2. Tunjukkan dan uraikan kasus-kasus pelanggaran Hak dan Kewajiban
Warga Negara

3. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
 Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu:
a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
b. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang
dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan
pembangunan.
c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang
dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai
sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman
demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan
akan menjadi oposan terhadap pemerintah.
 Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan Hak Warga Negara
khususnya yang terjadi di Negara kita.

4. Hukuman Mati
 Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh
masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi
ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra
hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan
rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal
seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

5. PILKADA
 Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang menghidupkan demokrasi
lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah
penyelenggaraan pilkada di Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara.
 Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat menyebabkan
membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah, sementara ruang kompetisi
sangat ketat dan terbatas.
 Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan
kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki
integritas moral dan kapasitas keahlian yang memadai. Karena itu,tidak jarang cara-cara licik dan
premanisme politik,entah sengaja atau terpaksa,digunakan dalam politik perebutan kekuasaan.Di
sinilah pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi.

6. Penggusuran Rumah
 Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota
selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang
merugikan bagi sebagian warga kota itu.Kebijakan pemerintah melakukan
penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara.

7. Pelanggaran hak cipta, peredaran VCD/DVD
bajakan, software sistem operasi copian
 Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi pada kenyataanya
memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai
bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan
teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang
palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD impor bajakan.
Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan suatu karya
intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta

8. Kasus Pengingkaran Kewajiban warga
Negara
 Contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara :
– Membuang sambah sembarangan
– Melanggar aturan berlalulintas
– Merusak fasilitas negara
– Tidak membayar pajak pada negara
– Tidak berpartisifasi dalam usaha pertahanan dan keamanan
 Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara :
– Adanya kelalaian dari pemerintah/negara atau oleh warga negara dalam pemenuhan hak warga
negaranya, misalnya masih ada yang hidup terlantar, putus sekolah
– Tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara
– Rendahnya kesadaran hukum warga negara
– Sikap nasionalisme, patriotisme yang masih rendah

9.  Yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga negara :
– Memberikan sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban
– Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan
bertanggungjawab
– Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang berpihak pada
pemberdayaan ekonomi rakyat
– Negara menjamin terpenuhinya segala kebutuhan warganya dalam bidang politik, ekonomi,
sosial budaya dan hankam
 Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara adalah berusaha untuk mendahulukan kewajiban dari pada hak, tidak hanya
pandai menuntut hak tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban