excellent

1. GERAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS “SISTEM NILAI”
Sabilulungan Hiji Duwa

2. Berbicara permasalahan lingkungan maka sesungguhnya
berbicara tentang Peradaban dan Perilaku Manusia
Penanganan permasalahan lingkungan harus dilakukan
terus menerus, melibatkan banyak pemangku
kepentingan, dan berbasis pendekatan ekosistem
Potensi partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal
penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan
lingkungan dengan pendekatan “Individual Basic”
Landasan Filosofis

3. Landasan Hukum
 Meningkatkan kepedulian;
 Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 Menumbuhkambangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi LH.
Pasal 28H UUD 1945 bahwa
setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 65 ayat (1) setiap orang
berhak atas LH yang baik dan
sehat sebagai bagian dari hak
asasi manusia
Pasal 65: ayat (4) setiap orang
berhak untuk berperan dalam
PPLH sesuai dengan PUU
Pasal 67: setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi LH serta
mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan LH
Pasal 70 ayat (1) masyarakat memiliki
hak & kesempatan yang sama & seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam
PPLH
UU 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
Pasal 12
“Setiap orang dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga wajib
mengurangi dan menangani sampah
dengan cara yang berwawasan
lingkungan”
Untuk

4. Lahan kritis di Kabupaten Bandung seluas
24.542,5 ha yang tersebar pada 23
kecamatan (Buku RP-RHL Kabupaten
Bandung Tahun 2015-2020)
Berdasarkan data tahun 2016, luas lahan
kritis tersebut tersebar pada sebagaian
besar wilayah milik PT. Perum Perhutani
dan PTPN VIII, khususnya yang berada di
hulu S. Citarum
Landasan Empirik

5. H. Dadang M Naser, SH, S.IP, M.Ip
Bupati Bandung
Sampah merupakan tanggung jawab kita bersama
sehingga diperlukan komitmen kita semua untuk
mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan
lingkungan
Berbicara Sampah maka sesungguhnya berbicara tentang
Peradaban Manusia dan Perilaku Manusia
Sampah bagian dari hasil Perilaku Manusia yang harus
dikelola dengan benar
Sesungguhnya sampah bukan sumber masalah tetapi
sumber daya lingkungan “Sayangi Sampah Sampah
Sayangi Kita”

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pemantapan Infrastruktur
Peningkatan Ekonomi yang Berdaya Saing
Ketahanan Pangan
Peningkatan Kualitas Lingkungan
5
Koridor
Pembang
unan
VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Tahun 2016 - 2021
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta sinergi Pembangunan
Perdesaan berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Landasan Kebijakan

7. RAKSA Desa
Landasan Program

8. KONSERVASI BERBASIS IBADAH DAN KESEJAHTERAAN
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS RUMAH TANGGA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI SPIRIT “JAGA KAMPUNG JAGA LEMBUR”
Strategi
“Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Sistim Nilai”

9. KONSERVASI BERBASIS IBADAH DAN
KESEJAHTERAAN
Gerakan untuk mengajak dan memotivasi, memediasi dan memfasilitasi, membina
dan melaporkan seluruh aktivitas penanaman pohon yang dilaksanakan di wilayah
Kabupaten Bandung baik oleh perorangan maupun kelompok, baik pada lahan
yang disiapkan dan disediakan maupun pada lahan milik pribadi maupun bukan
milik pribadi, dengan prinsip bahwa pohon yang ditanam menjadi pohon
kesayangan dari setiap yang menanam sehingga memiliki hubungan yang
berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung: setiap orang wajibmenanam
2 batang pohon, 1 pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigen dirinya dan 1 pohon
untuk untuk beribadah

10. Pohon sebagai Sumber
Kehidupan
Rata-rata satu pohon
menghasilkan hampir 260
pon oksigen setiap
tahunnya. Dua pohon
dewasa dapat
menyediakan oksigen yang
cukup untuk keluarga
dengan anggota 4 orang
(Environment Canada)
Sebatang pohon
dewasa tunggal dapat
menyerap CO2 sebesar 48
pon/tahun dan melepaskan
O2 oksigen yang cukup
kembali ke atmosfer untuk
mendukung 2 manusia
(Arbor Day Foundation)
Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung: setiap
orang wajib menanam
2 batang pohon,
1 pohon untuk memenuhi
kebutuhan oksigen dirinya
dan 1 pohon untuk untuk
beribadah

11. GAMBARAN UMUM
Kewenangan
Dinas Kehutanan, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
Penguasaan Lahan
Perhutani, PTPN VIII, PJT, dan Swasta
Data Lahan Kritis
24.542,5Ha Lahan Kritis
(Buku RP-RHL Kabupaten BandungTahun 2015-2020)
KAWASAN
HULU
SUNGAI
CITARUM

12. KESEPAKATAN DENGAN PERHUTANI
Pada tanggal 14 Agustus 2018 telah dilaksanakan penandatangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara tentang Kerjasama Sinergitas
Pengelolaan Hutan.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
pada 14 Agustus 2017 di Rumah Dinas
Bupati Bandung
Maksud: Sebagai landasan untuk
melakukan kerjasama pengelolaan hutan
berbasis konservasi dan pengendalian
kerusakan lingkungan di kawasan hutan negara
pada wilayah administrasi Pemkab Bandung
yang dikelola oleh Perum Kehutanan Negara.
Tujuan: meningkatkan potensi SDA dan
hutan untuk mendapatkan manfaat yang
optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi
melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga
dapat memberikan keuntungan kedua belah
pihak.
Ruang lingkup:
a. Pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. Peningkatan potensi sumber daya hutan untuk mendapatkan manfaatan yang optimal dari segi ekologi,
sosial, dan ekonomi sehingga dapat memberikan ketuntungan bagi kedua belah pihak;
c. Penggalian potensi wisata dan perencanaan pembangunan infrastruktur (investasi) berupa sarana dan
prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pengusahaan dan pengembangan Usaha
Wisata Alam;
d. Koordinasi rencana dan pelaksanaan pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan hutan di dalam kawasan
hutan negara pada wilayah administrasi Pemkab Bandung yang dikelola oleh Perum Kehutanana Negara;
e. Upaya meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, c, dan d dijabarkan melalui pendekatan sistematik berupa Program SATAPOK dan program
Pemkab Bandung lainnya.

13. GERAKAN SATAPOK
(Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan)
SOFT LAUNCHING 1 Agustus 2017

14. Grand Launching SATAPOK
Grand Launching
tanggal 26 Januari 2018

16. Gerakan SATAPOK
Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional Kabupaten Bandung
Bersama Partisipan dari 20 Negara Pada Zerowaste City Festival
Tanggal : 6 Maret 2018
Lokasi : Halaman
Belakang
Gedung
Sabilulungan
Kabupaten
Bandung
Jumlah Pohon : 50 Pohon
Jumlah Pemelihara : 1
Orang

17. Gerakan SATAPOK
Bersama Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung
Tanggal : 6 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp. Ciseke
Desa Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Aren (Arenga pinnata)
Jumlah Pohon : 426 Pohon
Jumlah Pemelihara : 12 Orang

18. Gerakan SATAPOK
Bersama PT. Sarisandang Majalaya
Tanggal : 18 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp.
Ciseke Desa
Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Kopi (Coffea)
Jumlah Pohon : 500 Pohon
Jumlah Pemelihara : 3
Orang

19. Gerakan SATAPOK
Bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tanggal : 19 April 2018
Lokasi : Petak 18 Kp. Ciseke
Desa Cibeureum Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Aren (Arenga
pinnata)
Jumlah Pohon : 20 Pohon
Jumlah Pemelihara : 1 Orang

20. Gerakan SATAPOK
Bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Tanggal : 29 April 2018
Lokasi : Petak 73 Kp. Bleg
blegan Desa
Tarumajaya Kec.
Kertasari
Jenis Pohon : Pinus (Pinus
merkusii) & Aren
(Arenga pinnata)
Jumlah Pohon : 1126 Pohon
Jumlah Pemelihara : 26
Orang

21. Gerakan SATAPOK
Bersama Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung
Tanggal : 29 April 2018
Lokasi : Petak 73 Kp. Bleg
blegan Desa Tarumajaya
Kec. Kertasari
Jenis Pohon : Pinus (Pinus merkusii)
Jumlah Pohon : 1000 Pohon
Jumlah Pemelihara : 15 Orang

22. 5 m
2 m
5 m
2 m
10
m
Pola pemanfaatan Ruang sebagaimana pada gambar di atas (tampak
melintang) dan disamping (tampak dari atas) dengan pengelompokkan
tanaman sebagai berikut :
1. Tanaman Kayu-kayuan (400 pohon/Ha)
2. Tanaman MPTS buah-buahan. (100 pohon/Ha)
3. Tanaman Lantai Hutan berupa Kopi, Teh, HMT/Hijauan makanan
Ternak, Kaliandra dll
Dari hasil kegiatan penanaman pada lantai hutan dapat dikembangkan
usaha lanjutan berupa industri pengolahan produk (teh dan kopi),
peternakan maupun pengembangan lebah madu. Disamping itu dapat
pula dikembangkan sebagai lokasi wisata alam.
Pembagian Ruang dan Pola Tanam
Pemanfaatan Kawasan Hutan
Sumber: Perhutani KPH Bandung Selatan, 2017

23. PEMERINTAH
DAERAH
PERHUTANI
/PTPN
REGULATOR
EKSEKUTOR
 PEMERINTAH DESA
 ORGANISASI PENGGIAT/
PENCINTA
LINGKUNGAN
KELOMPOK
MASYARAKAT
BINAAN
(LMDH/PHBM)
Teknis Pelaksanaan Program (1)
OPERATOR
Pemilik Pohon

24. Pemilik
Pohon
Teknis Pelaksanaan Program (2)
Perorangan
Korporasi/Organisasi/Instansi/Lembaga
Perjanjian
Kerjasama

25. Sertifikasi Pohon
CSR
konvensional
Korporasi/Perusahaan CSR
6 bulan
Rp 100 rb

26. Konservasi Berbasis Kesejahteraan & Ibadah
melalui
Gerakan SATAPOK & Sertifikasi Pohon
Leuweung Hejo
Rakyat Ngejo
Leuweung Ruksak
Rakyat Balangsak

27. PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
RUMAH TANGGA

28. KABUPATEN BANDUNG BERSIH
SAMPAH TAHUN 2020
DEKLARASI

29. Kabupaten Bandung
Bersih Sampah
2020
Kawasan Industri
Bersih Sampah
Kawasan Perkantoran
Bersih Sampah
Sungai dan Saluran Air
Bersih Sampah
Kawasan Pendidikan
Bersih Sampah
Kawasan Pertokoan
Bersih Sampah
Kawasan Pemukiman dan Perumahan
Bersih Sampah

30. Sampah Bukan Sumber Masalah
Tapi Sampah Adalah Sumber Daya Lingkungan
Sumber Daya Organik
(Kehidupan)
Sumber Daya Energi
(Biodigester / Listrik)
Sumber Daya Ekonomi

31. INSTRUMEN “WAJIB”
PENGELOLAAN SAMPAH
LUBANG CERDAS ORGANIK
(LCO) / ORGANIK
RESIDU
BANK SAMPAH
(ANORGANIK)
1 Rumah
2 LCO
Setiap warga harus
menjadi anggota Bank
Sampah

32. INSTRUKSI BUPATI BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANDUNG

33. 4. Program Unggulan
 Kantin Mandiri Energi
 “Ngaji Perkara
Lingkungan (Ngapel)”
 Rintisan Rumah Makan
Zero Waste
 Lubang Cerdas Organik
 Program Eco Office
3. Penguatan Kapasitas Sarana dan
Prasarana
 Optimalisasi TPA Babakan
menjadi Pusat Edukasi
Pengelolaan Sampah
 Bank Sampah Induk Pemda
 Pojok Edukasi Bersih
Sampah (POKASIH) dan
Karung Edukasi Sampah
(KASIH)
 Revitalisasi TPS dan Bank
Sampah
 Tong Sampah Tematik
2.Penguatan Kelembagaan
 Penguatan Kapasitas
Pengolahan Sampah Bagi 4
pilar desa
 Peraturan Desa tentang Sampah
dan Lingkungan
 Badega Lingkung
 Mitra 100 Babinsa
1. Penguatan Kapasitas Masyarakat
(Pasal 12 UU 18 Tahun 2008)
 Kampung Sabilulungan Bersih
(SABER)
 Program RW Zero Waste
 Sosialisasi dan Bimtek
Inovasi Program

34. Adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah
dengan diameter 10-30 cm, kedalaman 80-100 cm atau tidak
melebihi kedalaman muka air tanah, kemudian diisi sampah
organik untuk mendorong terbentuknya biopori (pori berbentuk
liang atau terowongan kecil yang dibentuk oleh aktivitas fauna
tanah atau akar tanaman)
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa 1 rumah
terdapat minimal 2 LCO, dengan melihat bahwa komposisi
sampah rumah tangga Kabupaten Bandung 45 – 60 %
berupa sampah organik sehingga diatur dalam Perdes di
seluruh Desa

35. Pembangunan Bank Sampah Induk Kabupaten Bandung
yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Unit yang
dibentuk oleh DesaBandung sebagai sarana dalam
mendukung dan membina Bank Sampah
PEMBANGUNAN
BANK SAMPAH INDUK
Kartu Tanda Anggota Bank Sampah menjadi Syarat dalam
Pelayanan Administrasi kependudukan

36. Maksud membangun budaya dan
perilaku ramah lingkungan berbasis
Sabilulungan dari seluruh pemangku
kepentingan
Tujuan terciptanya
kampung/desa yang masyarakatnya
secara mandiri dapat memahami
masalah LH dan mencari solusi atas
permasalahan tersebut serta
melakukan pengelolaan LH secara
konsisten dan berkelanjutan
Metodologi Participatory Rural
Approach yang dimodifikasi dengan
Sekolah Lapangan dengan
pendekatan andragogy
Kader
Aparat desa, BPD, LSM
Ketua RW, PKK
Pelaku usaha
Kelompok tani/ternak
Karang Taruna
Tokoh
dll
Pelaksanaan
Tahun 2017 dilakukan pada 10 Desa
sebagai berikut:
Desa Panyirapan Kecamatan Soreang
Desa Kramatmulya Kecamatan Soreang
Desa Margahayu tengah Kecamatan Margahayu
Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka
Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka
Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka
Kelurahan Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek
Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran
Desa Margahurip Kecamatan Banjaran
Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang
Tahun 2018 dilakukan
pada 25 Desa
Indikator
Kampung
Saber
Terciptanya kader
lingkungan yang
menjadi pelopor
kegiatan-kegiatan LH
Terciptanya kebiasaan
swadaya dan gotong
royong secara rutin
dalam kegiatan
masyarakat
Dilakukannya
pengelolaan
sampah dengan
prinsip 3R
Dibangunnya
sarana dan
prasarana
pengelolaan LH
Dilaksanakannya
kegiatan penghijauan
(KRPL, konservasi
lahan kritis)
Dilaksanakannya
kampanye lingkungan
dalam setiap kegiatan
desa
Disusunnya
Perdes LH
Terbangunnya
perilaku hemat
energi dan SDA
Ditunjuknya
lokasi
percontohan

37. Upaya untuk optimalisasi peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah melalui program RW zero waste sebanyak
62 RW di Kabupaten Bandung

38. Upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk sosialisasi
dan edukasi terhadap masyarakat desa yakni PKK, MUI,
Karang Taruna, dan RW (4 Pilar Desa) dalam pengelolaan
sampah

39. PERATURAN DESA
TENTANG SAMPAH DAN LINGKUNGAN
Bobot hitung
untuk ADPD

40. Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Sampah
Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada 3
Pilar Desa sebanyak 270 Desa dan 10
Kelurahan
Bimbingan teknis pemanfaatan sampah
kepada PKK, Taruna Karya, Tokoh dan
Masyarakat Desa.

41. MITRA 100 BABINSA

43. Pojok Edukasi Bersih Sampah sebagai
upaya penanganan TPS liar di
Kabupaten Bandung sebagai media
edukasi bertingkat bagi masyarakat

44. Program revitalisasi TPS yang berada di Kabupaten
Bandung sebanyak 60 titik
REVITALISASI TPS DAN
BANK SAMPAH

45. TEMPAT SAMPAH TEMATIK

46. SARANA PENGELOLAAN SAMPAH

47. RUMAH MAKAN ZERO WASTE DAN
KANTIN MANDIRI ENERGI

48. “NGAJI PERKARA LINGKUNGAN”
(NGAPEL)

49. Kegiatan yang dikembangkan berupa
konservasi berbasis tematik MPTS/buah-
buahan misalnya Kampung Alpukat,
Kampung Mangga, Kampung Durian,
Kampung Jambu, dsb
No. Kecamatan Jenis Bibit No. Kecamatan Jenis Bibit No. Kecamatan Jenis Bibit
1. Rancaekek
Mangga, Sawo
11. Cangkuang
Rambutan, Durian,
Nangka, Sawo,
Kesemek
23. Baleendah
Mangga,
Rambutan,
Lengkeng, Durian
2. Solokanjeruk 12. Soreang 24. Dayeuhkolot
3. Ciparay
Mangga, Petai,
Nangka, Aren
13. Katapang 25. Bojongsoang
4. Pacet 14. Kutawaringin 26. Pameungpeuk
5. Majalaya 15. Margahayu 27. Ciwidey Jeruk Bali, Aren
6. Paseh Alpukat, Jeruk,
Durian, Aren
16. Margaasih 28. Rancabali
Kopi, Teh, Kina,
Alpukat, Aren
7. Ibun 17. Cimenyan Alpukat, Jengkol,
Petai, Jeruk Bali,
Aren
29. Pasirjambu
8. Cimaung Jambu Klutuk,
Jambu Air, Jambu
Cingcolo, Aren
18. Cilengkrang 30. Pangalengan
9. Arjasari 19. Cileunyi 31. Kertasari
10. Banjaran 20. Nagreg Mangga ,
Rambutan, Durian,
Aren
21. Cikancung
22. Cicalengka

50. TAMAN EDUKASI
LINGKUNGAN HIDUP

51. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT MELALUI SPIRIT
“JAGA KAMPUNG JAGA LEMBUR”

52. KAJIAN HUKUM
Masyarakat memiliki hak
dan kesempatan yang
sama dan seluas-luasnya
untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.
pengawasan sosial
pemberian saran, pendapat,
usul, keberatan, pengaduan;
penyampaian informasi
dan/atau laporan
meningkatkan kepedulian
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
meningkatkan kemandirian,
keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan
menumbuhkembangkan
kemampuan dan
kepeloporan masyarakat
Menumbuhkembangkan
ketanggap segeraan
masyarakat untuk melakukan
pengawasan sosial;
mengembangkan dan menjaga
budaya dan kearifan lokal dalam
rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Pasal 70 ayat (2)
Pasal 70 ayat (3)
Pasal 70 ayat (1)
UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

53. PROGRAM BADEGA
Permasalahan/
Isu Lingkungan
Permasalahan / Isu
Lingkungan Tertangani
Konsistensi Pengelolaan
Lingkungan dari objek
masalah/isu
Pengawasan Sosial
Pasca Penanganan
terbangun dengan baik
melalui prinsip “Jaga
Kampung Jaga Lembur”
Badega Lingkungan
Pemerintah Daerah
(Pengawasan, Perizinan, dll)
Masyarakat / Sosial
Sinergitas
Pengawasan
Masyarakat/
Sosial

54. BADEGA LINGKUNGAN
Maksud
Memperkuat ruang partisipasi
dan peran aktif mayarakat
dalam pengawasan Sosial
sehingga menjadi bagian dari
penanggulangan permasalahan
lingkungan
Tujuan Kegiatan
Terwujudnya sinergitas
Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dalam
menjalankan fungsi
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
“BADEGA LINGKUNGAN”
Makna Leksikal (bahasa Sunda) = Pelayan / Penjaga Lingkungan
Makna Harfiah = Spirit untuk melayani dan menjaga lingkungan
MANFAAT
1. Menumbuh kembangkan budaya masyarakat dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan sinergitas peran serta masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian permasalahan
lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan efektifitas pengendalian isu permasalahan
lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten
Bandung;
5. Meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan dan
sengketa di bidang lingkungan hidup sebagai standar
pelayanan minimal;
6. Meningkatkan upaya edukasi dalam pengelolaan
lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung
7. Mendukung peningkatan kualitas lingkungan
TARGET / SASARAN
Tumbuhnya kepedulian dan rasa memiliki yang diwujudkan
dalam bentuk tumbuhnya spirit dan nilai-nilai “Jaga kampung
Jaga Lembur” pada komponen masyarakat di wilayah segmentasi
(5 segmen)

55. Membantu upaya peningkatan edukasi lingkungan kepada masyarakat yang mendorong lahir dan
terbentuknya kader-kader lingkungan;
Membantu upaya pemantauan terhadap lingkungan dan sumber yang berpotensi terjadinya
pencemaran dan perusakan lingkungan
Merekomendasikan kader (Balad Badega) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat
dalam menanamkan “Jaga Kampung Jaga Lembur”;
Membantu upaya penanganan terhadap permasalahan lingkungan hidup dengan
melibatkan masyarakat;
Membantu upaya pemantauan terhadap kondisi masyarakat (budaya dan sosiologis) yang
berpotensi terjadinya sengketa di bidang lingkungan hidup;
Membantu menghimpun informasi terkait dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
Dalam melaksanakan tugasnya, Badega Lingkungan menjalin komunikasi konsultasi dan koordinasi
dengan pemerintahan setempat (RT, RW, Desa, Kecamatan, Koramil, Polsek, dst) dan usnsur
masyarakat (tokoh masyarakat, organisasi pegiat lingkungan, dst)
TUGAS BADEGA

56. INDIKATOR BADEGA LINGKUNGAN
INDIKATOR
Terbentuknya Balad Badega (Kader Pengendali Isu Lingkungan) setiap
segmen
Teridentifikasinyan potensi permasalahan / isu lingkungan
Tersampaikannya laporan kondisi lingkungan secara
berkelanjutan
Terjalinnya kerjasama dengan pemerintahan setempat
Terlaksananya edukasi lingkungan di setiap segmen
Tersedianya informasi tentang kinerja pelaku usaha dalam pengelolaan
lingkungan
Data Balad
Bedega
Data Potensi
Per Segmen
Data Laporan
Data Sinergitas/
Komunikasi
Data Bukti
Sosialisasi/
Pertemuan
Data kinerja
pelaku usaha

57. Adalah pusat layanan bagi Pengadu yang menyampaikan pengaduan
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau
pengelolaan sampah
Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasi IT
PENANGANAN PENGADUAN MELALUI
POS PELAYANAN PENGADUAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN

58. 0
10
20
30
40
50
60
Pengaduan
JUMLAH PENGADUAN 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
14
29
56
26

59. INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM
Penegakan Hukum Administratif
(Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin, dan
Pencabutan Izin)
Penegakan Hukum Pidana
Penegakan Hukum Perdata

60. Fakta Penegakan Hukum Lingkungan
• 14 Pengaduan
• 13 Sanksi Administratif
• 2 Pidana
• 33 Titik Penutupan Bypass
2015
• 29 Pengaduan
• 14 Sanksi Administratif
• 1 Pidana
• 28 Titik Penutupan Bypass
2016
• 56 Pengaduan
• 36 Sanksi Administratif
• 5 Pidana
• 2 Perdata
• 127 peringatan
• 47 Titik Penutupan Bypass
• 11 Perusahaan membangun IPAL
2017
• 28 Pengaduan
• 26 Sanksi Administratif
• 7 Pidana
• 1 Sengketa
• 68 Titik Penutupan Bypass
• 35 Usaha/Kegiatan ditutup pembuangan
limbahnya
• 30 Perusahaan membuat/revital IPAL
2018
(Sd Juni)

61. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
0
5
10
15
20
25
TEGURAN TERTULIS PAKSAAN PEMERINTAH
PENERAPAN SANKSI 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
8
11 11
13
5 3
23
9

62. PELIBATAN MUSPIKA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH

63. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
0
10
20
30
40
50
60
70
SALURAN
JUMLAH SALURAN YANG
DITUTUP 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
33
28
47
65

64. KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM
BARESKRIM POLRI
POLDA JABAR
POLRES BANDUNG
SATUAN POL PP KAB BANDUNG

65. PIDANA
0
1
2
3
4
5
6
PIDANA
PIDANA 2015 - 2018
2015 2016 2017 2018 (sd Mei)
2
1
5
6

66. PERUSAHAAN YANG MEMBANGUN IPAL
0
5
10
15
20
25
30
PERUSAHAAN
IPAL yang Terbangun
2017 2018 (sd Mei)
30
11

67. PENGUATAN REGULASI
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Limbah B3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau
Sumber Air
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin
Lingkungan

68. Adalah sistem pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban
dari industri terhadap pengelolaan lingkungan yang diwajibkan dalam
Izin Lingkungan.
Sistem Pelaporan
Hasil Pemantauan
Rutin Perusahaan
Sistem Pelaporan
Hasil Pengawasan
Sistem Informasi
dan Pembinaan

69. H. Dadang M Naser, SH, S.IP, M.Ip
Bupati Bandung

70. Sayangi Sampah
Sampah Sayangi Kita